Dokumen tersebut membahas perancangan database gerakan dakwah anti korupsi. Dibahas mengenai indeks persepsi korupsi Indonesia, kategori korupsi, peta korupsi, akar korupsi, strategi anti korupsi, jaringan elemen anti korupsi, roadmap dakwah anti korupsi, dan penyusunan database gerakan anti korupsi di Yogyakarta. Dokumen ini bertujuan merancang database yang dapat digunakan dalam gerakan d

1. Perancangan Data Base Gerakan
Dakwah Anti Korupsi
Oleh: Muhammad Hamdi
Disiapkan untuk Training Ideopolitor Khusus
(Pelatihan Kader Politik Muhammadiyah)
Sabtu 26 Mei 2013
Wisma Joyo, Kaliurang, Yogyakarta
1

2. Outline
1. Pendahuluan
2. Corruption Perception Index Indonesia
3. Kategori korupsi
4. Peta korupsi
5. Akar korupsi
6. Strategi anti korupsi
7. Networking elemen anti korupsi
8. Roadmap dakwah anti korupsi
9. Data base dakwah anti korupsi
10.Menyusun data base
2

3. Pendahuluan
TPK
• Sistem birokrasi
• SDM
• Budaya
3

4. Pendahuluan
4

5. Corruption Perception Index Indonesia
Tahun Score
Ranking
Peringkat
2007 2,3 143
2008 2,6 126
2009 2,8 111
2010 2,8 110
2011 3,0 100
2012 3,2 118
Source: Transparancy International
Singapore 87
Brunei 55
Malaysia 49
Thailand 37
Philippines 34
Timor-Leste 33
Indonesia 32
Vietnam 31
Cambodia 22
Laos 21
Myanmar 15
(N=174)
5

6. Kategori korupsi
Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang publik untuk
kepentingan pribadi
(Transparancyi International)
Kategori korupsi:
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.
6

7. Peta Korupsi
Penerimaan
non pajak
Belanja
Barang
& Jasa
Bantuan
sosial
Pungutan
daerah
DAU/
DAK/
Dekonsentrasi
Penerimaan
pajak
Birokrasi
bobrok
Diolah dari http://soebandhiagus.blog.ugm.ac.id/2012/04/16/
7

8. Peta Korupsi
1.Penyalahgunan perizinan
2.Tidak ada single data base
3.Penyelewengan penyetoran
Peta korupsi
1.Penyimpangan prosedur pengadaan
2. Keterbatasan akses informasi
3.Penyalahgunaan sistem penunjukan langsung
4.Lemahnya pengawasan
5.Kurang transparan dlm perhitungan anggaran
1.Penyimpangan peruntukan
2.Penggelapan
3.Penyaluran fiktif
Penerimaan
non pajak
Belanja
Barang
& Jasa
Bantuan
sosial
1
2
3
1
2
3
8

9. Peta Korupsi
1.Perda yg tidak mengacu UU
2.Penyalahgunaan kewenangan aparat
Peta korupsi
1.Penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan
2. Pelaporan tidak standar
3.Alokasi penggunaan tidak transparan
1.Penyelewengan dari target
2.Pemerasan dg wajib pajak
3.Manipulasi data
4.Penyaluran fiktif
5.Terjadi COI
Pungutan
daerah
DAU/
DAK/
Dekonsentrasi
Penerimaan
pajak
4
5
6
4
5
6
9

10. Peta Korupsi
Birokrasi
bobrok
Sumber internal:
• Kelemahan & kegagalan sistem birokrasi
• Kelemahan sistem pengawasan internal
• Culture legacy
Sumber eksternal:
• Kooptasi dan intervensi politik
• Budaya permisive masyarakat
10

11. Akar korupsi
Diolah dari http://soebandhiagus.blog.ugm.ac.id/2012/04/16/
Satgas PMH 2010.
11

12. Strategi anti korupsi
Birokrasi
bobrok
Agenda
1. Perampingan birokrasi (meningkatkan efektivitas)
2. Penerapan prinsip Good Corporate Governance
3. Penegakan disiplin dan budaya berbasis etika
4. Penerapan asas profesionalisme yang berbasis
kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi.
5. Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi
masing-masing organisasi dan personil yang bekerja
dilingkungan pemerintahan.
12

13. Strategi anti korupsi
1.Penyalahgunan perizinan
2.Tidak ada single data base
3.Penyelewengan penyetoran
1. Perbaikan sistem kewenangan
2. Penyusunan integrated data
base
3. Perbaikan sistem penyetoran
Potensi korupsi Pencegahan
1. Penyimpangan prosedur
pengadaan
2. Keterbatasan akses informasi
3. Penyalahgunaan sistem
penunjukan langsung
4. Lemahnya pengawasan
5. Kurang transparan dlm
perhitungan anggaran
1. Mendorong e-procurement
2. Membentuk Unit Layanan
Pengadaan
3. Penetapan HPS
4. Pengaturan COI (Conflict of
Interest)
5. Wistleblower system
6. Transparansi dan akuntablitas
pengadaan
1.Penyimpangan peruntukan
2.Penggelapan
3.Penyaluran fiktif
1. Perbaikan sistem penganggaran
2. Penguatan pengawasan
lembaga legislatif
Penerimaan
non pajak
Belanja
Barang
& Jasa
Bantuan
sosial
1
2
3
1
2
3
13

14. Strategi anti korupsi
1. Perda yg tidak mengacu UU
2. Penyalahgunaan kewenangan
aparat
1. Penertiban Perda
2. Penindakan tegas
Potensi korupsi Pencegahan
1. Penyelewengan,
penyalahgunaan, penggelapan
2. Pelaporan tidak standar
3. Alokasi penggunaan tidak
transparan
1. Penindakan tegas
2. Memperkuat pengawasan
3. Perbaikan sistem pelaporan
1. Penyelewengan dari target
2. Pemerasan dg wajib pajak
3. Manipulasi data
4. Terjadi COI
1. Audit perencanaan
2. Transparansi dan akuntabilitas
sistem
3. Menyusun Integrated data base
4. Menyusun Sistem COI
Pungutan
daerah
DAU/
DAK/
Dekonsentrasi
Penerimaan
pajak
4
5
6
4
5
6
14

15. Networking gerakan anti korupsi
15

16. Roadmap Dakwah Anti Korupsi
Strategy
• Transparansi
• Akuntabel
• Pelayanan
publik
• Perencanaan
anggaran
• Pengadaan
• SDM
• Infrastruktur IT
• Budaya
• Kepemimpinan
Wistleblower
system
Perspektif
Stakeholder
Ket.
Perspektif Proses
internal
Perspektif
fundamental Pengaturan
COI (Confilct
of Interest)
Perbaikan sistem
penyetoran
pendapatan non
pajak
Perbaikan
Sistem
kewenangan
Mendorong
e-procurement
Menyempurna
kan sistem
pengadaan
Penyusunan
integrated
data base
Perbaikan sistem
pengawasan
internal dan
eksternal
Penindakan
tegas
Memperkuat
karaketer
kepemimpinan
Memperbaiki
sistem
remunerasi
Perbaikan
sistem
layanan publik
Menyusun
Strategic Media
Planning
Menyempurnakan
mekanisme
pelaporan ke
publik
16

17. Database gerakan dakwah anti korupsi
Goverment NGO & Masy
whistleblower
Penganggaran
Pengadaan
Database
•PU
•KIR
•RSUD
•Imigrasi
•PSTP
•Pertanahan
•APBD
1.Penipuan
anggaran
2.Menciptakan
anggaran baru
3.Mark up
4.Duplikasi
anggaran
5.Anggaran tdk
di rinci
•Pendidikan
•Kesehatan
•Bina Marga
•Hasil kajian
•Eksaminasi
Publik
•Laptah
•Modul
•Pengaduan
Strategi Gerakan
Dakwah Anti
Korupsi
Transparan &
akuntable
Lap. Masyarakat
17

18. Menyusun database (Yogyakarta)
Goverment NGO & Masy
Penganggaran
Pengadaan
Database
Strategi Gerakan
Dakwah Anti
Korupsi
Transparan &
akuntable
18

19. Q & A
19