SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
Salah Satu Syarat
Terbentuknya Negara
Pemerintah Yang Berdaulat
Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur-
unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi
manapun yang ada dalam masyarakat.
Salah satu dari unsur-unsur negara tersebut
adalah
Pemerintah yang Berdaulat
Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai
organisasi dan fungsi untuk melaksanakan
tugas-tugas negara.
Definisi Pemerintah
Secara harfiah, pemerintah berasal dari kata
perintah yang berarti perkataan yang bermaksud
menyuruh, atau berarti juga aba-aba atau
komando.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pemerintah adalah sebuah sistem yang
menjalankan wewenang dan kekuasaan yang
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
suatu negara.
Pemerintah memiliki pengertian dalam arti
luas dan arti sempit.
Pemerintah dalam arti luas, yaitu lembaga yang
merupakan gabungan dari semua lembaga
kenegaraan atau gabungan seluruh alat kelengkapan
negarayang meliputi badan
legislatif, eksekutif, yudikatif.
Pemerintah dalam arti sempit, yaitu suatu badan
yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola
dan melaksanakan kebijakan negara, serta mengatur
jalannya suatu sistem pemerintahan.
Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan
penyelenggara Negara seperti lembaga
eksekutif, legislative, yudikatif, dan lain
sebagainya untuk menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan yang
berkedaulatan.
Definisi Kedaulatan
Kedaulatan atau Daulat
Daulah (Arab)
Kekuasaan atau Dinasti
Pemerintahan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus
dimiliki oleh negara.
Kedaulatan dapat dibedakan menjadi 2 macam :
Kadaulatan ke dalam (Internal Sovereignity)
adalah pemerintah berhak mengatur segala kepentingan
rakyatnya tanpa campur tangan negara lain.
Kedaulatan ke luar (External Sovereignity)
adalah pemerintah berhak melakukan kerja sama
dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan
negara.
Sifat-sifat Kedaulatan:
Asli Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan
lain yang lebih tinggi
Permanen Kekuasaan itu tetap ada selama
negara itu masih berdiri
Bulat Kekuasaan itu merupakan satu-satunya
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
Tidak Terbatas Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh
kekuasaan lain
Definisi Pemerintah
yang BerdaulatPemerintah yang berdaulat adalah lembaga yang
memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan
rakyatnya yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh
rakyatnya.
Kedaulatan ke dalam Pemerintah artinya pemerintah
memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya.
Kedaulatan ke luar Pemerintah artinya pemerintah
mampu untuk mempertahankan diri dari serangan
negara lain.
Thank You

Oleh:
N. Nisa Ul Khairani K. F.
Wiwit Maryadi

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Lela Warni
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Muhamad Yogi
 
Makalah individu
Makalah individuMakalah individu
Makalah individu
taufiq99
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Riska Yuliatiningsih
 

Was ist angesagt? (20)

Contoh Soal Bahas Indonesia tentang Wacana
Contoh Soal Bahas Indonesia tentang WacanaContoh Soal Bahas Indonesia tentang Wacana
Contoh Soal Bahas Indonesia tentang Wacana
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat IndonesiaKemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Makalah individu
Makalah individuMakalah individu
Makalah individu
 
3. lingkungan organisasi manajemen
3. lingkungan organisasi manajemen3. lingkungan organisasi manajemen
3. lingkungan organisasi manajemen
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Format penulisan laporan
Format penulisan laporanFormat penulisan laporan
Format penulisan laporan
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
 
Makalah kebudayaan
Makalah kebudayaanMakalah kebudayaan
Makalah kebudayaan
 
Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian
Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaianRagam bahasa berdasarkan situasi pemakaian
Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian
 
Oposisi, Koalisi dan Reposisi
Oposisi, Koalisi dan ReposisiOposisi, Koalisi dan Reposisi
Oposisi, Koalisi dan Reposisi
 
Review Materi Kuliah Perkim
Review Materi Kuliah PerkimReview Materi Kuliah Perkim
Review Materi Kuliah Perkim
 
PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah
 
Geopolitik ppt
Geopolitik pptGeopolitik ppt
Geopolitik ppt
 
Makalah bahasa indonesia paragraf
Makalah bahasa indonesia paragrafMakalah bahasa indonesia paragraf
Makalah bahasa indonesia paragraf
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
 

Andere mochten auch

Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Mochammad Ridwan
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
Rochimudin
 
Menghambat laju judicial terorism pada putusan
Menghambat laju judicial terorism pada putusanMenghambat laju judicial terorism pada putusan
Menghambat laju judicial terorism pada putusan
Esdeempat Kandangmas
 
PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013
Eri Krismiya
 
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia. upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
BFOST
 

Andere mochten auch (20)

Batas Wilayah Indonesia
Batas Wilayah IndonesiaBatas Wilayah Indonesia
Batas Wilayah Indonesia
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Ciri ciri masyarakat madani
Ciri ciri masyarakat madaniCiri ciri masyarakat madani
Ciri ciri masyarakat madani
 
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementerMakalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Makalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaKelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
 
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi BangsaUpaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Upaya Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa
 
Contoh kata pengantar
Contoh kata pengantarContoh kata pengantar
Contoh kata pengantar
 
Menghambat laju judicial terorism pada putusan
Menghambat laju judicial terorism pada putusanMenghambat laju judicial terorism pada putusan
Menghambat laju judicial terorism pada putusan
 
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementerKeuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
Keuntungan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer
 
PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013PPKn SMA kelas X 2013
PPKn SMA kelas X 2013
 
Masyarakat madani
Masyarakat madaniMasyarakat madani
Masyarakat madani
 
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)
Unsur-Unsur Negara (PKn Kelas X)
 
Teori Kedaulatan
Teori KedaulatanTeori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
 
Problematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik JurnalistikProblematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
Problematika Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia. upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
upaya mengatasi disintegrasi bangsa indonesia.
 
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMAFungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
Fungsi perwakilan diplomatik tugas SMA
 
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEAN
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEANbentuk kerja sama indonesia dengan ASEAN
bentuk kerja sama indonesia dengan ASEAN
 
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
 

Ähnlich wie Pemerintah yang berdaulat

pemerintah yang berdaulat
pemerintah yang berdaulatpemerintah yang berdaulat
pemerintah yang berdaulat
Ayunda Hafshah
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
baim hukum
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Nina Muhaemin
 
Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4
anamuno
 
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptxkelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
dilfha23
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahan
nandasari
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skill
Bagus Yoga
 

Ähnlich wie Pemerintah yang berdaulat (20)

pemerintah yang berdaulat
pemerintah yang berdaulatpemerintah yang berdaulat
pemerintah yang berdaulat
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxNilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2Materi pkn bab 2
Materi pkn bab 2
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
 
Kelompok 4 pkn
Kelompok 4 pknKelompok 4 pkn
Kelompok 4 pkn
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Bentuk negara
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
 
Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4Tugas soft skill bab 4
Tugas soft skill bab 4
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skill
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
 
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptxkelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
kelompok 3uiz8wueurjdoxoorjw6a8x8 ppt-1.pptx
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahan
 
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptx
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptxbabvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptx
babvteorikedaulatan-140109124419-phpapp01.pptx
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skill
 
Tugas soft skill
Tugas soft skillTugas soft skill
Tugas soft skill
 
Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan Hukum negara dan pemerintahan
Hukum negara dan pemerintahan
 
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
Hukumnegaradanpemerintahan 141112100048-conversion-gate01
 

Mehr von Nyak Nisa Ul Khairani

Mehr von Nyak Nisa Ul Khairani (20)

Solusi Analitik Pemodelan Kualitas Air
Solusi Analitik Pemodelan Kualitas AirSolusi Analitik Pemodelan Kualitas Air
Solusi Analitik Pemodelan Kualitas Air
 
Studi Kasus PBI Limbah Cair
Studi Kasus PBI Limbah CairStudi Kasus PBI Limbah Cair
Studi Kasus PBI Limbah Cair
 
Daur Nitrogen & Fosfor
Daur Nitrogen & FosforDaur Nitrogen & Fosfor
Daur Nitrogen & Fosfor
 
Peraturan APKU di Jepang
Peraturan APKU di JepangPeraturan APKU di Jepang
Peraturan APKU di Jepang
 
Pengolahan Logam Berat
Pengolahan Logam BeratPengolahan Logam Berat
Pengolahan Logam Berat
 
Reservoir
ReservoirReservoir
Reservoir
 
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas Padang
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas PadangHasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas Padang
Hasil Kunjungan Lapangan ke PPST Andalas Padang
 
Komposter Anaerob
Komposter AnaerobKomposter Anaerob
Komposter Anaerob
 
Gasifikasi, Kombusi, Pirolisis
Gasifikasi, Kombusi, PirolisisGasifikasi, Kombusi, Pirolisis
Gasifikasi, Kombusi, Pirolisis
 
Desain TPST Skala Kawasan
Desain TPST Skala KawasanDesain TPST Skala Kawasan
Desain TPST Skala Kawasan
 
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase Jepang
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase JepangStudi Kasus PSDAT Sungai Watarase Jepang
Studi Kasus PSDAT Sungai Watarase Jepang
 
Tugas APKU: Diskusi Meteorologi
Tugas APKU: Diskusi MeteorologiTugas APKU: Diskusi Meteorologi
Tugas APKU: Diskusi Meteorologi
 
Tugas APKU: Metodologi Stabilitas
Tugas APKU: Metodologi StabilitasTugas APKU: Metodologi Stabilitas
Tugas APKU: Metodologi Stabilitas
 
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)
Isu dan Masalah Udara di India (Indoor Air Quality/ IAQ)
 
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)
Pemilihan Lokasi TPA Metode Legrand (versi PPT)
 
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)
Simbol dan Lambang Bahan Berbahaya Beracun (B3)
 
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)
Presentation about Environmental Engineering Thingy (Simple WTP)
 
Aliran Kritis
Aliran KritisAliran Kritis
Aliran Kritis
 
Septic Tank & Constructed Wetland
Septic Tank & Constructed WetlandSeptic Tank & Constructed Wetland
Septic Tank & Constructed Wetland
 
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)
Teknik Permodelan (Pencemaran Udara)
 

Kürzlich hochgeladen

Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Pemerintah yang berdaulat

  • 1. Salah Satu Syarat Terbentuknya Negara Pemerintah Yang Berdaulat
  • 2. Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki unsur- unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi manapun yang ada dalam masyarakat. Salah satu dari unsur-unsur negara tersebut adalah Pemerintah yang Berdaulat Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organisasi dan fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas negara.
  • 3. Definisi Pemerintah Secara harfiah, pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh, atau berarti juga aba-aba atau komando. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.
  • 4. Pemerintah memiliki pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas, yaitu lembaga yang merupakan gabungan dari semua lembaga kenegaraan atau gabungan seluruh alat kelengkapan negarayang meliputi badan legislatif, eksekutif, yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu suatu badan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan negara, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.
  • 5. Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara Negara seperti lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.
  • 6. Definisi Kedaulatan Kedaulatan atau Daulat Daulah (Arab) Kekuasaan atau Dinasti Pemerintahan
  • 7. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Kedaulatan dapat dibedakan menjadi 2 macam : Kadaulatan ke dalam (Internal Sovereignity) adalah pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke luar (External Sovereignity) adalah pemerintah berhak melakukan kerja sama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
  • 8. Sifat-sifat Kedaulatan: Asli Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi Permanen Kekuasaan itu tetap ada selama negara itu masih berdiri Bulat Kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara Tidak Terbatas Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain
  • 9. Definisi Pemerintah yang BerdaulatPemerintah yang berdaulat adalah lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyatnya yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyatnya. Kedaulatan ke dalam Pemerintah artinya pemerintah memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar Pemerintah artinya pemerintah mampu untuk mempertahankan diri dari serangan negara lain.
  • 11. Oleh: N. Nisa Ul Khairani K. F. Wiwit Maryadi