1. TATA CARA PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN RAKOR BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN JAKARTA, 18 AGUSTUS 2009

2. DASAR HUKUM PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NO. PER-26/PB/2009 TANGGAL 16 JUNI 2009 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 06/PMK.02/2009 TANGGAL 27 JANUARI 2009 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009

3. REVISI DIPA REVISI DIPA Berdasarkan Perubahan SA-PSK Tanpa Perubahan SA-PSK Pengesahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

8. REVISI TANPA PERUBAHAN SAPSK Perubahan/ralat karena kesalahan A dministrasi Perubahan Kantor Bayar Perubahan Nomenklatur Satker Perubahan Alokasi Anggaran Antar Propinsi/ Kabupaten/Kota Perubahan Alokasi Dana Antar Subkegiatan Perubahan Volume Keluaran Pada Subkegiatan Pencairan Tanda Bintang Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu

11. Perubahan Nomenklatur Satker Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan nomenklatur satker sepanjang kode satker tetap sebagai akibat adanya reorganisasi berdasarkan keputusan dari Kementerian Negara/Lembaga atau Peraturan Pemerintah Daerah

13. Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pengurangan alokasi kegiatan 0001 pada satu satker untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain R evisi atau pergeseran dana antar satuan kerja pada kegiatan 0001 (Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan) hanya dimungkinkan khusus untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Pasal 6 aya t (4) Artinya Dapat dilakukan pengesahannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa perubahan SAPSK baik dalam satu DIPA maupun dalam DIPA yang berbeda sesuai dengan ketentuan

14. Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pengurangan alokasi kegiatan 0002 pada satu satker untuk memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun yang sama R evisi atau pergeseran dana antar satker pada kegiatan 0002 (Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan) untuk akun yang sama antara lain akun 521112 (Belanja Pengadaan Bahan Makanan) untuk perawatan tahanan/wattah pada Polri dan pengadaan bahan makanan untuk napi pada Ditjen Lembaga Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Dapat dilakukan pengesahannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa perubahan SAPSK baik dalam satu DIPA maupun dalam DIPA yang berbeda sesuai dengan ketentuan Pasal 6 aya t (4) Artinya

17. Pencairan Tanda Bintang Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk pencairan dana yang diblokir/bertanda bintang (*) sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila persyaratan telah terpenuhi.

20. Batasan Revisi DIPA Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: 1. Pengurangan terhadap: - Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan; - Rupiah Murni Pendamping PHLN ; - Alokasi dana kegiatan yang bersifat multi years; dan - Alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran /Subkegiatan/ Kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. 2. Penggunaan dana hasil optimalisasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 antara lain pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, dan pembayaran honor.

23. Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pasal 15 dan Pasal 17 Pasal 15 :Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan tahun sebelumnya, yang alokasi anggarannya tersedia dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan pada tahun bersangkutan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran Pasal 17 : Untuk tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah dan belanja langganan daya dan jasa dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Kata “ dikecualikan” sebagaimana terdapat pada Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut dimaksudkan bahwa untuk tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah dan belanja langganan daya dan jasa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui revisi meskipun tidak dialokasikan dananya pada DIPA tahun bersangkutan Dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu melalui mekanisme revisi maka pemberian dispensasi / persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pembayaran tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya tidak diperlukan lagi

24. PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPA UNTUK PERGESERAN DANA ANTAR PROPINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL Khusus Revisi DIPA untuk pergeseran dana antar propinsi /kabupaten /kota, pengajuan Revisi DIPA disampaikan oleh : 1. Kepala kantor wilayah atau satker atasannya yang memiliki eselon yang lebih tinggi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu wilayah kerja; atau 2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Menteri Negara atau Pejabat Eselon I satker berkenaan apabila pergeseran dana dilakukan antar wilayah kerja.