1. 1
EXPOSURE DRAFT
STANDAR AUDIT (“SA”) 200
TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN PELAKSANAAN
SUATU AUDIT BERDASARKAN STANDAR
AUDIT Dewan Standar Profesi
Public Hearing 23 Mei 2012

2. RUANG LINGKUP
• Mengatur tanggung jawab keseluruhan seorang auditor independen ketika
melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Secara spesifik,
standar ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen, serta
menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit yang dirancang untuk memungkinkan
auditor independen mencapai tujuan tersebut.
• SA ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh
auditor. SA dapat diadaptasi dalam kondisi yang berkaitan dengan audit atas
informasi keuangan yang lain. SA tidak mengatur tanggung jawab auditor yang
mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan atau aturan lain, sebagai
contoh aturan yang terkait dengan penawaran efek kepada publik. Oleh karena
itu, walaupun auditor bisa saja menemukan bahwa aspek SA bermanfaat dalam
kondisi tersebut, auditor tetap bertanggung jawab untuk memastikan
kepatuhan terhadap semua ketentuan hukum, regulasi, atau profesi yang
relevan.

3. AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan derajat kepercayaan
pemakai laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui
pernyataan suatu opini oleh auditor.
Laporan keuangan yang diaudit adalah milik entitas, yang disusun
oleh manajemen entitas dengan pengawasan dari pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen memerlukan :
• Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dalam
konteks peraturan perundang-undangan yang relevan
• Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka tersebut
• Pencantuman deskripsi yang memadai mengenai kerangka
tersebut di dalam laporan keuangan .

4. TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR
• Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan
keuangan sebagai suatu keseluruhan bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk
menyatakan opini atas apakah laporan keuangan disusun, dalam
semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku; dan
• Menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan
mengomunikasikannya berdasarkan temuan auditor.

5. TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR (lanjutan)
• Dalam semua kasus ketika keyakinan memadai tidak dapat
diperoleh dan opini wajar dengan pengecualian dalam laporan
auditor tidak memadai dalam kondisi yang bertujuan untuk
melaporkan kepada pemakai laporan keuangan yang dituju, SA
menuntut auditor untuk tidak menyatakan opini atau untuk
menarik (mengundurkan) diri dari perikatan, jika penarikan diri
dimungkinkan berdasarkan peraturan perundan-undangan yang
berlaku.

6. KERANGKA PELAPORAN KEUANGAN
YANG BERLAKU
• Kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan oleh manajemen
dan, jika relevan, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola
dalam penyusunan laporan keuangan, yang dapat diterima dari
sudut pandang sifat entitas tersebut dan tujuan laporan
keuangan, atau yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan.

7. KETENTUAN
Ketentuan Etika yang Berkaitan dengan Audit atas Laporan
Keuangan
Auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, (termasuk
ketentuan yang terkait dengan independensi) yang berkaitan
dengan perikatan audit atas laporan keuangan.
Skeptisisme Profesional
Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan
skeptisisme profesional mengingat adanya kondisi yang mungkin
menyebabkan terjadinya salah saji material atas laporan
keuangan.

8. KETENTUAN (lanjutan)
Pertimbangan Profesional
Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam
merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan.
Bukti Audit yang Cukup dan Tepat serta Risiko Audit
Untuk memperoleh keyakinan memadai, auditor harus
memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi
risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima dan dengan
demikian memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan
memadai yang mendasari opini auditor.

9. KETENTUAN (lanjutan)
• Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA
– Mematuhi SA yang Relevan dengan audit
• Auditor harus mematuhi semua SA yang relevan dengan audit. Suatu SA
relevan dengan audit bila SA tersebut berlaku dan terdapat kondisi yang yang
dibahas oleh SA tersebut.
• Auditor harus memiliki suatu pemahaman terhadap seluruh isi dari suatu SA,
termasuk materi penerapan dan penjelasan lain, untuk memahami tujuannya
dan menerapkan ketentuan SA tersebut dengan tepat.
• Auditor tidak diperkenankan untuk mencantumkan kepatuhan terhadap SA di
dalam laporan auditor kecuali auditor telah mematuhi ketentuan SA ini dan
semua SA lainnya yang relevan dengan audit.

10. KETENTUAN (lanjutan) :
• Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA (lanjutan)
– Tujuan yang Dinyatakan Dalam Setiap SA
Untuk mencapai tujuan auditor secara keseluruhan, auditor harus
menggunakan tujuan yang dinyatakan di SA yang relevan di dalam
merencanakan dan melaksanakan audit, dengan memperhatikan
keterkaitan dengan SA lain.
– Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Relevan
Dalam melaksanakan audit, auditor harus mematuhi setiap ketentuan
dalam SA, kecuali :
• Keseluruhan SA tidak relevan
• ketentuan yang ada tidak relevan karena tergantung pada suatu kondisi dan kondisi
tersebut tidak ada.

11. KETENTUAN (lanjutan) :
• Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA (lanjutan)
Dalam kondisi yang jarang terjadi, auditor boleh memutuskan perlunya
untuk menyimpang dari suatu ketentuan yang relevandalam suatu SA.
Dalam kondisi seperti itu, auditor harus melakukan prosedur audit
alternatif untuk mencapai tujuan tujuan dari ketentuan tersebut.
Kebutuhan auditor untuk menyimpang dari ketentuan yang relevan
diharapkan hanya terjadi ketika suatu prosedur audit tertentu yang harus
dilakukan tidak akan efektif untuk mencapai tujuan dari ketentuan
tersebut.
–Kegagalan dalam Mencapai Tujuan
Jika suatu tujuan dalam Sayang relevan tidak tercapai, auditor harus mengevaluasi
apakah hal ini menghalangi auditor dalam mencapai tujuan auditor secara
keseluruhan dan menuntut auditor, berdasarkan SA, untuk mengubah opini auditor
atau menarik diri dari perikatan.

12. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada
No. Deskripsi SA Baru SA yang ada
1. Tujuan Audit Memperoleh keyakinan Untuk menyatakan
memadai tentang apakah pendapat tentang
laporan keuangan kewajaran, dalam semua
sebagai suatu hal yang material, posisi
keseluruhan bebas dari keuangan, hasil usaha,
salah saji material, baik perubahan ekuitas, dan
yang disebabkan oleh arus kas sesuai dengan
kecurangan maupun Standar Akuntansi
kesalahan, dan oleh Keuangan di Indonesia
karena itu
memungkinkan auditor
untuk menyatakan opini
atas apakah laporan
keuangan disusun, dalam
semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka
pelaporan keuangan yang
berlaku; dan

13. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan)
No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada
2. Menerbitkan laporan
tentang laporan keuangan
dan
mengomunikasikannya
berdasarkan temuan
auditor

14. 14
EXPOSURE DRAFT
STANDAR AUDIT (“SA”) 210
PERSETUJUAN ATAS SYARAT-SYARAT
PERIKATAN AUDIT
Dewan Standar Profesi
Public Hearing 23 Mei 2012

15. RUANG LINGKUP
SA 210 ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam
menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen, dan jika
relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
entitas. SA ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu
untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan,
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.

16. TUJUAN
Tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan
audit hanya bila basis yang melandasi pelaksanaan audit telah
disepakati, melalui:
• Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit
• Penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan
audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola entitas.

17. PRAKONDISI UNTUK SUATU AUDIT
Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit,
auditor harus :
• Menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan
diterapkan dalam penyususnan laporan keuangan dapat diterima,
dan
• Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen
mengakui dan memahami tanggung jawabnya :
– Untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar laporan
tersebut;
– Untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut
manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas
dari salah saji material, baik karena kecurangan maupunkesalahan; dan

18. PRAKONDISI UNTUK SUATU AUDIT (lanjutan)
Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu
audit, auditor harus : (lanjutan)
• Memberikan auditor:
– Akses ke semua informasi yang dianggap relevan
– Informasi tambahan yang diminta oleh auditor
– Akses tidak terbatas ke personel dalam entitas yang dipandang perlu
• Pembatasan atas Ruang Lingkup Sebelum Penerimaan
Perikatan Audit
Jika manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata
kelola menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup
pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat
perikatan audit.

19. PRAKONDISI UNTUK SUATU AUDIT (lanjutan)
• Faktor-faktor lain yang Mempengaruhi Penerimaan Perikatan
Audit
Jika prakondisi untuk suatu audit tidak ada, auditor harus
membahas hal tersebut dengan manajemen.
Kecuali jika suatu audit diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, auditor harus tidak menerima perikatan audit :
1. Jika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang
diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterima; atau
2. Jika persetujuan manajemen belum diperoleh.

20. PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN
PERIKATAN AUDIT
• Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan
manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
jika relevan.
• Ketentuan yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan
audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus
mencakup:
– Tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan
– Tanggung jawab auditor
– Tanggung jawab manajemen
– Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterpkan dalam penyusunan
laporan keuangan; dan
– Pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan
suatu pernyataan bahwa dalam keadaan tertentu terdapat kemungkinan
laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang
diharapkan.

21. PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN
PERIKATAN AUDIT (LANJUTAN)
• Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara
rinci ketentuan perikatan audit yang mengacu pada ketentuan-
ketentuan di atas, auditor tidak perlu mencantumkannya dalam
kesepakatan tertulis kecuali untuk fakta bahwa peraturan
perundang-undangan tersebut berlaku dan manajemen mengakui
dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana di tetapkan
dalam ketentuan “Prakondisi untuk suatu audit” yang telah
disebutkan sebelumnya, dimana auditor harus memperoleh
persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan
memahami tanggung jawabnya.

22. AUDIT BERULANG
• Dalam audit berulang, auditor harus menilai apakah terdapat
keadaan yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan
perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang
bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih
berlaku.

23. PENERIMAAN PERUBAHAN DALAM
KETENTUAN PERIKATAN AUDIT
• Auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan
perikatan audit jika tidak ada alasan yangmemadai untuk
melakukan perubahan tersebut.
• Jika, sebelum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta
untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang
menyebabkan auditor memperoleh tingkat asurans yang lebih
rendah, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat
dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut.
• Jika ketentuan perikatan audit diubah,auditor dan manajemen
harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan
menuangkannya ke dalam suatu surat perikatan baru atau
bentuk perjanjian tertulis lainnya yang tepat.

24. PENERIMAAN PERUBAHAN DALAM
KETENTUAN PERIKATAN AUDIT (LANJUTAN)
• Jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam
ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan
auditor untuk meneruskan perikatan semula, auditor harus :
– Menarik diri dari perikatan audit (jika dimungkinkan) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan
– Menentukan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak maupun dalam bentuk lainnya,
untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti pihak yang
bertanggungjawab atas tata kelola entitas, pemilik atau badan pengatur.

25. PERTIMBANGAN LAIN DALAM
PENERIMAAN PERIKATAN
• Jika standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi
penyusun standar yang berwenang atau diakui diberi ketentuan tambahan
oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan
apakah ada benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan
tambahan tersebut. Jika timbul suatu benturan, auditor harus membahas
dengan manajemen sifat ketentuan tambahan tersebut dan harus
menyepakati apakah:
–Ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi denganmenambahkan
pengungkapan dalam laporan keuangan; atau
–Deskripsi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam laporan keuangan
dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut.
Jika tidak ada satu pun tindakan di atas yang dapat dilakukan, auditor harus
mempertimbangkan apakah diperlukan modifikasi opini auditor berdasarkan
SA 705 (Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen).

26. PERTIMBANGAN LAIN DALAM
PENERIMAAN PERIKATAN (lanjutan)
• Laporan Auditor yang Ditentukan oleh Peraturan
Perundang-undangan
• Bila peraturan perundang-undangan mengatur susunan dan
penggunaan kata-kata dalam laporan auditor yang berbeda
dengan yang disyaratkan oleh SA, maka auditor harus
mengevaluasi :
– Apakah pemakai laporan keuangan akan salah memahami asurans
yang diperoleh dari audit atas laporan keuangan tersebut dan, jika
demikian,
– Apakah penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat
mengurangi kemungkinan kesalahpahaman tersebut (SA 706)

27. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada
No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada
1. Prakondisi untuk suatu Diatur secara jelas dan Tidak diungkapkan secara
audit detail detail dan jelas.
2. Kerangka pelaporan Pencantuman dalam Diatur didalam SA 623
keuangan yang ketentuan perikatan audit “Laporan Khusus”.
ditentukan oleh bahwa:
peraturan perundang- i. Laporan auditor atas Selain ada paragraf
undangan LK akan Penekanan Suatu Hal,
menambahakan ada paragraf ke 3,
paragraf Penekanan sebelum opini yang :
Suatu Hal, untuk menyatakan basis
menarik perhatian penyajian dan mengacu
pemakai laporan ke catatan atas laporan
keuangan terhadap keuangan yang
pengungkapan menjelaskan basis
tambahan (SA 706) tersebut,

28. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada
(lanjutan)
No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada
2. Kerangka pelaporan dan menyatakan basis
keuangan yang penyajian adalah basis
ditentukan oleh akuntansi komprehensif
peraturan perundang- selain Standar Akuntansi
undangan Keuangan di Indonesia.

29. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada
(lanjutan)
No. Deskripsi SA Baru SA yang ada
3. Kerangka pelaporan ii. Kecuali jika auditor SA 623 : Tidak menyatakan
keuangan yang ditentukan disyaratkan oleh bahwa auditor tidak perlu
oleh peraturan perundang- peraturan perundang- memasukkan frasa
undangan undangan untuk “menyajikan secara wajar,
(lanjutan) menyatakan opininya dalam semua hal yang
atas laporan keuangan material,”
dengan menggunakan
frasa “menyajikan
secara wajar, dalam
semua hal yang
material,” sesuai
dengan kerangka
pelaporan keuangan
yang berlaku, opini
auditor tidak perlu
memasukkan frasa
tersebut.

30. 30
EXPOSURE DRAFT
STANDAR AUDIT (“SA”) 220
PENGENDALIAN MUTU UNTUK
AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dewan Standar Profesi
Public Hearing 23 Mei 2012

31. RUANG LINGKUP
• SA 220 mengatur tanggung jawab tertentu auditor dalam
memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas
laporan keuangan. SA ini juga mengatur, jika relevan, tanggung
jawab penelaah pengendalian mutu perikatan. SA ini harus dibaca
bersama dengan ketentuan etika yang relevan.

32. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN
Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan
tanggung jawab firm. Berdasarkan SPM 1, firm berkewajiban untuk
menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa:
• Firm dan personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan
peraturan yang berlaku.
• Laporan yang diterbitkan oleh firm atau rekan perikatan telah sesuai dengan
kondisinya
SA ini didasarkan suatu basis bahwa firm harus mematuhi ketentuan yang
terdapat dalam SPM 1 atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan, jika ketentuan tersebut lebih ketat.

33. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Tujuan
Tujuan auditor adalah untuk mengimplementasikan prosedur
pengendalian mutu pada tingkat perikatan untuk memberikan
keyakinan memadai bagi auditor bahwa:
• Audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum
dan peraturan yang berlaku; dan
• Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya.
Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu Audit
Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu
setiap perikatan audit yang ditugaskan kepada rekan yang
bersangkutan.

34. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Ketentuan Etika yang Relevan
Rekan perikatan harus menarik simpulan atas kepatuhan terhadap
ketentuan independensi yang berlaku dalam perikatan audit.
Untuk itu, rekan perikatan harus:
• Memperoleh informasi yang relevan dari firm, dan jika relevan, firm
jejaring, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan
yang menciptakan ancaman terhadap independensi
• Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi, jika ada,
terhadap kebijakan dan prosedur independensi firm untuk menentukan
apakah pelanggaran tersebut menciptakan anacaman terhadap
independensi bagi perikatan audit, dan
• Melakukan tindakana yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau
menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan
pencegahan, atau apabila dipandang tepat, menarik diri dari perikatan
audit.

35. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan
Audit
Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa prosedur yang tepat atas
penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan
audit telah diikuti, dan harus menentukan bahwa kesimpulan yang ditarik
dalam hal ini sudah tepat.
Penugasan Tim Perikatan
Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa tim perikatan, dan setiap
pakar auditor yang bukan merupakan bagian dari tim perikatan, secara
kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai untuk :
• Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan
hukum dan peraturan yang berlaku; dan
• Memungkinkan diterbitkannya laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya

36. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Pelaksanaan Perikatan
Arah, supervisi dan pelaksanaan
• Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas:
– Arah, supervisi, dan pelaksanaan perikatan audit sesuai dengan standar
profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
– Laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya
Penelaahan
• Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas penelaahan yang sedang
dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penelaahan firm.
• Pada atau sebelum tanggal laporan auditor, rekan perikatan harus dapat
diyakinkan, melalui suatu penelaahan atas dokumentasi audit dan diskusi
dengan tim perikatan, bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah
diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang ditarik dan laporan auditor
yang diterbitkan.

37. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Pelaksanaan Perikatan (lanjutan)
Konsultasi
• Rekan perikatan harus:
– Bertanggung jawab atas dilakukannya konsultasi yang tepat oleh tim
perikatan atas hal yang sulit atau kontroversial;
– Dapat diyakinkan bahwa anggota tim perikatan telah melakukan
konsultasi yang tepat selama pelaksanaan perikatan, baik di antara
sesama anggota tim perikatan maupun anatara tim perikatan dengan
pihak lain pada tingkatan yang tepat dalam firm atau di luar firm;
– Dapat diyakinkan bahwa sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang
dihasilkan dari konsultasi tersebut disetujui oleh pihak yang dimintai
konsultasi; dan
– Menentukan bahwa kesimpulan sebagai hasil dari konsultasi tersebut
telah diimplementasikan.

38. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Pelaksanaan Perikatan (lanjutan)
Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan
• Untuk audit atas laporan keuangan emiten dan perikatan
audit lain, jika ada, yang telah ditetapkan firm untuk ditelaah
pengendalian mutunya, rekan perikatan harus:
– Menentukan bahwa penelaah pengendalian mutu perikatan telah
ditunjuk
– Mendiskusikan dengan penelaah pengendalian mutu perikatan
tentang hal signifikan yang timbul selama perikatan audit, termasuk
yang diidentifikasi selama penelaahan pengendalian mutu perikatan;
dan
– Tidak memberi tanggal laporan auditor hingga penelaahan
pengendalian mutu perikatan telah selesai dilakukan.

39. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Pelaksanaan Perikatan (lanjutan)
Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan (lanjutan)
• Untuk audit atas laporan keuangan emiten, dalam menjalankan
penelaahan pengendalian mutu perikatan, penelaah
pengendalian mutu perikatan juga harus mempertimbangkan
hal-hal berikut:
– Apakah tim perikatan telah melakukan evaluasi atas independensi firm
dalam kaitannya dengan perikatan audit;
– Apakah konsultasi yang tepat telah dilakukan atas hal-hal yang
melibatkan perbedaan pendapat atau hal-hal rumit atau kontroversial
lain, dan kesimpulan yang ditarik dari konsultasi tersebut; dan
– Apakah dokumentasi audit yang dipilih untuk penelaahan
mencerminkan pekerjaan yang telah dilaksanakan terkait dengan
pertimbangan signifikan dan mendukung kesimpulan yang ditarik.

40. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Pelaksanaan Perikatan (lanjutan)
Perbedaan Pendapat
Jika perbedaan pendapat terjadi di dalam tim perikatan, dengan
pihak yang dikonsultasi (jika relevan), antara rekan perikatan
dengan penelaah pengendalian mutu perikatan, maka tim
perikatan harus mengikuti kebijakan dan prosedur firm dalam
merespons dan menyelesaikan perbedaan tersebut.

41. SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN
PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan)
Pemantauan
Sistem pengendalian mutu yang efektif mencakup proses
pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan
memadai bagi firm bahwa kebijakan dan prosedur yang
berhubungan dengan sistem pengendalian mutu adalah relevan,
memadai, dan beroperasi secara efektif. Rekan perikatan harus
mempertimbangkan hasil proses pemantauan firm sebagaimana
dibuktikan dalam informasi yang terkini yang disirkulasi oleh firm
dan, jika relevan, firm jejaring lain, dan apakah defisiensi yang
diidentifikasi dalam informasi tersebut dapat mempengaruhi
perikatan audit.

42. DOKUMENTASI
• Auditor harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi
audit:
– Isu yang diidentifikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap
ketentuan etika yang relevan dan bagaimana isu tersebut diselesaikan.
– Kesimpulan tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang
berlaku bagi perikatan audit, dan setiap diskusi dengan firm yang
relevan untuk mendukung kesimpulan tersebut.
– Kesimpulan yang ditarik tentang penerimaan dan keberlanjutan
hubungan dengan klien dan perikatan audit.
– Sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang ditarik dari, konsultasi
yang dilakukan selama pelaksanaan perikatan audit.

43. DOKUMENTASI (LANJUTAN)
• Untuk perikatan audit yang ditelaah, penelaah pengendalian
mutu perikatan harus mendokumentasikan bahwa :
– Prosedur yang diharuskan oleh kebijakan firm dalam penelaahan
pengendalian mutu perikatan telah dilaksanakan;
– Penelaahan pengendalian mutu perikatan telah diselesaikan pada atau
sebelum tanggal laporan auditor; dan
– Penelaah tidak menemukan adanya hal-hal yang tidak terselesaikan
yang dapat menyebabkan penelaah percaya bahwa pertimbangan
signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang ditarik
tidak tepat.

44. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada
No. Deskripsi SA Baru SA yang ada
1. Ruang lingkup Mengatur tanggung Diterapkan oleh setiap
jawab tertentu auditor KAP pada semua jasa
dalam memperhatikan audit, atestasi, akuntansi
Prosedur Pengendalian dan reviu, dan konsultasi
Mutu untuk audit atas yang standarnya telah
laporan keuangan. ditetapkan oleh IAPI
dalam SPAP
2. Tanggung jawab atas SPM 1 mengatur KAP dapat menetapkan
mutu audit tanggung jawab firm tanggung jawab kepada
untuk menetapkan dan personelnya agar dapat
memelihara sistem melaksanakan kebijakan
pengendalian mutu dan prosedur
perikatan audit pengendalian mutunya
secara efektif.

45. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada
No. Deskripsi SA Baru SA yang ada
3. Tanggung jawab Rekan perikatan harus Tidak diatur secara detail
kepemimpinan atas mutu bertanggung jawab atas
audit keseluruhan mutu setiap
perikatan audit yang
ditugaskan kepada rekan
ybs.
4. Konsultasi Auditor harus Tidak diatur secara jelas
memasukkan dalam keharusan dokumentasi
dokumentasi audit: sifat atas konsultasi.
dan ruang lingkup, serta SPM menyatakan : KAP
kesimpulan yang ditarik harus merumuskan
dari, konsultasi yang kebijakan dan prosedur
dilakukan selama pengendalian mutu
pelaksanaan perikatan mengenai konsultasi.
audit

46. 46
EXPOSURE DRAFT
STANDAR AUDIT (“SA”) 230
DOKUMENTASI AUDIT
Dewan Standar Profesi
Public Hearing 23 Mei 2012

47. RUANG LINGKUP, SIFAT DAN
TUJUAN DOKUMENTASI AUDIT
• Ruang Lingkup
SA 230 ini berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun
dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan.
• Sifat dan Tujuan Dokumentasi Audit
Dokumentasi audit yang memenuhi Ketentuan SA ini dan
Ketentuan dokumentasi spesifik lain sebagaimana tercantum
dalam SA lain yang relevan memberikan :
– Bukti sebagai dasar bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan tentang
pencapaian tujuan keseluruhan auditor, dan
– Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

48. Sifat dan Tujuan Dokumentasi Audit (lanjutan)
• Dokumentasi audit juga berfungsi untuk memenuhi tujuan
tambahan berikut ini:
– Membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit.
– Membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam
supervisi untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, serta
menunaikan tanggung jawab penelaahan sebagaimana diatur dalam SA
220.
– Memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan
pekerjaan mereka.
– Menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk
audit di masa yang akan datang.
– Memungkinkan dilaksanakannya penelaahan dan inspeksi atas
pengendalian mutu sesuai dengan SPM 1 atau Ketentuan setara lainnya.
– Memungkinkan dilaksanakannya inspeksi eksternal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau Ketentuan lain yang berlaku.

49. TUJUAN & KETENTUAN
Tujuan
Tujuan auditor adalah untuk menyusun dokumentasi yang
memberikan:
a) Catatan yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk laporan
auditor, dan
b) Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai
dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan
Penyiapan Dokumentasi Audit Tepat Waktu
Auditor harus menyiapkan dokumentasi audit secara tepat waktu.

50. KETENTUAN
Pendokumentasian Prosedur-prosedur Audit yang Dilaksanakan
dan Bukti Audit yang Diperoleh
Bentuk, Isi dan Luas Dokumentasi Audit
Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai
sehingga memungkinkan seorang auditor yang berpengalaman,
yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan audit
tersebut, memahami :
– Sifat, waktu, dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan dan
kepatuhan terhadap SA serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
– Hasil prosedur audit yang dilaksanakan, dan bukti audit yang diperoleh;
dan
– Hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, kesimpulan-
kesimpulan yang ditarik, dan pertimbangan profesional signifikan yang
dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.

51. KETENTUAN (lanjutan)
Bentuk, Isi dan Luas Dokumentasi Audit (lanjutan)
Auditor harus mendokumentasikan pembahasan atas hal-hal signifikan dengan
manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain,
termasuk sifat hal-hal signifikan tersebut, serta kapan dan dengan siapa
pembahasan tersebut dilakukan.
Hal-hal yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Auditor
Jika, dalam kondisi eksepsional, auditor melakukan prosedur audit baru atau
tambahan, atau menarik kesimpulan baru setelah tanggal laporan auditor, maka
auditor harus mendokumentasikan hal-hal berikut ini:
– Kondisi yang dihadapi tersebut;
– Prosedur audit baru atau tambahan yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, dan
kesimpulan yang ditarik, serta pengaruhnya terhadap laporan auditor; dan
– Kapan dan oleh siapa perubahan atas dokumentasi audit dilakukan dan ditelaah

52. KETENTUAN (lanjutan)
Penyusunan Folder Audit Final
Auditor harus menyusun dokumentasi audit dalam sebuah folder
audit dan melengkapi proses administratif yang diperlukan secara
tepat waktu setelah tanggal laporan audit.
Setelah penyusunan folder audit final selesai dilakukan, auditor
tidak boleh menghapus atau membuang dokumentasi audit
apapun sebelum masa penyimpanan yang disyaratkan berakhir.

53. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada
No. Deskripsi SA Baru SA yang ada
1. Dokumentasi Audit Diatur sebagai topik Tidak diatur sebagai topik
tersendiri tersendiri, tetapi tersebar
pada berbagai SA sesuai
dengan prosedur audit
masing-masing SA.
2. Folder Audit Final Disebutkan secara khusus Tidak disebutkan secara
dan detail. khusus
Harus diselesaikan tidak
lebih dari 60 hari setelah
tanggal laporan auditor.

54. Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor
bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada
(lanjutan)
No. Deskripsi SA Baru SA yang ada
3. Batas waktu penyimpanan Pada umumnya tidak Tidak disebutkan secara
boleh kurang dari 5 tahun khusus batas waktu
sejak tanggal yang lebih penuimpanan.
akhir dari: SA 339:
1. Laporan auditor atas Auditor harus
LK entitas, atau menerapkan prosedur
2. Laporan auditor atas memadai untuk menjaga
LK Konsolidasian keamanan kertas kerja
entitas dan Entitas dan harus menyimpannya
Anak dalam periode yang dapat
memenuhi kebutuhan
praktiknya, dan
ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku
mengenai penyimpanan
dokumen.

55. 55
EXPOSURE DRAFT
STANDAR AUDIT (“SA”) 240
TANGGUNG JAWAB AUDITOR TERKAIT
DENGAN DENGAN KECURANGAN DALAM
SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dewan Standar Profesi
Public Hearing 23 Mei 2012

56. RUANG LINGKUP
• Standar Audit (“SA”) ini berhubungan dengan tanggung jawab
auditor yang berkaitan dengan kecurangan, dalam suatu audit
atas laporan keuangan. Secara spesifik, SA ini memperluas
bagaimana SA 315 dan SA 330 harus diterapkan dalam kaitannya
dengan risiko salah saji material karena kecurangan;
• SA 315, “Mengidentifikasi dan Menilai Risiko atas Salah Saji
Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya”
• SA 330, “Respon Auditor atas Risiko yang Telah Dinilai”
56

57. KARAKTERISTIK KECURANGAN
• Salah saji dalam laporan keuangan dapat timbul karena
kecurangan atau kesalahan;
• Auditor berkepentingan terhadap kecurangan yang
menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan;
• Auditor tidak membuat penentuan secara hukum mengenai
apakah kecurangan benar-benar terjadi;
57

58. TANGGUNG JAWAB UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENDETEKSIAN KECURANGAN
• Tanggungjawab utama pencegahan dan pendeteksian
kecurangan berada pada pihak yang bertanggung jawab atas
tata kelola entitas dan manajemen;
• Tanggungjawab auditor adalah memperoleh keyakinan
memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan beban
dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau
kesalahan.
58

59. TANGGUNG JAWAB UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENDETEKSIAN KECURANGAN
• Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan
berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas
dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen, dengan
pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
menekankan pencegahan kecurangan, yang dapat mengurangi peluang
terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan (fraud deterrence), yang
dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena
kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman. Hal ini memerlukan
komitmen untuk menciptakan budaya jujur dan perilaku etis yang dapat
ditegakkan dengan pengawasan aktif oleh pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola. Pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola meliputi pertimbangan tentang potensi pengesampingan
pengendalian atau pengaruh tidak patut atas proses pelaporan keuangan,
seperti usaha manajemen untuk mengelola laba dengan tujuan untuk
mempengaruhi persepsi analis kinerja dan profitabilitas entitas.
59

60. TANGGUNG JAWAB AUDITOR
• Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung
jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan
keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material,
yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena
keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang
tidak terhindarkan bahwa beberapa salah saji material dalam
laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun
audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik
berdasarkan SA;
• SA 200, “ Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan
Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit,” paragraf A51
60

61. KETENTUAN
• Skeptisisme Profesional;
• Diskusi di Antara Tim Perikatan;
• Prosedur Penilaian Risiko dan Aktivitas Terkait;
• Identifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Akibat
Kecurangan;
• Respons terhadap Hasil Penilaian Risiko Salah Saji Material
sebagai Akibat Kecurangan;
• Evaluasi Terhadap Bukti Audit;
• Auditor Tidak Dapat Melanjutkan Perikatan;
• Representasi Tertulis;
61

62. KETENTUAN (lanjutan)
• Komunikasi kepada Manajemen dan Pihak yang Bertanggung
Jawab atas Tata Kelola;
• Komunikasi kepada Otoritas Pengatur dan Penegak Hukum;
• Dokumentasi
62

63. 63
EXPOSURE DRAFT
STANDAR AUDIT (“SA”) 250
PERTIMBANGAN ATAS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM AUDIT ATAS
LAPORAN KEUANGAN
Dewan Standar Profesi
Public Hearing 23 Mei 2012

64. RUANG LINGKUP
• Standar Audit (“SA”) ini mengatur tentang tanggung jawab
auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-
undangan dalam audit atas laporan keuangan. SA ini tidak
berlaku bagi perikatan assurance lain yang di dalamnya
auditor secara spesifik ditugaskan untuk melakukan
pengujian dan pelaporan secara terpisah terhadap
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
tertentu.
64

65. DAMPAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan
berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang
menentukan jumlah dan pengungkapan yang dilaporkan
dalam laporan keuangan suatu entitas.
65

66. PENDAHULUAN – TANGGUNG JAWAB
UNTUK MEMATUHI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
• Tanggung jawab manajemen, dengan pengawasan dari pihak
yang bertanggung jawab atas tata kelola, adalah memastikan
bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
• Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan, secara keseluruhan, bebas
dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan;
• Auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak
dapat diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap
semua peraturan perundang-undangan.
66

67. TUJUAN
• Tujuan auditor adalah:
– Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan
kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah
dan pengungkapan material dalam laporan keuangan;
– Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu
mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap
laporan keuangan; dan
– Untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan
peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama
pelaksanaan audit secara tepat.
67

68. DEFINISI
Ketidakpatuhan
Tindakan penghilangan atau tindakan kejahatan oleh entitas,
disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan seperti itu
mencakup transaksi yang dicatat oleh, atau dengan nama entitas,
atau atas namanya, oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola, manajemen, atau karyawan. Ketidakpatuhan tidak termasuk
kesalahan pribadi (yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis
entitas) oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
manajemen, atau karyawan entitas.
68

69. KETENTUAN
• Pertimbangan Auditor atas Kepatuhan terhadap Perundang-
undangan;
• Prosedur Audit Saat Dideteksi atau Diduga Terjadi
Ketidakpatuhan;
• Pelaporan atas Ketidakpatuhan yang Dideteksi atau Diduga
Terjadi;
• Dokumentasi
69

70. 70
EXPOSURE DRAFT
STANDAR AUDIT (“SA”) 260
KOMUNIKASI DENGAN PIHAK YANG
BERTANGGUNG JAWAB ATAS TATA KELOLA
Dewan Standar Profesi
Public Hearing 23 Mei 2012

71. RUANG LINGKUP
• Tanggungjawab auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang
bertanggungjawab atas tata kelola dalam audit atas laporan
keuangan;
• SA ini disusun dalam konteks audit atas laporan keuangan
maupun informasi keuangan historis lainnya sepanjang terdapat
keterlibatan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola
dalam audit atas laporan keuangan;
• Komunikasi dua-arah yang efektif dalam audit atas laporan
keuangan;
71

72. PERAN KOMUNIKASI
• Komunikasi dua-arah memberikan pemahaman yang sama
terkait audit antara auditor dan pihak yang bertanggungjawab
atas tata kelola;
• Independensi dan objektivitas auditor tetap dipertahankan;
• Informasi yang diperoleh auditor lebih relevan;
• Risiko salah saji laporan keuangan dapat diminimalkan;
• Manajemen dituntut untuk tetap menjaga komunikasi dengan
auditor;
• Komunikasi harus jelas;
• Potensi benturan standar perikatan audit dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
72

73. TUJUAN
• Komunikasi dua-arah terkait audit atas laporan keuangan
harus jelas;
• Auditor harus memperoleh informasi yang relevan dari pihak
yang bertanggungjawab atas tata kelola;
• Hasil observasi audit atas laporan keuangan yang signifikan
dan relevan harus disampaikan tepat waktu;
• Komunikasi dua-arah terkait audit atas laporan keuangan
harus efektif.
73

74. DEFINISI
• Pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola
Individu atau organisasi (organisasi-organisasi, seperti wali
amanat korporasi) yang memiliki tanggungjawab untuk
mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban
yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas;
• Manajemen
Individu atau kelompok individu dengan tanggungjawab
eksekutif untuk melaksanakan operasi entitas
74

75. KETENTUAN
• Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola;
• Hal-hal yang Perlu Dikomunikasikan;
• Proses Komunikasi;
• Dokumentasi.
75

76. 76
EXPOSURE DRAFT
STANDAR AUDIT (“SA”) 265
PENGOMUNIKASIAN DEFISIENSI DALAM
PENGENDALIAN INTERNAL KEPADA PIHAK
YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TATA
KELOLA DAN MANAJEMEN
Dewan Standar Profesi
Public Hearing 23 Mei 2012

77. Ruang Lingkup
• Tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan dengan
tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian
internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas
laporan keuangan.
77

78. TUJUAN
• Tujuan auditor adalah untuk mengomunikasikan dengan
semestinya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam
pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor
selama audit dan menurut pertimbangan profesional auditor
adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari
pihak-pihak yang bersangkutan.
78

79. DEFINISI
• Defisiensi dalam pengendalian internal
Hal ini terjadi bila:
• Suatu pengendalian dirancang, diterapkan atau dioperasikan
sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat
mencegah, atau mendeteksi dan mengkoreksi salah saji dalam
laporan keuangan secara tepat waktu; atau
• Tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah,
atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan
secara tepat waktu.
• Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal
Suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian
internal, yang menurut pertimbangan profesional auditor, adalah cukup
penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola.
79

80. KETENTUAN
• Tujuan auditor adalah:
• Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan
kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah
dan pengungkapan material dalam laporan keuangan;
• Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu
mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap
laporan keuangan; dan
• Untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan
peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama
pelaksanaan audit secara tepat.
80

81. DEFINISI
Ketidakpatuhan
Tindakan penghilangan atau tindakan kejahatan oleh entitas,
disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan seperti
itu mencakup transaksi yang dicatat oleh, atau dengan nama
entitas, atau atas namanya, oleh pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola, manajemen, atau karyawan. Ketidakpatuhan
tidak termasuk kesalahan pribadi (yang tidak berkaitan dengan
aktivitas bisnis entitas) oleh pihak yang bertanggung jawab atas
tata kelola, manajemen, atau karyawan entitas.
81

82. KETENTUAN
• Identifikasi satu atau lebih defisiensi dalam
pengendalian intern;
• Penentuan signifikansi defisiensi dalam
pengendalian intern;
• Komunikasi tepat waktu;
• Komunikasi tertulis.
82

83. MATERI PENERAPAN DAN
PENJELASAN LAIN
• Penentuan Apakah Defisiensi dalam Pengendalian Intern Telah
Diidentifikasi;
• Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian Intern;
• Komunikasi atas Defisiensi dalam Pengendalian Intern;
• Komunikasi atas Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian Intern kepada
Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kelola;
• Komunikasi atas Defisiensi dalam Pengendalian Intern kepada Manajemen;
• Komunikasi atas Defisiensi SIGNIFIKAN dalam Pengendalian Intern kepada
Manajemen;
• Komunikasi atas Defisiensi Lainnya dalam Pengendalian Intern kepada
Manajemen;
• Pertimbangan Spesifik terhadap Entitas Sektor Publik;
• Isu Komunikasi Tertulis atas Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian
Intern.
83