Sosialisasi pemantapan persiapan pelaksanaan program ppsp - sambutan djck

1. SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,
KEMENTERIAN PU
PADA ACARA
Sosialisasi Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Program PPSP dan Penetapan Kabupaten / Kota
sebagai Pelaksana PPSP 2012
Jakarta, 22- 23 Agustus 2011
Yang saya hormati,
Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri,
Bapak Deputy Sarana dan Prasarana, Bappenas, atau yang mewakili
Bapak Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan atau yang mewakili,
Bapak Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Kementerian Keuangan
Perwakilan AusAID Jakarta
Bapak / Ibu Sekda, Ketua Bapeda Propinsi, dan
Bapak / Ibu Sekda Kabupaten/ Kota yang telah menyatakan minat untuk mengikuti Program PPSP
Tahun 2012
Para undangan yang berbahagia
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dapat berkumpul bersama dalam acara
“Sosialisasi Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) dan Penetapan Kabupaten/ Kota sebagai Pelaksana PPSP tahun 2012.
Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan rasa gembira melihat semakin banyaknya
kabupaten / kota serta propinsi yang berminat mengikuti program khusus percepatan pembangunan
sanitasi. Tahun lalu hanya 70 kabupaten kota yang berminat untuk ikut PPSP 2011, namun tahun ini
kami menerima surat minat lebih dari 220 kab/kota untuk tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin

2. meningkatnya kepedulian Kabupaten Kota dan juga Propinsi pada sektor sanitasi yang memang sudah
sangat mendesak untuk ditangani.
Banyaknya kabupaten kota yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dan berperan aktif dalam
program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman semakin membuat kami lebih yakin lagi akan
dapat tercapainya sasaran pembangunan sanitasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini
tentunya sangat kita harapkan, yaitu tercapainya tingkat layanan sanitasi yang lebih menjangkau seluruh
lapisan masyarakat dalam waktu yang tidak lama lagi.
Hadirin yang berbahagia,
Sasaran MDGs yang hendak kita capai pada tahun 2015 yaitu sebanyak 62,37% penduduk dapat
menikmati pelayanan sanitasi, akan dapat tercapai dengan adanya kesetaraan pemahaman dan gerak
langkah yang sinerji antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten kota. Pemerintah Pusat dengan
keterbatasan kewenangan yang dimandatkan oleh Peraturan Perundangan, hanya dapat membangun
sarana hulu yang menyangkut kepentingan antar propinsi atau kawasan yang mempunyai nilai khusus,
disamping kawasan dengan masyarakat kurang mampu. Sarana hilir atau sarana yang mencakup satu
kawasan di dalam kota jelas merupakan kewajiban Pemerintah Kab/kota untuk membangun dan
mengoperasikannya.
Sejak tahun 2010, Ditjen Cipta Karya telah mendapatkan amanat yang cukup besar untuk membangun
sistem pelayanan air limbah, sarana pengelolaan sampah menuju sistem sanitary landfill serta sistem
drainase yang lebih handal. Dana yang tersedia sebenarnya dapat dikatakan cukup untuk saat ini untuk
membangun sistem sesuai dengan amanat perundangan dan rencana strategis yang ada. Namun,
mengingat sistem yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat masih perlu dilanjutkan oleh Pemerintah
Daerah dalam bentuk tersambungnya sistem dengan rumah tangga atau masyarakat, sangat diperlukan
komitmen Pemda untuk segera melanjutkan dan memfungsikan sarana yang telah dibangun Pemerintah
Pusat. serta dapat dioperasikannya sistem secara keseluruhan oleh Pemerintah Daerah.
Kondisi yang saat ini terjadi, masih terdapat aset yang belum dioperasikan oleh pemerintah daerah
dengan berbagai sebab antara lain, belum adanya dana yang cukup untuk membangun sarana hilir
sampai dengan rumah tangga, belum dialokasikannya dana operasional yang cukup, belum siapnya
institusi pengelola atau belum siapnya personel dan perangkat peraturan yang memadai di daerah untuk
menjalankan sistem yang telah dibangun tersebut. Hal ini tentunya memerlukan perhatian kita bersama
agar investasi yang telah ditanamkan melalui dana APBN maupun sumber dana lainnya dapat
bermanfaat dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera terjadi.
1

3. Bapak Ibu dari Propinsi dan Kabupaten Kota yang berbahagia,
Pada setiap kesempatan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, kami masih sering mendengar
keluhan dari dinas teknis di daerah mengenai belum dapat ditepatinya janji membangun sarana
pelayanan bidang sanitasi apalagi pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan dikarenakan
keterbatasan dana APBD yang ada, bahkan seringkali dikatakan belum adanya kepedulian dari
Pemerintah Daerah atau DPRD terhadap sektor sanitasi.
Melalui program PPSP ini, kita mencoba membangun kepedulian bersama untuk lebih sadar sanitasi dan
dapat melakukan upaya pembangunan sampai dengan dioperasikannya sarana yang telah dibangun
guna memenuhi tuntutan masyarakat untuk dapat hidup di lingkungan yang bersih dan sehat.
Program PPSP membantu pemerintah daerah membangun kepedulian, membantu Pemda untuk dapat
menyusun dokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik dalam kurun waktu
yang singkat dengan bantuan dari berbagai kementerian terkait.
Alternatif sumber pendanaan sector sanitasi yang telah tersedia saat ini a.l dana APBN, APBD Propinsi
maupun APBD Kabupaten kota, DAK, CSR maupun dari swasta dan masyarakat dapat lebih
dimaksimalkan apabila direncanakan dengan terintegrasi satu sumber dengan sumber dana lainnya.
Dalam program PPSP ini juga, kami sepakat untuk mendukung pembangunan sanitasi yang telah
direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah agar sumber dana yang ada dapat lebih efektif dan
lebih efisien serta dapat memberikan dampak yang lebih luas.
Dana APBN akan kami sediakan bagi kabupaten kota yang juga bersedia mengganggarkan dana yang
cukup untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat akan
siap mendampingi dana daerah untuk pembangunan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) beserta
jaringan pipa pengumpul apabila pemerintah daerah sudah siap dengan pembangunan jaringan pipa
pengumpul dan sambungan rumah serta dana operasional sistem serta pengaturan pelanggan.
Kami pun siap mendampingi dana daerah untuk pembangunan TPA dengan sistem sanitary landfill
asalkan Pemerintah Daerah telah siap dengan lahan yang memenuhi persyaratan, pengadaan truk
sampah atau sarana angkutan sampah yang akan membawa sampah ke lokasi TPA serta siap dengan
institusi pengelola dan tersedianya dana operasional yang memadai untuk berfungsinya sanitary landfill.
Untuk sektor drainase, kami siap untuk memberikan dana dampingan untuk pembangunan saluran
primer apabila pemerintah daerah siap dengan pembangunan saluran sekunder dan tersier serta
mempunyai instasni yang jelas untuk memelihara saluran tersebut dan menyediakan dana yang
memadai untuk pemeliharaan saluran.
2

4. Hadirin yang berbahagia,
Di samping dana APBN, APBD, dan dana swasta, dimungkinkan juga adanya dana APBN yang berasal
dari dana pinjaman atau hibah luar negeri.
Saat ini kita telah mulai merasakan banyaknya Negara donor yang mulai tertarik untuk memberikan
dukungannya pada sektor sanitasi di Indonesia. UsAid dengan program IUWASH, juga telah
memobilisasikan tim nya untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan
sector sanitasi melalui kegiatan perkuatan kapasitas pemerintah dearah. Pemerintah Belanda dengan
program USDP nya sejak tahun 2009 juga telah membantu kita dalam pemikiran dan capacity building
bagi aktor terkait pembangunan sanitasi.
Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerinta
Australia yang juga telah memberikan dukungan yang luar biasa untuk pembangunan sector sanitasi di
Indonesia. Pemerintah Australia melalui AusAid kembali telah menyatakan minatnya untuk membantu
kita dengan melanjutkan program hibah sanitasi (Wastewater Hibah) dan hibah percepatan
pembangunan sanitasi atau Infrastructure Enhancement Grant atau IEG tahap kedua dengan dana hibah
yang besarnya hampir 8 kali lipat dari bantuan hibah yang telah diberikan pada tahun 2010-2011.
Bersiap-siaplah bapak ibu dari Kabupaten kota yang telah tergabung dalam program PPSP untuk meraih
dana hibah tersebut. Syaratnya tidak sulit, asalkan ada alokasi dana APBD di depan yang sesuai dengan
criteria hibah, dan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD atau BUMD sesuai dengan standar teknis, dana
APBD tersebut akan diganti dengan dana hibah dari AusAid sesuai dengan hasil verifikasi. Pendekatan
yang diterapkan adalah pendekatan output based, artinya pemda akan mendapatkan dana hibah setelah
melaksanakan kegiatan dengan dana APBD dan masyarakat telah merasakan manfaat dari kegaitan
APBD tersebut..
Bapak/ Ibu peduli sanitasi yang berbahagia,
Berbagai sumber dana hibah tersedia dan telah siap untuk diraih oleh Kabupaten/ kota. Namun
demikian, pihak donor tidak memberikan dana hibah secara otomatis ke semua kab kota yang
ada,namun didasarkan kepada minat dan kesiapan Kab kota. Dan hanya kabupaten kota yang sudah
masuk ke dalam Program PPSP yang diberi kesempatan pertama untuk dapat meraih dana hibah
tersebut. Kabupaten kota yang telah masuk Program PPSP dikatagorikan sebagai kabupaten kota yang
sudah mempunyai kepedulian akan sanitasi.
Kriteria ini dimaksudkan untuk lebih efektif nya penggunaan dana yang tersedia dan dengan indikator
hasil yang lebih terukur, mengarah kepada pencapaian sasaran MDGs.
3

5. Dana APBN pun, mulai TA 2012, kami syaratkan untuk diprioritaskan bagi kab kota yang telah peduli
terhadap sanitasi dan diartikan telah masuk ke dalam Program PPSP. Harapan kami, masuknya
kabupaten kota ke dalam Program PPSP tidak hanya pada saat permulaan tetapi berkenjutan sampai
dengan pengoperasian sistem yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas.
Bapak Ibu peduli sanitasi yang kami hargai,
Salah satu syarat untuk masuk Program PPSP adalah adanya kelompok kerja sanitasi di kabupaten/
kota dan Propinsi, yang akan menjadi penggerak pembangunan sanitasi. Kami berharap banyak kepada
kelompok kerja Propinsi maupun Kabupaten kota. Pokja tersebut diharapkan dapat aktif menyambut dan
meraih berbagai sumber dana yang tersedia termasuk dana hibah dari Australia yang sudah dapat diraih
mulai tahun 2012.
Kepada Pokja Propinsi dan kab/ kota, kami sangat menghargai upaya Bapak Ibu dan akan siap
membantu tercapainya niat bapak ibu membangun sector sanitasi.
Kedepan, kami akan berupaya mencari lebih banyak lagi lembaga donor yang dapat memberikan dana
hibah baik untuk kegiatan fisik maupun untuk kegiatan non fisik, memberikan fasilitasi akses kepada
sumber pendanaan serta menyediakan dana stimulan bagi kegiatan berbasis masyarakat maupun
swasta termasuk dana CSR. Silahkan disiapkan dokumen perencanaan termasuk dokumen strategi
sanitasi kota serta alokasi dana APBD yang cukup untuk kegiatan yang wajib disediakan dari APBD
sebagai syarat perolehan dana hibah tersebut.
Semoga upaya kita bersama dalam membangun sektor sanitasi ini dapat menarik berbagai pihak luar
untuk ikut berpartisipasi dan pembangunan dapat lebih dipercepat lagi penyelesaiannya untuk segera
dapat memberikan hasil bagi masyarakat yang sudah sangat merindukan untuk dapat menikmati
lingkungan permukiman yang bersih dan sehat.
Demikian kiranya sambutan saya, terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu, dan Saudara sekalian.
Wabilahitaufik walhidayah wswrwb
Jakarta, 22 Agustus 2011
Direktur Jenderal Cipta Karya
Budi Yuwono P
4