2. KELOMPOK 2 XD
Giva Virgiani
Dini Islamiana
Ongku Saripa H.
Rafi
Avia Sesar
Lingga
Aninditia Larasati
Iqbal

3. Pengertian Korupsi
Korupsi (bahasa latin) : corruptio dari kata kerja
corrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara
harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara
tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan
kepada mereka

4. Unsur – Unsur dan Jenis Korupsi
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi
secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai
berikut:
- perbuatan melawan hukum
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau
sarana
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
korporasi
- merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara

5. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana
korupsi yang lain, di antaranya :
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji
(penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai
negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai
negeri/penyelenggara negara).

6. Kondisi Yang Mendukung
Munculnya Korupsi
* Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan
yang tidak bertanggung jawab langsung kepada
rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim
yang bukan demokratik.
* Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan
pemerintah
* Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan
pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik
yang normal.

7. *Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah
besar.
*Lingkungan tertutup yang mementingkan diri
sendiri dan jaringan "teman lama".
*Lemahnya ketertiban hukum.
*Lemahnya profesi hukum.
*Kurangnya kebebasan berpendapat atau
kebebasan media massa.
*Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
*Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah
dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang
cukup ke pemilihan umum.
*Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk
mencegah penyuapan atau "sumbangan
kampanye".

8. Aturan Tentang Pemberantasan
Korupsi
TAP MPR
TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
UNDANG - UNDANG
UU 20/2001 Pemberantasan Tidak pidana Korupsi
UU 30/2002 Komisi Anti Korupsi
UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah
diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001
UU 11/1980 tentang Antisuap

9. UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian
uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun
2003
UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya)
UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002
tentang tindak pidana anti pencucian uang
UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih Bebas dari KKN
UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003
UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik
Masalah pidana

10. PERATURAN PEMERINTAH(PP)
PP 71/2000 ttg peran serta masyarakat dalam
pemberantasan korupsi
Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang
kedudukan Keuangan DPRD
Penjelasan Peraturan Pemerintah No.110 tahun
2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD
PP No 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
PP No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib DPRD
PP No 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

11. KPK
(Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi)
Kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan ,
penyidikan , dan penuntutan meliputi tindak pidana
korupsi yang :
a) Melibatkan aparat penegak hukum , penyelenggara
negara , dan orang lain yang ada kaitannga dengan
•
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum atau penyelenggara negara
b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
dan/atau menyangkut kerugian negara paling
sedikit 1 milyar rupiah

12. Dengan pengaturan seperti diatas , maka KPK :
a) dapat menyusun jaringan kerja dan memperlakukan
institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang
kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat
dilaksanakan secara efisien dan efektif
b) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan ,
penyidikan dan penuntutan
c) berfungsi sebagai pemicu pemberdayaan institusi yang
telah ada dalam pemberantasan korupsi
d) berfungsi untuk melakukan supervise dan membantu
institusi yang telah ada , dan dalam keadaan tertentu
dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan ,
penyidikan dan penuntutan yang sedang dilaksanakan
oleh kepolisian dan/atau kejaksaan

13. Tindak Pidana Korupsi Yang Telah
Dikenakan Sanksi
a. Tindak pidana korupsi yang terjadi di
lingkungan Badan Urusan Logistik (Bulog)
b. Tindak pidana korupsi yang terjadi di
lingkungan Departemen Kehutanan
c. Tindak pidana korupsi di lingkungan Badan
Kordinasi Penanaman Modal (BKPM)
d. Tindak pidana korupsi penyelewengan pajak
oleh Gayus Tambunan

14. Peran Serta Masyarakat dalam Upaya
Pemberantasan Korupsi
a. Hak materi , memperoleh dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi
b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam
mencari , memperoleh dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana korupsi kepada penegak hukum yang
menanganiny paling lama 30 tahun
c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum

15. c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggung jawab kepada penegak hukum yang
menanganinya
d. Hak untuk memperoleh jawaban atas
laporannya

16. DAMPAK KORUPSI

17. TER
I MA
K AS
IH