Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.

1. Formulasi
Kebijakan
Oleh :
Ayatullah Hadi
Zakiyudin Fikri

2. Studi kebijakan publik dalam konteks Indonesia menjadi semakin
penting dan menarik jika dikaitkan dengan wacana otonomi daerah
yang kini tengah dijalankan. Harapannya akan memberi kesejahteraan
kepada sebagian besar rakyat , namun di balik harapan tersebut jua
diliputi perasaan kekhawatiran.
Otonomi daerah dicemaskan hanya akan melahirkan “raja-raja” kecil di
daerah yang tidak memedulikan kesejahteraan rakyat. Dengan asumsi
demikian, maka studi kebijakan publik dengan alasan profesional
semakin dibutuhkan.
Oleh karena itu, studi-studi kebijakan publik di Indonesia diharapkan
dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan publik yang
akan datang.
PENDAHULUAN

3. Apa definisi formulasi kebijakan?
Bagaimanakah proses formulasi kebijakan?
Bagaimanakah teknik formulasi kebijakan?

4. 
 Definisi formulasi kebijakan
Menurut Anderson dalam Winarno (96 : 2012)
menjelaskan bahwa perumusan kebijakan (policy
formulation) menyangkut upaya menjawab pertanyaan
bagaimana alternatif disepakati untuk masalah-
masalah yang dikembangkan dan siapa yang
berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara
spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan khusus.
Pembahasan

5. Proses dan tahapan
formulasi kebijakan
O Kegiatan pertama
adalah memutuskan
secara umum apa yang
apa yang harus
dilakukan atau dengan
kata lain perumusan
diarahkan untuk
memperoleh
kesepakatan tentang
suatu alternatif
kebijakan yang dipilih,
suatu keputusan yang
menyetujui adalah hasil
dari proses seluruhnya
O kegiatan selanjutnya
diarahkan pada
bagaimana keputusan-
keputusan kebijakan
dibuat, dalam hal ini
suatu keputusan
kebijakan mencakup
tindakan oleh
seseorang pejabat atau
lembaga resmi untuk
menyetujui, mengubah
atau menolak suatu
alternatif kebijakan yang
dipilih.

6. Proses dan tahapan formulasi
kebijakan menurut Budi Winarno
(123 : 2012)
 Perumusan Masalah (Defining Problem)
 Agenda Kebijakan
 Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk
Memecahkan masalah
 Tahap penetapan kebijakan

7. 
 Model sistem
Easton, Paine dan Naumes menggambarkan model
pembentukan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi
antara lingkungan dengan para pembentuk kebijakan
dalam suatu proses yang dinamis.
Model Perumusan Kebijakan Publik

8. Model Rasional Komprehenshif
Model ini merupakan model pembentukan
kebijakan yang paling terkenal dan juga yang
paling terkenal dan juga yang paling luas
diterima di kalangan para pengkaji kebijakan
publik

9.  Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah
tertentu.
 Tujuan-tujuan nilai atau sasaran-sasaran yang mengarahkan
pembuat keputusan dijelaskan dan disusun menurut arti
pentingnya.
 Berbagai alternatif untuk mengatasi masalah perlu
diselidiki
 Konsekuensi-konsekuensi (biaya dan keuntungan) yang
timbul dari setiap pemilihan alternatif diteliti.
 Setiap alternatif dan konsekuensi yang menyertainya dapat
dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain.
Elemen pada model Model Rasional
Komprehenshif

10. 
 Model Kepuasan
Simon dan March dalam mengembangkan model
mereka, menggunakan pendekatan-pendekatan
pembentukan kebijakan dari dimensi prilaku. Mereka
memberi tekanan pada aspek-aspek sosio-psikologis
dalam pembuatan keputusan organisasi.
Lanjutan….

11. 
 Model penambahan (the Incremental Model)
Model ini dibuat sebagai Kritik terhadap model
rasional komprehensif akhirnya melahirkan model
penambahan atau inkrementalisme. Model
inkremental/penambahan merupakan hasil dari
parktik-praktik yang diterima secara luas di kalangan
pembentuk kebijakan publik. Model ini mencoba untuk
menyesuaikan dengan realitas kehidupan praktis
dengan berdasar pada pluralisme dan demokrasi
maupun keterbatasan-keterbatasan kemampuan
manusia.
Lanjutan….

12.  Pemeran tidak resmi
a. kelompok-kelompok kepentingan
b. partai politik
c. warga negara tidak resmi
 Pemeran serta resmi
1. Agen pemerintah (birokrasi)
2. Presiden (eksekutif)
3. legislatif dan yudikatif
Aktor-aktor yang telibat dalam proses pembuatan
kebijakan
James Anderson (Winarno, 126: 2012)

13. TEKNIK FORMULASI
KEBIJAKAN
 Tahap-Tahap Perumusan Masalah
 Prasyarat Perumusan Masalah
 Kesalahan Tipe Ketiga
 Perumusan Kebijakan Publik
 Metode Perumusan Masalah

14. 4 Fase dalam proses perumusan
masalah
4 Fase proses perumusan masalah
Mengenali Masalah
menghasilkan
Situasi Masalah
Mencari Masalah menghasilkan Meta Masalah
Mendefinisikan Masalah Masalah Publik
Menspesifikasi Masalah Masalah Formal

15. Kesimpulan
 Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam
proses kebijakan publik merupakan tahap
yang paling krusial karena implementasi dan
evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan
apabila tahap formulasi kebijakan telah
selesai, disamping itu kegagalan suatu
kebijakan atau program dalam mencapai
tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber
pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap
formulasi

16. Terimakasih atas waktunya
dan perhatiannya