Sosialisasi pp uu cipta kerja kemenaker ri

1. SOSIALISASI
4 (EMPAT) PERATURAN PEMERINTAH
SEBAGAI PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
(KLASTER KETENAGAKERJAAN)
Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
1

2. 4 (EMPAT) PP KLASTER KETENAGAKERJAAN
1. PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja
3. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
4. PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
2

3. 3
PP NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
1

4. 4
• Prosedur Perizinan TKA melalui
Pengesahan RPTKA.
• Pengecualian RPTKA
a. Direksi dan Komisaris (pemilik modal)
dan Pemegang saham;
b. Diplomatik dan Konsuler;
c. TKA untuk darurat dan mendesak,
startup, vokasi, kunjungan bisnis, dan
penelitian.
• TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
• Kewajiban Pemberi Kerja (menunjuk tenaga
kerja pendamping TKA, fasilitasi pendidikan
dan pelatihan, memulangkan TKA yang
telah berakhir masa kerja)
• Kewajiban pembayaran dana kompensasi
penggunaan TKA
1. Jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi
TKA yang dipekerjakan di Indonesia.
2. Besaran dan penggunaan kompensasi
untuk setiap TKA yang dipekerjakan.
3. Penggunaan TKA
AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP
SUBSTANSI POKOK DALAM
UU CIPTA KERJA
1

5. MUATAN PP
2. PENGESAHAN RPTKA
5
1. PRINSIP PENGGUNAAN TKA
a. Pemberi kerja TKA perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.
b. TKA hanya dapat bekerja untuk jabatan dan waktu tertentu yang telah
ditetapkan.
c. TKA dilarang menduduki jabatan Personalia
d. TKA dapat merangkap jabatan untuk sektor tertentu (sektor vokasi, sektor
ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama ).
a. Tata cara permohonan RPTKA.
b. Penilaian kelayakan.
c. Input data calon TKA.
d. Penerbitan Pengesahan RPTKA.
e. Jenis dan Jangka waktu Pengesahan RPTKA.
1) RPTKA umum (2 tahun dan dapat diperpanjang)
2) RPTKA Sementara (6 bulan dan tidak diperpanjang)
3) RPTKA nonDKPTKA (2 tahun dan dapat diperpanjang)
4) RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus (5 tahun dan dapat diperpanjang).
f. Pengecualian RPTKA
Keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi,
kunjungan bisnis, dan penelitian (paling lama 3 bln).
1

6. a. Dasar penarikan DKPTKA adalah Pengesahan RPTKA
b. Pembayaran DKPTKA sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA
dibayar sekaligus di muka
c. Pembebasan DKPTKA (lembaga sosial, lembaga keagamaan,
lembaga/badan Internasional dll)
d. Penerimaan DKPTKA
1) PNBP untuk RPTKA baru, RPTKA perpanjangan yang bekerja di lokasi
lebih dari 1 (satu) provinsi, dan RPTKA KEK;
2) penerimaan daerah provinsi (retribusi) untuk pengesahan RPTKA
perpanjangan yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi; dan
3) penerimaan daerah kabupaten/kota (retribusi) untuk pengesahan
RPTKA perpanjangan yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu)
kabupaten/kota.
3. DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TKA (DKPTKA)
6
1

7. a. Permohonan dan penerbitan Vitas Kerja (berdasarkan
Pengesahan RPTKA).
b. Permohonan dan penerbitan Itas Kerja.
Tata cara permohonan dan penerbitan Vitas Kerja dan Itas Kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan keimigrasian.
4. PENERBITAN VITAS DAN ITAS UNTUK BEKERJA (KEIMIGRASIAN)
a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga
Kerja Pendamping TKA
b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja
Pendamping TKA.
c. Pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA difasilitasi pemberi kerja.
d. Memulangkan TKA setelah perjanjian kerja berakhir.
e. Menjamin pelindungan TKA melalui jaminan sosial (TKA bekerja
lebih dari 6 bln) dan asuransi (kurang dari 6 bln).
5. KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA
7
1

8. Pelaporan Pemberi Kerja TKA
meliputi:
a. Pelaksanaan penggunaan TKA;
b. Pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan;
c. Pelaksanaan alih teknologi dan
keahlian.
6. PELAPORAN
Pengawasan TKA dan Pemberi
Kerja dilaksanakan oleh Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan dan
Pengawas Keimigrasian sesuai
dengan kewenangannya
7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
a. Penghentian sementara (penundaan
pelayanan);
b. Denda administratif; dan
c. Pencabutan pengesahan RPTKA.
8. SANKSI ADMINISTRATIF
8
1

9. PP NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU,
ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU
ISTIRAHAT, SERTA PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA
9
2

10. 1. PKWT dilaksanakan berdasarkan jangka
waktu atau selesainya pekerjaan tertentu.
2. PKWT hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan
selesai dalam waktu tertentu (ada 5
kategori PKWT) dan bersifat tidak tetap.
3. Pemberian uang kompensasi saat
berakhirnya PKWT.
4. Pelindungan pekerja/buruh alih daya
merupakan tanggung jawab perusahaan
alih daya
10
1. PKWT berdasarkan jangka waktu
atau selesainya pekerjaan tertentu.
2. Jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaan, jangka waktu, dan batas
waktu perpanjangan PKWT.
3. Uang kompensasi PKWT.
4. Pelindungan pekerja/buruh alih daya
dan perizinan berusaha.
AMANAT UU CIPTA KERJA
UNTUK DIATUR LEBIH LANJUT
DENGAN PP
SUBSTANSI POKOK PKWT
DAN ALIH DAYA DALAM
UU CIPTA KERJA
2

11. 11
1. Terdapat pemisahan yang jelas antara pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan sebagai
PKWT berdasarkan jangka waktu dan PKWT yang berdasarkan selesainya pekerjaan
tertentu.
3) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan
tertentu yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai; atau
b. Pekerjaan yang sementara sifatnya.
4) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan
tertentu, dapat diperpanjang jangka waktunya
apabila PKWT tersebut menetapkan jangka waktu
dan jangka waktu tersebut telah berakhir namun
pekerjaan yang diperjanjikan belum selesai.
Perpanjangan jangka waktu tersebut sampai
dengan selesainya pekerjaan yang diperjanjikan.
5) Selain jenis dan sifat pekerjaan pada nomor 1) dan 3) di atas, PKWT dapat dilaksanakan pada pekerjaan
tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
MUATAN PP (MATERI PKWT DAN ALIH DAYA)
1) PKWT berdasarkan jangka waktu yaitu:
a. Pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama.
b. Pekerjaan yang bersifat musiman
(tergantung musim/cuaca/kondisi tertentu
sebagai pekerjaan tambahan); atau
c. Pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan.
2) PKWT berdasarkan jangka waktu,
dilaksanakan paling lama 5 tahun.
2

12. 2. Pemberian uang kompensasi berakhirnya PKWT merupakan wujud kesamaan
hak atas perlindungan dalam hal hubungan kerja berakhir antara pekerja
PKWT dan pekerja PKWTT.
12
1) Uang kompensasi PKWT diberikan pada saat berakhirnya
PKWT.
2) Uang kompensasi diberikan bagi pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus
menerus, dengan ketentuan:
a. PKWT 12 bulan secara terus menerus, sebesar 1 bulan upah.
b. PKWT 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung
secara proporsional yaitu dengan perhitungan masa kerja
dibagi 12 dan dikali 1 bulan upah.
c. PKWT lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional yaitu
dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dan dikali 1 bulan
upah.
3) Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, maka
perhitungan pembayaran uang kompensasi PKWT dihitung
sampai dengan saat selesainya pekerjaan.
2

13. 3. Alih Daya
• Pengaturan lebih lanjut mengenai alih daya dititikberatkan
pada perlindungan pekerja dalam konteks hubungan kerja
(bukan hubungan bisnis antara perusahaan pemberi
pekerjaan dengan perusahaan alih daya).
• Jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan, tergantung
pada kebutuhan sektor.
13
2
4) Uang Kompensasi PKWT pada usaha mikro dan kecil diberikan oleh
Pengusaha kepada Pekerja/Buruh berdasarkan kesepakatan.
5) Pemberian Uang Kompensasi PKWT tidak berlaku bagi TKA yang
dipekerjakan oleh Pemberi Kerja dalam hubungan kerja berdasarkan
PKWT.

14. 1. Waktu kerja standar adalah 7 jam 1
hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6
hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam
1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5
hari kerja dalam 1 minggu
2. Untuk sektor usaha atau pekerjaan
tertentu dapat diterapkan waktu kerja
yang kurang atau lebih dari waktu
kerja standar.
3. Waktu kerja lembur berubah menjadi
maksimal 4 jam 1 hari dan 18 jam
dalam 1 minggu.
4. Pemberian istirahat panjang dalam
perusahaan tertentu
14
1. Waktu kerja pada sector usaha atau
pekerjaan tertentu (baik yang
melaksanakan waktu kerja kurang
atau lebih dari waktu kerja 7 jam 1
hari atau 8 jam 1 hari)
2. Waktu kerja lembur dan upah kerja
lembur.
3. Perusahaan tertentu yang
menerapkan istirahat panjang.
AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP
SUBSTANSI POKOK WKWI DALAM
UU CIPTA KERJA
2

15. MUATAN PP (MATERI WKWI)
2. Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja
kurang dari waktu kerja standar, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Penyelesaian pekerjaannya kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam seminggu;
b. Waktu kerja fleksibel;
c. Pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.
15
1. Penerapan waktu kerja kurang atau lebih dari waktu kerja standar pada
sektor usaha atau pekerjaan tertentu harus memenuhi kriteria yang
memperhatikan perlindungan pekerja baik dari sisi upah dan
kesejahteraannya maupun dari sisi perlindungan K3.
3. Penerapan waktu kerja lembur pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
tidak dapat diterapkan bagi perusahaan yang memberlakukan waktu kerja
kurang dari waktu kerja standar.
2

16. 4. Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu
kerja lebih dari waktu kerja standar, dapat memilih dan menetapkan periode
kerja dan waktu kerja. Pengaturan periode kerja dan waktu kerja tersebut masih
menggunakan ketentuan yang terdapat dalam 5 Permenaker sebelumnya.
16
2
5. Dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan waktu istirahat selain yang
telah ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat menetapkan WKWI bagi sektor
tertentu atau pekerjaan tertentu tersebut.
6. Pemberian upah kerja lembur dikecualikan bagi pekerja/buruh yang termasuk
golongan jabatan tertentu, yaitu yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir,
perencana, pelaksana, pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak
dapat dibatasi dan mendapatkan upah lebih tinggi. Pengaturan golongan jabatan
tertentu tersebut diatur dalam PK, PP, atau PKB.

17. 1. PHK sebagai upaya terakhir apabila
hubungan kerja tidak lagi dapat
dipertahankan.
2. Mekanisme PHK didahului dengan
pemberitahuan mengenai maksud dan
alasan PHK dan apabila PHK tidak dapat
diterima oleh salah satu pihak, maka
ditempuh mekanisme perselisihan PHK
sesuai UU 2/2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Penyesuaian besaran kompensasi PHK.
1. Tata cara PHK.
2. Pemberian uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak.
AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP
SUBSTANSI POKOK PHK DALAM
UU CIPTA KERJA
2
17

18. MUATAN PP (MATERI PHK)
18
1. Besaran kompensasi PHK bervariasi tergantung dari alasan PHK
yang bersangkutan dan masa kerja pekerja.
2. Perubahan besaran kompensasi PHK dititikberatkan pada
perubahan besaran uang pesangon.
3. Untuk alasan PHK tertentu, terdapat besaran kompensasi PHK
lebih tinggi (pensiun, cacat total tetap akibat kecelakaan kerja,
sakit berkepanjangan, meninggal dunia).
4. Untuk alasan PHK tertentu, dimungkinkan tidak mendapatkan
kompensasi PHK berupa uang pesangon dan uang penghargaan
masa kerja, tetapi mendapatkan uang pisah.
2

19. BESARAN KOMPENSASI PHK
(Berdasarkan Pasal 156 UU 11/2020)
19
Masa Kerja
(tahun)
Besar
Pesangon
MK < 1 1 bulan upah
1 ≤ MK < 2 2 bulan upah
2 ≤ MK < 3 3 bulan upah
3 ≤ MK < 4 4 bulan upah
4 ≤ MK < 5 5 bulan upah
5 ≤ MK < 6 6 bulan upah
6 ≤ MK < 7 7 bulan upah
7 ≤ MK < 8 8 bulan upah
MK ≥ 8 9 bulan upah
Masa Kerja
(tahun)
Besar
UPMK
3 ≤ MK< 6 2 bulan upah
6 ≤ MK < 9 3 bulan upah
9 ≤ MK < 12 4 bulan upah
12 ≤ MK < 15 5 bulan upah
15 ≤ MK < 18 6 bulan upah
18 ≤ MK < 21 7 bulan upah
21 ≤ MK < 24 8 bulan upah
MK ≥ 24 10 bulan upah
Uang Penggantian Hak meliputi:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja buruh dan keluarganya ketempat pekerja
buruh diterima bekerja; dan
c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan
Perjanjian Kerja Bersama.
2

20. ALASAN PHK DAN HAK AKIBAT PHK
(Perbandingan antara UU 13/2003 dengan PP 35/2021)
20
2
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK
MENURUT UU 13/2003
HAK AKIBAT
PHK MENURUT
PP 35/2021
KETERANGAN
1 1. Perusahaan melakukan penggabungan,
peleburan dan pemisahan perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja
Pasal 163 ayat (1):
1 UP + 1 UPMK + UPH
1 UP + 1 UPMK + UPH
“Pengambilalihan” dipisahkan dengan
“penggabungan, peleburan, dan pemisahan
perusahaan” karena pengambilalihan pada
hakekatnya tidak berdampak pada PHK
(hubungan kerja antara pengusaha dengan
pekerja/buruh tetap ada).
Inisiatif PHK dilakukan oleh Pengusaha,
sudah sewajarnya formula kompensasinya
lebih besar daripada bila pekerja/buruh yang
mengajukan PHK.
2. Perusahaan melakukan penggabungan,
peleburan dan pemisahan perusahaan dan
pengusaha tidak bersedia menerima
pekerja/buruh
Pasal 163 ayat (2):
2 UP + 1 UPMK + UPH
1 UP + 1 UPMK + UPH
3. Pengusaha melakukan pengambilalihan
perusahaan (inisiatif PHK dari pengusaha) ----- 1 UP + 1 UPMK + UPH
4. Pengusaha melakukan pengambilalihan
perusahaan yang mengakibatkan terjadinya
perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerja
Pasal 163 ayat (1):
1 UP + 1 UPMK + UPH
½ UP + 1 UPMK + UPH
2 5. Perusahaan melakukan efisiensi yang
disebabkan perusahaan mengalami
kerugian
-----
½ UP + 1 UPMK + UPH
Yang dimaksud efisiensi pada ketentuan ini
adalah efisiensi yang hanya dikaitkan
dengan kerugian yang dialami perusahaan.
6. Perusahaan melakukan efisiensi untuk
mencegah terjadinya kerugian -----
1 UP + 1 UPMK + UPH
Dalam hal ini kerugian belum terjadi, namun
bila tidak dilakukan efisiensi dampak dari
kerugian yang akan terjadi tersebut
diperkirakan akan dapat mengakibatkan PHK
dalam jumlah yang lebih besar.

21. ALASAN PHK DAN HAK AKIBAT PHK
(Perbandingan antara UU 13/2003 dengan PP 35/2021)
21
2
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK MENURUT
UU 13/2003
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP
35/2021
KETERANGAN
3 7. Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau
Pasal 164 ayat (1):
1 UP + 1 UPMK + UPH
½ UP + 1 UPMK + UPH
8. Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun
Pasal 164 ayat (3):
2 UP + 1 UPMK + UPH
½ UP + 1 UPMK + UPH
9. Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan
mengalami kerugian ----- 1 UP + 1 UPMK + UPH
4 10.Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force
majeure)
Pasal 164 ayat (1):
1 UP + 1 UPMK + UPH
½ UP + 1 UPMK + UPH
11.Terjadi keadaan memaksa (force majeur) yang tidak
mengakibatkan perusahaan tutup ----- ¾ UP + 1 UPMK + UPH
5 12. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran
utang yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian ----- ½ UP + 1 UPMK + UPH
13.Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran
utang bukan karena perusahaan mengalami kerugian ----- 1 UP + 1 UPMK + UPH

22. ALASAN PHK DAN HAK AKIBAT PHK
(Perbandingan antara UU 13/2003 dengan PP 35/2021)
22
2
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK MENURUT UU
13/2003
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP
35/2021
KETERANGAN
10 18. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja
atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara
tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan
telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara
patut dan tertulis
Pasal 168 ayat (3):
UPH + Uang Pisah UPH + Uang Pisah
11 19. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan
sebelumnya telah diberikan surat peringatan
Pasal 161 ayat (3):
1 UP + 1 UPMK + UPH
½ UP + 1 UPMK + UPH
20. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran bersifat
mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama
----- UPH + Uang Pisah
12 21. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
yang menyebabkan kerugian perusahaan
Pasal 160 ayat (7):
1 UPMK + UPH
UPH + Uang Pisah
Pasal 160 UU 13/2003 tidak
membedakan tindak pidana
berdasarkan terkait/tidaknya
dengan kerugian perusahaan.
22. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
yang tidak menyebabkan kerugian perusahaan
1 UPMK + UPH
Pembedaan besaran
kompensasi PHK berdasarkan
terkait atau tidaknya dengan
kerugian perusahaan perlu
diatur, untuk memenuhi asas
keadilan.

23. ALASAN PHK DAN HAK AKIBAT PHK
(Perbandingan antara UU 13/2003 dengan PP 35/2021)
23
2
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK MENURUT UU
13/2003
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP
35/2021
KETERANGAN
23.Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum
berakhirnya masa 6 (enam) bulan dan
pekerja/buruh dinyatakan bersalah (terbukti tindak
pidana tersebut menyebabkan kerugian
perusahaan) Pasal 160 ayat (7):
1 UPMK + UPH
UPH + Uang Pisah
24.Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum
berakhirnya masa 6 (enam) bulan dan
pekerja/buruh dinyatakan bersalah (terbukti tindak
pidana tersebut tidak menyebabkan kerugian
perusahaan)
1 UPMK + UPH
13 25.Pengusaha melakukan PHK karena
pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan
atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas
12 (dua belas) bulan
----- 2 UP + 1 UPMK + UPH
26.Pekerja/buruh mengajukan permohonan PHK
kepada Pengusaha karena pekerja/buruh
mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua
belas) bulan
Pasal 172:
2 UP + 2 UPMK + UPH 2 UP + 1 UPMK +
UPH

24. ALASAN PHK DAN HAK AKIBAT PHK
(Perbandingan antara UU 13/2003 dengan PP 35/2021)
24
2
NO
ALASAN
PHK (PP
35/2021)
HAK AKIBAT PHK MENURUT UU 13/2003
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP
35/2021
KETERANGAN
14 27. Pekerja/buruh memasuki usia
pensiun
a. Pasal 167 ayat (1), pengusaha mengikutsertakan
pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya
dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/ buruh:
- tidak berhak atas UP dan UPMK;
- berhak atas UPH;
- berhak atas selisih perhitungan 2 UP + 1 UPMK
dengan jaminan/manfaat pensiun yang diterima
sekaligus, bila jaminan/manfaat pensiun
tersebut lebih kecil
(catatan: bila iuran/premi dibayar pengusaha dan
pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan UP
tersebut hanya uang pensiun yang iuran/preminya
dibayar pengusaha)
b. Pasal 167 ayat (5), pengusaha tidak mengikutsertakan
pekerja/buruh pada program pensiun, maka
pekerja/buruh berhak: 2 UP + 1 UPMK + UPH
1¾ UP + 1 UPMK + UPH
15 28. Pekerja/buruh meninggal dunia Pasal 166:
2 UP + 1 UPMK + UPH
2 UP + 1 UPMK + UPH
 Keterangan:
- UP = Uang Pesangon
- UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja
- UPH = Uang Penggantian Hak
- Besaran Uang Pisah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

25. 25
2
• Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang
dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari
pemenuhan kewajiban Pengusaha atas UP dan UPMK serta uang pisah.
• Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tersebut lebih kecil
daripada Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta uang
pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha.
• Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
 Korelasi Program Dana Pensiun dengan PHK
 PHK pada Usaha Mikro dan Kecil
• Pengusaha pada usaha mikro dan kecil wajib membayar UP, UPMK, UPH dan/atau
uang pisah bagi Pekerja/Buruh yang mengalami PHK dengan besaran ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pada uasaha mikro dan kecil dengan
pekerja/buruh.

26. PP NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUPAHAN
26
3

27. 27
1. Kebijakan pengupahan.
2. Upah berdasarkan satuan waktu
dan/atau satuan hasil.
3. Tata cara penetapan UMP dan UMK
serta syarat tertentu UMK.
4. Upah bagi usaha mikro dan kecil.
5. Struktur dan skala upah.
6. Tata cara pembentukan, komposisi
keanggotaan, tata cara pengangkatan
dan pemberhentian keanggotaan, serta
tugas dan tata kerja dewan pengupahan.
AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP
1. Kebijakan Pengupahan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh
Gubernur,
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DAPAT
ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan UMK dengan
menggunakan syarat tertentu yaitu pertumbuhan ekonomi
daerah atau inflasi daerah serta harus lebih tinggi dari
UMP.
4. UMP dan UMK ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan.
5. Kenaikan Upah Minimum dihitung dengan menggunakan
formula perhitungan upah minimum yang memuat
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
6. Bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di
perusahaan, sekurang kurangnya sebesar persentase
tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.
7. Pengusaha WAJIB menyusun struktur dan skala upah.
SUBSTANSI POKOK
DALAM UU CIPTA KERJA
3

28. 28
1. Kebijakan Pengupahan ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagai salah satu
upaya mewujudkan hak pekeja/buruh
atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, meliputi:
MUATAN PP
a. upah minimum;
b. struktur dan skala upah;
c. upah kerja lembur;
d. upah tidak masuk kerja dan/atau
tidak melakukan pekerjaan karena
alasan tertentu;
e. bentuk dan cara pembayaran upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan
dengan upah; dan
g. upah sebagai dasar perhitungan atau
pembayaran hak dan kewajiban
lainnya.
2. Upah ditetapkan berdasarkan satuan
waktu dan/atau satuan hasil dengan
ketentuan:
a. Upah berdasarkan satuan waktu
ditetapkan secara per jam, harian,
atau bulanan. Penetapan besarnya
Upah berdasarkan satuan waktu
dilakukan dengan berpedoman pada
struktur dan skala Upah.
b. Upah berdasarkan satuan hasil
ditetapkan sesuai dengan hasil
pekerjaan yang telah disepakati.
Penetapan besarnya upah
berdasarkan satuan hasil dilakukan
oleh Pengusaha berdasarkan hasil
kesepakatan antara Pekerja/Buruh
dengan Pengusaha.
3

29. 29
 Perhitungan upah per jam menggunakan formula penghitungan:
Upah per jam =
𝑼𝒑𝒂𝒉 𝑺𝒆𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏
𝟏𝟐𝟔
Penjelasan:
• UM = Upah Minimum
• Angka 126 merupakan angka penyebut yang diperoleh dari hasil perkalian antara 29 jam 1 minggu
dengan 52 minggu dibagi 12 bulan.
• 29 jam merupakan median jam kerja pekerja/buruh paruh waktu tertinggi dari seluruh provinsi.
• Penetapan upah secara per jam tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar iuran jaminan
sosial yang menjadi tanggung jawab pengusaha yang dihitung secara proporsional.
 Perhitungan upah sehari sebagai berikut:
a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, Upah
sebulan dibagi 25; atau
b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, Upah
sebulan dibagi 21.
3

30. 30
3. Penetapan Upah Minimum (UM)
 Upah Minimum terdiri atas:
a. Upah Minimum Provinsi
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu (pertumbuhan ekonomi
daerah atau inflasi kabupaten/kota bersangkutan)
 Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi :
a. paritas daya beli;
b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
c. median upah.
Rp
 Penyesuaian Upah Minimum, dilakukan setiap tahun
 Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja
dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
 Penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada kisaran nilai tertentu diantara
batas atas dan batas bawah Upah Minimum pada wilayah yang bersangkutan.
3

31. 31
1. Dalam menentukan Batas Atas dan Batas Bawah, menggunakan data wilayah sesuai
dengan tingkat administrasinya baik level provinsi ataupun kabupaten/kota, dengan
alasan sebagai berikut:
• Data rata2 konsumsi penduduk tersedia pada level provinsi maupun Kabupaten/Kota.
• Data tersebut menggambarkan kondisi taraf hidup secara akurat untuk setiap level
administratif.
2. Dalam perhitungan penyesuaian nilai UM baik level provinsi maupun Kabupaten/Kota,
menggunakan data pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi dengan alasan
sebagai berikut:
• Data Inflasi tersedia untuk seluruh level provinsi tetapi untuk level kabupaten/kota hanya
tersedia di 90 Kab/Kota.
• Data Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota cenderung bersifat tidak stabil, dalam hal suatu
wilayah didominasi oleh salah satu sektor maka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut
cenderung hanya mencerminkan peningkatan sektor tersebut. Dilain sisi ketersediaan data
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tidak tersedia data yang termutakhir (terdapat Lag
Data).
PENGGUNAAN DATA DALAM FORMULA PENYESUAIAN UM 3

32. 32
a. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun.
b. Penyesuaian Upah Minimum Provinsi menggunakan formula penyesuaian
Upah Minimum
c. Nilai Penyesuaian Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan harus
berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian upah minimum menggunakan
formula
d. Dalam hal upah minimum provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas
upah minimum provinsi maka gubernur wajib menetapkan upah minimum
provinsi sama dengan upah minimum provinsi tahun berjalan.
e. Perhitungan penyesuaian UMP dilakukan oleh Depeprov untuk kemudian
direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi untuk ditetapkan.
f. UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November
UPAH MINIMUM PROVINSI 3

33. 33
1. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kab/Kota dengan syarat tertentu.
Syarat tertentu, yaitu:
a. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab/Kota 3 (tiga) tahun terahir dari data yang tersedia
pada periode yang sama lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi Provinsi; atau
b. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kab/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga)
tahun terahir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif dan lebih
tinggi dari nilai provinsi.
2. Dalam hal syarat tertentu tidak terpenuni maka gubernur tidak dapat menetapkan
UMK.
3. Ditetapkan setelah UMP dan harus lebih tinggi dari UMP.
4. Gubernur dapat meminta saran pertimbangan Depeprov dalam menetapkan UMK.
5. UMK ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 30 November.
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 3

34. 34
• Penetapan UM bagi Kab/Kota yang belum memiliki UMK dihitung menggunakan
formula, dengan tahapan perhitungan sebagai berikut:
a. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio Paritas Daya Beli;
b. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio Penyerapan Tenaga Kerja;
c. menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio Median Upah.
d. Mengihitung rata-rata nilai relatif UMK berdasarkan ketiga variabel tersebut.
Variabel Paritas Daya Beli, Penyerapan Tenaga Kerja dan Median Upah masing-masing dihitung
berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang
sama.
• Perhitungan Nilai UMK dilakukan oleh Depekab/Depeko.
• Hasil perhitungan UMK disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan
kepada Gubernur melalui dinas.
• Dalam hal nilai perhitungan UMK lebih rendah dari nilai UMP maka bupati/walikota
tidak dapat merekomendasikan nilai UMK kepada Gubernur.
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
(BAGI KABUPATEN/KOTA YANG BELUM MEMILIKI UMK)
3

35. 35
• Penetapan UM bagi Kab/Kota yang telah memiliki UMK dihitung menggunakan
formula penyesuaian UM.
• Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian Upah
Minimum merupakan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi tingkat provinsi.
• Perhitungan penyesuaian UMK dilakukan oleh Depekab/Depeko.
• Hasil perhitungan UMK disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk
direkomendasikan kepada Gubernur melalui dinas.
• Dalam hal UMK tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMK maka
Bupati/Walikota harus merekomendasikan kepada Gubernur nilai UMK tahun
berikutnya sama dengan nilai UMK tahun berjalan.
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
(BAGI KABUPATEN/KOTA YANG SUDAH MEMILIKI UMK)
3

36. 36
4. UPAH BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL
 Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh pada usaha yang bersangkutan.
 Kesepakatan upah tersebut sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu
dari rata-rata konsumsi masyarakat pada tingkat provinsi, yaitu 50%
 Penetapan persentase harus menghasilkan nilai upah sekurang-kurangnya
sebesar 25% di atas garis kemiskinan.
 Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan Upah minimum wajib
mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 Mengandalkan sumber daya tradisional,
 Tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat modal.
 Hal itu sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja mengingat kriteria usaha
mikro dan kecil dalam PP UMKM penjualan tahunan mencapai 15 M yang
secara umum masih sanggup membayar upah
UMKM
3

37. 37
1. Upah Kerja Lembur wajib dibayarkan pengusaha
2. Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak masuk bekerja tidak melakukan
pekerjaan
3. Pengusaha wajib membayar upah jika pekerja/buruh:
a. Berhalangan;
b. Melakukan kegiatan lain diluar pekerjaanya;
c. Menjalankan hak waktu istirahat;
d. Bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha
tidak memperkerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau
kendala yang seharusnya dapat dihindari.
PERLINDUNGAN UPAH 3

38. 38
PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH JIKA PEKERJA/BURUH
(BERHALANGAN)
Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena
berhalangan sebagaimana meliputi:
1. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
2. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga
tidak dapat melakukan pekerjaan; dan
3. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena:
a. menikah;
b. menikahkan anaknya;
c. mengkhitankan anaknya;
d. membaptiskan anaknya;
e. istri melahirkan atau keguguran kandungan;
f. suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu meninggal dunia; atau
g. anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6) yang tinggal dalam satu
rumah meninggal dunia.
Catatan:
Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh perempuan yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena
sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2
(dua) hari.
3

39. 39
PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH JIKA PEKERJA/BURUH
(MELAKUKAN KEGIATAN LAIN DILUAR PEKERJAANYA)
Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya meliputi:
a. menjalankan kewajiban terhadap negara;
b. menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya;
c. melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan
Pengusaha dan dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan
tertulis; atau
d. melaksanakan tugas pendidikan dan/atau pelatihan dari Perusahaan.
3

40. 40
PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH JIKA PEKERJA/BURUH
(MENJALANKAN HAK WAKTU ISTIRAHAT)
Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya, apabila
Pekerja/Buruh melaksanakan:
a. hak istirahat mingguan;
b. cuti tahunan;
c. istirahat panjang;
d. istirahat sebelum dan sesudah melahirkan; atau
e. istirahat keguguran kandungan.
3

41. 41
 Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas
 Peninajuan Upah diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
PENINJAUAN UPAH
3

42. 1. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan
sistem pengupahan dibentuk dewan Pengupahan.
2. Dewan Pengupahan terdiri atas : Dewan Pengupahan
Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi.
(Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota).
3. Dewan pengupahan terdiri atas unsur pemerintah,
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,
pakar dan akademisi.
DEWAN PENGUPAHAN
3

43. TUGAS DEWAN PENGUPAHAN
I. DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka:
a. perumusan kebijakan pengupahan; dan
b. penyusunan dan pengembangan sistem Pengupahan
II. DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI
Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka:
a. penetapan upah minimum provinsi;
b. penetapan upah minimum kabupaten/kota bagi kabupaten/kota yang mengusulkan;
dan
c. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
III. DEWAN PENGUPANAN KABUPATEN/KOTA
Memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/walikota dalam rangka:
a. pengusulan upah minimum kabupaten/kota;
b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
3

44. SANKSI ADMINISTRATIF
I. Pengusaha yang melanggar ketentuan Pembayaran THR, Pembagian Uang Service Pada Usaha
Tertentu, Penyusunan dan Penerapan Struktur dan Skala Upah, Pemberian Bukti Pembayaran
Upah dikenakan sanksi Administratif berupa:
a. Teguran tertulis
b. Pembatasan Kegiatan Usaha
c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
d. Pembekuan kegiatan usaha
II. Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pengusaha.
III. Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari:
a. pengaduan; dan/atau
b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
IV. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memberlakukan keputusan
tentang upah minimum yang bertentangan dengan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemerintahan daerah.
3

45. KETENTUAN PERALIHAN
1. UMP dan/atau UMK tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada tahun 2020
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021;
2. Upah Minimum Sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap
berlaku sampai dengan:
1. Surat Keputusan mengenai penetapan Upah Minimum sektoral berakhir; atau
2. Upah Minimum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota didaerah tersebut ditetapkan
lebih tinggi dari Upah Minimum Sektoral.
3. Upah Minium Sektoral Provinsi dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang
telah ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut gubernur selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
4. Gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral.
5. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang telah
ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
3

46. 46
PP NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
4
4

47. 47
1. Tata cara penyelenggaraan JKP.
2. Manfaat JKP dan masa
kepesertaan tertentu.
3. Pendanaan JKP.
AMANAT UU CIPTA KERJA UNTUK
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP
1. Penyelenggaraan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP)
dilaksanakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan dan
Pemerintah Pusat.
2. Iuran JKP dibayar oleh
Pemerintah Pusat.
3. Manfaat JKP berupa uang tunai,
akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan.
SUBSTANSI POKOK
DALAM UU CIPTA KERJA
4
4

48. PESERTA
2. Selain persyaratan pada angka 1, juga harus memenuhi ketentuan:
a. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada
program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM; dan
b. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-
kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.
48
1. Peserta JKP harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
c. mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.
3. Peserta program JKN,merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha.
4

49. IURAN
3. Iuran sebesar 0,46% bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat
dan sumber pendanaan JKP.
a. 0,22 % dari Pemerintah Pusat.
b. 0,24% bersumber dari rekomposisi iuran program JKK dan JKM.
49
1. Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan.
2. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,46% (nol koma
empat puluh enam persen) dari Upah sebulan.
4. Peserta program JKN,merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha.
5. Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar 5 juta.
4

50. MANFAAT
2. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan manfaat uang tunai.
3. Pemerintah Pusat menyelenggarakan manfaat akses informasi pasar kerja dan
pelatihan kerja melalui Sisnaker.
50
1. Manfaat JKP:
a. Uang tunai;
b. Akses informasi pasar kerja; dan
c. Pelatihan kerja.
4. Manfaat JKP diberikan kepada Peserta:
a. yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT
maupun PKWTT.
b. harus bersedia untuk bekerja kembali.
4

51. 5. Peserta yang berhak atas manfaat JKP adalah:
Pekerja/buruh yang mengalami PHK sesuai dengan
Pasal 154A UU Nomor 11 Tahun 2020, kecuali:
a. Mengundurkan diri;
b. Cacat total tetap;
c. Pensiun; atau
d. Meninggal dunia.
6. Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki
masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan
telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-
turut sebelum terjadi PHK atau pengakhiran kerja.
51
4

52. PENUTUP
Peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja sudah dipublikasi di website JDIH Setneg yaitu:
jdih.setneg.go.id/Produk
52

53. 53
TER IMA KA SIH