Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny

1. XII IPS 4

2.  MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN
KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA
 MEMBANDINGKAN SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA DENGAN
NEGARA LAIN

3. MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN
KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA

4. Berdasarkan landasan yuridis konstitusional,sistem
pemerintahan presidensil yang di negara Republik
Indonesia baik pada masa Orde Lama,Orde Baru dan
Era Revormasi,secara substantif tidak mengalami
perubahan.Perbedaan terletak pada cara pandang
dan pemahaman rezim yang berkuasa serta
kebijakan-kebijakan politik dan produk-produk
hukumnya.
Untuk dapat melihat secara detail kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan negara
Republik indonesia,dapat dilihan sebagai berikut :

5.  Adanya pernyataan bahwa idonesia adalah negara
berdasarkan atas hukum dan sistem konstitusional.
 MPR,yang terdiri dari anggota DPR ,Utusan daerah,dan
utusan golongan,berwenang mengubah UUD dan
memberhentikan Presiden/WakilPresiden dalam masa
jabatannya menurut UUD.
 Jabatan Presiden(eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh
DPR,sebaliknya presiden juga tidak dapat membubarkan
DPR.Presiden bekerjasama dalam pembuatan Undang-
Undang.
 Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena
program relatif lancar dan tidak tejadi krisis kabinet.hal ini
diyakinkan karena kabinet (mentri – mentri) yang diangkat
dan dihentikan presiden hanya bertanggung jawab kepada
presiden.mentri – mentri adalah pembantu presiden.

6.  Produk hukum belum banyak memihak kepada rakyat,demikan
juga aparat penegak hukum (polisi,jaksa dan hakim)yang masih
belum bekerja secara profesional sehingga dapat diajak
berkolusi.
 Majels Permusyawaratan Rakyat yang anggota-anggotanya
terdiri ats anggota DPR,Utusan Daerah dan Utusan
Golongan(sekarang DPR dan DPD),merupakan lembaga negara
yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun
ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi
politik rezim yang berkuasa pada saat ini.
 Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang
berpengaruh,sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih
dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter.
 Jika para menteri tidak terdiri orang-orang yang jujur,bersih
dan profesional,program-program pemerintah tidak berjalan
efektif dan populis (berpihak pada rakyat)Hal ini akan
berakibat munculnya arogansi kekuasaan,salah urus,dan
tumbuh suburnya korupsi,kolusi,dan nepotisme(KKN)

7.  MEMBANDINGKAN
SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA DENGAN
NEGARA LAIN

8.  Sistem pemerintahan negara republik
Indonesia berdasarkan Undang – Undang
Dasar 1945 adalah sistem Presidensial
Kabinet. Dengan sistem pemerintahan
tersebut, baik para penyelenggara negara,
maupun rakyat dan bangsa Indonesia telah
merasa sesuai. Sejalan dengan perkembangan
dan dinamika politik masyarakat,
penyelenggaraan negara dengan sistem
presidensial kabinet telah mengalami
perubahan dan penyempurnaa hingga
sekarang ini.

10. Negara Indonesia Negara – negara lain
Setelah Amandemen UUD 1945 1. Perancis
● Bentuk pemerintahan adalah republik, dengan ● Kedudukan eksekutif (presiden) kuat karena
sistem pemerintahan adalah presidensial. dipilih langsung oleh rakyat.
● Kekuasaan eksekutif ada pada Presiden, baik ● Kepala negara dipegang presiden dengan masa
sebagai kepala negara maupun sebagai kepala jabatan selama 7 tahun.
pemerintahan.
● Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung ● Presiden diberikan wewenang untuk bertindak
oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis.
2004 – 2009.
● Kabinet atau menteri diangkat dan ● Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan
diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif.
jawab kepada presiden.
● Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), ● Jika suatu Undang – Undang telah disetujui
yaitu dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) legislatif namun presiden tidak setuju, maka
dan dewan perwakilan daerah (DPD). dapat diajukan langsung pada rakyat melalui
referendum atau diminta pertimbangan dari
majelis konstitusional.
● Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang ● Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar,
memiliki tugas membuat UU dan mengawasi misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan
jalannya pemerintahan. dalam sidang badan legislatif, harus didukung
oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.
● Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh
Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya yaitu pengadilan tinggi dan
pengadilan negeri serta sebuah mahkamah
konstitusi dan komis yudisial.

11. 2. Inggris
● Kepala negara dipegang oleh Raja / Ratu
yang bersifat simbolis dan tidak dapat
diganggu gugat.
● Peraturan perundangan dalam
penyelenggaraan negara lebih banyak bersifat
konvensi ( peraturan tidak tertulis).
● Kekuasaan pemerintahan berada ditangan
perdana menteri yang memimpin menteri /
sering disebut cabinet government
(pemerintahan kabinet).
● Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan
dari badan legislatif harus segera meletakkan
jabatannya.
● Perdana menteri sewaktu – waktu dapat
mengadakan pemilihan umum sebelum masa
jabatan parlemen yang lamanya 5 tahun
terakhir.
● Hanya ada 2 partai besar (partai konservatif
dan partai buruh) sehingga yang menang
pemilu (posisi) memperoleh dukungan
mayoritas sedangkan yang kalah menjadi
oposisi.

12. 3. India
● Badan eksekutif terdiri dari seorang
presiden sebagai kepala negara dan menteri
– menteri yang dipimpin oleh seorang
perdana menteri.
● Presiden dipilih untuk masa jabatan 5
tahun oleh anggota – anggota badan
legislatif baik di pusat maupun di negara –
negara bagian.
● Dalam penyelenggaraan pemerintahan,
sangat mirip dengan Inggris dengan model
Cabinet Government .
● Pemerintah dapat menyatakan “keadaan
darurat” dan pembatasan – pembatasan
kegiatan bagi para pelaku politik dan
kegiatan media massa agar tidak
mengganggu usaha pembangunannya.

13. ● Presiden memiliki wewenang untuk
mem-vote suatu rancangan undang-
undang diterima baik oleh kongres.
● Dalam rangka checks and
balance,maka presiden disamping boleh
memilih menterinya sendiri,tetapi
untuk jabatan agung dan
● Uta besar harus disetujui oleh senat.

14. 4. Amerika Serikat
● Badan eksekutif, terdiri dari
presiden beserta menteri –
menteri sebagai pembantunya.
● Presiden sama sekali terpisah
dari badan legislatif dan tidak
mempengaruhi organisasi dan
penyelenggaraan pekerjaan
kongres.
● Presiden tidak dapat
membubarkan kongres dan
sebaliknya kongres juga tidak
dapat memberhentikan preseiden.
● Mayoritas UU disiapkan
pemerintah dan diajukan dalam
kongres dengan peraturan
anggota separtai dalam kongres.

15. 5.Pakistan
●Badan eksekutif terdiri dari Presiden yang
beragama islam beserta menteri-menterinya.
●Perdana Menteri adalah pembantunya yang
tidak boleh merangkap anggota Legeslatif.
●Presiden mempunyai wewenag mem-vote
rancangan UU yang telah diterima oleh
badan Legeslatif.
●Presiden juga berwenang membubarkan
badan Legeslatif,namun demikian presiden
juga harus menggundurkan diri dalam waktu
4 bulan dan mengadakan pemilihan umum
baru.
●Presiden dapat dipecat oleh badan
Legeslatifkalu melanggar UU / berkelakuan
buruk dengan jumlah suara badan Legeslatif.

16.  Semua sistem pemerintahan masing – masing
mempunyai kelebihan dan kekurangan.
 Sistem pemerintahan di indonesia sudah
mempunyai dasar hukum dan landasan
hukum yang baik.Hanya saja para pelaku
hukum tersebutlah yang kurang bisa
melaksanakan semua sisitem yang berlaku
dengan penuh tanggung jawab.