Maaf, saya tidak dapat merangkum dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perpanjangan batas usia pensiun perencana dan relevansinya bagi pengembangan karier dan profesionalisme perencana pemerintah. Topik ini cukup kompleks untuk dirangkum dalam sangat singkat. Saya dapat merangkum poin utama dokumen tersebut dalam beberapa kalimat berikut: [ringkasan

1. E-Mail : simpul@bappenas.go.id
Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
STRATEGISNYA BUP
JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA
DIPERPANJANG
wawancara
EKSKLUSIF
Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA
KEPALA BAPEDA
PROVINSI JAWA BARAT

2. TERBITAN TERBARU
PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS
INFORMASI BEASISWA
DARI SELURUH DUNIA UNTUK INDONESIA
BOOKLET
PANDUAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT GELAR DAN NON GELAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DENGAN BEASISWA
PERENCANAAN,
PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
DAN PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL PERENCANA

3. dari kami
Salam simpul, hampir setahun sudah perjalanan 2008 ini, dan memasuki detik-detik
pergantian tahun. Satu tahun perjalanan yang tak terasa panjang bagi Redaksi
Majalah Simpul Perencana, mengemban tugas sebagai media informasi bagi para
perencana di seluruh Indonesia. Sudah banyak hal yang dilalui oleh Redaksi untuk
tetap eksis memberikan yang terbaik bagi pembacanya yang setia.
Memasuki bulan terakhir di tahun 2008 ini Majalah Simpul Perencana kembali dapat
terbit untuk ke 11 kalinya, dengan mengangkat tema sentral tentang perdebatan
persoalan di perpanjang atau tidaknya masa kerja dari para Fungsional Perencana.
Dengan mengangkat persoalan ini kami berharap akan ada ide-ide cerdas bagi
perkembangan Jabatan Fungsional.
Pembaca Simpul yang berbahagia, pada edisi kali ini Redaksi mencoba menghadirkan
pembahasan tentang ”Relevansi diperpanjangnya Batas Usia Pensiun Perencana “
Seperti kita ketahui bersama bahwa masa pensiun para perencana sekarang ini
sama dengan staf PNS biasanya, dan menurut para perencana perpanjangan BUP
tersebut perlu diperpanjang karena: (a) pada masa in-passing tahun 2003 sebagian
besar PNS yang masuk sudah berumur diatas 40 tahun, sehingga saat ini banyak
yang memasuki usia pensiun (b) untuk mencapai tingkat keahlian dan kematangan
berfikir dan berprilaku sebagai perencana utama dan madya memerlukan proses
dan waktu yang lama, sehingga (c) pada saat seorang perencana sampai pada tingkat
tertinggi tersebut, maka—apabila BUP tetap 56 tahun—yang bersangkutan akan
terlanjur pensiun.
Pada kesempatan kali ini kami juga menampilkan para perencana dari daerah-daerah
yang telah mencoba menyumbangkan pemikirannya bagi sebuah perencanaan baik
untuk wilayahnya maupun untuk daerah lainya.
Pada edisi kali ini kami juga berhasil melakukan wawancara atau berdiskusi
secara eksklusif dengan Kepala Bapeda Jawa Barat Prof. DR. Ir. Deny Juanda
Puradimaja, DEA, serta melakukan wawancara dengan salah satu Perencana
Madya di lingkungan Kementrian negara PPN/Bappenas DR. Herry Darwanto,
yang memberikan pemikirannya, masukan dan kritikan serta pengalamannya
berkenaan dengan tema yang diangkat kali ini
Selain dari tulisan dan artikel yang dimuat, pada edisi kali ini kami juga
menghadirkan beberapa liputan perjalanan kami yang berhasil meliput kegiatan
Pusbindiklatren.
Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada para pembaca dan pemerhati
Majalah Simpul Perencana yang senantiasa selalu memberikan masukan dan
dukungan kepada kami tim redaksi, untuk terus memberikan yang terbaik di
setiap penerbitannya, dan juga tidak lupa kami memberikan atensi yang cukup
besar bagi teman-teman para perencana di daerah dan instansi lain yang sudah
meluangkan waktu untuk menulis artikel dan informasi lainya.
susunan redaksi Maju terus Para Perencana Indonesia.
Simpul Perencana
Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS.
PELINDUNG : Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS | PENASEHAT : SESMENNEG PPN/SESTAMA BAPPENAS |
PENANGGUNG JA AB : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana |
W
PEMIMPIN UMUM : Meily Djohar | PEMIMPIN REDAKSI : Eko Suratman |
W AKIL PIMPINAN REDAKSI : Wignyo Adiyoso |
DEW AN REDAKSI : Guspika, Robert, Agus Manshur, Haryanto, Hari Nasiri, Zamilah Chairani, Edy Purwanto |
REDAKTUR PELAKSANA : Sugiyanti, Edy Susanto, Maskalah Murni, Wiky, Wahyu Pribadi |
EDITOR : Dwi Putro Aris | GRAFIS : Hendra Yudiyanto |
ADMINISTRASI / KEUANGAN : Lina Indriawati, Dwi Yanto | DISTRIBUSI/SIRKULASI : Sugiyanti
ALAMAT REDAKSI : Gedung Diklat Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi 70 Jakarta, 10320
Telp .(021) 31931481 | E-Mail : simpul@bappenas.go.id

4. daftar isi
6 gerbang
cakrawala :
ESENSI PERPANJANGAN
BATAS USIA PENSIUN PERENCANA
BAGIAN INTEGRAL DARI PENGEMBANGAN
KARIER DAN PROFESIONALISME
8
SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI PROVINSI JAWA BARAT
DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
16
FUNGSIONAL PERENCANA:
KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN, PERPANJANGAN,
DAN BEBERAPA “PR” LAINNYA
19
wawancara :
WAWANCARA EKSKLUSIF
BERSAMA
Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA
KEPALA BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT
26
WAWANCARA
BERSAMA
DR. HERRY DARWANTO
PERENCANA MADYA
KEDEPUTIAN SARANA DAN PRASARANA
BAPPENAS
32

5. daftar isi
38 forum AP2I
RAPAT KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
PUSBINDIKLATREN, 18 NOVEMBER 2008
40 liputan
48 sosok alumni
52 akademika
opini:
56 SISTEM PERENCANAAN DI DAERAH
PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH
62
DALAM MENDUKUNG REVITALISASI
SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
70 MEMBANGUN UNTUK RAKYAT
79 selingan

6. gerbang
MENCARI SOLUSI
YANG TERBAIK
DARI SEBUAH
POLEMIK
Dalam setiap aktivitasnya seseorang pastilah berkenaan dengan Jabatan Fungsional Perencana
tidak ingin dibeda-bedakan atau dibatas-batasi haruslah diselesaikan satu persatu oleh para
dengan ruang dan waktu, akan tetapi kemampuan pembuat kebijakan, polemik tentang perpanjangan
seseorang dalam mengerjakan sesuatu juga dibatasi Batas Usia Pensiun sudah memasuki babak akhir.
oleh umur dari seseorang itu sendiri, banyak orang Surat yang sudah diajukan Pusbindiklatren
beranggapan bahwa semakin tua umur seseorang Bappenas sebagai Instansi Pembina dari Jabatan
maka semakin melemah juga segala aktifitasnya, Fungsional Perencana sudah ditandatangani oleh
ada juga yang beranggapan bahwa semakin tua Menteri Negara PPN/ kepala Bappenas, untuk
seseorang maka ia akan semakin matang dalam selanjutnya diajukan guna mendapat persetujuan
kehidupan, baik dalam hal pemikiran, bersikap dari Presiden RI. Proses administrasi tetap berjalan,
maupun gagasan-gagasannya. Akan tetapi polemik tetapi proses penguatan di luar, sebagai faktor
tua dan muda sudah tidak relevan lagi untuk pendukung guna mempengarui dikeluarkannya
dibicarakan hari ini dikarenakan kemampuan kebijakan terhadap perpanjangan batas usia
seseorang bukan hanya ditentukan oleh faktor itu pensiun, juga tetap harus dijalankan. Komunikasi
saja, akan tetapi aktivitas seseorang juga pasti ada yang intensif antara para perencana dengan para
batasnya, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran pemegang kebijakan juga tetap dilakukan.
atau keiklasan seseorang apabila memang jika
Dalam kesempatan edisi ke 11 kali ini Majalah
sudah watunya maka ia harus sudah menyelesaikan
Simpul Perencana mencoba mengangkat
semuanya. Sejak dikeluarkannya KepMenPan
tema tentang Relevansi Batas Usia Pensiun
tentang Jabatan Fungsional Perencana, banyak
diperpanjang. Ada beberapa pendapat dan tulisan
persoalan yang muncul dari aturan tersebut. Dan
yang dihadirkan kali ini sebagai ulasan terhadap
banyak sekali faktor penyebabnya, kemungkinan
tema yang dipilih diantaranya tulisan yang dibuat
hal ini lebih disebabkan kurang tersosialisasinya
oleh ibu Sri Asih Rohmani, Perencana Muda di
aturan ini hingga ke daerah-daerah serta kurang
Departemen Pertanian, yang membahas tentang
jelasnya petunjuk pelaksana dari aturan tersebut.
esensi perpanjangan BUP sebagai bagian integral
Sebagai upaya pemantapan dalam memilih jalur
dari perkembangan karier dan profesionalisme,
alternatif dalam berkarier maka semua hal yang
selanjutnya mengkritisi naskah akademik tentang
6 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

7. gerbang
BUP yang ditulis ulang oleh bapak Agus Manshur,
SE, MA, salah seorang perencana muda di
Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, dengan
judul tulisan Ketersediaan, Keseimbangan dan
Beberapa PR lainnya, serta sekilas perkembangan
Jabatan Fungsional Perencana di provinsi Jawa
Barat yang dibuat oleh kordinator Jabatan
Fungsional di wilayah tersebut ibu Ir. Elly Rustiny,
MT.
Untuk mendapatkan masukan serta usulan-usulan
tentang persoalan ini redaksi juga menghadirkan
wawancara eksklusif dengan Kepala Bapeda Jawa
Barat yang menyumbangkan ide segarnya tentang
keberlangsungan Jabatan Fungsional Perencana.
Tidak lupa sebagai pembandingnya kami juga
melakukan wawancara dengan bapak Heri
Darwanto selaku Perencana Madya di Deputi
Sarana dan Prasarana Bappenas.
Tidak lupa pula kami menghadirkan gagasan-
gagasan dari para perencana di daerah dalam
bentuk tulisan atau artikel yang dapat dijadikan
acuan atau patokan bagi sebuah perencanaan di
kemudian hari.
SELAMAT MEMBACA
(Dewan Redaksi)
7
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

8. cakrawala
ESENSI PERPANJANGAN
BATAS USIA PENSIUN PERENCANA
BAGIAN INTEGRAL DARI PENGEMBANGAN KARIER
DAN PROFESIONALISME
Ringkasan. Sebagai pemangku jabatan fungsional, agar dapat
berkinerja dengan baik diperlukan kompetensi, kemampuan, dan
penguasaan dalam melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan
ketentuan formal yang mengaturnya. Surat Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/
M.P AN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya,
dimaksudkan sebagai acuan dalam berkarya dan berprestasi
sehingga terjamin pembinaan karier, kepangkatan, jabatan, dan
profesionalisme sesuai dengan landasan profesinya. Ketentuan
profesionalisme pelaksanaan tugas pokok dalam masa jabatannya
menuntut berbagai konsekuensi bagi para perencana agar
mampu berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan.
Konsekuensi profesionalisme mengisyaratkan bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan oleh perencana
sebagai suatu profesi harus didukung oleh kegiatan belajar yang
berkesinambungan sehingga mampu berperan dan melaksanakan
Oleh :
tugas fungsionalnya dalam pembangunan. Proses internalisasi dan
Sri Asih Rohmani
sosialisasi selama menjadi Perencana merupakan proses pendidikan
Perencana Muda
kearah pengembangan masyarakat sebagai bagian integral dalam
Departemen Pertanian
pembangunan. Tinjauan berbagai dimensi perpanjangan batas usia
searching pensiun Perencana memperkuat relevansinya bagi pengembangan
karier dan profesionalisme Perencana Pemerintah sesuai peran yang
diharapkan dalam pembangunan.
8 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

9. cakrawala
LATAR BELAKANG pembangunan jangka panjang Tujuan utama pembangunan
(RPJP) 2005-2025, menguatkan masyarakat adalah
Pada hakekatnya, pembangunan
bahwa pembangunan manusia mengembangkan kompetensi
sebagai proses perubahan yang
seutuhnya sebagai hakekat masyarakat dalam mengenali
terus menerus berlangsung,
pembangunan nasional, masalah, merumuskan berbagai
merupakan kemajuan dan
dan menempatkan manusia alternatif pemecahan, dan
perbaikan menuju ke arah
sebagai pusat segenap upaya melalui proses pembelajaran
tujuan yang ingin dicapai dalam
pembangunan. Karena yang sistematis mereka dibantu
meningkatkan kualitas hidup
pembangunan nasional bermuara untuk mempelajari cara
manusia, termasuk perubahan
pada manusia sebagai insan yang memecahkan permasalahan
dalam diri manusia itu sendiri,
harus dibangun kehidupannya, mereka secara tepat. Untuk
masyarakat, dan lingkungan
sekaligus sebagai sumberdaya dapat bekerja secara efektif dalam
hidupnya. Oleh karena itu salah
pembangunan yang secara menstimulir, memfasilitasi, dan
satu usaha dari pembangunan
kontinyu harus ditingkatkan memberikan pelayanan terhadap
adalah usaha sadar untuk
kualitas dan kemampuannya perubahan perilaku masyarakat,
mewujudkan kondisi hidup
untuk dapat mengangkat seorang Perencana seharusnya
manusia yang lebih baik dalam
harkat dan martabatnya kearah memiliki pengetahuan yang
arti menciptakan keadaan
terciptanya kualitas manusia terus berkembang, memahami
sehingga peran setiap insan
dan masyarakat Indonesia yang keseluruhan proses dan
pembangunan dapat berkembang
maju dan mandiri. Hal ini berarti mekanisme perencanaan
lebih serasi dalam berbagai
pembangunan manusia adalah serta trampil untuk
keseimbangan kehidupan.
usaha untuk memberdayakan mengimplementasikan dalam
Keberhasilan dalam manusia, yaitu manusia yang merancang setiap program dan
pembangunan sangat ditentukan dapat berfikir, kreatif, mandiri kegiatan pembangunan.
oleh keberhasilan didalam dan yang dapat membangun
Semakin pesatnya tantangan
membangun sumberdaya diri dan masyarakatnya menuju
global, perubahan sistem
manusia yang sangat erat masyarakat madani. Upaya
dan mekanisme perencanaan
hubungannya dengan proses pemberdayaan masyarakat
pembangunan, maka peningkatan
pendidikan dan pembelajaran selaras dengan konsep
kualitas para pejabat fungsional
selama manusia berkembang. pengembangan masyarakat
dalam jabatannya semakin
Untuk itu sebagai bagian yang community
“ development”
mendesak untuk dilaksanakan
tidak terpisahkan dari kehidupan yang semakin mengemuka
secara berkesinambungan. Dalam
manusia, pembangunan pada berbagai hal dewasa ini.
kaitan ini, peningkatan kualitas
masyarakat merupakan usaha Pengembangan masyarakat
SDM perencana di instansi
pembangunan sumberdaya merupakan model pembangunan
perencanaan pemerintah baik
manusia yang dilaksanakan yang bertumpu pada aspek
di pusat maupun di daerah
secara menyeluruh, terarah manusia. Dikemukakan
diarahkan tidak saja hanya
dan terpadu sehingga kualitas oleh Cernea (1988:xi), pada
meningkatkan keahlian dan
sumberdaya manusia itu sendiri hakekatnya manusia adalah titik
keterampilan, namun harus
dapat diselaraskan dengan segala pangkal, pusat, dan sasaran
pula didasarkan pada upaya
sesuatu yang dibutuhkan oleh akhir dari pembangunan, oleh
peningkatan kapasitas institusi
sektor pembangunan. karena itu manusia seharusnya
perencanaan sehingga kualitas
merupakan aspek utama dalam
Arah pembangunan nasional output perencanaan yang
pembangunan.
dalam dokumen perencanaan dihasilkan mampu memenuhi
9
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

10. cakrawala
harapan masyarakat secara luas. pencapaian kinerja sesuai pangkatnya ke tingkat yang
Untuk itu perlu ditetapkan peran yang diharapkan dalam lebih tinggi sesuai batas minimal
kembali aturan yang mampu pembangunan. perolehan angka kreditnya
memberikan kondisi kondusif dan akhirnya dapat memenuhi
TUGAS POKOK PERENCANA
dalam pengembangan dan kinerja yang diharapkan oleh
Upaya yang dilakukan
kepastian karier Jabatan institusi perencanaan.
pemerintah dalam meningkatkan
Fungsional Perencana, antara
motivasi berprestasi dan Berkaitan dengan tugas
lain penyesuaian (perpanjangan)
berkarya bagi pada Perencana yang diemban tersebut, agar
Batas Usia Pensiun Perencana.
sesuai landasan profesinya, telah para fungsional perencana
Perilaku sebagai refleksi dari dilakukan diantaranya dengan mampu secara profesional
motivasi, kesadaran, pilihan dikeluarkannya Surat Keputusan melaksanakan tugas pokoknya,
preferensi,” dan kemampuan baik
“ Menteri Negara Pendayagunaan dan mampu berperan
pengetahuan, ketrampilan, dan Aparatur Negara Nomor :16/ positif dalam pelaksanaan
sikap yang dimiliki dan dihayati KEP/M.P AN/ 3/2001. Keputusan pembangunan, diperlukan
oleh seorang perencana di masa tersebut dimaksudkan untuk upaya proses pembelajaran yang
depan adalah kemampuannya menjamin pembinaan karier, berkesinambungan. Peningkatan
dalam mendukung dan berperan kepangkatan, jabatan, dan kualitas Sumberdaya Perencana
memberikan warna proses peningkatan profesionalisme di instansi pemerintah diarahkan
perencanaan dengan produk yang Perencana melalui dibentuknya tidak hanya untuk meningkatkan
dapat dipertanggungjawabkan Jabatan Fungsional Perencana keahlian dan ketrampilan saja
manfaatnya, keberpihakan dan dan Angka Kreditnya. Perencana (kognisi, afeksi dan psikomotor),
afiliasinya dengan kepentingan adalah Pegawai Negeri Sipil namun pengembangan juga
masyarakat sebagai kelompok yang diberi tugas, tanggung didasarkan pada upaya
sasaran pembangunan, jawab, wewenang, dan hak peningkatan kapasitas institusi
kemampuan untuk membangun secara penuh oleh pejabat yang perencanaan sehingga kualitas
kondisi hubungan dinamis dan berwenang untuk melaksanakan output perencanaan yang
tata hubungan struktural dengan kegiatan perencanaan pada unit dihasilkan dapat memenuhi
mitra kerja sebagai hasil proses perencanaan tertentu. Perencana harapan masyarakat luas. Untuk
belajar serta terlaksananya berkedudukan sebagai pelaksana itu sebagai pejabat fungsional,
perencanaan program dan teknis fungsional perencanaan di ke depan lebih dituntut untuk
kegiatan pembangunan lingkungan instansi pemerintah. berkontribusi dan berpartisipasi
yang memiliki keunggulan. aktif dalam keberhasilan
Dalam pelaksanaannya,
Hal tersebut menunjukkan pembangunan berdasarkan atas
menuntut berbagai konsekuensi
bahwa penguasaan substansi kegiatan perencanaan yang
bagi para Perencana yang
perencanaan secara menyeluruh dilakukannya.
telah diangkat dalam Jabatan
dan integratif sangat diperlukan
Fungsional Perencana (JFP) Mengacu pada Surat Keputusan
sehingga dapat memberikan
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
pelayanan yang memuaskan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/
kepada masyarakat.
Aparatur Negara Nomor : 16/ KEP/M.P AN/3/2001 tersebut,
Bertolak dari berbagai KEP/M.P AN/3/2001. Dari setiap disebutkan bahwa jenjang jabatan
perspektif pemikiran tersebut, butir kegiatan yang ada, dengan fungsional perencana terdiri dari
perlu dikaji lebih jauh esensi nilai kredit masing-masing Perencana Pertama, Perencana
perpanjangan usia pensiun menuntut kinerja perencana Muda, Perencana Madya, dan
Perencana bagi pembinaan yang tertentu sehingga Pejabat Perencana Utama. Pangkat dan
karier dan profesionalisme Fungsional Perencana tersebut golongan ruang masing-masing
perencana pemerintah kearah dapat dinaikkan jabatan atau jenjang adalah : (1) Perencana
10 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

11. cakrawala
“ Untuk dapat
Pertama terdiri dari Penata mengajar/melatih/melakukan
melaksanakan pekerjaan
Muda, Golongan ruang III/a dan bimbingan di bidang perencanaan
Penata Muda Tingkat I, golongan pembangunan, mengikuti sebagai perencana dituntut
ruang III/b; (2) Perencana Muda seminar/lokakarya di bidang
adanya kompetensi
terdiri dari Penata, golongan perencanaan pembangunan,
dan kemampuan dalam
ruang III/c, dan Penata Tingkat menjadi pengurus organisasi
berbagai kegiatan mulai
I, golongan ruang III/d; (3) profesi, menjadi anggota delegasi
tahap perencanaan,
Perencana Madya terdiri dari dalam pertemuan internasional,
Pembina, golongan ruang IV/a; keanggotaan dalam Tim Penilai implementasi pelaksanaan
Pembina Tingkat I, golongan Jabatan Perencana, memperoleh
sampai dengan evaluasi
ruang IV/B, dan Pembina Utama gelar kesarjanaan lainnya, dan
dan pelaporan pelaksanaan
Muda, golongan ruang IV/c; dan memperoleh penghargaan/tanda
kegiatan perencanaan ”
(4) Perencana Utama terdiri dari jasa di bidang perencanaan.
Pembina Utama Madya, golongan
Dari rangkaian tugas pokok
ruang IV/d dan Pembina Utama,
tersebut terlihat jelas bahwa
golongan ruang IV/e. Perencana
untuk dapat melaksanakan
memiliki tugas pokok untuk
pekerjaan sebagai perencana
menyiapkan, melaksanakan
dituntut adanya kompetensi
dan menyelesaikan kegiatan
dan kemampuan dalam berbagai
perencanaan berupa serangkaian
kegiatan mulai tahap perencanaan,
butir-butir kegiatan yang
implementasi pelaksanaan
meliputi :
sampai dengan evaluasi dan
Kegiatan perencanaan, berupa pelaporan pelaksanaan kegiatan
: identifikasi permasalahan, perencanaan.
perumusan alternatif kebijakan
DIMENSI BATAS USIA
p e re n c a n a a n , p e n g k a j i a n
PENSIUN DAN PENDEKATAN
alternatif, penentuan alternatif
PEMBANGUNAN
dan rencana pelaksanaan,
SUMBERDAYA MANUSIA
pengendalian pelaksanaan, serta
Berbagai aspek perlu ditelaah
penilaian hasil pelaksanaan;
dalam memberikan klarifikasi
Pengembangan profesi, berupa perpanjangan batas usia pensiun
: membuat karya tulis/karya bagi Perencana, antara lain: 1)
ilmiah di bidang perencanaan, Prinsip dasar pengembangan
menterjemahkan/menyadur masyarakat; 2) Landasan normatif
buku di bidang perencanaan, pembinaan karier pegawai; dan
berpartisipasi secara aktif dalam 3) Relevansi perpanjangan batas
penerbitan buku di bidang usia pensiun dengan pembinaan
perencanaan, berpartisipasi pribadi peningkatan kinerja
secara aktif dalam pemaparan perencana dalam pembangunan.
(ekspose) draft/pedoman/modul di
A. TUJUAN IDEAL
bidang perencanaan, melakukan
PENGEMBANGAN
studi banding di bidang
MASYARAKAT
perencanaan, dan melakukan
Dengan mengaitkan elemen-
kegiatan pengembangan di bidang
elemen yang terkandung
perencanaan pembangunan; dan
dalam konsepsi ”ommunity
c ”
Kegiatan Penunjang berupa : dan ”development” pengertian
,
11
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

12. cakrawala
pengembangan masyarakat perannya. Ciri umum dari proses dan internalisasi diri setiap
adalah sebagai proses yang pendidikan dan pembelajaran individu, terdapat korelasi
menyangkut usaha-usaha : (i) dalam pengembangan antara keseluruhan pengalaman
masyarakat bersama pihak masyarakat adalah membangun yang mempengaruhi
lain (di luar sistem sosialnya) sosok individu yang kemampuan pertumbuhan dan perkembangan
untuk meningkatkan kondisi dirinya berkembang sehingga seseorang dalam menjalankan
sosial, ekonomi, dan budayanya; bermanfaat untuk kepentingan kehidupannya, sehingga asumsi
(ii) untuk mengintegrasikan hidupnya baik sebagai individu, krusial menunjukkan bahwa
masyarakat kedalam suatu pola warga masyarakat dan negara. pengalaman-pengalaman
dan tatanan kehidupan yang Untuk itu diperlukan usaha- formal dan informal dalam
lebih baik; (iii) mengembangkan usaha yang disengaja dan kehidupan dan hubungan antar
dan meningkatkan kemandirian terencana dalam menetapkan manusia berperan penting
dan kepedulian masyarakat strategi kegiatan dan batasan dalam pembentukan sikap,
dalam memahami dan mengatasi penilaian dalam pencapaian mengembangkan kemampuan di
masalah dalam kehidupannya; tujuan yang akan dicapai. segala bidang kehidupan.
(iv) meningkatkan inisiatif dan
Menurut Tilaar (2000:55), Berpijak dari berbagai perspektif
partisipasi masyarakat dalam
pendidikan tidak lain sebagai tersebut, melalui proses
rangka meningkatkan taraf
proses pemberdayaan manusia pembelajaran manusia dengan
hidupnya (Ginting, 2000 :12).
yang dibangun oleh masyarakat kemampuan yang dimiliki
Berbagai elemen tersebut, untuk membawa generasi- (berfikir, menyerap budaya yang
menyiratkan adanya proses generasi baru kearah kemajuan ada, membangun ketrampilan
pendidikan pada setiap diri dengan cara-cara tertentu dan Iptek) dapat belajar dari
manusia sebagai bagian integral sesuai dengan kemampuan pengalaman terdahulu dan
dari proses pembangunan. mereka yang berguna untuk membuat perubahan bagi diri
Pengembangan kepribadian dan mencapai tingkat kemajuan dan lingkungannya.
kemampuan seseorang dapat yang paling tinggi. Pendidikan
B. SISTEM PEMBINAAN
terwujud dan tertempa melalui mengupayakan perkembangan
KARIER PEGAWAI
berbagai proses kehidupan yang dan mengeliminasi kendala yang
Pengaturan sistem pembinaan
didasarkan pada sistem nilai dan diperlukan untuk berkembang.
karier pegawai telah diatur
asas normatif yang berlaku pada Gitosardjono (1999:103),
landasan formalnya, antara lain
peradaban dan kebudayaan suatu menegaskan bahwa perubahan
: (1) Undang-Undang Pokok
bangsa. Sebuah pendekatan pola pendidikan harus dipandang
Kepegawaian (Undang-undang
psikologis (termasuk yang sebagai suatu proses sosialisasi
Nomor 8 Tahun 1974 diperbarui
dianut oleh Ki Hajar Dewantara) dan bersifat humanis, sebagai
dengan Undang-undang Nomor
mendefinisikan bahwa bagian dari esensi pendidikan
43 Tahun 1999); (2) Peraturan
pendidikan sebagai suatu proses nasional yang tidak terlepas
Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun
pertumbuhan dimana individu dari tujuan pembangunan
1994 tentang Jabatan Fungsional
dibantu mengembangkan daya- sumberdaya manusia yang ingin
PNS; (3) PP Nomor 100 Tahun
daya kemampuannya, bakatnya, dicapai, yaitu menghasilkan
2000 dan diubah dengan PP
kecakapan, dan minatnya. manusia berkualitas, bermoral
Nomor 13 Tahun 2002; (4)
tinggi dan produktif menghadapi
Proses belajar manusia adalah Keppres Nomor 87 Tahun 1999;
tantangan kehidupan yang penuh
kompleks baik secara sadar dan (5) khusus Perencana adalah
persaingan.
maupun tidak, yang mengarah SK. MENP AN Nomor : 16/KEP/
kepada pengenalan konsep diri Dengan mendefinisikan M.P AN/3/2001.
sebagai manusia secara hakiki perjalanan kehidupan adalah
Sistem pembinaan karier
yang sadar akan masing-masing bagian dari proses pendidikan
pegawai diperlukan untuk
12 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

13. cakrawala
menjamin penyelenggaraan tugas dalam setiap unit organisasi; (ii) Seorang perencana sebagai
pemerintahan dan pembangunan Pemanfaatan seoptimal mungkin bagian dari kelembagaan (unit
yang berdaya guna dan berhasil sumberdaya manusia pada setiap perencanaan) berkedudukan
guna. Sistem pembinaan satuan organisasi sesuai dengan sebagai mitra profesional bagi
karier pegawai diarahkan kompetensi dan searah dengan pengambil keputusan pada
pada terciptanya kondisi misi organisasi; (iii) Membina berbagai tingkatan dalam
obyektif yang dapat mendorong kemampuan, kecakapan, menghasilkan berbagai produk
peningkatan prestasi pegawai. ketrampilan secara efisien dan kegiatan perencanaan serta
Sistem pembinaan karier rasional sehingga potensi, energi, pemantauan dan penilaian
pegawai pada hakekatnya adalah bakat dan motivasi pegawai atas perkembangan hasil
suatu upaya sistematis yang tersalur secara obyektif kearah pelaksanaannya baik lingkup
mencakup struktur dan proses pencapaian tujuan organisasi; makro, sektor atau daerah,
yang menghasilkan keselarasan dan (iv) Dengan spesifikasi sehingga dapat memberikan
kompetensi pegawai dengan tugas yang jelas, tanggung dampak berarti dan bermanfaat
kebutuhan organisasi. Salah satu jawab, hak dan wewenang yang bagi masyarakat. Kinerja
upaya yang ditempuh adalah terdistribusikan secara seimbang perencana tidak hanya diukur
penetapan pola karier pegawai. dalam organisasi, diharapkan dari pencapaian angka kredit, tapi
Pola karier pegawai merupakan setiap pemangku jabatan dapat lebih berorientasi pada paradigma
pola pembinaan Pegawai Negeri mencapai tingkat hasil yang planning
“ for development”.
Sipil yang menggambarkan maksimal. Mengingat pembangunan
alur pengembangan karier, mencakup berbagai aspek dan
C. RELEVANSI
menunjukkan keterkaitan bidang kehidupan, dalam hal
PERPANJANGAN BATAS
dan keserasian antara jabatan, ini diperlukan penguasaan
USIA PENSIUN TERHADAP
pangkat, pendidikan dan ilmu lintas disiplin dan multi
KINERJA PERENCANA
pelatihan jabatan, kompetensi, sektor. Seorang perencana
Seorang perencana memiliki
serta masa jabatan tertentu sampai untuk profesional di bidang
ruang lingkup kegiatan
dengan pensiun (PP Nomor perencanaan diperlukan
yang terkait dengan bidang
100 Tahun 2000 jo PP Nomor “keahlian komprehensif”, yaitu
perencanaan sebagai fungsi
13 Tahun 2002). Langkah awal suatu keahlian yang multi-
manajemen pembangunan,
reformasi di bidang kepegawaian, disiplin dengan cakupan keahlian
terdiri dari sub unsur identifikasi
perpanjangan batas usia pensiun dan dasar ilmu pengetahuan
permasalahan, perumusan
dapat bermanfaat positif ke arah yang cukup luas. Bappenas
alternatif kebijakan, pengkajian
terwujudnya sistem manajemen sebagai institusi pembina JFP
alternatif, penentuan alternatif
kepegawaian yang profesional menetapkan 4 (empat) bidang
dan rencana pelaksanaan,
dan berorientasi kinerja yang keilmuan yang harus dikuasai
pengendalian pelaksanaan, dan
mampu mendorong peningkatan oleh seorang Perencana yaitu :
penilaian hasil pelaksanaan.
motivasi, kinerja, daya saing Analisis Wilayah dan Daerah,
Untuk mendukung dan
dan prinsip akuntabilitas dari Spatial Planning, Manajemen
memfasilitasi terwujudnya
para PNS, tak terkecuali Pejabat Administrasi Publik, serta
kebijakan, program, dan
Fungsional Perencana. Konsep dan Teknik Perencanaan
kegiatan pembangunan yang
Pembangunan.
Beberapa komponen penting diharapkan, peran perencana
untuk diperhatikan, yaitu : (i) Pola dalam pembangunan sangat Menurut data yang
pembinaan karier dimaksudkan diperlukan dan menempati dipublikasikan Pusbindiklatren,
untuk mendayagunakan setiap posisi yang sangat strategis dan sampai dengan tahun 2007 jumlah
jenis kemampuan profesional menentukan bagi keberhasilan seluruh Pejabat Fungsional
yang disesuaikan dengan pembangunan. Perencana di seluruh Indonesia
kedudukan yang dibutuhkan adalah 1.168 orang (madya 198,
utama 1).
13
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

14. cakrawala
Dari jumlah tersebut proporsi Perencana merupakan berbagai jenjang dan unit
yang menduduki jenjang sekolah lapang dalam proses
“ ” perencanaan diperlukan
Perencana Madya sebanyak 17%, pembelajaran bagi Perencana waktu yang cukup memadai
dan sebagai Perencana Utama untuk mengembangkan (masa jabatan yang sesuai)
sebanyak 0,09%. Terkait dengan diri dan kemampuannya untuk berkembangnya proses
usulan perpanjangan batas sehingga bermanfaat dalam pembelajaran sehingga akan
usia pensiun Perencana, jumlah pembangunan. Seluruh memberikan peluang dan
perencana tersebut belum pengalaman yang diperoleh ruang gerak bagi pergerakan
menunjukkan sebaran jenjang dan dan proses interaksi dengan dan perkembangan karier
distribusi dengan perbandingan lingkungan kerja dan perencana secara obyektif,
yang ideal (diharapkan). sosialnya selama menjabat alamiah, dan kompetitif.
Distribusi antar institusi sebagai JFP diharapkan Sesuai data empiris
perencanaan maupun antar mematangkan kompetensi Bappenas, keberadaan
jenjang tentu akan menentukan dan penguasaan pelaksanaan Pejabat Perencana Utama saat
keberhasilan pelaksanaan tugasnya sehingga potensi ini hanya 1 orang, apabila
kegiatan perencanaan dan dapat berkembang tidak ada perpanjangan batas
kualitas produk yang dihasilkan seoptimal mungkin untuk usia pensiun dan tidak ada
oleh institusi perencanaan. pengembangan diri, perencana yang berprestasi
pengembangan masyarakat, mencapai Perencana Utama
Mengingat bahwa kematangan
dan kehidupan pada sebelum usia 56 tahun,
dan penguasaan secara
umumnya. tidak akan ada Perencana
komprehensif dalam
yang memenuhi kualifikasi
pembangunan merupakan 2. Masa kerja bagi Perencana
sebagai Tim Penilai Pusat.
proses ilmiah dan alamiah bagi Madya dan Perencana Utama
Bila perpanjangan usia
Perencana, usulan perpanjangan dimaksud selaras dengan
pensiun tidak dilakukan,
Batas Usia Pensiun (BUP) bagi sistem pengembangan pola
bertentangan dengan
JFP melalui Surat Menteri karir Pejabat Fungsional
salah satu prinsip dalam
Negara PAN No.B/2712/ Perencana, sebagaimana
pembinaan karier pegawai
M.P AN/9/2008 tanggal 16 diamanatkan dalam
untuk mendayagunakan
September 2008 bagi perencana Peraturan Pemerintah
setiap jenis kemampuan
madya dan utama menjadi 60 Nomor 32 tahun 1979 Juncto
profesional yang disesuaikan
tahun, sangat layak dan relevan Peraturan Pemerintah
dengan kedudukan yang
bagi eksistensi dan peningkatan Nomor 1 tahun 1994 tentang
dibutuhkan dalam setiap
kinerja Pejabat Fungsional Perubahan Atas Peraturan
unit organisasi. Untuk itu
Perencana. Relevansi tersebut Pemerintah Nomor 32 tahun
batas usia pensiun Perencana
mempertimbangkan berbagai 1979 tentang pemberhentian
layak diperpanjang dengan
hal, sebagai berikut : PNS antara lain dinyatakan
ketentuan pejabat tersebut
bahwa batas usia pensiun
1. Perpanjangan Masa Jabatan memiliki keahlian dan
PNS adalah 56 tahun serta
bagi Perencana dalam pengalaman yang sangat
PNS yang memangku
menjalankan peran dan dibutuhkan organisasi,
jabatan tertentu (termasuk
fungsinya sebagai Perencana memiliki kinerja dan moral,
jabatan fungsional) maka
Pemerintah yang profesional serta integritas yang baik.
batas usia pensiunnya dapat
pada unit perencanaan
diperpanjang sampai dengan 4. Dalam pelaksanaan
(baik di Pusat dan Daerah)
58, 60 dan 65 tahun. tugas pokoknya sebagai
merupakan manifestasi dari
profesional Perencana
pengembangan masyarakat. 3. Sebaran dan komposisi JFP
diharapkan berperan nyata
Masa jabatan sebagai yang masih belum ideal pada
dalam pembangunan yang
14 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

15. cakrawala
DAFTAR PUSTAKA
memerlukan keahlian
khusus berupa penguasaan ________________ , 2006.
dan keahlian multidisiplin, Pembinaan Karier Pegawai
lulus pendidikan dan Negeri Sipil. Badan Kepegawaian
pelatihan penjenjangan Negara. Jakarta
JFP serta uji kompetensi
,
Cernea, Michael M., 1999.
bidang perencanaan
Mengutamakan Manusia di dalam
pada setiap jenjang yang
Pembangunan: variabel-variabel
didudukinya. Kegiatan
Sosiologi didalam Pembangunan
perencanaan bersifat
Pedesaan. UI-Press. Jakarta.
menyeluruh ( comprehensive
planning) sehingga pejabat Ginting, B., 2000. Need
fungsional perencana Assessment Sasaran Penyuluhan.
dituntut mempunyai Makalah Pelatihan Manajemen
kompetensi menyeluruh dan Metodologi Penyuluhan Bagi
disiplin keilmuan di bidang Peneliti di Bogor, November
perencanaan, dengan durasi 2000.
dan proses pembelajaran
Gitosardjono, Sukamdani S.,
yang cukup selama masa
1999. Wawasan, Pandangan,
jabatannya, dan diperkirakan
dan Harapan tentang Pendidikan.
pada tingkat Perencana
Jakarta.
Utama penguasaan tersebut
diperoleh. Tilaar, H.A.R., 1999. Paradigma
Baru Pendidikan Nasional. Rineka
Cipta. Jakarta.
15
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

16. cakrawala
SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI PROVINSI JAWA BARAT
DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana,
termasuk dalam rumpun Manajemen. Perencana berkedudukan
sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan
dilingkungan instansi pemerintah. Tugas Pokok perencana adalah
menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.
Jenjang Jabatan Perencana terdiri atas Perencana Pertama, Perencana
Muda, Perencana Madya, dan Perencana Utama.
Perkembangan Jabatan Fungsional Perencana di Jawa Barat di mulai
sejak tahun 2003, dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Barat
No. 821.27/Kep.1113-Org/2003 tentang Formasi Jabatan Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian disusul
Oleh: lagi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 821.27/Kep.1034.
Ir. ELL RUSTINY, MT
Y A/Peg/2005 tentang Perubahan Lampiran Kepgub Jawa Barat No.
Fungsional Perencana 821.27/Kep.1351-A/Peg/2004 tentang Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Muda – Bapeda Provinsi
Barat. Sejak bulan Maret 2005 sampai bulan Oktober 2008 telah
Jawa Barat
dilakukan pelantikan jabatan fungsional perencana sebanyak 7 kali
untuk menetapkan 54 fungsional perencana yang ada di lingkungan
searching Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi pada tahun 2007 sebanyak 4
orang fungsional perencana telah diangkat menjadi pejabat struktural
16 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

17. cakrawala
di Bapeda Provinsi. Sedangkan Rp 1.800.000 dan Rp 1.900.000,
- disediakan fasilitas untuk
para fungsional perencana di pengembangan kemampuan
Jumlah potensi sumberdaya
daerah baru mencapai 28 orang melalui diskusi bulanan yang
aparatur di Bapeda Provinsi Jawa
yang tersebar di 9 Kabupaten/ dihadiri seluruh pegawai Bapeda
Barat kondisi 1 Desember 2008
Kota. Provinsi, perencana dari SKPD
sebanyak 220 pegawai, apabila
Provinsi dan perencana dari
Kedudukan para jabatan dibandingkan dengan jumlah
Kabupaten/Kota; Sinergitas hasil
fungsional perencana ini dalam fungsional perencana sebanyak
kajian dengan Komite Perencana,
Struktur Organisasi berada 28 orang baru mencapai 12,73%,
terutama telaahan yang bersifat
langsung di bawah Kepala Bapeda terdiri dari 2 orang perencana
strategis seperti Model Insentif
dan hubungan hirarki sebagai madya, 19 orang perencana muda
Berbasis Kinerja (IBK), Konsep
mitra. Saat ini para perencana dan 7 orang perencana pertama.
Procurement Center, Rice
tersebut tidak berada dalam satu Para perencana tersebar di setiap
Center, Gerakan Multiaktivitas
ruang tetapi didistribusikan di bidang yaitu 6 orang di Bidang
Agrobisnis (Gemar), serta Model
setiap bidang perencanaan dan Perekonomian Regional, 8 orang
Desa Membangun. Selain itu
berkedudukan pada sub bidang- di Bidang Penataan Ruang dan
juga menyusun Pedoman Teknis
sub bidang untuk membantu Lingkungan Hidup (PRLH), 5
sebagai acuan bersama antara
kegiatan para struktural sesuai orang di Bidang Sosial Budaya,
fungsional perencana dengan
Surat Edaran Sekretaris Daerah 4 orang di Bidang Administrasi
Tim Penilai dalam mengajukan
Publik dan Pembiayaan (APP), 4
Provinsi Jawa Barat. JFP
penilaian angka kredit. Hasil
orang di Bidang Monitoring dan
di Provinsi Jawa Barat telah
evaluasi terakhir telah naik
Evaluasi serta 1 orang masih di
menetapkan Koordinator dan
pangkat dan golongan sebanyak
Sekretariat karena merupakan
Sekretaris JFP oleh Kepala
6 orang.
pindahan dari SKPD lain.
Bapeda Provinsi Jawa Barat,
yang bertugas untuk melakukan Kegiatan JFP yang dilaksanakan
Kinerja para perencana di
koordinasi kinerja para JFP di pada tahun 2008 diantaranya
Bapeda Provinsi, dilibatkan
Bapeda Provinsi Jawa Barat, diklat penjenjangan tingkat
dalam penyusunan dokumen
yaitu Ir. Elly Rustiny, MT pertama sebanyak 20 orang
perencanaan seperti RP JPD,
sebagai Koordinator dan Slamet (kerjasama ITB dan Bappenas),
RP JMD, RKPD, KUA, PP AS,
M. Sudarsono, ST., MT sebagai tingkat muda sebanyak 20 orang
Blue Book, Renja Bapeda, Renstra
Sekretaris. (kerjasama Bandiklatda dengan
Bapeda, Grand Design Ekonomi,
Bappenas serta ITB dan Unpad),
Grand Design Otonomi Daerah
Untuk mendukung kinerja
Diklat Perencana sebanyak 40
serta dokumen perencanaan
para JFP di Provinsi Jawa
orang, Diklat P AK sebanyak 40
lainnya yang bersifat makro
Barat diberikan tunjangan
orang, peningkatan wawasan
maupun sektoral. Selain itu
daerah, pada tahun 2008 untuk
perencana ke Provinsi Sumatera
terlibat dalam monitoring dan
perencana pertama, muda, madya
Barat, Sosialisasi dan Pembinaan
evaluasi ke kabupaten dan kota;
serta utama masing-masing
ke Bakorwil-Bakorwil dalam
dilibatkan dalam pengembangan
memperoleh sebesar Rp 900.000, , -
rangka JFP Diskusi Bulanan
,
kemampuan aparatur perencana
Rp 1.000.000, , Rp 1.100.000, serta
- -
di Bapeda, Peningkatan
melalui diklat/bintek dalam
Rp 1.200.000, sedangkan untuk
-
kemampuan aparatur dan para
negeri maupun luar negeri;
tahun 2009 telah ditetapkan naik
perencana seperti public services,
dilibatkan dalam perencanaan
menjadi masing-masing sebesar
presentasi yang efektif dll,
yang bersifat kreatif dan inovatif;
Rp 1.600.000, , Rp 1.700.000, ,
- -
fasilitasi pengajuan angka kredit
17
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

18. cakrawala
kepada seluruh JFP di Provinsi atau kurang direspon untuk
dan Kabupaten/Kota secara diangkat menjadi perencana,
periodik 3 (tiga) bulan sekali, masih beragamnya para pengelola
serta pembinaan secara rutin JFP dalam pemahamannya
oleh Kepala Bapeda kepada para yaitu Bagian Kepegawaian,
JFP setiap 4 (empat) bulan sekali. Bagian Organisasi, Bagian
Kegiatan khusus yang disediakan Keuangan dan Bapeda nya
anggarannya yaitu menyusun belum satu kesatuan yang sama
telaahan spesifik para perencana dalam menentukan kebijakan
yang mendukung kegiatan di dalam analisa kebutuhan para
bidangnya, dilakukan dengan perencana di daerahnya.
cara pengajuan berdasarkan
Demikian sekedar berbagi
proposal.
pengalaman mengenai
Permasalahan umum yang p e r ke m b a n g a n j a b a t a n
masih menjadi kendala sampai fungsional perencana di
saat ini yaitu beberapa JFP Provinsi Jawa Barat, semoga
masih kurang aktif dalam dapat menjadi motivasi dan
penyusunan dokumen-dokumen membuka peluang untuk sama-
perencanaannya, karena sama mengembangkan Jabatan
aktivitas yang terlalu tinggi Fungsional Perencana di daerah.
sehingga tumpang tindih dengan Sukses terus para perencana,
kegiatan rutin untuk membantu semoga kinerjamu menjadi
pekerjaan strukturalnya. Selain sumbangan yang terbaik.
itu kredibilitas dan kapabilitas
***
perencana masih terbatas,
peluang untuk mengembangkan
profesinya masih terbatas,
para perencana masih kurang
perhatian terhadap produk
pekerjaannya yang telah
dihasilkan serta masih terbatasnya
sarana pendukung untuk
pekerjaan seperti komputer/
laptop, alat dokumentasi dll.
Permasalahan di kabupaten/kota
diantaranya, peminat masih
rendah disebabkan JFP kurang
populer, kurang prestisius,
kurangnya pengakuan dan tidak
sederajat dengan struktural,
tunjangan kurang memadai
serta keraguan dari PNS dalam
mengembangkan karirnya.
Selain itu kurangnya komitmen
pimpinan terhadap perencana
sebagai jalur karier, pegawai yang
telah mengikuti Diklat jarang
18 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

19. cakrawala
FUNGSIONAL PERENCANA:
KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN,
PERPANJANGAN, DAN BEBERAPA “PR”
LAINNYA
Dalam konteks tupoksi pemerintah, berlakunya Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara
substansial berarti adanya tuntutan untuk melaksanakan proses perencanaan
teknokratik secara berkualitas, baik untuk jangka panjang, jangka menengah,
dan jangka pendek (tahunan). Apabila dilihat dari definisinya maka perencanaan
teknokratik dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang dilakukan oleh
perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional
melakukan perencanaan. Dari kedua butir pernyataan diatas maka secara
administratif dapat disimpulkan adanya kebutuhan terhadap penyediaan tenaga
perencana profesional - yang tentu saja memiliki kualifikasi dan kompetensi
yang tepat - di berbagai lembaga pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota) dalam jumlah yang memadai.
Naskah Akademik
BUP Perencana,
ditulis ulang Oleh: Pada titik inilah maka kebutuhan terhadap fungsional perencana - terutama
Agus Manshur, SE, MA jenjang utama dan madya - menjadi urgensi yang mendesak untuk dipenuhi.
Hal ini terkait dengan kebutuhan analisis kebijakan (policy analysis) yang
Perencana Muda
diperlukan sebagai masukan (input) dalam proses penyusunan dokumen
Direktorat Otonomi
perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratik. Kebutuhan tersebut
searching
Daerah Bappenas
notabene diharapkan dapat dipenuhi oleh seorang fungsional perencana
19
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

20. cakrawala
Gambar 1.
utama dan madya. Namun, pada titik ini pula
Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar Jenis
terdapat berbagai tantangan dan kendala terutama
Pemerintahan
berkaitan dengan jaminan ketersediaan fungsional
perencana utama dan madya dalam jumlah yang
memadai sekaligus keseimbangan distribusinya.
POTRET KETERSEDIAAN
Secara nasional, sampai dengan akhir tahun 2007
ketersediaan tenaga fungsional perencana tercatat
sebanyak 1.168 orang. Dari jumlah tersebut
sebanyak 199 orang (atau sekitar 17 persen) adalah
fungsional perencana utama dan madya. Namun,
apabila dipilah lagi maka hanya terdapat 1 orang
perencana utama atau sekitar 0.08 persen dari
total fungsional perencana di Indonesia. Dengan Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas
catatan, provinsi dan kabupaten/kota sama sekali
Gambar 2.
belum memiliki satu orang pun fungsional
Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar
perencana utama.
Jenjang
Apabila dilihat dalam konteks perbandingan
antar pemerintahan maka ketersediaan fungsional
perencana di pusat jauh lebih timpang dibandingkan
dengan provinsi dan kabupaten/kota. Tercatat
sebanyak 904 orang fungsional perencana di pusat
(atau sekitar 77 persen), sementara di provinsi
,39
sebanyak 173 orang (atau sekitar 14,8 persen),
sedangkan di kabupaten/kota hanya sebanyak 91
orang (atau sekitar 7 persen). Perbandingan ini
,79
bisa dilanjutkan dengan melihat proporsi fungsional
perencana madya antar pemerintahan. Dari data Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas
yang ada tercatat sebanyak 162 orang tercatat
Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan
sebagai fungsional madya (atau sekitar 81,81
beberapa fakta antara lain, pertama, adanya
persen) dari total fungsional perencana madya di
kelangkaan ( scarcity) fungsional perencana secara
Indonesia, sementara di provinsi tercatat sebanyak
nasional apabila dibandingkan dengan jumlah
21 orang (atau sekitar 10,6 persen), sedangkan di
pegawai negeri seluruh Indonesia. Jumlah
kabupaten/kota tercatat sebanyak 15 orang (atau
fungsional perencana sebanyak 1.168 orang secara
sekitar 7 persen).
,57
nasional tentunya sangat jauh dari kebutuhan
optimal ketersediaan pegawai” yang secara
“
profesional dan fungsional mampu melaksanakan
proses perencanaan teknokratik di seluruh
lembaga pemerintah. Kedua, adanya ketimpangan
ketersediaan fungsional perencana antar jenjang,
di mana jumlah fungsional perencana utama dan
madya masih belum proporsional dibandingkan
dengan fungsional perencana muda dan pertama.
Dan, ketiga, adanya ketimpangan jumlah fungsional
perencana antar pemerintahan terutama di
20 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

21. cakrawala
“ Apabila dilihat dalam Gambar 3.
Proporsi Jumlah Fungsional Perencana
konteks perbandingan Antar Kedeputian di Bappenas
antar pemerintahan maka
ketersediaan fungsional
perencana di pusat jauh lebih
timpang dibandingkan dengan
provinsi dan kabupaten/kota”
kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan adanya
kebutuhan peningkatan akselerasi penyediaan
fungsional perencana di kabupaten/kota untuk
mendukung optimalitas proses perencanaan
pembangunan daerah yang bersifat teknokratik.
Selanjutnya, sampai dengan tahun 2008 tercatat
total fungsional perencana di Bappenas adalah
sebanyak 59 orang. Apabila dilihat dari komposisi
berdasarkan tingkatan fungsional perencana
tercatat hanya 1 (satu) orang fungsional perencana
utama, atau sekitar 1,6 persen dari total fungsional
perencana di Bappenas. Sementara, terdapat 18 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas
orang fungsional perencana madya (sekitar 30,5
Gambar 4.
persen), fungsional perencana muda sebanyak
Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar
20 orang (sekitar 33,8 persen), dan sebanyak 20
Jenjang di Bappenas
orang fungsional perencana pertama (sekitar 33,8
persen).
Apabila dilihat dalam konteks perbandingan
antar unit eselon 1 tercatat bahwa Kedeputian
Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
memiliki jumlah fungsional perencana terbesar
yaitu sebanyak 16 orang, atau sekitar 27 persen
,1
dari total fungsional perencana di Bappenas.
Sementara, unit eselon 1 lainnya secara rata-rata
hanya memiliki fungsional perencana dengan
persentase sekitar 7 persen (atau rata-rata
,2
sebanyak 4 orang). Selanjutnya, apabila dilihat
dalam konteks perbandingan antar unit kedeputian
tercatat bahwa Kedeputian Sumber Daya Alam dan
Lingkungan, Kedeputian Sumber Daya Manusia
dan Budaya, Kedeputian Pendanaan Pembangunan,
dan Kedeputian Evaluasi Kinerja hanya memiliki
fungsional perencana dengan persentase rata-rata
Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas
sekitar kurang dari 1 persen.
21
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

22. cakrawala
Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan madya sebanyak 4 orang sehingga secara total
beberapa fakta antara lain, pertama, ketersediaan akan menjadi 22 orang (lihat tabel 1). Namun,
fungsional perencana di Bappenas - yang notabene pada tahun 2010 terjadi penurunan tajam hingga
bisa dijadikan “benchmark” bagi lembaga perencana berkurang sebanyak 7 orang fungsional perencana
di Indonesia - relatif belum memadai apabila madya sehingga secara total menjadi sebanyak 15
dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan tenaga orang. Selanjutnya, pada periode tahun 2011-2012
profesional untuk mendukung proses perencanaan kondisinya kembali stabil seperti pada tahun 2008,
teknokratik. Pun, apabila dibandingkan dengan yaitu secara total terdapat sebanyak 18 fungsional
jumlah pegawai organik Bappenas. Kedua, apabila perencana madya.
dilihat dalam konteks perbandingan antar jenjang
Selanjutnya, berdasarkan alternatif kedua (BUP
dapat disimpulkan adanya ketimpangan terutama
60 tahun) dapat diprediksikan bahwa akan terjadi
yang berkaitan dengan penyediaan fungsional
kestabilan dalam penyediaan fungsional perencana
perencana utama. Ketiga, apabila dilihat dalam
utama di Bappenas selama periode tahun 2008-2012
konteks perbandingan antar unit eselon 1 dapat
(lihat dalam tabel 2). Sementara, untuk fungsional
disimpulkan adanya ketimpangan jumlah sekaligus
perencana madya terjadi tren peningkatan yang
adanya urgensi untuk menyeimbangkan jumlah
konsisten terutama untuk periode tahun 2009-
fungsional perencana. Dan, keempat, apabila dilihat
2011. Adanya perbaikan penyediaan fungsional
dalam konteks kombinasi antara perbandingan
perencana utama dan madya tersebut tentunya akan
antar unit kedeputian dan antar jenjang maka
berdampak pada meningkatnya dukungan tenaga
potretnya lebih timpang dan agak aneh, di mana
profesional untuk melaksanakan perencanaan
terdapat 3 (tiga) kedeputian yang bahkan sama
teknokratik di Bappenas. Meskipun tentu saja
sekali belum memiliki satu pun fungsional
jumlah tersebut masih belum memadai untuk
perencana madya (apalagi jenjang utama).
memenuhi kebutuhan ideal yang diharapkan.
TREN KETERSEDIAAN
Tabel 1
Berdasarkan basis data tahun 2008 dapat
Prediksi Jumlah Fungsional Perencana Utama dan
diprediksikan tren ketersediaan fungsional
Madya di Bappenas Tahun 2008-2012
perencana selama 5 (lima) tahun kedepan, baik di
Bappenas maupun secara nasional. Prediksi ini Jenjang Tahun
dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) alternatif, Fungsional 2008 2009 2010 2011 2012
yaitu pertama, alternatif dengan menggunakan Perencana
batas usia pensiun (BUP) 56 tahun; dan kedua, Perencana 1 0 2 2 0
alternatif dengan menggunakan batas usia pensiun Utama
(BUP) 60 tahun.
Perencana 18 22 15 18 18
Berdasarkan alternatif pertama (BUP 56 tahun) Madya
dapat diprediksikan bahwa fungsional perencana
Jumlah 19 22 17 20 18
utama di Bappenas akan habis pada tahun 2009.
Pada periode tahun 2010-2011 akan tersedia kembali Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas
sebanyak 2 fungsional perencana utama yang baru,
sedangkan pada tahun 2012 fungsional perencana
utama akan kembali habis. Fluktuasi - atau lebih
tepatnya volatilitas - tersebut disebabkan adanya
batas usia pensiun 56 tahun.
Sementara, untuk jenjang perencana madya
terlihat bahwa fluktuasi tajam akan terjadi pada
periode tahun 2009-2010, di mana pada tahun 2009
terjadi penambahan jumlah fungsional perencana
22 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

23. cakrawala
Sementara, secara nasional berdasarkan alternatif Berdasarkan alternatif pertama, skenario
kedua (BUP 60 tahun) terjadi lonjakan yang tajam penyediaan fungsional perencana utama di pusat
dalam penyediaan fungsional perencana utama pada (Bappenas dan Kementerian) dihitung dengan
periode 2008-2009 (lihat tabel 3). Selama periode asumsi 1 orang fungsional perencana utama untuk
2010-2012 fluktuasinya relatif stabil di mana terlihat masing-masing unit eselon satu (lihat tabel 3).
adanya tren peningkatan yang konsisten meskipun Sementara, untuk daerah menggunakan asumsi 1
tidak terlalu ekstrim dibandingkan pada periode orang fungsional perencana utama untuk masing-
sebelumnya. Prediksi yang lebih menggembirakan
“ ” masing provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota
justru terlihat pada tren peningkatan jumlah tidak diperlukan penyediaan fungsional perencana
fungsional perencana madya yang relatif stabil dan utama.
konsisten selama periode tahun 2008-2012. Kedua
Selanjutnya, untuk jenjang madya asumsi yang
hasil prediksi tersebut pada dasarnya berdampak
digunakan untuk exercise penyediaan di Bappenas
sangat positif dalam meningkatkan kualitas proses
adalah masing-masing kedeputian disediakan 5 orang
perencanaan teknokratik secara nasional. Namun,
fungsional madya, sedangkan untuk kementerian
sekali lagi hasil prediksi tersebut tentunya masih
diasumsikan masing-masing unit eselon satu akan
sangat jauh dari kebutuhan ideal secara nasional.
disediakan 2 orang fungsional perencana madya.
Tabel 2 Exercise untuk daerah menggunakan asumsi 2
Prediksi Jumlah Fungsional Perencana Utama dan orang fungsional perencana madya untuk masing-
Madya Secara Nasional Tahun 2008-2012 masing provinsi dan kabupaten/kota.
Tabel 3.
Jenjang Tahun
Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana
Fungsional 2008 2009 2010 2011 2012
Utama dan Madya Secara Nasional
Perencana
Jenjang Pusat Daerah Total
Perencana 1 32 32 36 40
Fungsional
Utama Bappenas Kementerian Provinsi Kab./Kota Jumlah %
Perencana
Perencana 198 230 262 258 286 Utama 9 4.1 175 80.6 33 15.2 0 0 217 14.52
Madya
Madya 45 3.4 350 26.4 66 4.97 866 65.3 1327 88.82
Jumlah 199 262 294 294 326 Total 54 3.6 475 31.8 99 6.63 866 58 1494 100
Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas
“EXERCISE” PENYEDIAAN Berdasarkan alternatif kedua, skenario penyediaan
Dari hasil eksplorasi data diatas baik secara fungsional perencana yang secara optimal dapat
nasional maupun di Bappenas dapat disimpulkan dilakukan selama 5 tahun (2008-2012) didasarkan
bahwa ketersediaan fungsional perencana (terutama kepada kondisi existing yang ada baik di Bappenas,
jenjang utama dan madya) secara umum masih sangat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk
jauh dari kebutuhan ideal yang diperlukan untuk jenjang utama, ketersediaan fungsional perencana
mendukung proses perencanaan teknokratik. utama di Bappenas secara penuh baru dapat
Berangkat dari fakta tersebut maka secara kasar diwujudkan pada tahun 2012, sesuai skenario ideal
dapat dihitung ( exercise kebutuhan ideal jumlah
) yang terdapat pada alternatif pertama. Sementara,
fungsional perencana utama dan madya baik di untuk kementerian diasumsikan sampai dengan
pusat maupun di daerah, yang diharapkan mampu tahun kelima (2012) ditargetkan hanya akan mampu
mendukung proses perencanaan teknokratik memenuhi sekitar 30 persen dari total kebutuhan
secara optimal. Exercise yang dapat dilakukan akan ideal yang diharapkan, sedangkan untuk provinsi
dibedakan kedalam 2 alternatif, yaitu pertama, sasaran untuk tahun kelima diasumsikan hanya
exercise kebutuhan ideal; dan kedua, exercise mampu menyediakan fungsional perencana utama
kebutuhan optimal selama 5 tahun. untuk 30 provinsi (lihat tabel 4).
23
Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

24. cakrawala
Tabel 4
Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Utama Secara Nasional
Tahun
Total
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah %
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Bappenas 2 8.70 2 8.70 4 17.39 6 26.09 9 39.13 23 8.39
Kementerian 6 4.26 20 14.2 30 21.28 35 24.82 50 35.46 141 51.46
Provinsi 16 14.55 17 15.5 20 18.18 27 24.55 30 27.27 110 40.15
Kab./Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 8.76 39 14.23 54 19.71 68 24.82 89 32.48 274 100
Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas
Selanjutnya, untuk jenjang madya asumsi yang digunakan untuk penyediaan di Bappenas hampir mirip
dengan asumsi yang digunakan untuk penyediaan fungsional perencana utama, sedangkan untuk
kementerian diasumsikan sampai dengan tahun kelima (2012) diperkirakan hanya mampu memenuhi
sasaran sekitar 60 persen dari jumlah ideal yang diharapkan. Sementara, untuk provinsi-provinsi sasaran
untuk tahun kelima diasumsikan hanya mampu menyediakan fungsional perencana madya untuk 30
provinsi, dan untuk kabupaten/kota diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 70 persen pada
tahun kelima (lihat tabel 5).
Tabel 5
Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Madya Secara Nasional
Tahun Total
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Bappenas 20 12.50 25 15.63 30 18.75 40 25.00 45 28.13 160 6.32
Kementerian 35 6.54 50 9.35 100 18.69 150 28.04 200 37.38 535 21.12
Provinsi 32 14.10 40 17.62 45 19.82 50 22.03 60 26.43 227 8.96
Kab./Kota 111 6.89 200 12.41 300 18.62 400 24.83 600 37.24 1611 63.60
Total 198 7.82 315 12.44 475 18.75 640 25.27 905 35.73 2533 100
Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas
24 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008