Program Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2011-2015 membahas tujuan, sasaran, ruang lingkup, alokasi dana, siklus kegiatan, dan mekanisme pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan MDGs terkait kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan advokasi kebijakan sosial.

1. PAPARAN
KEMAJUAN PELAKSANAAN
PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI – UNICEF
PERIODE 2011-2015

2. SISTEMATIKA PENYAJIAN
A. TUJUAN, SASARAN, RUANG
LINGKUP KERJASAMA
B. ALOKASI HIBAH UNICEF
C. SIKLUS KEGIATAN
D. PERENCANAAN
E. PELAKSANAAN
F. PEMANTAUAN
G. MEKANISME KERJA
H. ISU LAINNYA

3. A. TUJUAN, SASARAN DAN
RUANG LINGKUP KERJASAMA

4. TUJUAN
1. Mencapai Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang
difokuskan pada upaya peningkatan Kelangsungan
Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak
(KHPPIA), khususnya di bidang kesehatan, pendidikan,
perlindungan dan keadilan anak.
2. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
atau MDGs (Milenium Development Goals).
4

5. SASARAN
1. Peningkatan upaya kesehatan dan gizi guna
menurunkan AKI, AKA, Kurang Gizi dan beban
penyakit menular
2. Peningkatan upaya penyediaan air yang aman dan
sanitasi yang layak
3. Peningkatan kesempatan pendidikan wajar dikdas 9
tahun
4. Pencegahan HIV/AIDS dan memperlambat penularan
pada anak dan remaja
5. Penciptaan lingkungan yang aman dan melindungi
anak dari perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan
6. Penciptaan lingkungan yang menghargai hak anak dan
perempuan
5

6. PRINSIP PROGRAM KERJASAMA
1. Berprioritas pada pembangunan SDM Dini.
2. Berupa pendukung / stimulan.
3. Mendukung peran Provinsi untuk fasilitasi, dan
membantu replikasi program di kab / kodya /
kecamatan dan desa.
4. Optimalisasi sumber daya daerah sendiri
5. Perlu interaksi positif dan dinamis dengan eksekutif,
legislatif, dan masyarakat.
6. Kebijakan operasional mempertimbangkan
kemajemukan dan budaya daerah.
6

7. RUANG LINGKUP KERJASAMA
Lima Komponen Program:
1. Pengembangan kebijakan sosial dan pemantauan
(social policy and monitoring).
2. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (child
survival and development).
3. Pendidikan dan perkembangan remaja (education
and adolescent development).
4. Perlindungan anak (child protection)
5. Komunikasi, kemitraan, dan manajemen pengetahuan
(Communication, Partnership, and Knowledge)
7

8. PROGRAM KERJASAMA INDONESIA
ANTARA PEMERINTAH INDONESIA-
UNICEF TAHUN 2011-2015
KEBIJAKAN SOSIAL KELANGSUNGAN HIDUP PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN KOMUNIKASI,
dan PEMANTAUAN DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN dan ANAK MOBILISASI SUMBER
ANAK REMAJA DAYA & KEMITRAAN
Penguatan sistem Penguatan sistem Penguatan sistem
Perlindungan sosial untuk kelangsungan hidup perlindungan anak Hubungan
untuk pendidikan
dan perkembangan anak menyeluruh media dan
bermutu dan kesiapan
eksternal
Advokasi berbasis bukti sekolah
untuk penganggaran
dan kebijakan Pengembangan kapasitas Pengembangan Sistem manajemen informasi Komunikasi
sosial/anak lembaga untuk kebijakan, kapasitas lembaga untuk perlindungan anak untuk Pembangunan
pembiayaan, perencanaan kebijakan, pembiayaan, kebijakan, perencanaan dan (C4D)
dan penganggaran perencanaan dan penganggaran berbasis bukti
Pemantauan dan analisis tren penganggaran
sosial ekonomi dan situasi Kemitraan
anak dan perempuan Model berbasis bukti Peralihan dari pendidikan Kesiapsiagaan dan tanggap & sumber daya
yang dapat direplikasi dasar darurat pengangkatan
untuk perumusan kebijakan ke pendidikan
menengah
Pengembangan kapasitas
lembaga untuk perencanaan Manajemen
dan penganggaran Kesiapsiagaan dan tanggap Pemberdayaan pengetahuan
berbasis bukti darurat pemuda & remaja
Kemitraan untuk
pembentukan bukti,
perancangan kebijakan Kesiapsiagaan
dan advokasi dan tanggap darurat

9. Wilayah Daerah Kerjasama
Pemerintah RI – UNICEF 2011 - 2015
Western Indonesia Central Indonesia Eastern Indonesia
Time Zone Time Zone Time Zone
Banda Aceh
NAD
Calang
Medan
Meulaboh
NORTH NORTH MALUKU
Simeulue SUMATRA Ternate
Sorong
G. Sitoli
Manokwari Jayapura
WEST WEST IRIAN
SULAWESI JAYA
SOUTH
Buru
SULAWESI Wamena
Jakarta Makassar Ambon
EAST MALUKU PAPUA
BANTEN
JAVA Surabaya
Bandung BALI
Saumlaki
WEST
JAVA Semarang WEST NUSA
CENTRAL TENGGARA Kupang
Waingapu
JAVA
EAST NUSA
TENGGARA Country Office
Field office
Outposted staff
1 NAD 5 JATENG 9 SULBAR 13 PAPUA
2 SUMUT 6 JATIM 10 SULSEL 14 IRJABAR
3 BANTEN 7 NTB 11 MALUKU
4 JABAR 8 NTT 12 MALUT 9

10. B. ALOKASI HIBAH

11. TINJAUAN ALOKASI HIBAH KERJASAMA RI-UNICEF
2011-2015
A. CPAP 2011-2015: nilai hibah kepada Pemerintah RI dibagi dalam 5
komponen program dan satu komponen dukungan koordinasi, sebagai
berikut:
No Program TOTAL 5 Tahun (2011-2015) (USD)
RR OR* TOTAL
1 Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak 5,600,000 75,500,000 81,100,000
2 Pendidikan dan Perkembangan Remaja 4,800,000 17,500,000 22,300,000
3 Perlindungan Anak 3,900,00 10,000,000 13,900,000
4 Advokasi kebijakan Sosial
7,700,000 14,000,000** 21,700,000
5 Komunikasi dan Kemitraan
6 Dukungan Lintas Sektor *** 5,700,000 10,500,000 16,200,000
TOTAL 27,700,000 127,500,000 155,200,000
* Other Resources : Dana indikatif yang tergantung ketersediaan dana di masa datang
** : Tidak termasuk dana fundraising
*** : Dana koordinasi dan manajemen, termasuk distribusi barang, perencanaan,
penganggaran dan pemantauan 11

12. Tinjauan ...
B. Alokasi MYWP 2011-2012 adalah sebagai berikut:
No Ringkasan Alokasi Dana Total (USD)*
1 Nasional/Kementerian 7,388,445.00
2 Daerah 23,979,183.99
3 Kontrak UNICEF dengan Pihak ke-3 17,967,502.92
TOTAL 49,335,131.91
* Dana indikatif tergantung ketersediaan dana di masa datang
C. Berdasarkan PP No. 10/2011 dan PP No. 2/2012 Mekanisme
Penyaluran Hibah tingkat Pusat menggunakan mekanisme Hibah
Langsung dan Daerah menggunalan mekanisme Hibah Terencana
12

13. C. SIKLUS KEGIATAN

14. SIKLUS KEGIATAN KERJASAMA RI-UNICEF
Perencanaan: Pelaksanaan Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi:
- Kajian/studi a. Rakorman; membahas isu-isu
-Penyusunan CPAP manajemen dan administratif dan
- Lokakarya/seminar kemajuan Intermediate Result
-Penyusunan MYWP dilaksanakan tiap pertengahan tahun
- Pelatihan di tingkat Pusat, wilayah barat dan
wilayah timur
- Studi banding
b. Rapat Lintas POKJA; pertemuan
- Kunjungan lapangan seluruh POKJA membahas
keseluruhan kemajuan pada awal dan
- Pengadaan Barang akhir tahun serta usulan perubahan
rencana kegiatan MYWP
d. Rapat Akhir Tahun; membahas
kemajuan Kerjasama RI-UNICEF di
tahun pertama MYWP dan
Rapat POKJA penyepakatan perubahan MYWP
-Penyusunan rencana e. Rapat Akhir MYWP; membahas
kemajuan Kerjasama RI-UNICEF di
kegiatan per-kuartal
akhir periode MYWP dan penyusunan
- Evaluasi kegiatan per- MYWP periode berikutnya
kuartal

15. D. PERENCANAAN

16. TAHAPAN PROSES PERENCANAAN
Tahapan Proses Perencanaan
Forum
Tingkat Forum Koordinasi Output/ Produk/ Dokumen
Perencanaan
MYWP Nasional
Rapat Tim Teknis
9 10 Siap di td
Pusat
tangani
( Mg 3 – 4 Nov )
( Mg 1 Des )
Musrenbang Nasional
( Awal April - Mei )
Pusat
11
Musrenbang Pusat
8
( April – Mei )
Ratek ke - 1 7 Draft MYWP RKT
/
6 KHPPIA Prov & Kab/Kota ( Daerah )
( Agustus ) ( Wk 4 Sept )
MYWP RKT
/
Ratek ke – 2 Kab / Kota
KHPPIA Prov & Kab/Kota 12 siap di td
Provinsi b b ( Mg 2 Des ) b tangani
( Mg 2 Dec )
Musrenbang Provinsi
( Awal April ) 5
Rakorda KHPPIA Indikasi
3 Prov dan Kab / Kota 4 Rencana Kerja
( Mg 3 – 4 Maret ) KHPPIA
Indikasi
Musrenbang 2 Rencana Kerja
Kab / Kab / Kota KHPPIA
( Maret )
Kota Rakor KHPPIA
( Mg 3 – 4 Februari ) 1
Musrenbang
Kecamatan Kecamatan
b
Desa / Musrenbang Desa
Kelurahan

17. PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DUA TAHUNAN (MULTI YEAR WORK PLAN/MYWP)
 Tahapan perencanaan mengikuti alur perencanaan program sesuai Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional :
• Feb-Maret: Rapat koordinasi Tim KHPPIA Kabupaten/kota menyusun Rencana Kerja KHPPIA Kabupaten/Kota.
Hasilnya digunakan sebagai bahan Musrenbang Kab/Kota.
• Maret : Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KHPPIA Provinsi menyusun Rencana Kerja KHPPIA Provinsi.
Hasilnya digunakan sebagai bahan Musrenbang Provinsi.
• Agustus :
– UNICEF menginformasikan anggaran yang tersedia pada Provinsi dan Kabupaten
– Rapat Teknis pertama (Ratek 1) KHPPIA Provinsi, tindak Musrenbang Kab/Kota dan Provinsi, dan
menyusun Draft Rencana Kerja Tahunan Daerah (Multi Year Work Plan – MYWP) termasuk indikasi
anggarannya
• September: Konsolidasi MYWP kabupaten di tingkat propinsi untuk disampaikan ke Bappenas/Depdagri sebagai
bahan review dan konsolidasi Tim Teknis Pusat / Pokja
• November : Rapat Tim Teknis Pusat /Pokja (koord. Bappenas) menyusun Rencana Kerja Dua Tahunan Nasional
(MYWP-Nasional)
• December:
– Penandatangan MYWP di tingkat nasional oleh UNICEF Representatif dan Deputi Sumber Daya
Manusia&Kebudayaan, Bappenas
– Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Rapat Teknis kedua (Ratek 2) KHPPIA untuk finalisasi draft MYWP
menjadi MYWP Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya MYWP
Nasional. 17

18. E. PELAKSANAAN

19. BENTUK BANTUAN UNICEF
BENTUK BANTUAN UNICEF
1. Barang/Supply
• untuk menunjang kegiatan program
2. Rupiah
• untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
program
3. Konsultan/Bantuan Teknis
• untuk membantu perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi
program/proyek/kegiatan
19

20. BENTUK KEGIATAN KERJASAMA RI-UNICEF
Penyusunan Rencana …… lanjt
1. Manajemen Program
2. Pelatihan dan Orientasi
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Barang yang berkaitan dengan tujuan
program
6. Bantuan Teknis
20

21. JENIS BANTUAN TEKNIS
• Mendorong adanya peralihan dari pendekatan berorientasi
proyek menjadi pendekatan berorientasi sistem. Sehingga
dukungan teknis yang diberikan kepada pemerintah
diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan organisasi
dan kelembagaan untuk keberlanjutan pembangunan
kesehatan ibu dan anak.
• Mendorong lembaga pusat dan daerah untuk
mengembangkan kapasitas perencanaan berbasis bukti serta
pengalokasian sumber daya bagi penyelenggaraan, dan
pengawasan berbagai program yang menangani
perkembangan anak.

22. F. PEMANTAUAN

23. 1. Monitoring & Evaluasi
a. Periodik :
• Tinjauan Tengah Tahun (Mid Year Review)
• Tinjauan Tahunan (Annual Review),
• Tinjauan Tengah Program (Mid Term Review)
• Tinjauan Akhir Program (Final Review)
b. Insidensil
 monitoring ke lapangan sesuai kebutuhan program
c. Dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah (prov & kab)
2. Pelaporan
a. Periodisasi : 3 bulanan, tahunan, tengah prog, & akhir prog
b. Mekanisme : provinsi melapor ke Pusat (Kemdagri)
3. Pengawasan
a. Program RI- UNICEF yang bersumber UNICEF  oleh
UNICEF sendiri
b. Program RI- UNICEF yang bersumber APBN/D  sesuai
peraturan pemerintah yang berlaku

24. G. MEKANISME KERJA

25. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA & TATA KERJA
STRUKTUR ORGANISASI KERJA
KOORDINASI
STRUKTURAL
PEMERINTAH RI UNICEF
UNICEF
Menteri Men Meneg
JAKARTA
P teknis dagri PPN/
U Bappenas Tim
S Pengarah
A
T
Tim Koordinasi
Pusat Sekretariat di Sekretariat
Pokja 1,2,3,4,5,6 Bappenas di Depdagri
P
Field Office
R
UNICEF
O
Tim KHPPIA
V Gubernur Sekretariat di
I
Bappeda (KHPPIA)
N
S
I
K
A Tim KHPPIA
B/ Bupati/
K Walikota Sekretariat di
O Bappeda
T (KHPPIA)
A
Keterangan:
Keterangan:
: Garis Fasilitasi, Konsultasi dan Laporan
: Garis Fasilitasi, Konsultasi dan Laporan
: Garis Koordinasi
25
: Garis Koordinasi

26. TATA KERJA TINGKAT PUSAT
Peran Pusat :
• Fasilitasi informasi kebijakan
• Mendorong suasana kondusif untuk pengerahan sumber-
daya
• Perencanaan, monitoring dan evaluasi
Struktur :
• Tim pengarah
• Tim Koordinasi Pusat
• Kelompok Kerja Teknis
• Sekretariat di Bappenas dan di Kemdagri

27. TATA KERJA TINGKAT PROVINSI
Peran Provinsi :
a. Forum Perencanaan tahunan
b. Koordinasi sumber dana untuk mencapai tujuan
c. Penyediaan APBD dan sumber daya lain.
d. Menyediakan ruang kerja dan tenaga
e. Menyediakan sarana transportasi untuk
monitoring
f. Memberi dukungan teknis pelaksanaan
Struktur di provinsi :
a. Tim KHPPIA (dikoordinir oleh Bappeda)
b. Sekretariat

28. TATA KERJA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Peran Kabupaten :
• Penyusunan Rencana tahunan
• Koordinasi sumber dana
• Dukungan APBD dan sumber lainnya.
• Penyediaan ruang kerja dan tenaga
• Penyediaan sarana transportasi untuk monitoring
Struktur di Kabupaten
• Tim KHPPIA (dikoordinir oleh Bappeda)
• Sekretariat

29. I. ISU LAINNYA

30. HASIL TINJAUAN AKHIR TAHUN 2011
• Secara umum hasil komponen program (PCR) baik di
tingkat pusat dan daerah telah “on track” yaitu telah
tercapai sesuai dengan waktu yang direncanakan.
• Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2015
dilakukan penyesuaian komponen program, termasuk
indikator IR dan milestone dengan mempertimbangkan
pencapaian pelaksanaan di tahun 2011
• Penyaluran seluruh hibah kepada Pemerintah RI baik di
tingkat pusat, daerah maupun pihak ke-3 perlu dicatat dan
dilaporkan ke MenKeu secara periodik, dan
pelaksanaannya disesuaikan dengan PP No.10/2011 dan
PP No.2/2012

31. PENYERAPAN PEMANFAATAN DANA HIBAH 2011
Dana Indikatif MYWP 2011-2012 dialokasikan sebesar $49 million
Total pemanfaatan dana hibah 2011 (requisitions) sebesar $ 19.2 million(39 %)

32. PEMANFAATAN DANA HIBAH 2011
Aliansi Jurnalis Independen Communication
Transfer Langsung Pemerintah – Pusat $2,9 million
Care Indonesia CSD
World Vision CSD Transfer Langsung Pemerintah - Daerah $9,3 million
YSA - faith based
organization in Papua CSD Kerjasama Program dengan LSM $1,8 million
Christian Children's Fund CSD Kontrak Kerjasama $4,1 million
Lembaga Studi Agama dan
Filasafat Child Protection Pengadaan Barang $1 million

33. PENYESUAIAN ANGGARAN PADA MYWP 2011-2012
Perubahan
Rencana
MYWP 2011- Selisih Dana %
Awal
2012
TOTAL MYWP 2011-2012 49,335,132 49,034,533 -300,598 -1%
Penyerapan 2011 18,701,687
Rencana Pemanfaatan 2012
30,332,846
(A)
Dana Tersedia (B) 18,899,647 62%
Dana Belum Tersedia (A-B) 11,433,199 38%

34. PENCAPAIAN UTAMA

35. No POKJA Tema Lokasi
1. Advokasi dan Pengembangan Model Brebes dan
Kebijakan Sosial PKH-Gizi Sikka
2. Kelangsungan a. Perda AMPL a. Kab. Bima,
Hidup dan b. Pengentasan NTB
Tumbuh Masalah Stunting b. Kab.
kembang Anak partisipatif Klaten,
Jateng
3. Pendidikan Studi Out Of School Nasional
Case
4. Perlindungan Pengembangan Prov. Jawa
Anak System Based Tengah
Approach
Perlindungan Anak
5. Komunikasi Pengembangan Nasional
Panduan Teknis KLA

36. TERIMA KASIH