Dokumen tersebut membahas tentang Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yang merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. LKS Bipartit dibentuk di setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih, dan bertugas untuk membahas masalah hubungan industrial serta mencari solusi demi meningkatkan produkt

1. LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
Disampaikan oleh
Lasmanawati, SE
Mediator HI
Disnakertrans Prov. Sumatera Barat

2. LATAR BELAKANG
PERUSAHAAN
BERINTERAKSI
Meningkatkan kesejahteraan - Pengembangan modal
Untuk dirinya dan keluarga - Produktivitas
- Marketing
- Perselisihan hak
- Perselisihan kepentingan
PEKERJA / BURUH MANAJEMEN
PERSELISIHA
N
HUBUNGAN INDUSTRIAL
HARMONIS, DINAMIS, KONDUSIF
Ketenangan Kerja
& ketenangan
berusaha

3. HAL – HAL YANG MEMPENGARUHI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
IPOLEKSOSBUD
( EKSTERNAL )
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
ASPEK
KEMANUSIAAN
( INTERNAL )
-PSIKOLOGI
-SOSIOLOGI
-KOMUNIKASI
MOGOK
( UNJUK RASA )

4. BAGAIMANA MEMBANGUN
HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG
HARMONIS, DINAMIS DAN KONDUSIF ?
Membentuk dan memfungsikan LKS bipartit sebagai ujung
tombak pelaksanaan Hubungan Industrial di perusahaan. Dalam
memfungsikan LKS Bipartit peranan komunikasi sangat
menentukan. Oleh karena itu perlu di bangun sistem komunikasi
yang efektif.

5. LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
PENGERTIAN
Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal – hal yang
berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu perusahaan
yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja /
serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur
pekerja / buruh
Setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 ( lima puluh )
orang pekerja / buruh atau lebih, wajib membentuk Lembaga
Kerjasama Bipartit

6. DASAR HUKUM
1. UU NO. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
2. UU NO. 21 tahun 2000, tentang Serikat Pekerja / Serikat
Buruh.
1. UU NO. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
1. Permenaker NO. 32 / Men / XII / 2008, tentang Tata Cara
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.

7. PERBEDAAN BIPARTIT
SEBAGAI LEMBAGA DAN MEKANISME
LEMBAGA
Meningkatkan :
UNSUR PEKERJA - Produktivitas
UNSUR PENGUSAHA - Etos kerja
- Budaya kerja
MEKANISME
PIHAK PENGUSAHA PIHAK
PEKERJA/SP/SB

8. Memfungsikan Secara Efektif
Lembaga Kerjasama Bipartit
A. Yang diperlukan antara lain :
 Memperhatikan dan mengkoordinir setiap gejala yang
akan menimbulkan permasalahan
 Membangun komunikasi yang efektif ( keterbukaan )
 Kooperatif ( saling memberi dan menerima )
 Saling mempercayai ( trust )
 Mencari solusi yang terbaik demi kepentingan bersama

9. Lanjutan
B. Apa yang harus dihindari, antara lain:
 Egoisme masing-masing pihak
 Kebuntuan komunikasi
 Intervensi/kontaminasi dari luar
 Emosional masing-masing pihak
 Saling curiga
 Penafsiran yang berbeda

10. Bagaimana Membangun Komuniaksi yang Efektif ?
STEPS COMMUNICATION SYSTEM
TOP
COMMUNICATION
MIDDLE GROUP
COMMUNICATION
MIDDLE GROUP
COMMUNICATION
MIDDLE GROUP
COMMUNICATION
LK. BIPARTIT
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM
SMALL
GROUP
COMM

11. TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB LKS BIPARTIT
TUJUAN
Untuk menciptakan Hubungan Industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan
FUNGSI
 Sebagai forum komunikasi, konsultasi untuk
musyawarah antara pengusaha dan wakil
pekerja/Serikat atau pekerja buruh pada tingkat
perusahaan

12. lanjutan
 Sebagai forum untuk membahas masalah dan
persoalan Hubunngan Industrial di perusahaan guna
meningkatkan produktivitas kerja dan
kesejahteraan pekerja/buruh yang menjamin
kelangsungan usaha dan kesempatan kerja
 Sebagai forum kerjasama dalam hal konsepsi
pemikiran dan penyamaan persepsi

13. TUGAS
• Melakukan pertemuan minimal sekali dalam sebulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan
• Mengkomunikasikan kebijakan pimpinan perusahaan dan
aspirasi pekerja/buruh berkaitan dengan produktivitas kerja
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
dan kelangsungan usaha
• Melakukan diteksi dini menindak lanjuti dan menampung
permasalahan Hubungan Industrial diperusahaan

14. lanjutan
• Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha
dalam rangka penetapan kebijakan perusahaan
• Menyampaikan saran dan pendapat kepada pekerja/buruh
dalam rangka meningkatkan produktivitas
• Merekomendasikan permasalahan yang sedang berkembang
untuk ditindak lanjuti guna mencari penyelesaian atau solusi
terbaik

15. TANGGUNG JAWAB
• Membentuk satuan tugas untuk melakukan kegiatan-
kegiatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang
telah diindentifikasikan atau berfungsi sebagai kelompok
studi dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi
• Melakukan standarisasi dan pendekatan terhadap
penyelesaian masalah/persoalan yang sedang berkembang
• Memberikan alternatif penyelesaian masalah yang
direkomendasikan oleh satuan kerja

16. PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT
• LKS Bipartit dibentuk oleh unsur pengusaha dan
unsur pekerja /buruh atau serikat pekerja /serikat
buruh
• LKS Bipartit dapat dibentuk disetiap Cabang
perusahaan

17. TATA CARA PEMBENTUKAN
• Pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau wakil
pekerja/buruh melaksanakan pertemuan untuk :
- Membentuk LKS Bipartit
- Menetapkan anggota LKS Bipartit
• Menyepakati dan menetapkan susunan pengurus
• Pembentukan dan Susunan Pengurus dituangkan dalam
Berita Acara yang ditanda tangani oleh pengusaha dan wakil
SP/SB atau wakil pekerja/buruh diperusahaan

18. lanjutan
• LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk
dicatat pada Instansi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan Kab/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja
setelah pembentukan
• Pemberitahuan secara tertulis baik langsung maupun tidak
langsung dengan melampirkan berita acara pembentukan ,
susunan pengurus dan alamat perusahaan

19. KEPENGURUSAN
• Ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh,
serikat pekerja/buruh dengan komposisi 1 : 1 yang jumlahnya
sesuai kebutuhan perusahaan dengan ketentuan sekurang-
kurangnya 6 (enam) orang
• Susunan pengurus
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota

20. lanjutan
• Jabatan Ketua LKS Bipartit dapat dijabat secara bergantian
antara unsur pengusaha atau unsur pekerja/buruh
• Masa kerja kepengurusan LKS Bipartit 3 (tiga) tahun

21. MASA JABATAN KEPENGURUSAN
KEPENGURUSAN BIPARTIT BERAKHIR APABILA :
 Meninggal dunia
 Mutasi
 Mengundurkan diri sebagai pengurus
 Diganti atas usul dari unsur yang diwakilinya
 Sebab lain yang menghalangi tugas dalam kepengurusan
lembaga

22. TATA KERJA
• LKS Bipartit mengadakan pertemuan 1 (sdatu) kali sebulan
atau setiap kali apabila dipandang perlu
• Materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur
pekerja/buruh atau dari pengurus LKS Bipatit
• Pengurus LKS Bipartit menetapkan agenda pertemuan secara
periodik
• Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lain diperusahaan
bersifat koordinatif, konsultatif dan koordinatif

23. PEMBINAAN
• Pembinaan dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan Kab/Kota
• Dapat mengikut sertakan organisasi pengusaha dan
organisasi serikat pekerja/buruh
• Pembinaan :
- Sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja
- memberikan bimbingan dalam rangka
pembentukan

24. PEMBIYAAN DAN PELAPORAN
• Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan
pelaksanaan kegiatan LKS Bipartit dibebankan pada
perusahaan
• LKS Bipartit melaporkan segala kegiatan kepada pimpinan
perusahaan
• Pimpinan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
sekali melaporkan kepada Instansi yang bertanggunga jawab
dibidang kk

25. lanjutan
• Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
Kab/Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
melaporkan kepada Instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan provinsi
• Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada
Menteri melalui Dirjen PHI dan Jamsos

26. SEKIAN
TERIMA KASIH