Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dokumen ini juga membahas sumber hukum, sanksi norma, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan lembaga seperti KPK dan kepolisian.

1. SISTEM HUKUM DAN
PERADILAN NASIONAL
Posted on Agustus 26, 2013 by riskawikant
A. PENGERTIAN HUKUM, SISTEM, dan SISTEM HUKUM
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah kesatuan yang uth dari suatu rangkaian yang kait mengkait satu
sama lain
Unsur: – seperangkat komponen, elemen, bagian
- saling berkaitan dan tergantung
- kesatuan yang terintegrasi
- memiliki peranan dan tujuan tertentu
- interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar
2. Pengertian Hukum
Pengertian Hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia:
1. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan
oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.
2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan
masyarakat.
3. patokan (kaidah, ketentuan).
4. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan,
vonis.
Pengertian Hukum menurut para ahli:
a. Prof. Dr. Van Kan
Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk
melindungi kepentingan manusia di dalam Masyarakat.
b. Utrecht
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh
anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari
pemerintah.
c. J. C. T Simorangkir Dan Woerjono Sastropranoto
Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat Oleh
badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku dalam
lingkungan masyarakat.

2. Sistem Hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara
tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.
 Unsur-unsur Hukum :
a. Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia
b. Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya
c. Peraturan bersifat memaksa
d. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas
 Ciri-ciri Hukum :
a. Adanya perintah dan larangan
b. Perintah dan Larangan harus ditaati oleh setiap orang
 Tujuan Hukum, juga dapat dirinci yaitu :
1. Untuk mewujudkan keadilan
2. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai
3. Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat
4. Untuk menjamin adanya ebahagiaan hidup Manusia
5. Untuk mengadakan pembaruan masyarakat
 Fungsi Hukum :
1. Untuk menyelesaika pertikaian
2. Memberikan jaminan dan kepastian Hukum
3. Menata kehidupan masyarakat agar terib dalam pergaulan hidup
4. Memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam msyarakat
5. Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat
dan penguasa.
 Sifat Hukum:
-mengatur
-memaksa
B. TATA HUKUM INDONESIA
Tata Hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang
diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia
berpedoman pada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

3. 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat
negara yang diberi kekuasaan.
C. PENGGOLONGAN HUKUM
• Berdasarkan Wujudnya
- Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan
dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.
- Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam
keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan
hukum tidak tertulis disebut konvensi (Contoh: pidato kenegaraan presiden
setiap tanggal 16 Agustus)
•Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya
- Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum
adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau,
dan sebagainya.
- Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum
Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya).
- Hukum internasional, yaiu hukum yang mengatur hubungan antara dua
negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan
sebagainya).
•Berdasarkan Waktu yang Diaturnya
- Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif
- Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum).
- Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang
menyangkut hukum yang beraku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa
lalu.
•Berdasarkan Pribadi yang Diaturnya
- Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi
golongan tertentu saja.
- Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua
golongan.
- Hukum antargolongan yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang
masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda.

4. •Berdasarkan Isi Masalah yang Diaturnya
Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi:
hukum publik dan hukum privat.
- Hukum Publik, yaitu hukum yang mengaur hubungan antara warga negara
dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum
publik mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, hukum
Pidana dan Hukum Acara.
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Administrasi Negara
c. Hukum Pidana
d. Hukum Acara
- Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan
orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara pribadi, atau sipil. Sumber
pokok hukum perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum
privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan hukum Adat. Hukum
Perdata dapat dibagi sebagai berikut:
a. Hukum Perorangan
b. Hukum Keluarga
c. Hukum Kekayaan
d. Hukum Waris
e. Hukum Dagang (Bersumber dari Wetboek Van Koopehandel)
f. Hukum Adat
D. SUMBER HUKUM
Adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan
memaksa
a. Sumber Hukum Materil
-keyakinan
-individu
-umum
b. Sumber Hukum Formal
- UU
- Kebiasaan

5. -Yurisprudensi
-Traktat
-Doktrin Hukum
E.PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN
1. Klasifikasi Lembaga Peradilan
Dalam UU no. 4 thn 2004, diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan yaitu :
a. Peradilan umum, berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara
pidana.
b. Peradilan Agama, berwenang menyelesaikan perkara perdata dibidang
tertentu atas permohonan orang yang beragama islam.
c. Peradilan militer, berwenang menyelesaikan perkara pidana militer/tentara.
d. Peradilan Tata Usaha Negara, bew¥rwenang menyelesaikan perkara tata
usaha Negara/administrasi Negara.
Kekusaan kehakiman menurut organisasinya adalah terdiri atas :
a. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan Negara tertinggi dilingkungan
kekuasaan kehakiman.
b. Badan-badan kehakiman yang dibagi atas :
Peradilan umum yang mencakup :
1. pengadilan negeri tingkat 1
2. pengadilan negeri tingkat banding
3. pengadilan negeri tingkat kasai oleh mahkamah agung
Perdailan militer yang mencakup :
1. mahkamah militer
2. mahkamah militer tinggi
3. mahkamah militer utama
2.Perangkat Lembaga Peradilan
• Pengadilan Umum
1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Tinggi
3. Mahkamah Agung

6. • Peradilan agama
1. Pengadilan Agama
2. Pengadilan Tinggi Agama
• Peradilan Tata Usaha negara
1.Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
• Pengadilan Militer
Pengadilan Militer hanya mengadili tindak pidana, yang khususnya bagi :
1. Anggota TNI dan POLRI.
2. Seseorang yang menurut Undang-Undang dapat dipersamakan dengan
anggota TNI dan POLRI
3. Anggota jawatan atau Golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan
POLRI menurut UU.
4. Tidak termasuk 1, 2, 3 tetapi menurut keputusan Menhankam yang
ditetapkan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh
Pengadilan Militer.
• Pengadilan Tata Usaha Negara
Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia terbilang baru, hal
tersebut dapat kita lihat dari perundangan yang mengaturnya, berdasarkan UU.
No. 5 Tahun 1986 dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991 sebagai
perundangan yang pertama di bidang ini di Indonesia.
Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan badan yang berwenang memeriksa
dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama.
3.Tingkatan Lembaga Peradilan
a) Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
b) Pengadilan tingkat Kedua
c) Kasasi oleh mahkamah agung
4.Peran Lembaga Peradilan
a) Lingkungan Peradilan Umum
b) Lingkungan Peradilan Agama
c) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

7. d) Lingkungan Perdilan Militer
e) Mahkamah Konstitusi
F. SANKSI NORMA
A. Norma Agama adalah norma mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha
Kuasa.
Sanksinya: mendapat dosa
B. Norma Kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau dari
hati nurani sendiri tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk.
Sanksinya: akan dikucilkan orang lain
C. Norma Kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana
seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat .
Sanksinya: akan dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan .
D. Norma Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturan-peraturan
oleh pemerintah.
Sanksinya: dipenjara atau denda.
G. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
1.Pengertian korupsi
Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau
barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk
kepentingan memperkaya dirinya sendiri.
Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu
jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan
atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup
unsur-unsur sebagai berikut:
• perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2.Sejarah Pemberantasan korupsi di Indonesia
Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada
masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

8. • Orde Lama
Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
Antara 1951 – 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti
Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan
dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di
bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan
korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali
Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap
oleh Polisi Militer.
• Orde Baru
Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971
Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.
• Reformasi
Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001
Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:
1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. BPKP
6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)
3. Dasar hukum Pemberantasan Korupsi
a) Pancasila sila kelima yaitu, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
d) Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
e) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
f) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Korupsi Tindak Pidana
Korupsi
g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan

9. Peran Serta masyarakat dan Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
4.Klasifikasi Perbuatan Korupsi
a. Korupsi yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi
b. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
c. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara
5.Macam-Macam Gerakan Anti Korupsi
a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
b. Indonesia Corruption Watch (ICW)
c. Transparency International (TI)
6.Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi
1. Menanamkan aspirasi,semangat ,dan spirit nasional yang positif dengan
mengutamakan kepentingan nasional,kejujuran serta pengabdian pada bangsa
dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan
pendidikanagama.
2. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan perinsip achievement
atau keterampilan teknis dan tidak lagiberdasarkan norma ascription yang
dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme. (Rekruitmen
pejabatsecara adil dan terbuka).
3. Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan,
dengan mematuhi pola hidupsederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab
sosial yang tinggi. (Pengawasan dari atasan terkait semakinditingkatkan)
4. Memiliki kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai
selalu diusahakan kesejahteraan yang