Dokumen tersebut memberikan informasi tentang profil Dr. Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Informasi mencakup nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, nomor telepon, email, serta website blog pribadinya.
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah
1.
2. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 2
3. Materi
• Sinergi Pusat - Daerah
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
Manajemen Pembangunan
• Log-Frame
• SPPN
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 3
5. Permasalahan Koordinasi
Lemahnya Peran
Provinsi
Lemahnya Monitoring
dan Evaluasi
Lemahnya Sinergitas
antara Pusat dan Daerah
Banyak Kab/Kota Monitoring dan Perlunya
langsung evaluasi sinkronisasi dan
berkoordinasi pembangunan di harmonisasi
dengan daerah perlu antara RKP dan
Pemerintah tanpa ditingkatkan RKPD, serta
melalui Provinsi APBN dan APBD
dadang-solihin.blogspot.com 5
6. Sinergi Pusat – Daerah
Buku III RPJMN 2010 - 2014
1 Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan
2 Sinergi dalam Kerangka Regulasi
3 Sinergi dalam Kerangka Anggaran
Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur
4 Daerah
5 Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Sinergi Perencanaan Kebijakan 1
ARAH SINERGI
sinergi dokumen Standarisasi indikator
perencanaan pembangunan yang
pembangunan Sinergi penetapan digunakan oleh
(RPJP dan RPJPD, target pembangunan kementerian/lembaga
RPJM dan RPJMD, dan satuan perangkat
RKP dan RKPD) kerja daerah
Pengembangan basis
data dan sistem Sinergi kebijakan Sinergi dalam kebijakan
informasi perijinan investasi di pengendalian tingkat
pembangunan yang daerah inflasi.
lengkap dan akurat
Strategi:
Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Sinergi Kerangka Regulasi 2
ARAH SINERGI
Meningkatkan
Mendorong harmonisasi kesepahaman, kesepakatan
peraturan perundang- dan ketaatan dalam
undangan melaksanakan peraturan
perundang-undangan.
Strategi :
(1) Konsultasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan;
(2) Pembentukan forum koordinasi lintas instansi: baik penyusunan peraturan
baru maupun review atas peraturan yang sudah ada;
(3) Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang
bermasalah.
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Sinergi Kerangka Anggaran 3
Efektivitas Dana
Perimbangan Efektivitas Dana Otsus
(DAK, DBH, DAU)
Arah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Otsus:
(1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
(2) Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian
urusan pemerintahan;
(3) Mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
(4) Meningkatkan daya saing daerah;
(5) Mendukung kesinambungan fiskal nasional;
(6) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
(7) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
(8) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan
rencana pembangunan daerah.
Strategi :
Penataan dan Penguatan Kerangka Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Sinergi dalam Kerangka 4
Kelembagaan dan Aparatur Daerah
Menata dan Mengendalikan
menyempurnakan pemekaran daerah dan
pengaturan kewenangan memantapkan
antartingkat pengelolaan pengelolaan
pemerintahan; daerah otonom
Meningkatkan kapasitas
aparatur yang mampu
menjembatani
kepentingan nasional
dan daerah serta
kerjasama antardaerah.
Strategi:
Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan
Kapasitas Aparatur Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Sinergi dalam Kerangka 5
Pengembangan Wilayah
Memperhitungkan
Sinkronisasi kebijakan Meningkatkan harmonisasi wilayah
pelayanan bersama-
penggunaan lahan perhatian pemda sama dalam
dan tata ruang; pada tata ruang; pembangunan prasarana
dan sarana
Penyelesaian segera Mempercepat
Pengaturan bersama aspek pemanfaatan penyusunan
alih fungsi lahan ruang khususnya peraturan pendukung
melalui padu serasi dengan sektor pelaksanaan rencana
kehutanan tata ruang wilayah;
mempercepat Kesepakatan dalam
penyusunan rencana penentuan lokasi
wilayah-wilayah cepat
tataruang wilayah tumbuh terutama
provinsi dan Kawasan Ekonomi
kabupaten/kota; Khusus (KEK)
Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
dadang-solihin.blogspot.com 11
15. Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 23
25. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 25
26. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 33
35. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 35