LATAR BELAKANG.....................................?
APA ITU OTONOMI DAERAH           ?OTONOMI DAERAH ADALAH HAKDAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOMUNTUK MENGATUR DANMENGURUS SENDIRI U...
APA ITU DAERAH      OTONOM ?DAERAH OTONOM ADALAH KESATUANMASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAIBATAS – BATAS WILAYAH YANGBERWEWEN...
MENGAPA ADA OTONOMI      DAERAH ?1. SEBAGAI WUJUD ADANYA  PERUBAHAN PARADIGMA DALAM  PELAKSANAAN PEMERINTAHAN  DIINDONESIA...
2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN  UUD 1945 Ps. 18  (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK  INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH –  DAERAH PROVIN...
3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT  MENINGKATKAN PELAYANAN DAN  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,  MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN  DEMOKRASI, KEA...
TUJUAN PENYELENGGARAAN             OTONOMI DAERAH1.   PENINGKATAN PELAYANAN DAN     KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG     SEMA...
SASARAN YANG AKAN DICAPAI     MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI              DAERAH ?1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,   PENGEMBANG...
PEMERINTAHAN / KEKUASAANSENTRALISTIK TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ?1. DALAM SISTEM KEKUASAAN   PEMERIN...
BAGAIMANA OTONOMI     DAERAH DILAKSANAKAN ?I.   DASAR HUKUM:     Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG     PEMERINTA...
3)   PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,     DAERAH KABUPATEN DAN KOTA     MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT     DAERAH YANG ANGGOT...
6) PEMERINTAH DAERAH   BERHAK MENERAPKAN   PERATURAN DAERAH DAN   PERATURAN – PERATURAN   LAIN UNTUK MELAKSANAKAN   OTONOM...
II. DAERAH OTONOM: DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI  ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH  KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3  AYA...
III.   ASAS UMUM PENYELENGGARAAN       PEMERINTAHAN1. ASAS KEPASTIAN HUKUM2. ASAS KEPENTINGAN UMUM3. ASAS KETERBUKAAN4. AS...
IV. ASAS – ASASPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH(PEMERINTAH     PUSAT)1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU  PENYERAHAN WEWENANG...
2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU   PELIMPAHAN WEWENANG   PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH   PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI   WAKIL...
V. ASAS – ASAS PELAKSANAANOTONOMI DAERAH (PEMERINTAHDAERAH)1. OTONOMI LUAS : YAITU  KEKUASAAN DAERAH UNTUK  MENYELENGGARAK...
2. OTONOMI NYATA : YAITU   KELELUASAAN DAERAH UNTUK   MENYELENGGARAKAN   PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU   YANG SECARA NYAT...
VI. HAK DAN KEWAJIBANPEMERINTAH DAERAHHAK :1.   MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN     PEMERINTAH2.   MEMILIH PIMPINAN D...
KEWAJIBAN1.   MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA     PERSATUAN, KESATUAN DAN     KERUKUNAN NASIONAL SERTA     KEUTUHAN NKRI2. ...
VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANGMENJADI     URUSAN PEMERINTAHPUSAT:1. POLITIK LUAR NEGERI2. PERTAHANAN3. KEAMANAN4. YUSTISI5....
PENYELENGGARAAN URUSAN  PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ?1. PEMERINTAH   MENYELENGGARAKAN SENDIRI   UR...
VIII. PRINSIP – PRINSIPPELAKSANAAN        OTONOMI DAERAH1. MEMPERHATIKAN ASPEK   DEMOKRASI, KEADILAN,   PEMERATAAN, POTENS...
4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI   DENGAN KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA   TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH   DAN ANTA...
IX. SUSUNAN PEMERINTAHANDAERAH PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH  PENYELENGGARAAN URUSAN  PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH  DAERAH D...
 PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS  KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT  DAERAH UNSUR PERANGKAT DAERAH :   SEKRETARIAT DAERAH YANG...
 PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN KA...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMPERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI          DAERAH ?KEBIJAKAN PUBLIK ADALAHPERATURAN PERUNDANGAN YA...
MACAM KEBIJAKAN          PUBLIK ?1.   KEBIJAKAN DALAM PERATURAN –     PERATURAN (TERTULIS):     KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:     - PERATURAN DAERAH     - PERATURAN GUBERNUR     - PERATURAN BUPATI / WALIKOTA     - KEPUT...
PROSES PERUMUSAN       KEBIJAKAN PUBLIK ?                      2.PERUMUSAN                     2.PERUMUSAN                ...
APA MANFAAT PARTISIPASI     MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN          KEBIJAKAN PUBLIK ?1.   MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRA...
PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK       BERPERAN AKTIF DALAM    PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?A. FAKTOR INTERNAL :  1. MASYARAKAT TE...
B. FAKTOR EKSTERNAL : 1.   TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA      UNTUK BERPARTISIPASI 2.   ADANYA KESEMPATAN UNTUK      BERPAR...
AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAKAKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN             PUBLIK ?1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK   TIDAK A...
DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN    PEMBENTUKAN GOOD GOVERNNCE• DESENTRALISASI MENGHASILKAN  PEMERINTAHAN LOKAL (LOCAL GO...
PERLU DIPAHAMI BAHWA:• DEVOLUSI ADALAH BENTUK  DESENTRALISASI POLITIK• DEKONENTRASI ADALAH BENTUK  DESENTRALISASI ADMINIST...
MAKNA DARI DEVOLUSI BAGI DEMOKRASI      DAN STABILITAS POLITIK: PENDIDIKAN POLITIK MENYEDIAKAN  KESEMPATAN LEBIH BESAR KE...
SASARAN DEVOLUSI: POLITICAL EQUALITY; MEMBERI  KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT  UNTUK BISA MEMPENGARUHI KEBIJAKAN  LOKAL AC...
NILAI-NILAI DEKONSENTRASI: TETAP MENJAGA INTEGRITAS  NASIONAL HARUS MENJAGA STANDAR  PELAYANAN MINIMUM NASIONAL PENYEDI...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Mk.otoda dan kebijakan politik.1

2.197 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kuliah Akasius Akang

  • Als Erste(r) kommentieren

Mk.otoda dan kebijakan politik.1

  1. 1. LATAR BELAKANG.....................................?
  2. 2. APA ITU OTONOMI DAERAH ?OTONOMI DAERAH ADALAH HAKDAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOMUNTUK MENGATUR DANMENGURUS SENDIRI URUSANPEMERINTAHAN DAN KEPENTINGANMASYARAKATNYA SESUAI DENGANPERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UUNo. 32 TH.2004).
  3. 3. APA ITU DAERAH OTONOM ?DAERAH OTONOM ADALAH KESATUANMASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAIBATAS – BATAS WILAYAH YANGBERWEWENANG MENGATUR DANMENGURUS URUSAN PEMERINTAHANDAN KEPENTINGAN MASYARAKATSETEMPAT MENURUT PRAKARSASENDIRI BERDASARKAN ASPIRASIMASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
  4. 4. MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?1. SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.
  5. 5. 2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps. 18 (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG. (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
  6. 6. 3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
  7. 7. TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN PEMERATAAN3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA
  8. 8. SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ?1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN.3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH.4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN DAERAH.
  9. 9. PEMERINTAHAN / KEKUASAANSENTRALISTIK TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ?1. DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT.2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH SANGAT HETEROGIN.3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING – MASING.
  10. 10. BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ?I. DASAR HUKUM: Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Ps. 18 UUD 19451) NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS OTONOMI DAN
  11. 11. 3) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG ANGGOTA – ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM4) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASING – MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS5) PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS – LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT.
  12. 12. 6) PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENERAPKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN – PERATURAN LAIN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.7) SUSUNAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DALAM UNDANG – UNDANG.
  13. 13. II. DAERAH OTONOM: DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3 AYAT 1 UU No. 32 TH 2004) PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS DAN FISIK WILAYAH PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR : POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH, KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH.
  14. 14. III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN1. ASAS KEPASTIAN HUKUM2. ASAS KEPENTINGAN UMUM3. ASAS KETERBUKAAN4. ASAS PROPORSIONALITAS5. ASAS AKUNTABILITAS6. ASAS EFISIENSI7. ASAS EFEKTIVITAS
  15. 15. IV. ASAS – ASASPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH(PEMERINTAH PUSAT)1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
  16. 16. 2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA, ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
  17. 17. V. ASAS – ASAS PELAKSANAANOTONOMI DAERAH (PEMERINTAHDAERAH)1. OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
  18. 18. 2. OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DI DAERAH3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB : YAITU PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KEPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI
  19. 19. VI. HAK DAN KEWAJIBANPEMERINTAH DAERAHHAK :1. MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH2. MEMILIH PIMPINAN DAERAH3. MENGELOLA APARATUR DAERAH4. MEMUNGUT PAJAK DAERAH5. MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI DAERAH6. MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH7. MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32 TH 2004)=====Sampai disini=============
  20. 20. KEWAJIBAN1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI2. MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI3. MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT4. MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN5. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN6. MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHA TAN7. DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004)
  21. 21. VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANGMENJADI URUSAN PEMERINTAHPUSAT:1. POLITIK LUAR NEGERI2. PERTAHANAN3. KEAMANAN4. YUSTISI5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL6. AGAMA
  22. 22. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ?1. PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN
  23. 23. VIII. PRINSIP – PRINSIPPELAKSANAAN OTONOMI DAERAH1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN KERAGAMAN DAERAH2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS, OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG JAWAB3. OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN PADA KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI YANG TERBATAS
  24. 24. 4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADMINISTRATIF6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR
  25. 25. IX. SUSUNAN PEMERINTAHANDAERAH PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI SELUAS – LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH
  26. 26.  PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH UNSUR PERANGKAT DAERAH :  SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH  LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA DINAS  LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA BADAN DAERAH  KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMAT  KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH
  27. 27.  PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
  28. 28. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMPERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH ?KEBIJAKAN PUBLIK ADALAHPERATURAN PERUNDANGAN YANGDIGUNAKAN SEBAGAI DASARTINDAKAN PEMERINTAH UNTUKMENGATUR DAN MELAYANIMASYARAKAT DALAM BERBAGAIBIDANG KEHIDUPAN SEHARI - HARI
  29. 29. MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ?1. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN – PERATURAN (TERTULIS): KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT / NASIONAL : - UUD 1945 - UU / PERPU - PERATURAN PEMERINTAH - PERATURAN PRESIDEN - PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN KEPUTUSAN DIREKTORAT.
  30. 30. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH: - PERATURAN DAERAH - PERATURAN GUBERNUR - PERATURAN BUPATI / WALIKOTA - KEPUTUSAN KEPALA DINAS / INSTANSI DAERAH2. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK TERTULIS (KONVENSI) CONTOHNYA : - PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM - PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN KAWASAN KOTA - PERATURAN TENTANG UPAYA PEMBANGUNAN JALAN DAN SARANA UMUM DLL.
  31. 31. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ? 2.PERUMUSAN 2.PERUMUSAN KEBIJAKANPUBLIK KEBIJAKANPUBLIK 1.ISU MASALAH 3.PENERAPAN 3.PENERAPAN1.ISU MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK PUBLIK PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK 4. EVALUASI KEBIJAKAN 4. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK PUBLIK
  32. 32. APA MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?1. MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN MENYATAKAN PENDAPAT2. MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT YANG PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU3. MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI SESAMA MANUSIA4. MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT YANG TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA DAN DAPAT HIDUP SECARA DAMAI
  33. 33. PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK BERPERAN AKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?A. FAKTOR INTERNAL : 1. MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN SISTEM LAMA BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK ITU ADALAH URUSAN PEMERINTAH. 2. MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 3. MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR / LANGKAH UNTUK BERPARTISIPASI 4. MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK ACUH
  34. 34. B. FAKTOR EKSTERNAL : 1. TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA UNTUK BERPARTISIPASI 2. ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPARTISIPASI WARGA TETAPI BELUM BANYAK DIKETAHUI 3. MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN SEMANGAT OTONOMI 4. ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK UNSUR YANG TERLIBAT MAKA PERUMUSAN AKAN BERJALAN LAMBAN
  35. 35. AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAKAKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK AKAN MEMENUHI HAK – HAK RAKYAT SECARA MENYELURUH2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN NILAI – NILAI BUDAYA MASYARAKAT
  36. 36. DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN PEMBENTUKAN GOOD GOVERNNCE• DESENTRALISASI MENGHASILKAN PEMERINTAHAN LOKAL (LOCAL GOVERNMENT)• ADANYA PEMBAGIAN KEWENANGAN SERTA TERSEDIANYA RUANG GERAK YANG MEMADAI UNTUK MEMAKNAI KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA UNIT PEMERINTAH YANG LEBIH RENDAH• PERBEDAAN TERPENTING ANTARA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
  37. 37. PERLU DIPAHAMI BAHWA:• DEVOLUSI ADALAH BENTUK DESENTRALISASI POLITIK• DEKONENTRASI ADALAH BENTUK DESENTRALISASI ADMINISTRASI
  38. 38. MAKNA DARI DEVOLUSI BAGI DEMOKRASI DAN STABILITAS POLITIK: PENDIDIKAN POLITIK MENYEDIAKAN KESEMPATAN LEBIH BESAR KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH PELATIHAN KEPEMIMPINAN POLITIK; PENGALAMAN MENJADI LEGISLATOR DAN EKSEKUTOR LOKAL SEBELUM BERANJAK KE LEVEL NASIONAL STABLITAS POLITIK PENDIDIKAN MASYARAKAT LOKAL UNTUK MENINGKATKAN RASA TANGGUNGJAWAB
  39. 39. SASARAN DEVOLUSI: POLITICAL EQUALITY; MEMBERI KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK BISA MEMPENGARUHI KEBIJAKAN LOKAL ACCOUNTABILITY; MENINGKATKAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT DNGAN TERBUKANYA AKSES MASYARAKAT KEDALAM PROSES POLITIK RESPONSIVENESS; MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH UNTUK MELAYANI KEINGINAN WARGA
  40. 40. NILAI-NILAI DEKONSENTRASI: TETAP MENJAGA INTEGRITAS NASIONAL HARUS MENJAGA STANDAR PELAYANAN MINIMUM NASIONAL PENYEDIAAN SARANA PRASARANA MINIMAL YANG DIPERLUKAN WARGA MASYARAKAT UNTUK BERAKTIVITAS DAN MENGEMBANGKAN DIRI.

×