1. PENGELOLAAN LIMBAH B3
[PP 101 TAHUN 2014]
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 333,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5617
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADANG, 23 OKTOBER 2015
1
2. FILOSOFI PERUBAHAN
MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM (DAFTAR LIMBAH B3, PROSEDUR DAN
TATA LAKSANA IZIN, JENIS IZIN PLB3, MASA BERLAKU IZIN, SANKSI
ADMINISTRATIF)
MENCIPTAKAN REGULASI YANG APLIKATIF DAN IMPLEMENTATIF (TATA CARA
PENGELOLAAN LIMBAH B3-penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan dumping)
MENCIPTAKAN RUANG PERUBAHAN, PERBAIKAN, DAN INOVASI
(PENGUNAAN TEKNOLOGI BARU DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3,
PENAMBAHAN DAN PENGECUALIAN LIMBAH B3, PRODUK SAMPING,
PENIMBUNAN-penimbusan akhir, sumur injeksi, penempatan kembali di area
tambang, dam tailing)
MENGATUR DAN MEMBERIKAN ARAH PENGATURAN YANG LEBIH RINCI
(TENORM-RADIOAKTIVITAS, STANDAR PENGOLAHAN, STANDAR PEMULIHAN,
PERPINDAHAN LINTAS BATAS, SISTEM TANGGAP DARURAT)
2
3. ISI PRESENTASI3
Outline Peraturan
Pemerintah Nomor 101
Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah B3.
Perbandingan antara PP
18/1999 jo PP 85/1999
dengan PP 101 Tahun
2014.
Limbah B3 – sumber dan
kategorinya.
Pengelolaan Limbah B3.
Produk samping (by
product).
Perizinan pengelolaan
Limbah B3.
Persetujuan Uji Coba
Standar Pemulihan tanah
terkontaminasi.
Penetapan dan
Pengecualian Limbah B3.
4. BAB VIII PENGOLAHAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Umum Pasal 99
Bagian Kedua
Pengolahan Limbah B3 oleh Setiap Orang
yang Menghasilkan Limbah B3
Pasal 100 – 124
Bagian Ketiga
Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah
B3
Pasal 125 – 144
BAB IX PENIMBUNAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Umum Pasal 145
Bagian Kedua
Penimbunan Limbah B3 oleh Setiap Orang
yang Menghasilkan Limbah B3
Pasal 146 – 162
Bagian Ketiga
Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun
Limbah B3
Pasal 163 – 174
BAB X DUMPING LIMBAH B3 Pasal 175 – 190
BAB XI PENGECUALIAN LIMBAH B3 Pasal 191 – 195
OUTLINE Peraturan Pemerintah No : 101 Tahun 2014,
20 Bab, 259 Pasal.
4
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 – 2
BAB II PENETAPAN LIMBAH B3 Pasal 3 – 9
BAB III PENGURANGAN LIMBAH B3 Pasal 10 – 11
BAB IV PENYIMPANAN LIMBAH B3 Pasal 12 – 30
BAB V PENGUMPULAN LIMBAH B3 Pasal 31 – 46
BAB VI PENGANGKUTAN LIMBAH B3 Pasal 47 – 52
BAB VII PEMANFAATAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Umum Pasal 53
Bagian Kedua
Pemanfaatan Limbah B3 oleh Setiap Orang
yang Menghasilkan Limbah B3
Pasal 54 – 75
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat
Limbah B3
Pasal 76 – 94
Bagian Keempat
Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk Pemanfaatan
Limbah B3
Pasal 95 – 98
5. 5 BAB XII PERPINDAHAN LINTAS BATAS IMBAH B3 Pasal 196 - 197
BAB XIII PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
KERUSAKKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN
HIDUP
Pasal 198 - 216
BAB XIV SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 Pasal 217 - 236
BAB XV PEMBINAAN Pasal 237
BAB XVI PENGAWASAN Pasal 238 - 240
BAB XVII PEMBIAYAAN Pasal 241 - 242
BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 243 - 253
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 254 - 256
BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 257 - 259
6. PERBANDINGAN...[1]6
NO PP Nomor : 18 Jo. PP Nomor : 85/1999 PP Nomor : 101/2014
1 Tidak ada pembagian LB3
berdasarkan tingkat bahaya
Ada limbah B3 dengan kategori 1,
kategori 2
2 Tata cara penetapan limbah B3
(Daftar, Uji karakteristik, TCLP, LD50, uji
kronis -491 senyawa, 11 kriteria-)
Tata cara penetapan limbah B3
(Daftar, Uji karakteristik, TCLP, LD50,
Sub-Kronis)
3 Tidak ada limbah B3 dari sumber
spesifik khusus
Ada pengaturan limbah B3
kategori bahaya B dari sumber
spesifik khusus (slag, kapur, dll)
4 Penyimpanan limbah B3 <50 kg/hari
180 hari
Penyimpanan limbah B3 kategori-2
<50 kg/hari 365 hari
5 Tidak ada uji coba Ada uji coba (pemanfaatan &
pengolahan limbah B3)
6 Tidak ada kode karakteristik LB3 Ada kode karakteristik LB3
7. PERBANDINGAN...[2]7
NO PP Nomor : 18 Jo. PP Nomor : 85/1999 PP Nomor : 101/2014
7 Kodifikasi limbah B3 umum untuk
kegiatan/industri
Kodifikasi atas nama setiap limbah
B3 dan kegiatan/industri
8 Tidak ada pengaturan produk
samping (by-product)
Ada pengaturan produk samping
(by-product)
9 Tidak ada ketentuan dana jaminan
lingkungan
Ada ketentuan mengenai dana
jaminan lingkungan
10 Belum ada rincian perpindahan lintas
batas
Ada rincian perpindahan lintas
batas
11 Tidak ada pengaturan dumping Ada pengaturan dumping
12 Tidak ada rincian pemulihan Ada rincian & kriteria pemulihan
13 Belum ada rincian pengaturan
tanggap darurat
Ada rincian pengaturan tanggap
darurat
14 Belum jelas pengaturan penghentian
Izin
Ada pengaturan penghentian Izin
9. Limbah B3 berdasarkan sumbernya
Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
Limbah B3 dari bahan kimia kedaluwarsa,
tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk
yang tidak memenuhi spesifikasi
Limbah B3 dari sumber spesifik:
o Sumber spesifik umum
o Sumber spesifik khusus
9
10. PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN RISIKO10
LB3
KATEGORI 1
LB3
KATEGORI 2
Berdampak secara
langsung terhadap
kesehatan
manusia (akut)
Dapat
berdampak
secara langsung
terhadap
kesehatan
manusia
Berdampak
terhadap
lingkungan
(kronis)
RISIKO
• Asam, basa,
garam kimia B3
• PCBs,dll
• Steel slag,
copper slag
• Karbon aktif
bekas
• Aki bekas
• Filter bekas, dll
CONTOH
TATACARA
PENGELOLAAN
BERBEDA-BEDA
KELOLA
13. KATEGORI 1
KATEGORI 2
APA BEDA
PENGELOLAAN
MASING-MASING
KATEGORI LIMBAH?
• PENYIMPANAN
• PENGUMPULAN
• PENGANGKUTAN
• PEMANFAATAN?
• PENGOLAHAN?
• PENIMBUNAN?
• DUMPING?
PENGELOLAAN LIMBAH B313
RISIKO
14. PRODUK SAMPING (BY PRODUCT)
Setiap orang yang menghasilkan
limbah B3 dari sumber spesifik
sebagai produk samping dapat
mengajukan permohonan
penetapan limbah B3 dari
sumber spesifik sebagai produk
samping kepada Menteri.
Limbah B3 dari sumber spesifik
yang dapat diajukan
permohonan penetapan sebagai
produk samping berasal dari satu
siklus tertutup produksi yang
terintegrasi.
Permohonan penetapan limbah B3 dari
sumber spesifik sebagai produk samping
diajukan secara tertulis kepada Menteri dan
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
identitas pemohon;
profil usaha dan/atau kegiatan;
nama limbah B3;
bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan dalam proses produksi yang
menghasilkan limbah B3;
proses produksi yang menghasilkan limbah B3 yang
diajukan untuk ditetapkan sebagai produk
samping; dan
nama produk samping serta sertifikat standar
produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh
menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi usaha
dan/atau kegiatan.
14
15. KRITERIA PRODUK SAMPING (BY PRODUCT)
15
Apakah limbah atau produk samping?
Apakah sisa dihasilkan dari suatu proses
yang terintegrasi dengan proses
produksi?
Apakah penggunaan sisa bersifat pasti?
Apakah sisa dapat digunakan secara
langsung tanpa proses lebih lanjut?
Apakah penggunaan sisa sesuai dengan
Peraturan Per-UU-an(*)?
Produk samping (by-product) Limbah
(*)SESUAI DENGAN PUU:
a. memenuhi standar sebagai
produk dan ditetapkan
sebagai produk samping
oleh instansi yang
membidangi usaha
dan/atau kegiatan;
b. memiliki nomor registrasi
sebagai produk yang
ditetapkan oleh instansi
yang berwenang; dan
c. pemanfaatannya tidak
akan menimbulkan
dampak terhadap
kesehatan manusia dan
lingkungan hidup.
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
16. TATA CARA PERIZINAN PLB316
PENYIMPANAN
PENGUMPULAN
PENGANGKUTAN PEMANFAATAN
PENGOLAHAN
PENIMBUNAN
DIUBAH MENJADI 1
IZIN YANG
TERINTEGRASI
IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH B3
Contoh:
O Izin pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan penyimpanan limbah B3
oleh PT. ABCDEFGH
O Izin pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pengumpulan dan
penimbunan limbah B3 oleh PT.
IJKLMNOP
PERIZINAN SAAT INI
PERIZINAN KE DEPAN
17. MASA BERLAKU IZIN
IZIN MASA BERLAKU
PENYIMPANAN 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
PENGUMPULAN 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
PENGANGKUTAN 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
(rekomendasi)
PEMANFAATAN 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
PENGOLAHAN 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
PENIMBUNAN 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang
17
18. IZIN BERAKHIR
APABILA:
18
IZIN
BERAKHIR
APABILA:
masa berlaku
izin habis dan
tidak dilakukan
perpanjangan
izin
badan usaha
pemegang izin
bubar atau
dibubarkan
Izin Lingkungan
dicabut
dicabut oleh
bupati/wali
kota/gubernur/
Menteri sesuai
kewenangannya
Apabila
permohonan
perpanjangan izin
dilakukan sebelum
masa berlaku izin
berakhir, maka
pemegang izin
dianggap memiliki
izin
Secara hukum,
pihak yang dapat
mencabut izin:
1. Penerbit izin;
2. Atasan
penerbit izin;
dan
3. Pengadilan.
19. 19
0 th 5 th 10 th
2 bln
memiliki izin
izin (hasil
perpanjangan)
Jika diajukan sebelum masa berlaku izin berakhir (dalam waktu 2 bulan), tidak ada penolakan, maka
setelah masa berlaku izin berakhir izin otomatis diperpanjang.
Jika diajukan sebelum masa berlaku izin berakhir (dalam waktu 2 bulan), ada penolakan, maka
setelah masa berlaku izin berakhir izin otomatis berakhir.
Jika diajukan sebelum masa berlaku izin berakhir sebelum waktu 2 bulan dari masa berlaku izin
berakhir, maka permohonan perpanjangan wajib ditolak.
Jika diajukan sesudah masa berlaku izin berakhir, maka izin otomatis berakhir setelah masa
berlaku berakhir.
Jika tidak diajukan perpanjangan izin oleh pemegang izin sampai dengan masa berlaku izin
berakhir, maka izin otomatis berakhir setelah masa berlaku izin berakhir.
Jika diajukan sesudah masa berlaku izin berakhir, maka permohonan izin dapat ditolak untuk
diperpanjang.
20. UJI COBA
Ketentuan mengenai uji coba hanya berlaku untuk kegiatan
PEMANFAATAN dan PENGOLAHAN Limbah B3.
Uji coba diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional
Indonesia; dan
2. sebagai substitusi sumber energi.
Uji coba diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan
cara:
1. termal; dan
2. cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki Standar
Nasional Indonesia.
Uji coba pemanfaatan atau pengolahan dilakukan untuk: uji
coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas
Pemanfaatan atau Pengolahan Limbah B3.
20
21. MASA BERLAKU PERSETUJUAN UJI COBA
Persetujuan uji coba berlaku paling lama 1 (satu) tahun
dan tidak dapat diperpanjang.
Persetujuan uji coba merupakan persyaratan untuk
permohonan izin pemanfaatan atau pengolahan
limbah B3 sesuai uji coba yang dilakukan.
21
22. 22
STANDAR PEMULIHAN TANAH
TERKONTAMINASI
JIKA:
1. Angka TCLP dan/atau TK > dari
TCLP-A dan/atau TK-A dikelola
sesuai dengan limbah B3
kategori-1
2. Angka TCLP dan/atau TK < TCLP-A
dan/atau TK-A dan/atau > TCLP-B
dan/atau TCLP-B dikelola
sesuai dengan limbah B3
kategori-2
3. Angka TCLP dan/atau TK < TCLP-B
dan/atau TK-B dan/atau > TCLP-C
dan/atau TCLP-C dikelola
sesuai dengan limbah nonB3
4. Angka TCLP dan/atau TK < TCLP-
C dan/atau TK-C dapat
digunakan sebagai tanah pelapis
dasar
24. DASAR KATEGORI
LIMBAH
Jika angka TCLP > dari
TCLP-A Limbah B3
Kategori 1
Jika angka TCLP < dari
TCLP-A dan TCLP > dari
TCLP-B Limbah B3
Kategori 2
Jika angka TCLP < dari
TCLP-B Limbah nonB3
24
25. PENETAPAN UJI TOKSIKOLOGI
LD50
LD50 (oral) selama 7 (tujuh) hari
menggunakan hewan uji mencit
dengan nilai LD50 < 50 mg/kg
berat badan hewan uji
Besaran LD50 sesuai dengan PP
85/1999, RCRA, GHS, WHO dan
standar internasional lainnya
Banyak laboratorium yang dapat
melakukan
Ketersediaan mencit
Penetapan angka di laboratorium
menggunakan analisis probit
Sub-kronis
Uji sub-kronis dilakukan selama 90
(sembilan puluh) hari
menggunakan hewan uji mencit
Tidak ada referensi yang secara
pasti menetapkan lama waktu
tertentu untuk uji sub-kronis, karena
dapat dilakukan dari 7 – 200 hari
(GHS) disesuaikan dengan tujuan
uji
Pengamatan dilakukan terhadap
akumulasi/ biokonsentrasi, studi
perilaku (respon antar individu
hewan uji), dan/atau histopatologis
Beberapa lab dapat melakukan
PUSARPEDAL
25
![PENGELOLAAN LIMBAH B3
[PP 101 TAHUN 2014]
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 333,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5617
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PADANG, 23 OKTOBER 2015
1](https://image.slidesharecdn.com/01-presentasipp101tahun2014-p3epadang23okt15-200207163259/85/01-presentasipp101tahun2014p3epadang23okt15-1-320.jpg)
