Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Sinergi Pusat - Daerah
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
Manajemen Pembangunan
• Log-Frame
• SPPN
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah


Permasalahan Koordinasi
Lemahnya Peran
Provinsi

Lemahnya Monitoring
dan Evaluasi

Lemahnya Sinergitas
antara Pusat dan Daerah
Banyak Kab/Kota Monitoring dan Perlunya
langsung evaluasi sinkronisasi dan
berkoordinasi pembangunan di harmonisasi
dengan daerah perlu antara RKP dan
Pemerintah tanpa ditingkatkan RKPD, serta
melalui Provinsi APBN dan APBD


Sinergi Pusat – Daerah
Buku III RPJMN 2010 - 2014

1 Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan

2 Sinergi dalam Kerangka Regulasi

3 Sinergi dalam Kerangka Anggaran

Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur
4 Daerah

5 Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah


Sinergi Perencanaan Kebijakan 1
ARAH SINERGI
sinergi dokumen Standarisasi indikator
perencanaan pembangunan yang
pembangunan Sinergi penetapan digunakan oleh
(RPJP dan RPJPD, target pembangunan kementerian/lembaga
RPJM dan RPJMD, dan satuan perangkat
RKP dan RKPD) kerja daerah

Pengembangan basis
data dan sistem Sinergi kebijakan Sinergi dalam kebijakan
informasi perijinan investasi di pengendalian tingkat
pembangunan yang daerah inflasi.
lengkap dan akurat

Strategi:
Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan

Sinergi Kerangka Regulasi 2
ARAH SINERGI

Meningkatkan
Mendorong harmonisasi kesepahaman, kesepakatan
peraturan perundang- dan ketaatan dalam
undangan melaksanakan peraturan
perundang-undangan.

Strategi :
(1) Konsultasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan;
(2) Pembentukan forum koordinasi lintas instansi: baik penyusunan peraturan
baru maupun review atas peraturan yang sudah ada;
(3) Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang
bermasalah.


Sinergi Kerangka Anggaran 3
Efektivitas Dana
Perimbangan Efektivitas Dana Otsus
(DAK, DBH, DAU)

Arah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Otsus:
(1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
(2) Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian
urusan pemerintahan;
(3) Mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
(4) Meningkatkan daya saing daerah;
(5) Mendukung kesinambungan fiskal nasional;
(6) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
(7) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
(8) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan
rencana pembangunan daerah.

Strategi :
Penataan dan Penguatan Kerangka Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Sinergi dalam Kerangka 4
Kelembagaan dan Aparatur Daerah
Menata dan Mengendalikan
menyempurnakan pemekaran daerah dan
pengaturan kewenangan memantapkan
antartingkat pengelolaan pengelolaan
pemerintahan; daerah otonom

Meningkatkan kapasitas
aparatur yang mampu
menjembatani
kepentingan nasional
dan daerah serta
kerjasama antardaerah.

Strategi:
Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan
Kapasitas Aparatur Daerah.

Sinergi dalam Kerangka 5
Pengembangan Wilayah
Memperhitungkan
Sinkronisasi kebijakan Meningkatkan harmonisasi wilayah
pelayanan bersama-
penggunaan lahan perhatian pemda sama dalam
dan tata ruang; pada tata ruang; pembangunan prasarana
dan sarana

Penyelesaian segera Mempercepat
Pengaturan bersama aspek pemanfaatan penyusunan
alih fungsi lahan ruang khususnya peraturan pendukung
melalui padu serasi dengan sektor pelaksanaan rencana
kehutanan tata ruang wilayah;

mempercepat Kesepakatan dalam
penyusunan rencana penentuan lokasi
wilayah-wilayah cepat
tataruang wilayah tumbuh terutama
provinsi dan Kawasan Ekonomi
kabupaten/kota; Khusus (KEK)

Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Log-Frame

AT

INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT

ABK


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.


Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah

Ähnlich wie Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah