Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara ringkas, dibahas tentang pengertian dan jenis-jenis HAKI seperti hak cipta, paten, dan merek serta prinsip dan dasar hukum yang mengatur HAKI di Indonesia. Kemudian dibahas pula pengertian, asas, dan tujuan dari UU ITE yang mengatur tentang informasi dan trans

1. BAB 2
DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA
A. HAKI
1. Pengertian
Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau
peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah
disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang
berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa
orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang
komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).
Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau
intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut
adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind)
(WIPO, 1988:3). Setiap manusia memiliki memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa
dan karsa setiap individu maupun kelompok.
Kita perlu memahami HaKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan
inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin
maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan Inovasi-inovasi yang
kreatif.
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual
Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :
1) Prinsip Ekonomi
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia
yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak
cipta.
2) Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil
dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas
kekayaan intelektual terhadap karyanya.
3) Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna
meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa
dan Negara.
4) Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah
diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan
berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :
 Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (WTO)
 Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
 Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
 Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
 Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
 Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of
Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
 Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty

2.  Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection
of Literary and Artistic Works
 Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat
dilaksanakan. Maka setiap individu/kelompok/organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-
pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya
ke pihak yang melaksanakan, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-hak Atas
Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu :
1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi :
a. Hak Paten
b. Hak Merek
c. Hak Desain Industri
d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
e. Hak Rahasia Dagang
f. Hak Indikasi
1. Hak Cipta
Hak Cipta adalah Hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau
memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002 Pasal 1 ayat 1
mengenai Hak Cipta :
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta
termasuk kedalam benda immateriil, yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak
milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Sehingga dalam
hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun apa yang terkandung
di dalamnya yang memiliki hak cipta. Contoh dari hak cipta tersebut adalah hak cipta dalam
penerbitan buku berjudul “Manusia Setengah Salmon”. Dalam hak cipta, bukan bukunya yang
diberikan hak cipta, namun Judul serta isi didalam buku tersebutlah yang di hak ciptakan oleh
penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu yang menjadi objek dalam hak cipta
merupakan ciptaan sang pencipta yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan
menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dasar hukum Undang-
undang yang mengatur hak cipta antara lain :
 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
 UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
 UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
2. Hak Kekayaan Industri
Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama
yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan
oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri
perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan di legalkan
suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa
semudahnya untuk membuat produk yang sejenis/ benar-benar mirip dengan mudah. Dalam
hak kekayaan industri salah satunya meliputi hak paten dan hak merek.

3. a. Hak Paten
Menurut Undang-undang Nomor 14/2001 pasal 1 ayat 1, Hak Paten adalah hak eksklusif
yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut
atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten
hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di
bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah
tertentu di bidang teknologi, hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi,
penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan
hasil produksi.
Perlindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari filling
date. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain :
 UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
 UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
109).
b. Hak Merek
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15/2001 pasal 1 ayat 1, hak merek adalah tanda yang
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk
membedakan produk/jasa tertentu dengan produk/jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai
jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk/jasa
sejenis yang ditawarkan, maka para costumer tentu dapat memilih produk.jasa merek apa
yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk/jasa tersebut.
Merek memiliki beberapa istilah, antara lain :
 Merek Dagang
Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
 Merek Jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
 Merek Kolektif
Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan
karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
Selain itu terdapat pula hak atas merek, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu,
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dengan
terdaftarnya suatu merek, maka sudah dipatenkan bahwa nama merek yang sama dari
produk/jasa lain tidak dapat digunakan dan harus mengganti nama mereknya. Bagi
pelanggaran pasal 1 tersebut, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada
pelanggar melalui Badan Hukum atas penggunaan nama merek yang memiliki kesamaan
tanpa izin, gugatan dapat berupa ganti rugi dan penghentian pemakaian nama tersebut.
Selain itu pelanggaran juga dapat berujung pada pidana yang tertuang pada bab V pasal
12, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama
secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk

4. barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana penjara paling lama
tujuh tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,-
Oleh karena itu, ada baiknya jika merek suatu barang/jasa untuk di hak patenkan sehingga
pemilik ide atau pemikiran inovasi mengenai suatu hasil penentuan dan kreatifitas dalam
pemberian nama merek suatu produk/jasa untuk dihargai dengan semestinya dengan
memberikan hak merek kepada pemilik baik individu maupun kelompok organisasi
(perusahaan/industri) agar dapat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomiannya
dengan tanpa ada rasa was-was terhadap pencurian nama merek dagang/jasa tersebut.
Undang-undang yang mengatur mengenai hak merek antara lain :
 UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
 UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang
Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
110)
Dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa HaKI adalah bagian penting dalam
penghargaan dalam suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan
menghargai hasil karya pencipta inovasi-inovasi tersebut agar dapat diterima dan tidak
dijadikan suatu hal untuk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna dalam
pembentukan citra dalam suatu perusahaan atau industri dalam melaksanakan kegiatan
perekonomian.

5. B. UU ITE
1. Pengertian
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang
nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau
teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di
wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah
hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
2. Asas
Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-
hatian, itikad/niat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
3. Tujuan
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
 meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
 membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin
dan bertanggung jawab; dan
 memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara
Teknologi Informasi.
4. Istilah dalam Undang-Undang
 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.
 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,
jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
 Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup ataupun terbuka.
 Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan
suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang
diselenggarakan oleh Orang.

6.  Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan
Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang
layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
 Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional
yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan
mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.
 Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik.
 Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang
melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan.
 Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau
dalam jaringan.
 Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
 Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik.
 Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dari Pengirim.
 Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode
atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.
 Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi
dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai
perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa
instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce[1]
dan UNCITRAL Model Law on
eSignature[2]
. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan
masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.
Beberapa materi yang diatur, antara lain:
1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU
ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
5. perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara
lain:
1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran
nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
2. akses ilegal (Pasal 30);
3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);

7. 6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);
Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi
pendidikan yakni Universitas Padjadjaran(Unpad) dan Universitas Indonesia(UI). Tim Unpad ditunjuk
oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan
Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi
Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi
(RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik.
Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin
Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.
Sembilan pasal UU ITE mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah:
1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat 2);
2. Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat 2);
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat 6);
4. Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat 2);
5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat 3);
6. Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat 2);
7. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
8. Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4);
9. Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40)
Adapun ketentuan norma primer (larangan) yang diatur dalam UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

8. C. DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
Pada dasarnya dengan perkembanganya yang pesat teknologi komunikasi, transformasi, informasi
yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh mudah dijangkau dengan mudah, membawa
dampak positif bagi para penggunanya terutama di kalangan remaja. perkembangan TIK tersebut
sebenarnya sangat bermanfaat bagi para remaja jika di manfaatkan secara benar-benar.
Adapun berikut ini diantaranya dampak positif dan negatif dari perkembangan TIK
1. Dampak positif pengaruh dari adanya perkembangan teknologi dikalangan remaja:
a. Internet sebagai media berkomunikasi, dengan adanya internet tersebut para remaja dapat
mudah untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia tanpa di batasi
olehruang dan waktu.
b. Dengan adanya internet sebagai media pertukaran data, remaja dapat saling bertukar informasi
dengan cepat.
c. Media untuk mencari informasi atau data, dengan perkembangan internet yang pesat,
menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang sering digunakan karena
keakuratanya dalam menyajikan informasi.
d. Mempermudah proses pembelajaran bagi para remaja khususnya dibidang pendidikan.
e. Mempermudah dalam mengerjakan tugas sekolah.
f. Mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturrahmi antar remaja satu dengan lainnya.
g. Memudahkan untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu
pergi ke tempat penawaran atau penjualan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.
h. Tidak ketinggalan teknologi, remaja dapat mengikuti perkembangan Era Teknologisasi Dunia
sehingga para remaja lebih efektif, produktif dan efisien dalam waktu, energi dan biaya karena
adanya teknologi.
i. Sebagai media untuk hiburan, beberapa teknologi telah menciptakan fasilitas game, audio dan
video sebagai media hiburan di kalangan remaja.
Tidak hanya mempunyai dampak positif, Teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki
beberapa dampak negative yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan
dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi,
ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman pengguna akan etika dan juga cara untuk
menggunakan teknologi informasi dan juga komunkasi dengan baik dan juga benar. Pengguna
kebanyakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara berlebihan tidak memikirkan
dampaknya, dampak negatif dari perkembangan TIK tersebut diantaranya sebagai berikut.
2. Dampak negatif pengaruh dari adanya perkembangan teknologi dikalangan remaja:
a. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik karena terlalu asik dan berlebihan
dalam menggunakan teknologi.
b. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber karena salah dalam menyalah gunakan
kemudahan dan kecangihan teknologi sehingga muncul banyak tindakan kejahatan.
c. Cyber Bullying yang marak terjadi terutama di media sosial.
d. Konten negatif yang berkembang dengan pesat, walaupun pemerintah sudah
berusaha membatasi agar tidak ada konten negatif di internet ataupun di media sosial namun
hal itu sama saja, masih banyak konten negatif yang masih beredar sampai saat ini.
e. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, karena kebebasan dalam berpendapat di
media sosial oleh karena itu memicu adanya tindakan tersebut.

9. f. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, karena terlalu sering asik sendiri dengan beramain
game ataupun bermain di media sosial.
g. Menguras biaya karena memerlukan biaya dalam penggunaan internet.
h. Mebuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, dengan adanya teknologi ia mengabaikan
kehidupan sosialnya dan asik sendiri dengan teknologi yang dimainkan.
i. Menurunnya semangat untuk belajar bagi remaja. Akibatnya prestasi di sekolahpun menjadi
dampaknya.
Seiring dengan bertambahnya usia, remaja mengalami proses belajar pada kehidupan sosial
maupun pola-pola tingkah laku orang dewasa. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan
komuniasi remaja di harapkan mampu belajar dari perkembangan TIK tersebut, supaya menjadikan
remaja menjadi seseorang yang mampu memanfaatkan perkembangan tersebut, dan agar tidak
diperbudak oleh teknologi. Akan tetapi jika remaja tidak bisa memanfaatkan dengan baik maka
walaupun teknologi sudah maju akan percuma saja. Oleh karena itu perlu adanya peran dari orang
tua untuk membimbing remaja dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi
dengan cara menanamkan nilai- nilai moral pada anak remaja di kehidupan sehari hari dan
mengawasinya. Dengan begitu di harapkan para remaja di Indonesia bisa memanfaatkan dari
perkembangan teknologi dan informasi dan menggurangi dampak yang di timbulkan dari adanya
perkembangan tersebut, agar bisa menjadi remaja yang di harapakan oleh orang tua dan berguna
untuk memajukan bangsa Indonesia.