SPM Paska UU 5 2011

1. SISTEM PENGENDALIAN MUTU
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PASKA
UU NO 5 TAHUN 2011
Diselenggarakan oleh:
Institut Akuntan Publik Indonesia
Semarang, 22 Maret 2012
1

2. Agenda
 Tinjauan UU No. 5 tahun 2011
 Overview SPM
 Perbandingan antara ED SPM 1 dengan SPM 1 dan 2
 Overview unsur SPM 1
 Overview ED SPA 220
 Studi Kasus SPM KAP
 Tips penerapan SPM
2

3. TINJAUAN UU 5/2011
• UU NO 5/2011 BAB V TENTANG HAK, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN
– Pasal 24 sd 31
– Bab ini mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi
AP dan KAP, termasuk cabang KAP
– Pasal 27 ayat 1: “KAP atau cabang KAP wajib
memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu”
SPM bagi KAP adalah kewajiban dalam
mematuhi hukum yang berlaku.
3

4. UU 5/2011:
HUBUNGAN KAP – AP – CABANG - OAI
Melaksanakan SPM
KAP A KAP B
AP AP
Cabang
Melaksanakan :
•SPAP
AP AP AP •Kode Etik
KAP C
•Pengembangan metodologi dan SPM
OAI •Hak dan kewajiban anggota
•PPL
•Berkelanjutan
•Pemberian jasa bersama
4

5. Mitigasi risiko dalam melayani
klien & stakeholders
Ancaman KAP
SPM
AP/Staf
•Sanksi administrasi
Safeguard
•Pidana TUJUAN SPM:
•Tuntutan/gugatan •AP memberikan
AP/Staf jasa sesuai
SPAP/Kode etik
dan UU
Perintah UU: •Laporan tepat
Pemberian
AP/Staf
Jasa
5

6. Bagaimana SPM berfungsi?
Policy & Safeguard
Procedur & Facility
SPM e
Leadership Responsibility for Quality within the Firm:
MP/CEO Take Ultimate Responsibility
CLIENT
HUMAN
ETHICAL ACCEPTANCE ENGAGEMENT
RESOURCE MONITORING
REQUIREMENT AND PERFORMANCE
S
CONTINUANCE
DOCUMENTATION: Design SPM, Working Paper, Report , kerahasiaan
6

7. OVERVIEW SPM
• SPM No 1 dan SPM No. 2 – per SPAP 2001
• Rencana perubahan sehubungan dengan adopsi ISA
termasuk didalamnya ISQC 1.
• Saat ini DSP – IAPI telah menerbitkan ED SPM No.1 Revisi
2009 yang akan difinalkan dan berlaku dalam tahun
2012/2013 (msh tentatif)
• DSP-IAPI bekerjasama dengan PPAJP juga pernah
menyosialisasikan Panduan Penyusunan SPM bagi KAP
yang diadopsi dari IFAC SMP Practice Committee.
7

8. ED SPM 1 – 2009
8

9. Tujuan Panduan Penyusunan
Sistem Pengendalian Mutu KAP
 Menyediakan pedoman bagi KAP untuk
melakukan pengendalian mutu melalui kebijakan
yang ditetapkannya.
 Memberikan penjelasan dan ilustrasi kepada
KAP dalam memahami ED SPM 1.
9

10. Lingkup SPM
 Mengatur tanggung jawab KAP atas sistem
pengendalian mutu dalam melaksanakan
perikatan assurance dan perikatan selain
assurance.
10

11. Keterterapan
 Berlaku bagi semua KAP yang melaksanakan
perikatan assurance (audit, review, serta
perikatan assurance lainnya) dan perikatan selain
assurance.
 Merupakan keharusan.
11

12. Tanggal Efektif
 Sejak tanggal [20xx]
12

13. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
1 Keterterapan Perikatan Sama
assurance dan
Perikatan selain
assurance
2. Istilah perikatan Assurance (audit, Atestasi (audit, review,
review, dan pemeriksaan, atestasi
assurance lainnya) lainnya) dan Non Atestasi
dan selain (akuntansi dan review,
assurance. konsultasi)
13

14. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
3 Unsur-unsur a. Tanggung jawab a. Diatur, tetapi bukan
sistem kepemimpinan KAP merupakan bagian
pengendalian atas mutu dari unsur
mutu b. Ketentuan etika b. Independensi
profesi yang berlaku
c. Penerimaan dan c. Penerimaan dan
keberlanjutan keberlanjutan klien
hubungan dengan
klien dan perikatan d. Pemekerjaan,
tertentu promosi, Penugasan
d. Sumber daya personil,
manusia pengembangan
e. Pelaksanaan profesional
perikatan e. Supervisi, konsultasi
f. Pemantauan f. Inspeksi
14

15. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
4 Tujuan a. Kepatuhan Memberikan keyakinan
ditetapkannya terhadap standar memadai tentang
sistem profesi. kesesuaian perikatan
pengendalian b. Kepatuhan dengan standar profesi.
mutu terhadap
ketentuan hukum
dan peraturan
yang berlaku.
c. Laporan perikatan
yang diterbitkan
telah sesuai
dengan
kondisinya.
15

16. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
5 Tanggung jawab a. Pihak yang paling Diatur, namun
kepemimpinan bertanggung jawab tidak secara
KAP atas sistem (pimpinan KAP). eksplisit
pengendalian b. Penanggung jawab
mutu KAP. operasional .
16

17. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
6 Ketentuan a. Basis pengaturan a. Kurang dibahas
etika profesi adalah adanya mengenai ancaman
yang ancaman terhadap
berlaku pelanggaran etika dan
bagaimana solusinya
b. Cakupan etika profesi b. Lebih sempit (hanya
lebih luas (prinsip independensi).
dasar dan aturan etika
profesi, termasuk
independensi).
c. Rotasi rekan audit c. Tidak diatur.
kunci.
17

18. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
7 Penerimaan dan Pertimbangan atas : Sama
keberlanjutan
hubungan i. Kompetensi dan
dengan klien kemampuan (waktu
dan perikatan dan sumber daya).
tertentu.
ii. Kepatuhan terhadap
etika profesi
(termasuk benturan
kepentingan), dan
iii. Integritas klien
18

19. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
8 Sumber daya Peran dan tanggung Tidak ditekankan secara
manusia jawab, serta kualifikasi khusus.
dari rekan perikatan.
19

20. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
9 Pelaksanaan •Keharusan EQCR bagi Tidak diatur,
perikatan perikatan asurans bagi sebagian diatur
emiten dan kepentingan dalam SA
publik lainya serta perikatan
lain yang dipandang perlu
oleh KAP.
•Diatur kualifikasi personil
EQCR
•Diatur tentang perbedaan
pendapat
•Kerahasiaan, keamanan,
akses data
20

21. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
10 Pemantauan a. Penanganan keluhan dan dugaan. Tidak diatur
b. Proses pemantauan dapat
dilakukan oleh organisasi lain
diluar KAP.
c. Diatur kualifikasi personil
pelaksana pemantauan
d. Diatur penanganan kelemahan
dan rekomendasi
11 Dokumentasi • Diatur lebih detil dalam Diatur secara
pelaksanaan perikatan, umum dan
pemantauan, dan unsur lainya sebagian diatur
dalam SA
21

22. Perbandingan antara ED SPM 1
dengan SPM 1 dan 2 (Lanjutan)
No Perihal ED SPM 1 SPM 1 dan 2
11 Contoh Tidak dijelaskan secara Setiap unsur
prosedur detail . Detailnya pengendalian mutu
dalam dibahas dalam disertai contoh prosedur.
melaksanak Panduan Penyusunan
an sistem Sistem Pengendalian
pengendali Mutu KAP.
an mutu
22

23. Unsur–Unsur Sistem Pengendalian Mutu KAP
SPM
Leadership Responsibility for Quality within the Firm:
MP/CEO Take Ultimate Responsibility
CLIENT
HUMAN
ETHICAL ACCEPTANCE ENGAGEMENT
RESOURCE MONITORING
REQUIREMENT AND PERFORMANCE
S
CONTINUANCE
DOCUMENTATION: Design SPM, Working Paper, Report , kerahasiaan
23

24. Tanggung Jawab Kepemimpinan
KAP atas Mutu
Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk:
 Mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya
mutu dalam pelaksanaan perikatan (tone at the top);
mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang
bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu KAP
secara keseluruhan.
 Mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab
operasional memiliki pengalaman, kemampuan, dan
wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung
jawab tersebut.
24
.

25. Ketentuan Etika Profesi
yang Berlaku
Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk :
 Memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personilnya telah
mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku, termasuk independensi
dan ketentuan rotasi.
 Memberikan keyakinan memadai bahwa pelanggaran atas ketentuan
independensi dapat diketahui sehingga memungkinkan KAP menentukan
tindakan pencegahan yang tepat.
Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun KAP harus memperoleh
konfirmasi tertulis mengenai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur
independensi dari personil KAP (lihat Lampiran A dari Panduan untuk
contoh pernyataan independensi).
25

26. Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan
dengan Klien dan Perikatan Tertentu
Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk:
 Memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan
menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan
perikatannya jika (lihat Lampiran C dari Panduan untuk
contoh kuesioner):
 Memiliki kompetensi dan kemampuan (waktu dan sumber
daya).
 Mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku.
 Telah mempertimbangkan integritas klien.
26

27. Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan
Klien dan Perikatan Tertentu (Lanjutan)
Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk (Lanjutan):
 Menangani suatu kondisi yang dapat menyebabkan KAP untuk menolak
perikatan atau mengundurkan diri seandainya informasi terkait tersedia
lebih awal; dalam hal mengundurkan diri:
 Pembahasan dengan manajemen klien mengenai langkah yang perlu
diambil KAP.
 Jika mengundurkan diri, KAP harus membahas alasannya.
 Mempertimbangkan apakah terdapat ketentuan yang mengharuskan
KAP untuk tidak mengundurkan diri atau kewajiban untuk melaporkan
kepada otoritas yang berwenang.
 Mendokumentasikannya
27

28. SUMBER DAYA MANUSIA
 Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa KAP:
 Memiliki jumlah personil yang cukup dengan
kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap
prinsip etika profesi (lihat Lampiran B dari Panduan
untuk contoh pernyataan kerahasiaan).
 Menugaskan personil yang tepat dengan kompetensi
yang dibutuhkan, serta memiliki kemampuan untuk
melaksanakan perikatan dan menerbitkan laporan yang
sesuai dengan kondisinya (lihat Lampiran D dari
Panduan untuk contoh proses penugasan personil
dalam suatu perikatan).
28

29. SUMBER DAYA MANUSIA
Kebijakan dan prosedur yang relevan:
 Rekrutmen
 Evaluasi kinerja
 Kemampuan, termasuk waktu pelaksanaan penugasan
 Kompetensi
 Pengembangan karir
 Promosi
 Kompensasi
 Estimasi kebutuhan personil
29

30. Pelaksanaan Perikatan
Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk:
 Hal-hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas
kualitas pelaksanaan perikatan, termasuk konsultasi,
penelaahan pengendalian mutu perikatan (beserta
dokumentasinya), perbedaan pendapat, dan
dokumentasi perikatan.
 Tanggung jawab penyeliaan.
 Tanggung jawab penelaahan.
30

31. Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)
Konsultasi
Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa:
 Konsultasi yang tepat telah dilakukan
 Tersedianya sumber daya yang cukup untuk terlaksananya
konsultasi
 Sifat, lingkup, dan kesimpulan yang dihasilkan dari
konsultasi telah didokumentasikan
 Diterapkannya kesimpulan dari hasil konsultasi
(lihat Lampiran E dari Panduan untuk contoh proses
konsultasi dalam suatu perikatan).
31

32. Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)
Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan
 Merupakan proses yang dirancang untuk memberikan
evaluasi yang objektif, pada atau sebelum tanggal laporan
perikatan, atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim
perikatan dan kesimpulan yang dihasilkan dalam menyusun
laporannya.
Berlaku bagi audit atas laporan keuangan Emiten dan
perikatan lain, jika ada, yang berdasarkan pertimbangan KAP
mengharuskan dilakukannya penelaahan pengendalian mutu
perikatan.
32

33. Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)
Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan
Menetapkan kebijakan dan prosedur yang:
 Mempersyaratkan penelaahan pengendalian mutu
perikatan untuk perikatan tertentu yang menyediakan suatu
evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang
dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai
dalam penyusunan laporan (lihat Lampiran F dari Panduan
untuk contoh Checklist Penelaahan Pengendalian Mutu
Perikatan).
 Menjelaskan sifat, waktu dan luasnya suatu penelaah
pengendalian mutu.
33

34. Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)
Kriteria atas Kelayakan Penelaah Pengendalian Mutu
Perikatan
Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menentukan
penelaah pengendalian mutu perikatan dan menetapkan
kelayakannya, yang mencakup:
 Kualifikasi teknis, termasuk pengalaman dan wewenang
yang dibutuhkan.
 Objektivitas atas konsultasi yang diberikan.
34

35. Pelaksanaan Perikatan (Lanjutan)
Perbedaan Pendapat
 Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menghadapi
dan menyelesaikan perbedaan pendapat:
 Dalam tim perikatan.
 Antara tim perikatan dengan pihak yang memberikan
konsultasi.
 Antara rekan perikatan dengan penelaah pengendalian
mutu perikatan.
 Tanggal laporan tidak boleh lebih awal dari tanggal
diselesaikannya perbedaan pendapat.
35

36. Pemantauan
 Bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan
prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah
relevan dan memadai, serta berjalan dengan efektif (lihat Lampiran G
dari Panduan untuk contoh proses pemantauan).
 Proses pemantauan:
 Mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkesinambungan atas
sistem pengendalian mutu KAP, termasuk inspeksi yang dilakukan
secara berkala atas sekurang-kurangnya satu perikatan yang telah
selesai untuk setiap rekan perikatan;
 Memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan hanya kepada
rekan atau individu lain dalam KAP atau di luar KAP yang memiliki
pengalaman dan wewenang yang cukup dan tepat; dan
 Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan
perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam
inspeksi tersebut.
36

37. Pemantauan (Lanjutan)
 Mengevaluasi dampak dari defisiensi yang ditemukan dan menentukan
apakah defisiensi tersebut merupakan salah satu dari hal-hal sebagai
berikut:
 Situasi yang belum tentu mengindikasikan bahwa sistem
pengendalian mutu KAP tidak memadai; atau
 Defisiensi yang sistemis atau berulang, atau defisiensi signifikan
lainnya, yang segera memerlukan tindakan perbaikan.
 Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, KAP harus
mengomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutunya
kepada rekan perikatan dan individu lainnya dalam KAP, termasuk
rekan pimpinan (lihat Lampiran H dari Panduan untuk contoh laporan
pemantauan).
37

38. Pemantauan (Lanjutan)
Keluhan dan Dugaan
Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa KAP telah menangani :
 Keluhan dan dugaan mengenai kegagalan KAP dalam
mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan
peraturan yang berlaku.
 Dugaan atas ketidakpatuhan terhadap sistem
pengendalian mutu KAP.
38

39. Dokumentasi
Menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan:
 Dokumentasi yang tepat sebagai bukti telah
dilaksanakannya setiap aspek yang disyaratkan dalam
sistem pengendalian mutu.
 Penyimpanan dokumen selama suatu periode tertentu
sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan
peraturan yang berlaku.
 Dokumentasi atas keluhan dan dugaan, serta respons
yang terkait.
39

40. Terima kasih atas perhatian
dan partisipasinya!
40