SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA
POKOK BAHASAN
SISTEM KEPEGAWAIN NEGARA
MAKNA PROFESIONALISME DAN
KEBANGKITAN DALAM NEGARA
ARTI PENTING ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
POLITISASI PEGAWAI NEGERI DAN
TANTANGAN TERHADAP NETRALISASI
PEGAWAI NEGERIGARA
PEMBAHARAUN REFORMASI PEGAWAI
NEGERI TANTANGAN PEGAWASAN
MANAJERIAL
SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA
1. Sistem Kepegawai Negara
2. Sistem Karis Profesional
3. Sistem Kolektif
4. Sistem Administrasi Kepegawaian di
Indonesia
MAKNA PROFESIONALISME DAN
KEBANGKITAN DALAM NEGARA
Universitas adalah induk yang melahirkan dan
membersarkan profesionalisme yang kuat dan
mantap.
Tiga pengaruh dari kalangan profesional dalam
sistem karir di pengawai negeri yakni :
1. Meningkatnya pengaruh elit profesional dalam
berbagai instansi pemerintah,
2. Pengaruh terhadap indenpenden pemerintah,
3. Pengaruh yang tidak langsung kepada universitas.
ARTI PENTING ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
• Sistem yang ada pemerintahan federal
itu melingkupi segenap struktur dan
fungsi kepegawain negara termasuk sub
sistem personalia
• Dalam struktur kepegawaian negara
dikeluarkan uu klasifikasi yang mengatur
pembagian klasifikasi pegawai kedalam
kelas-kelas tertentu secara rasional
POLITISASI PEGAWAI NEGERI DAN TANTANGAN
TERHADAP NETRALISASI PEGAWAI NEGERI
• UU kegiatan politik tahun 1939 atau
disebut UU HATCH tentang larangan
bagi pegawai federal dalam berbagai
bentuk kegiatan politik di amerika
serikat
• UU Persamaan Kesempatan Kerja
1972
PEMBARUN REFORMASI PEGAWAI
NEGERI TANTANGAN PEGAWASAN
MANAJERIAL
 Pidato Kenegaraan Presiden
Carter tentang Reformasi
Kepegawain negara
 Dalam sistem kepegawain
negara berupaya melibatkan
kaum minoritas dan wanita.
Sistem Kepegawaian Negara

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMADINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMAFaisal Husaini
 
Robbins 9 _ Desain dan Struktur Organisasi
Robbins 9 _ Desain dan Struktur OrganisasiRobbins 9 _ Desain dan Struktur Organisasi
Robbins 9 _ Desain dan Struktur OrganisasiErniSiregar
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
 
pemberantasan korupsi di finlandia
pemberantasan korupsi di finlandiapemberantasan korupsi di finlandia
pemberantasan korupsi di finlandiaReza Yudhalaksana
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Skema Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia
Skema Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya ManusiaSkema Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia
Skema Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya ManusiaWilliam Perkasa
 
Desain Struktur Organisasi (Kuliah 2 OMPI)
Desain Struktur Organisasi (Kuliah 2 OMPI)Desain Struktur Organisasi (Kuliah 2 OMPI)
Desain Struktur Organisasi (Kuliah 2 OMPI)Wisnu Dewobroto
 
Perilaku Organisasi Organizational Behavior
Perilaku Organisasi Organizational BehaviorPerilaku Organisasi Organizational Behavior
Perilaku Organisasi Organizational BehaviorDadang Solihin
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMohammad Nawawi
 
Contoh analisis-kuesioner
Contoh analisis-kuesionerContoh analisis-kuesioner
Contoh analisis-kuesionerAbdul Manap
 
PO Bab 3 - sikap dan kepuasan kerja
PO Bab 3 - sikap dan kepuasan kerjaPO Bab 3 - sikap dan kepuasan kerja
PO Bab 3 - sikap dan kepuasan kerjaDayana Florencia
 
Review jurnal sdm
Review jurnal sdmReview jurnal sdm
Review jurnal sdmAzis Badara
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 

Was ist angesagt? (20)

Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMADINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
 
Robbins 9 _ Desain dan Struktur Organisasi
Robbins 9 _ Desain dan Struktur OrganisasiRobbins 9 _ Desain dan Struktur Organisasi
Robbins 9 _ Desain dan Struktur Organisasi
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
pemberantasan korupsi di finlandia
pemberantasan korupsi di finlandiapemberantasan korupsi di finlandia
pemberantasan korupsi di finlandia
 
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Skema Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia
Skema Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya ManusiaSkema Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia
Skema Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
 
Desain Struktur Organisasi (Kuliah 2 OMPI)
Desain Struktur Organisasi (Kuliah 2 OMPI)Desain Struktur Organisasi (Kuliah 2 OMPI)
Desain Struktur Organisasi (Kuliah 2 OMPI)
 
Perilaku Organisasi Organizational Behavior
Perilaku Organisasi Organizational BehaviorPerilaku Organisasi Organizational Behavior
Perilaku Organisasi Organizational Behavior
 
Analisis Jabatan
Analisis JabatanAnalisis Jabatan
Analisis Jabatan
 
Makalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publikMakalah kebijakan publik
Makalah kebijakan publik
 
Contoh analisis-kuesioner
Contoh analisis-kuesionerContoh analisis-kuesioner
Contoh analisis-kuesioner
 
Analisis Beban Kerja
Analisis Beban KerjaAnalisis Beban Kerja
Analisis Beban Kerja
 
PO Bab 3 - sikap dan kepuasan kerja
PO Bab 3 - sikap dan kepuasan kerjaPO Bab 3 - sikap dan kepuasan kerja
PO Bab 3 - sikap dan kepuasan kerja
 
Review jurnal sdm
Review jurnal sdmReview jurnal sdm
Review jurnal sdm
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Organizational Diagnostic
Organizational DiagnosticOrganizational Diagnostic
Organizational Diagnostic
 

Ähnlich wie Sistem Kepegawaian Negara

Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianMuhammad Sharip
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxUDPUTRI1
 
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)The Vision and Insight Corner
 
Manajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfManajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfDediWahyudi41
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Eka Yulianto
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatanAmir Uddin
 
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptxKang Ulil abshar
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Patologi birokrasi
Patologi birokrasiPatologi birokrasi
Patologi birokrasiFahrul Azmi
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISiti Sahati
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxLauraGreen887065
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiSiti Sahati
 
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptxPPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptxfaridakoga70
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...Ahmad Irfansyah
 

Ähnlich wie Sistem Kepegawaian Negara (20)

Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptx
 
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Paparan Menpan & RB: RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
 
Manajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdfManajemen ASN 4 des.pdf
Manajemen ASN 4 des.pdf
 
Manajemen ASN
Manajemen ASNManajemen ASN
Manajemen ASN
 
20131202 1
20131202 120131202 1
20131202 1
 
SANKRI PPT.pptx
SANKRI PPT.pptxSANKRI PPT.pptx
SANKRI PPT.pptx
 
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
Begg,eka yulianto, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma. sistim pengawasan intern...
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan
 
monalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaamonalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaa
 
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
 
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
Memaduselaraskankonsepbirokrasiweber harisfaozan2009-091121165925-phpapp02
 
Patologi birokrasi
Patologi birokrasiPatologi birokrasi
Patologi birokrasi
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptxetikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
etikaprofesii-150325050146-conversion-gate01.pptx
 
Penyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori OrganisasiPenyajian Materi Teori Organisasi
Penyajian Materi Teori Organisasi
 
FKC Indonesia
FKC IndonesiaFKC Indonesia
FKC Indonesia
 
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptxPPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
PPT Implementasi Good Governance HAN.pptx
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
 

Mehr von Amri Syam

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaAmri Syam
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Amri Syam
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaianAmri Syam
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiAmri Syam
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaianAmri Syam
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalAmri Syam
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesAmri Syam
 
Public interest
Public interestPublic interest
Public interestAmri Syam
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarAmri Syam
 
Gap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselGap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselAmri Syam
 
The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold PathAmri Syam
 

Mehr von Amri Syam (11)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi IndonesiaPertumbuhan ekonomi Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Model Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam OrganisasiModel Manusia dalam Organisasi
Model Manusia dalam Organisasi
 
Sistem kepegawaian
Sistem kepegawaianSistem kepegawaian
Sistem kepegawaian
 
Organisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternalOrganisasi dan lingkungan eksternal
Organisasi dan lingkungan eksternal
 
Kebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu prosesKebijakan publik sebagai suatu proses
Kebijakan publik sebagai suatu proses
 
Public interest
Public interestPublic interest
Public interest
 
Kemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassarKemacetan di kota makassar
Kemacetan di kota makassar
 
Gap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulselGap 2 di BKPMD sulsel
Gap 2 di BKPMD sulsel
 
The Eightfold Path
The Eightfold PathThe Eightfold Path
The Eightfold Path
 

Kürzlich hochgeladen

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Kürzlich hochgeladen (7)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Sistem Kepegawaian Negara

  • 2. POKOK BAHASAN SISTEM KEPEGAWAIN NEGARA MAKNA PROFESIONALISME DAN KEBANGKITAN DALAM NEGARA ARTI PENTING ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA POLITISASI PEGAWAI NEGERI DAN TANTANGAN TERHADAP NETRALISASI PEGAWAI NEGERIGARA PEMBAHARAUN REFORMASI PEGAWAI NEGERI TANTANGAN PEGAWASAN MANAJERIAL
  • 3. SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA 1. Sistem Kepegawai Negara 2. Sistem Karis Profesional 3. Sistem Kolektif 4. Sistem Administrasi Kepegawaian di Indonesia
  • 4. MAKNA PROFESIONALISME DAN KEBANGKITAN DALAM NEGARA Universitas adalah induk yang melahirkan dan membersarkan profesionalisme yang kuat dan mantap. Tiga pengaruh dari kalangan profesional dalam sistem karir di pengawai negeri yakni : 1. Meningkatnya pengaruh elit profesional dalam berbagai instansi pemerintah, 2. Pengaruh terhadap indenpenden pemerintah, 3. Pengaruh yang tidak langsung kepada universitas.
  • 5. ARTI PENTING ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA • Sistem yang ada pemerintahan federal itu melingkupi segenap struktur dan fungsi kepegawain negara termasuk sub sistem personalia • Dalam struktur kepegawaian negara dikeluarkan uu klasifikasi yang mengatur pembagian klasifikasi pegawai kedalam kelas-kelas tertentu secara rasional
  • 6. POLITISASI PEGAWAI NEGERI DAN TANTANGAN TERHADAP NETRALISASI PEGAWAI NEGERI • UU kegiatan politik tahun 1939 atau disebut UU HATCH tentang larangan bagi pegawai federal dalam berbagai bentuk kegiatan politik di amerika serikat • UU Persamaan Kesempatan Kerja 1972
  • 7. PEMBARUN REFORMASI PEGAWAI NEGERI TANTANGAN PEGAWASAN MANAJERIAL  Pidato Kenegaraan Presiden Carter tentang Reformasi Kepegawain negara  Dalam sistem kepegawain negara berupaya melibatkan kaum minoritas dan wanita.

Hinweis der Redaktion

  1. Pola karier yang jelas,