bab ini menjelaskan tentang apa ajahhh

1. SISTEM PEMERINTAHAN
DI BERBAGAI
NEGARA
Disusun Oleh
Yeni Noviasari
A 220 100 061
UNIVERSITAS MUHAMAMMADIYAH SURAKARTA
2013

2. Standar Komptensi
Memahami Prinsip dasar ilmu sejarah
Kompetensi Dasar
1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah
2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah
Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan pengertian sejarah
2. Mendeskripsikan hakekat sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan
seni
3. Mendeskripsikan priodesasi, kronolog, kroniuk dan penulisan
sejarah periodeisasi sejarah
4. Mengidentifikasi kegunaan edukatif sejarah dalam kehidupan
sosial bermasyarakat
5. Mengidentifikasi kegunaan inspiratif dalam kehidupan sosial
bermasyarakat
6. Mengidentifikasi kegunaan rekreatif sejarah dalam kehidupan
sosial bermasyarakat

3. PEMERINTAH
Pemerintah dalam arti luas, yaitu gabungan semua badan
kenegaraan (alat perlengkapan negara) yang berkuasa
memerintah, yang meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pemerintah dalam arti sempit, yaitu badan eksekutif yang terdiri
dari kepala pemerintah dan para menteri (dewan menteri)
PEMERINTAHAN
Pemerintahan dalam arti luas yaitu badan legislatif, yudikatif dan
eksekutif. Menurut KBBI pemerintahan adalah
cara, hal, perbuatan dan urusan dalam pemerintah.
Pemerintahan dalam arti sempit adalah rezim penguasa

4. KEKUASAAN NEGARA
Kekuasaan negara adalah wewenang yang dimiliki negara untuk
mengatur dan mempengaruhi tingkah laku warga negara, agar
sesuai dengan kehendak atau tujuan negara.
MACAM-MACAM CARA PEMBANGIAN
KEKUASAAN NEGARA
1. Pembagian kekuasaan secara vertikal, artinya pembagian
kekuasaan atas beberapa tingkat pemerintahan.
Misal :
Pada Negara Kesatuan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
2. Pembagian kekuasaan secara horisontal, artinya pembagian
kekuasaan menurut fungsinya
Misal: Indonesia : MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK, KY

5. ASAS-ASAS KEKUASAAN NEGARA
1. Asas pemisahan kekuasaan, artinya antar lembaga negara
tidak ada hubungan kerja sama, masing-masing lembaga
terpisah secara kelembagaan maupun fungsinya.
Tujuan
 Menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh
penguasa
 Mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan
 Melindungi HAM
Tokoh : John Locked, Montesquieu, Hans Kelsen, Cornelis Van
Vollenhoven dan Donner dan Goodnow
2. Asas pembagian kekuasaan, antara lembaga negara terjalin
hubungan kerja (partnership).

6. BENTUK PEMERINTAHAN
Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat
perlengkapan negara (lembaga negara) dan hubungan antara alat-alat
perlengkapan negara tersebut.
BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT
AJARAN TEORI KLASIK
Bentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh
Plato, Aritoteles, dan Polybius, dapat dibedakan menurut:
1. Susunan pemerintahannya
2. Sifat pemerintahannya
Menurut atas ukuran tersebut, maka ditemukan bentuk pemerintahan sbb:

7. BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT
AJARAN TEORI MODERN
1. Bentuk Pemerintahan Monarkhi, pemerintahan suatu negara
dipimpin oleh seorang raja, ratu, syech atau kaisar yang bersifat
turun menurun dan untuk jabatan seumur hidup.
Macam-macam Monarkhi: Monarkhi Absolut, Monarkhi
Konstitusional, Monarkhi Parlementer.
2. Bentuk Pemerintahan Republik, pemerintahan yang berasal
dari rakyat dan dipimpin oleh presiden untuk masa jabatan
tertentu.
Macam-macam Republik: Republik Absolut, Republik
Parlementer, Republik Konstitusional.

8. SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait
mengait satu sama lain. Menurut KBBI, sistem merupakan susunan
kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-
sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.
Sistem pemerintahan adalah gambaran adanya lembaga-lembaga
negara, hubungan antar lembaga negara dan bekerjanya lembaga-
lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan.
Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas
berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung
dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi
pemerintahan.

9. MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN
1. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Sistem pemerintahan dimana tugas-tugas pemerintahan
dipertanggungjawabkan oleh Presiden (Kepala Pemerintahan)
Contoh negara penganut sistem pemerintahan presidensiil:
Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Afrika Selatan.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan dimana tugas tugas-tugas pemerintahan
dipertanggungjawabkan oleh Menteri kepada Parlemen.
Contoh negara penganut sistem pemerintahan Parlementer:
Inggris, Perancis, Jepang, India, RRC
3. Sistem Pemerintahan Referendum
Pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan
secara langsung oleh rakyat.
Contoh negara penganut sistem pemerintahan Referendum:
Swiss

10. Bagam Macam-macam Kabinet
1. Kabinet dilihat dari sudut pertanggung jawabannya:
a. Kabinet Presidensiil : Kabinet dimana pertanggungjawaban atas
kebijaksanaan pemerintahan dipegang langsung oleh presiden
sendiri.
b. Kabinet Ministerill : Kabinet yang dalam menjalankan
kebijaksanaan pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada
DPR

11. 2. Kabinet Ministeriil dilihat dari sudut cara pembentukannya
a. Kabinet Parlementer : kabinet yang dibentuk dengan
memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada
dalam parlemen.
b. Kabinet Ekstraparlementer : kabinet yang terbentuknya tidak
memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada
dalam parlemen.
3. Kabinet Parlenenter dilihat dari sudut komposisinya
a. Kabinet Koalisi : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri atas
beberapa partai, yang bersama memiliki wakil dalam DPR lebih
dari separo jumlah anggota DPR.
b. Kabinet Nasional : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari
orang-orang yang mewakili berbagai macam partai dan aliran
dalam negara dan memiliki wakil dalam DPR.
c. Kabinet Partai : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari
anggota suatu partai yang mempunyai wakil dalam DPR lebih dari
separo jumlah anggota DPR.

12. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu
negara terhadap negara lain, antara lain :
1. Faktor sejarah
a. Occupatie (pendudukan) : suatu wilayah belum ada yang
menguasai, lalu diduduki suatu bangsa.
b. Separatis (pemisahan) : suatu wilayah yang termasuk wilayah
suatu negara, kemudian melepaskan diri dari negara tersebut.
c. Inovasi (pembentukan baru) : suatu negara pecah dan
lenyap, kemudian muncul negara-negara baru dibekas
wilayah negara tersebut.
d. Fusi (peleburan) : beberapa negara kecil mengadakan
peleburan menjadi satu negara baru

13. e. Proklamasi (pernyataan) : negara yang diduduki negara
lain, melalui perjuangan atau pemberian
kembali, kemudian menyatakan kemerdekaannya.
f. Cessie (penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada
negara lain berdasarkan perjanjian.
g. Accssie (penarikan) : bertambanya tanah dari kuala sungai
atau timbul dari dasar laut, kemudian tanah tersebut dihuni
sekelompok manusia.
h. Anexatie (penguasaan) : suatu daerah yang dikuasai oleh
negara lain tanpa reaksi, setelah 30 tahun kadaluarsa
didirikan negara negara di daerah tersebut.

14. 2. Faktor ideologi
Ideologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang cara
mengatur masyarakat dan bentuk kehidupan yang diinginkan.
a. Ideologi Fasisme
Fasis berasal dari kata fascio artinya kelompok.
Tujuan : Mempersatukan seluruh bangsa di dunia menjadi satu
kekuatan dibawah satu kepemimpinan.
b. Ideologi Liberalisme
Liberalisme ialah faham yang mengajarkan kebebasan
individu yang seluas-luasnya.
Tujuan : menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin
kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya.
c. Ideologi Komunisme
Komunisme berasal dari bahasa Latin communis artinya
secara kemasyarakatan
Sarana-sarana produksi dimiliki bersama dan hasilnya
dibagikan secara merata ke setiap anggota masyarakat sesuai
dengan kebutuhan

15. Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Menurut Bagir Manan, kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam
menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan
sewenang-sewenang atas diri, hak maupun hartanya.
Orientasi Kepemerintahan Yang Baik
1. Orientasi pertama mengacu pada demokrasi dalam kehidupan
bernegara dengan elemen konstitusinya seperti legitimasi dan
akuntabilitas.
2. Orientasi kedua menyangkut kemampuan pemerintahan dapat
menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.
Aktor Pemerintahan Yang Baik
1. Negara dan pemerintahan
Peranan: penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara kekuasaan
untuk memerintah dan membangun lingkungan yang kondusif untuk
mencapai tujuan nasional.

16. 2. Sektor Swasta
Peranan: sumber peluang untuk meningkatkan
produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi
publik, pengembangan usaha, pertumbuhan ekonomi.
3. Masyarakat Madani
Peranan: pemberdayaan masyarakat kurang mampu, akses untuk
menyuarakan kepentingan, fasilitas pengembangan komunikasi
dengan pihak lain.
Karakteristik Kepemerintahan Yang Baik
1. Partisipasi 6. Berkeadilan
2. Penegakan Hukum 7. Efektifitas dan efisiensi
3. Transparan 8. Akuntabilitas
4. Daya tanggap 9. Bervisi strategis
5. Berorientasi konsensus 10. Kesalingterkaitan
Ciri-ciri Kepemerintahan Yang Baik
Profesionalisme, akuntabilitas, transparan, pelayanan
prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat
diterima oleh seluruh masyarakat.

17. Asas-Asas Keperintahan Yang Baik
1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan keadulan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara.
2. Asas Tetib Penyelenggaraan : asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengadilan
penyelenggaraan negara
3. Asas Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kepentingan umum
dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia negara
5. Asas Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan
kepada rakyat.

18. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah
presidensiil.
3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang merangkap sebagai kepala
pemerintahan dan kepala negara.
4. Kabinet / menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta
bertanggungjawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas 2 bagian yaitu DPR dan DPD.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya, yaitu peradilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945

19. Kelebihan dan kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara RI
Kelebihan Kelemahan
Adanya kepastian dan supremasi hukum dalam Masih ada oknum penegak hukum yang belum
penyelenggaraan pemerintahan negara bekerja secara professional
MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan
daerah dan utusan golongan, berwenang daerah dan utusan golongan, merupakan
mengubah UUD dan memberhentikan Presiden lembaga yang sarat dengan muatan politis
dan Wapres dalam masa jabatannya menurut sehingga keputusan maupun ketetapannya
UUD sangat bergantung kepada konstelasi rezim
yang berkuasa pada saat itu.
Jabatan Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Pengawasan rakyat terhadap pemerintah
DPR, sebaliknya Presiden juga tidak dapat kurang berpengaruh, sehingga ada
membubarkan DPR. Presiden dan DPR kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan
bekerjasama dalam pembuatan UU. otoriter.
Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang
karena program-program relatif lancar dan yang jujur, bersih dan professional, program-
tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri program pemerintah tidak berjalan efektif dan
adalah pembantu Presiden. berpihak kepada rakyat.

20. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
1. Indonesia adalah negara yang 4. Presiden adalah
berdasarkan atas hukum penyelenggara pemerintah
(Pasal 1 (3) UUD 1945) “ Negara negara tetinggi
Indonesia adalah negara hukum”
5. Presiden tidak bertanggung
2. Sistem Konstitusional
jawab kepada DPR
Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Undang- 6. Menteri negara adalah
undang: pembantu presiden, Menteri
1) UUD 1945 Negara tidak bertanggung
2) UU / Perpu jawab kepada DPR
3) Peraturan Pemerintah 7. Kekuasaan kepala negara
4) Peraturan Presiden tidak tak terbatas
5) Peraturan Daerah
3. Kekuasaan negara tertinggi di
tangan rakyat

21. Sikap WNI Yang Baik Terhadap 11. Berupaya menjadi warga negara
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan yang baik
Negaranya
1. Sikap kritis Sikap Yang Harus Dilakukan Dalam
2. Sikap otokritik Penyelemggaraan Pemerintahan
3. Sikap akomodatif dan moderat Negara
4. Tidak bersikap reaksioner dan
anarkis 1. Tetap menjaga tegaknya Negara
5. Sikap radikal Kesatuan Republik Indonesia
6. Sikap konservatif 2. Menjunjung tinggi hukum dan
7. Sikap progresif pemerintahan
8. Mendukung setiap kebijakan 3. Pemerintahan yang demokratis
pemerintah yang berorientasi pada 4. Pembagian kekuasaan
kesejahteraan rakyat. 5. Gotong-royong
9. Berpartisipasi aktif pada proses 6. Keterbukaan
demokratisasi
10. Memberi kritik dan saran yang
membangun terhadap kebijakan
pemerintah

22. 1. Pemerintahan dalam arti luas adalah …. d. Afrika Selatan
a. Pelaksanaan kekuasaan legislatif 4. Sistem pemerintahan yang pelaksanaan
dalam suatu negara pemerintahan didasarkan pada
b. Pelaksanaan kekuasaan yudukatif pengawasan secara langsung oleh
dalam suatu negara rakyat adalah ….
c. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif a. Sistem Pemerintahan Presidensiil
dalam suatu negara b. Sistem Pemerintahan Parlementer
d. Pelaksanaan kekuasaan c. Sistem Pemerintahan Referendum
eksekutif, yudikatif dan legislatif
dalam suatu negara d. Sistem Pemerintahan Monarchi
2. Bentuk pemerintahan yang dipegang 5. Negara Inggris dan Jepang merupakan
oleh satu orang yang ditujukan untuk contoh negara penganut sistem
kepentingan umum adalah …. pemerintahan …
a. Monarchi a. Sistem Pemerintahan Presidensiil
b. Oligarkhi b. Sistem Pemerintahan Parlementer
c. Tirani c. Sistem Pemerintahan Referendum
d. Aristokrasi d. Sistem Pemerintahan Monarchi
3. Dibawah ini adalah contoh negara 6. Kabinet bila dilihat dari sudut
penganut sistem pemerintahan pertanggungjawabannya adalah ….
presidensiil, kecuali …. a. Kabinet Presidensill & Ministeriil
a. Amerika Serikat b. Kabinet Presidensiil & Parlementer
b. Swiss c. Kabinet Koalisi & Partai
c. Brazil d. Kabinet Monarchi & Oligarkhi

23. 7. Suatu wilayah belum ada yang d. Asas demokrasi
menguasai, lalu diduduki suatu
10. Sistem konstitusional NKRI dijelaskan
bangsa, merupakan faktor yang
dalam …..
mempengaruhi sistem pemerintahan
berdasarkan faktor sejarah yang a. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2004
disebut ….. b. Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004
a. Fusi c. Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008
b. Accsie d. Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2003
c. Occupatie
d. Anexatie 11. Jelaskan pengertian pemerintah dan
8. Ideologi yang mengajarkan pemerintahan! (slide 3)
kebebasan individu yang sebebas- 12. Sebutkan dan jelaskan macam-macam
bebasnya adalah ideologi …. sistem pemerintahan ! (slide 9)
a. Ideologi Liberalisme 13. Bagaimanakah kepemerintahan yang
b. Ideologi Fasisme baik dan bagaimanakah orientasinya?
(slide 15)
c. Ideologi Sosialisme
14. Sebutkan pokok-pokok sistem
d. Ideologi Komunisme
pemerintahan negara Republik
9. Dibawah ini merupakan asas-asas Indonesia! (slide 18)
kepemerintahan yang baik kecuali …
15. Sebutkan kelebihan dan kelemahan
a. Asas kepastian hukum pelaksanaan sistem pemerintahan
b. Asas keterbukaan Negara RI ! (slide 19)
c. Asas akuntabilitas

24. Tim New Master Star. Modul Pendidikan Kewarganegaraan.
Surakarta: CV Media Karya Putra.