Sistem ekonomi Ali-Baba dicetuskan oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I untuk memajukan pengusaha pribumi dengan memberikan kredit dan perlindungan. Sistem ini gagal karena pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya menjadi alat untuk mendapatkan kredit, berbeda dengan pengusaha non-pribumi yang lebih berpengalaman. Indonesia juga menerapkan sistem ekonomi liberal yang lebih mengutamakan persaingan bebas dimana

1. SISTEM EKONOMI ALIBABA
Prana 1
Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954 - Agustus 1955),
menteri prekonomian Mr. Iskaq Cokrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang
dikenal dengan sistem Ali-Baba. Artinya, bentuk kerjasama ekonomiantara pengusaha
pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan penguaha Tionghoa yang diidentikkan dengan
Baba.
Sistem ekonomi ini merupakan penggambaran ekonomi pribumi – China. Sistem Ali Baba
digambarkan dalam dua tokoh, yaitu: Ali sebagai pengusaha pribumi dan Baba digambarkan
sebagai pengusaha non pribumi yang diarahkan pada pengusaha China.
Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan
latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat
menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha
swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan
perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan
bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman
dalam memperoleh bantuan kredit.
Tujuan Dan Hambatan
Tujuan dari program ini adalah:
Untuk memajukan pengusaha pribumi.
Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka
merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non
pribumi.
Sistem ekonomi ini kemudian didukung dengan :
Pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional
Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan
pengusaha asing
Sistem ekonomi ini lebih menekankan pada kebijakan indonesianisasi yang mendorog
tumbuh berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Pelaksanaan sistem
ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya
hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari
pemerintah.
Memasuki zaman pemerintahan Demokrasi Terpimpin, berbagai upaya dilakukan oleh
pemerintah. Namun, kondisi kehidupan rakyat tetap menderita. Kondisi buruk ini diperparah
dengan tidak berjalannya distribusi bahan makanan dari pusat produksi kedaerah konsumsi
akibat pemberontakan diberbagai daerah. Sementara itu, jumlah uang yang beredar semakin
banyak karena pemerintah terus mencetak uang tanpa kendali. Uang tersebut digunakan uang
mebiayai proyek-proyek mercusuar, seperti Games of the New Emerging forces (Ganefo) dan
Conference of the New Emerging Forces (Conefo). Akibatnya, Inflasi semakin tinggi dan
mencapai hingga 300%. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengeluarkan
kebijaksanaan dengan pemotongan nilai mata uang. Misalnya, uang Rp.500,00 dihargai

2. SISTEM EKONOMI ALIBABA
Rp.50,00 dan uang Rp.1000,00 dihargai Rp.100,00. Tindakan pemerintah tersebut ternyata
tidak menambah perbaikan kehidupan ekonomi rakyat.
Sistem Ali-Baba pada awalnya bertujuan untuk memberikan peluang kepada para pengusaha
agar bisa memajukan perekonomian indonesia waktu itu dengan cara pemberian dana segar
pada pengusaha tersebut. sistem ini mengalami kegagalan karena:
Kredit yang digunakan ternyata tidak digunakan secara benar oleh para pengusaha pribumi
(indonesia) dalam rangka mencari keuntungan tetapi malah dipindahkan kepada pengusaha
tionghoa secara sepihak.
Kredit yang diberikan pada awalnya dimaksudkan untujk mendorong kegiatan produksi tapi
malah diselewengkan untuk kegiatan konsumsi
Kegagalan pengusaha pribumi dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang
berdampak positif terhadap perekonomian indonesia waktu itu.
Alasan kegagalan Kabinet Ali
Jatuh disebabkan adanya persoalan dalam TNI-AD, yakni soal pimpinan TNI-AD menolak
pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma
yang berlaku dalam lingkungan TNI-AD.
Persaingan ideologi juga tampak dalam tubuh konstituante.Pada saat itu negara dalam
keadaan kacau disebabkan oleh pergolakan di daerah.
Persaingan antara kelompok agama dan nasionalis yang berlangsung sampai awal tahun
1960-an mengakibatkan keadaan politik nasional tidak stabil.Hal tersebut sangat mengganggu
jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ingin menyatukan pengusaha pribmi & tionghoa,tapi gagal karena pengusaha pribumi lebih
konsumftif dibandingkan dengan pengusaha tionghoa yang menghasilkan.Menjadi ladang
korupsi dan kolusi
Orang-orang pribumi yang terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit
Kaum pribumi tidak memiliki modal kuat dan nyaris tidak mungkin untuk bersaing
Prana 2
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian
kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:
Untuk memajukan pengusaha pribumi.
Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka
merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non
pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai
pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha
pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-
tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan
agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat
berjalan dengan baik sebab:

3. SISTEM EKONOMI ALIBABA
Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan
bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman
dalam memperoleh bantuan kredit.
Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
Prana 3
Kabinet Ali Sastroamijodjo I merupakan kabinet keempat masa Demokrasi
Liberal. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal menganut prinsip-prinsip kebebasan yang
mana setiap partai politik dan individu berhak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kondisi
politik yang kurang stabil sangat mempengaruhi proses pembentukan kabinet. Persaingan
antar partai politik dapat dilihat dari usaha formatir dalam menempatkan personalia kabinet
yang lebih cenderung memihak pada kepentingan partainya. Politik dagang sapi dilakukan
antar partai untuk memperoleh kedudukan yang dianggap menguntungkan kehidupan
partainya.
Menteri Perekonomian masa Kabinet Ali I dijabat oleh Mr. Iskaq Cokrohadisurjo. Kebijakan
ekonomi Menteri Iskaq dikenal oleh kaum pengusaha dan kalangan pemerintahan dengan
sebutan Indonesianisasi. Indonesianisasi merupakan suatu upaya untuk menjadikan ekonomi
nasional Indonesia dalam rangka membangun perekonomian nasionalIndonesia. Pelaksanaan
Indonesianisasi dimulai dengan cara pemberian lisensi pada sektor impor kepada pengusaha
pribumi.
Pelaksanaan kebijakan ekonomi masa kabinet Ali Sastroamidjojo I memberikan dampak
positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif dari kebijakan ekonomi
Menteri Iskaq yaitu berkembangnya peranan pengusaha pribumi dalam usaha membangun
perekonomian Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa rasa nasionalisme ekonomi di
kalangan pengusaha nasional telah muncul. Bank swasta nasional dan perusahaan perkapalan
swasta nasional mulai tumbuh karena kemudahan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia.
Dampak negatif dari kebijakan ekonomi menteri Iskaq yaitu penjualan lisensi secara ilegal
yang berakibat pada berkembangnya perusahaan “Ali-Baba”. Perusahaan “Ali-Baba”
semakin berkembang pada masa Kabinet Ali I sehingga masyarakat lebih mengenal
kebijakan ekonomi Kabinet Ali I sebagai kebijakan ekonomi “Ali-Baba” daripada
Indonesianisasi. Penjualan lisensi secara ilegal dari pengusaha pribumi (importir nasional)
kepada pengusaha asing (Cina) membuktikan bahwa mentalitas pengusaha pribumi sangat
lemah. Kebijakan ekonomi masa Kabinet Ali I lebih dikenal masyarakat luas sebagai
kebijakan ekonomi “Ali-Baba”. Penyebutan nama kebijakan ekonomi Ali-Baba dimaksudkan
untuk menyindir kebijakan ekonomi Kabinet Ali I yang dinilai pihak oposisi sebagai suatu
kegagalan.
Kegagalan dari kebijakan Indonesianisasi tidak semata-mata karena kesalahan Menteri Iskaq,
tetapi juga dipengaruhi oleh mentalitas pengusaha pribumi yang belum siap untuk bersaing
dengan pengusaha asing dan ketidakstabilan kondisi politik di Indonesia akibat persaingan
antar partai politik. Persaingan antara partai politik dapat dilihat pada pertentangan antara
pihak pemerintah dan pihak oposisi mengenai suatu kebijakan kabinet. Pada hakikatnya
kebijakan ekonomi suatu kabinet mempunyai tujuan sama yaitu membangun ekonomi
nasional agar terbebas dari bayang-bayang ekonomi kolonial warisan penjajah. Tujuan

4. SISTEM EKONOMI ALIBABA
membangun perekonomian nasional harus disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia agar
kemerdekaan ekonomi dapat terlaksana.
Terlepas dari penilaian pihak oposisi, pemerintah menilai kebijakan Indonesianisasi Menteri
Iskaq memberikan konstribusi positif dalam perkembangan perekonomian Indonesia.
Penilaian pemerintah berdasarkan pada setiap kebijakan ekonomi mempunyai dampak positif
dan dampak negatif. Dampak negatif dari kebijakan Indonesianisasi Menteri Iskaq masa
Kabinet Ali I dapat menjadi evaluasi dalam penerapan kebijakan ekonomi selanjutnya di
Indonesia.
Prana 4
Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq
Cokrohadisuryo memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Ali-Baba.
Sistem ini ditujukan untuk memajukan pengusaha pribumi. Sistem ekonomi Ali-Baba
maksudnya “Ali menggambarkan pengusaha pribumi” sedangkan “Baba menggambarkan
pengusaha non pribumi”, khususnya Cina. Tujuan sistem ini agar pengusaha pribumi bekerja
sama memajukan ekonomi. Pemerintah menyediakan bentuan berupa kredit melalui bank.
Namun, sistem tersebut mengalami kegagalan, karena pengusaha nonpribumi lebih
berpengalaman dari pengusaha pribumi untuk memperoleh bantuan kredit. Karena Indonesia
melaksanakan sistem liberal, maka persaingan bebas lebih diutamakan. Dalam persaingan
bebas pengusaha pribumi belum sanggup bersaing.
Prana 5
Sistem ekonomi Ali Baba dicetuskan oleh Iskaq Tjokohardisurjo, menteri perekonomian
yang menjabat pada kabinet Ali.
Sistem ekonomi ini merupakan penggambaran ekonomi pribumi – China. Sistem Ali Baba
digambarkan dalam dua tokoh, yaitu :
Ali sebagai pengusaha pribumi dan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi yang
diarahkan pada pengusaha China.
Sistem ekonomi ditujukan agar pengusaha pribumi memberikan pelatihan rutin dan mampu
bertanggung jawab pada tenaga – tenaga Indonesia yang menduduki jabatan staf.
TujuanDanHambatan
Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah :
untuk memajukan pengusaha pribumi
merangsang pengusaha pribumi untuk turut serta dalam usaha memajukan ekonomi nasional
untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional dalam rangka
merombak ekonomi kolonial menjad ekonomi nasional
memajukan perekonomian Indonesia dengan menyatukan kekuatan ekonomi pribumi dan non
pribumi
Sistem ekonomi ini kemudian didukung dengan :
pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional

5. SISTEM EKONOMI ALIBABA
pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan
pengusaha asing
Namun sayangnya sistem ini tidak berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan oleh :
> pengusaha pribumi memiliki pengalaman yang sangat minim sehingga hanya sebagian
kecil yang mendapatkan bantuan kredit, berbeda dengan pengusaha non pribumi yang sudah
berpengalaman untuk mendapatkan bantuan kredit
> Indonesia sedang menerapkan sistem ekonomi Liberal sehingga lebih mengedapankan
persaingan bebas
> pengusaha pribumi belum memiliki kesiapan untuk terjun dalam persaingan pasar bebas.
(nn)