SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Downloaden Sie, um offline zu lesen
RANTAI 
NILAI 
(VALUE 
CHAIN) 
dan 
KEBIJAKAN 
PENINGKATAN 
PRODUKSI 
DAN 
PEMASARAN 
HASIL 
PERIKANAN 
dalam 
rangka 
INDUSTRIALISASI 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 
SUNOTO, 
MES, 
PHD 
PENASEHAT 
MENTERI 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 
RI 
JAKARTA 
2010/2014
MENGAPA 
RANTAI 
NILAI? 
• RANTAI 
NILAI: 
Rantai 
nilai 
adalah 
serangkaian 
ak3vitas 
yang 
dibutuhkan 
untuk 
membuat 
suatu 
produk 
atau 
pelayanan 
dari 
ide 
atau 
konsepsi 
menjadi 
suatu 
wujud 
yang 
diinginkan 
mulai 
dari 
pengadaan 
bahan 
baku, 
sistem 
produksi, 
penyimpanan, 
pemasaran, 
hingga 
distribusinya 
sampai 
pada 
konsumen 
akhir 
dan 
setelah 
produk 
dipergunakan. 
• KEBERHASILAN 
USAHA 
PERIKANAN: 
Usaha 
atau 
bisnis 
perikanan 
di 
indonesia 
akan 
maju 
apabila 
pelaku 
usaha 
dan 
investasi 
mampu 
menjamin 
bahwa 
seluruh 
inputs 
dan 
ak3vitas 
dikelola 
secara 
efek3f, 
efisien, 
dan 
inova3f 
sesuai 
esensi 
rantai 
nilai 
bisnis 
perikanan. 
• PERAN 
NEGARA: 
Negara 
berperan 
untuk 
memberikan 
jaminan 
iklim 
usaha 
kondusif, 
melalui 
kebijakan 
berorientasi 
pada: 
fasilitasi, 
pemberian 
kemudahan, 
dan 
perlindungan 
hak-­‐hak 
usaha 
dan 
investasi, 
mulai 
dari 
sistem 
produksi 
bahan 
baku, 
pengolahan, 
pemasaran, 
hingga 
pembangunan 
infrastruktur 
yang 
dibutuhkan. 
• BASIS 
KEBIJAKAN: 
Kebijakan 
kelautan 
dan 
perikanan 
harus 
berbasis 
pengetahuan 
dan 
informasi 
tentang 
karakteris3k 
bisnis 
perikanan, 
sesuai 
dengan 
rantai 
nilai 
produksi 
dan 
pemasaran 
perikanan, 
serta 
kebutuhan 
infrastruktur 
dalam 
rangka 
percepatan 
industrialisasi 
perikanan. 
• CATATAN: 
RANTAI 
NILAI 
PERIKANAN 
ini 
dipetakan 
dan 
dirumuskan 
dengan 
asumsi 
bahwa 
seluruh 
ak3vitas 
strategis 
perlu 
dirancang 
sesuai 
karakteris3k 
bisnis 
perikanan 
yang 
memerlukan 
perbaikan 
sistem 
produksi 
terintegrasi 
mulai 
dari 
hulu 
hingga 
hilir 
termasuk 
distribusi 
produk 
akhir 
sampai 
ke 
konsumen. 
Faktor 
pendukung 
utama 
organisasi 
internal 
dan 
eksternal, 
seper3 
manajemen, 
permodalan, 
SDM, 
dan 
teknologi 
harus 
dapat 
dimanfaatkan 
dengan 
baik 
untuk 
mendukung 
ak3vitas 
utama.
Rantai 
Nilai 
KKP 
PAKET 
KEBIJAKAN 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
MENUJU 
INDUSTRIALISASI 
PERIKANAN 
MOBILISASI 
POTENSI 
FAKTOR 
PENDUKUNG 
-­‐PRODUKSI 
-­‐ NILAI 
TAMBAH 
-­‐ PENDAPATAN
Rantai 
Nilai 
Perikanan 
Budidaya 
PAKET 
KEBIJAKAN 
PERIKANAN 
BUDIDAYA 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
NAIK 
-­‐PRODUKSI 
-­‐NILAI 
TAMBAH 
-­‐PENDAPATAN
Rantai 
Nilai 
Perikanan 
Tangkap 
PAKET 
KEBIJAKAN 
PERIKANAN 
TANGKAP 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
NAIK 
-­‐PRODUKSI 
-­‐NILAI 
TAMBAH 
-­‐PENDAPATAN
Rantai 
Nilai 
Pengolahan 
KEBIJAKAN 
PENGOLAHAN 
HASIL 
PERIKANAN 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
NAIK 
-­‐PRODUKSI 
-­‐NILAI 
TAMBAH 
-­‐PENDAPATAN
Rantai 
Nilai 
Pemasaran 
PAKET 
KEBIJAKAN 
PEMASARAN 
HASIL 
PERIKANAN 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
NAIK 
-­‐PRODUKSI 
-­‐NILAI 
TAMBAH 
-­‐PENDAPATAN
kasih 
Terima

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
Sunoto Mes
 

Was ist angesagt? (20)

Presentasi kapal ikan tuna long line
Presentasi kapal ikan tuna long linePresentasi kapal ikan tuna long line
Presentasi kapal ikan tuna long line
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
 
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalanTn 2012 sisjar fungsi status jalan
Tn 2012 sisjar fungsi status jalan
 
Lokasi desain-tambak
Lokasi desain-tambakLokasi desain-tambak
Lokasi desain-tambak
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikanPim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
 
Pim1221 9 menangkap ikan dengan pancing joran
Pim1221 9 menangkap ikan dengan pancing joranPim1221 9 menangkap ikan dengan pancing joran
Pim1221 9 menangkap ikan dengan pancing joran
 
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
 
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3
 
Perikanan
PerikananPerikanan
Perikanan
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu Paus
 
Sebaran dan Jenis Jenis Lobster dan Kepiting di Perairan Indonesia
Sebaran dan Jenis Jenis Lobster dan Kepiting di Perairan IndonesiaSebaran dan Jenis Jenis Lobster dan Kepiting di Perairan Indonesia
Sebaran dan Jenis Jenis Lobster dan Kepiting di Perairan Indonesia
 
Peta jalan Sistem Logistik Ikan Nasional
Peta jalan Sistem Logistik Ikan NasionalPeta jalan Sistem Logistik Ikan Nasional
Peta jalan Sistem Logistik Ikan Nasional
 
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
 
Pelindo iii
Pelindo iiiPelindo iii
Pelindo iii
 
Sistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikananSistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikanan
 
Kebiasaan dan cara memakan ikan
Kebiasaan dan cara memakan ikanKebiasaan dan cara memakan ikan
Kebiasaan dan cara memakan ikan
 
Makalah budidaya ikan nila
Makalah budidaya ikan nilaMakalah budidaya ikan nila
Makalah budidaya ikan nila
 
Pasca Panen Udang
Pasca Panen UdangPasca Panen Udang
Pasca Panen Udang
 
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok IkanUsulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
Usulan Komisi Pengelolaan Rantai Pasok Ikan
 

Ähnlich wie Value chain industrialisasi 02

Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phMateri kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
agus_ibnu_hasan
 
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phMateri kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
agus_ibnu_hasan
 
paparan_sni_disperin1.pdf
paparan_sni_disperin1.pdfpaparan_sni_disperin1.pdf
paparan_sni_disperin1.pdf
BayuFajar17
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
udinbelang1
 
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phPaparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
agus_ibnu_hasan
 
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan MakananDasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Mis Sem
 

Ähnlich wie Value chain industrialisasi 02 (20)

Pa powerpoint
Pa powerpointPa powerpoint
Pa powerpoint
 
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisataPerencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
 
Visimisifungsidof.pptx
Visimisifungsidof.pptxVisimisifungsidof.pptx
Visimisifungsidof.pptx
 
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phMateri kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
 
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phMateri kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
 
paparan_sni_disperin1.pdf
paparan_sni_disperin1.pdfpaparan_sni_disperin1.pdf
paparan_sni_disperin1.pdf
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10
 
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phPaparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
 
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptx
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptxEXPOSE MARKETING AWARDS.pptx
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptx
 
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...
 
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan MakananDasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
 
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta Mandiri
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta  MandiriUKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta  Mandiri
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta Mandiri
 
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdf
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdfKERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdf
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdf
 
Paradigma Pembangunan Pertanian Indonesia
Paradigma Pembangunan Pertanian IndonesiaParadigma Pembangunan Pertanian Indonesia
Paradigma Pembangunan Pertanian Indonesia
 
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...
 
Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dalam tahun 2020-2024
 Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dalam tahun 2020-2024 Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dalam tahun 2020-2024
Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dalam tahun 2020-2024
 
Identifikasi_Produktifitas_Unggulan_2015.ppt
Identifikasi_Produktifitas_Unggulan_2015.pptIdentifikasi_Produktifitas_Unggulan_2015.ppt
Identifikasi_Produktifitas_Unggulan_2015.ppt
 
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEAPeluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
 

Mehr von Sunoto Mes

BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
Sunoto Mes
 

Mehr von Sunoto Mes (8)

Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012
 
Small island management
Small island managementSmall island management
Small island management
 
4 th apec blue economy forum china
4 th apec blue economy forum china 4 th apec blue economy forum china
4 th apec blue economy forum china
 
Minapolitan
Minapolitan Minapolitan
Minapolitan
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
 
Blue economy policy frameworks
Blue economy policy frameworksBlue economy policy frameworks
Blue economy policy frameworks
 
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
 

Kürzlich hochgeladen (7)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Value chain industrialisasi 02

  • 1. RANTAI NILAI (VALUE CHAIN) dan KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN dalam rangka INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN SUNOTO, MES, PHD PENASEHAT MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI JAKARTA 2010/2014
  • 2. MENGAPA RANTAI NILAI? • RANTAI NILAI: Rantai nilai adalah serangkaian ak3vitas yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk atau pelayanan dari ide atau konsepsi menjadi suatu wujud yang diinginkan mulai dari pengadaan bahan baku, sistem produksi, penyimpanan, pemasaran, hingga distribusinya sampai pada konsumen akhir dan setelah produk dipergunakan. • KEBERHASILAN USAHA PERIKANAN: Usaha atau bisnis perikanan di indonesia akan maju apabila pelaku usaha dan investasi mampu menjamin bahwa seluruh inputs dan ak3vitas dikelola secara efek3f, efisien, dan inova3f sesuai esensi rantai nilai bisnis perikanan. • PERAN NEGARA: Negara berperan untuk memberikan jaminan iklim usaha kondusif, melalui kebijakan berorientasi pada: fasilitasi, pemberian kemudahan, dan perlindungan hak-­‐hak usaha dan investasi, mulai dari sistem produksi bahan baku, pengolahan, pemasaran, hingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. • BASIS KEBIJAKAN: Kebijakan kelautan dan perikanan harus berbasis pengetahuan dan informasi tentang karakteris3k bisnis perikanan, sesuai dengan rantai nilai produksi dan pemasaran perikanan, serta kebutuhan infrastruktur dalam rangka percepatan industrialisasi perikanan. • CATATAN: RANTAI NILAI PERIKANAN ini dipetakan dan dirumuskan dengan asumsi bahwa seluruh ak3vitas strategis perlu dirancang sesuai karakteris3k bisnis perikanan yang memerlukan perbaikan sistem produksi terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir termasuk distribusi produk akhir sampai ke konsumen. Faktor pendukung utama organisasi internal dan eksternal, seper3 manajemen, permodalan, SDM, dan teknologi harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung ak3vitas utama.
  • 3. Rantai Nilai KKP PAKET KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI MENUJU INDUSTRIALISASI PERIKANAN MOBILISASI POTENSI FAKTOR PENDUKUNG -­‐PRODUKSI -­‐ NILAI TAMBAH -­‐ PENDAPATAN
  • 4. Rantai Nilai Perikanan Budidaya PAKET KEBIJAKAN PERIKANAN BUDIDAYA BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI NAIK -­‐PRODUKSI -­‐NILAI TAMBAH -­‐PENDAPATAN
  • 5. Rantai Nilai Perikanan Tangkap PAKET KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI NAIK -­‐PRODUKSI -­‐NILAI TAMBAH -­‐PENDAPATAN
  • 6. Rantai Nilai Pengolahan KEBIJAKAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI NAIK -­‐PRODUKSI -­‐NILAI TAMBAH -­‐PENDAPATAN
  • 7. Rantai Nilai Pemasaran PAKET KEBIJAKAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI NAIK -­‐PRODUKSI -­‐NILAI TAMBAH -­‐PENDAPATAN