2. PANCASILA DALAM KONTEKS
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang
disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber
nilai dan sumber norma dalam setiap aspek
penyelenggaraan negara dan sumber tertib
hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi
berdasarkan atas hukum,maka segala aspek
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur
melalui peraturan perundangan.
3. Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya disahkan
oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.Pembukaan UUD
1945 terdiri dari 4 alinea.Alinea pertama,kedua dan
ketiga memuat serangkaian pernyataan yang
menjelaskan peristiwa terbentuknya negara
Indonesia.Sedangkan alinea 4 memuat dasar-dasar
fundamental negara,yaitu:
Tujuan negara,ketentuan undang-undang dasar
negara,bentuk negara dan filsafat negara pancasila.
4. 1.Pembukaan UUD 1945 Sebagai
Tertib Hukum Tertinggi
Kedudukan UUD 1945 memiliki 2 aspek yang
sangat fundamental yaitu Pertama,memberikan
faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum
Indonesia,dan kedua,memasukkan diri dalam tertib
hukum Indonesia sebagai tertib hukum
tertinggi.Kedudukan pancasila sebagaimana
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah
sebagai sumber dari segala sumber hukum
indonesia.
5. 1.Pembukaan UUD 1945 mengandung pkok-pokok pikiran,meliputi suasana
kebatinan dari UUD negara Indonesia,serta mewujudkan cita-cita hukum
baik yang tertulis maupun tidak.Pembukaan UUD 1945 sebagai suber
hukum positif Indonesia.Seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus
bersumber pada UUD 1945 yang didalamnya terkandung dasar filsafat
RI.
2.Pembukaan UUD 1945
memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia,meliputi:
a.Adanya kesatuan subjek,yaitu penguasa mengadakan peraturan hukum.
b.Adanya kesatuan asas kerohanian,merupakan suatu dasar keseluruhan
peraturan hukum,dan merupakan sumber dari segala sumber hukum.
c.Adanya kesatuan daerah,dimana peraturan-peraturan huku itu
berlaku,terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia.
d.Adanya kesatuan waktu,mulai berdirinya negara Indonesia disertai dengan
tertib hukum,sampai seterusnya kelangsungan hidup negara RI.
6. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib
hukum Indonesia sebagai berikut:
Pertama:menjadi dasarnya,karena pembukaan
UUD 1945 memberikan fakto-faktor mutlak untuk
tertib hukum Indonesia.
Kedua :Pembukaan UUD 1945 memasukkan diri
di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang
tertinggi.
Ketiga :Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok
negara yang fundamental,
7. 3.Pembukaan UUD 1945
Sebagai Pokok negara yang fundamental
Pokok daerah negara yang fundaenyal memiliki beberapa unsur mutlak:
a.Segi terjadinya ditentukan oleh pemnbentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai
penjelmaan kehendak pembentukann negara.
b. Dari segi sisi isi :
1.Tujuan negara
Tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan
sosial.Merupakan dasar politik negara indonesia yang bebas aktif
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.Ketentuan diadakan UUD negara tersimpul dalam kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu UU dasar negara RI. Merupakan ketentuan bahwa negara Indonesia harus
berdasar UUD
3.Bentuk Negara tersimpul dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat.
4.Filsafat Negara(asas kerohanian negara)……….dengan berdasar kepadaketuhanan yang maha
esa,kemanusiaan yang adil dan beradab,persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perkawilan.
8. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945 pembukaan
UU 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut:
1.Pembukaan UUD 1945 hakikat kedudukan yang terpisah dengan
batang tubuh UUD 1945,pembukaan UUD 1945 mempunyai
kedudukan lebih tinggi dibandingkan batang tubuh UUD 1945.
2.Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi
dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan batang tubuh UUD
1945.
3.Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaedah negara yang
fundamental,menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun
tidak.
4.Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok pikiran yangg
dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
9. Hakikatnya UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat dan terlekat
dalam kelangsungan hidup bangsa meliputi:
1.Sebagai pokok kaedah negara yang fundamental kedudukannya
tetap dan tidak berubah
2.Pembukaan UUD 1945 Kedudukan tertinggi dibanding pasal-
pasal UUD 1945 berdasarkann ketetapan No. 20/MPRS/1966
menegaskan bahwa hakikat kedudukan pembukaan yang kuat,tetap
dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR,karena
mengubah pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan
pembubaran negara.Pembentukan UUD 1945 tidak dapat
dipisahkan dengan pembentuk negara.Pasal 3 dan pasal 7 UUD
1945,berkaitan kewenangan MPR mengubah UUD 1945 hanya
pasal-pasal UUD 1945.
10. Pembukaan UUD 1945 tetap terlekat
pada kelangsungan
Hidup negara RI
Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat dan tidak
dapat dirubah,berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a.Menurut tata hukum peraturan hanya dapat diubah atau
dihapuskan oleh penguasa atau peraturan huku yang lebih tinggi
tingkatannya daripada penguasa yang menetapkannya
b.Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi
.Ketentuan hukum UUD 1945,secara yuridis tidak dapat
meniadakan pembukaan UUD 1945 karena terkandung faktor-
faktor utlak bagi adanya tertib huku di Indonesia.
c.Secara material isi yang terkandung dalam pembukaan Uud 1945
,senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Indonesia
11. 5.Pengertian UUD 1945
a.Alinea pertama….bahwa sesungguhnya
kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu,maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan,karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dn perikeadilan.
Terkandung pengakuan tentang nilai hak kodrat( hak yang
merupakan karunia Tuhan YME,yang melekat pada manusia
sebagai makhluk individu dan sosial.Bangsa merupakan
suatu penjelmaan sifat kodrat manusia.
Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa didunia
merupakan pernyataan yang bersifat universal dan
merupakan prinsip bagi bangsa Indonesia dalam
pergaulan Internasional dalam merealisasiakan HAM.
12. b.Alinea Kedua….dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang
merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur.
Bangsa Indonesia merealisasikan perjuangannya dalam suatu cita-cita bangsa
dan negara yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmur.Disamping itu
juga mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib
sendiri,terbebas dari kekuasaan bangsa lain.hasil perjuangan bangsa Indonesia
terjelma dalam suatu negara Indonesia,untuk menuju suatu cita-cita bersama
mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran.Demi
terwujudnya cita-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka( negara
yang benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa-bangsa lain dn enentukan
nasibnya sendiri),bersatu)(bangsa ini sebagai kebulatan kesatuan) dan
mempunyai kedaulatan (ekstensi negara yang merdeka,berdiri di atas
kemampuan ,kekuatan dan kekuasaan sendiri,berhak dan bebas menentukan
tujuan dan nasibnya).
13. yaitu negara yang mewujudkan keadilan dalam
kehidupan bersama.Kemakmuran diartikan sebagai
pemenuhan kebutuhan manusia baik
material,spritual,jasmaniah maupun rohaniah.
c.Alinea ketiga….atas berkat rakhmat Allah yang maha
kuasa dan dengann didorong oleh keinginan luhur,supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas,maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Nilai religius bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia
adalah ciptaan Tuhan YME,sehingga kemerdekaan
bangsa Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan yang
maha kuasa.Nilai moral,bangsa Indonesia mengakui nilai-
nilai morall dan hak kodrat untuk segala bangsa
14. d.Alinea keempat….kemudian daripada ituu untuk membentuk suatu
pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan
esejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
elaksanakan ketertiban duinia yang berdasar
kemerdekaan,perdamaian abadi,dan keadilan sosial,maka
disusunlah kemerdeaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD
negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada ketuhanan yang maha esa,kemanusiaan yang adil dan
beradab,persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
15. Alinea keempat meliputi prinsip-prinsip pokok
kenegaraan,sebagi berikut:
Kemudian dari pada itu pada itu untuk membentuk
suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan
kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan
sosial……..
16. Dalam kalimat pemerintah Indonesia…….artinya
penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan
negara dan segala kelengkapannya yang berbeda
dengan pemerintah negara yang hanya
menyangkut salah satu aspek saja dari kegiatamn
penyelenggaraan negara yaitu aspek pelaksana.
