BAB dua ini menjelaskan tentang sistem pemerintahan di berbagai negara

1. SISTEM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI
NEGARA
DISUSUN OLEH:
Linda Dewi.W.A.S
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013

2. Standar Kompetensi:
1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah
Kompetensi Dasar:
1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Ilmu sejarah.
2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar sejarah.
Indikator:
1. Menjelaskan pengertian pemerimtah.
2. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara.
3. Menjelaskan sistem pemerintahan negara.

3. Tujuan :
1. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah
2. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat sejara sebagai
peristiwa, kisah, ilmu dan seni
3. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi kegunaan edukatif sejarah
dalam keidupan social masyarakat

4. PETA KONSEP
Pemerintah Kekuasaan negara
Bentuk-bentuk
pemerintahan
Teori
Teori klasik modern
Tercapainya prinsip
dasar ilmu sejarah

5. Pengertian Pemerintah dan pemerintahan
PEMERINTAH
Pemerintah dalam arti luas, yaitu suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua
badan kenegaraan (alat perlengkapan negara) yang berkuasa memerintah di suatu wilayah negara,
yang meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pemerintah dalam arti sempit, yaitu suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga
yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari
presideh,wakil presiden dan para menteri (dewan menteri)
PEMERINTAHAN
Pemerintahan dalam arti luas yaitu badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Menurut KBBI
pemerintahan adalah cara, hal, perbuatan dan urusan dalam pemerintah.
Pemerintahan dalam arti sempit adalah rezim penguasa

6. KEKUASAAN NEGARA
Kekuasaan negara adalah wewenang yang dimiliki gara untuk mengatur dan
mempengaruhi tingkah laku warga negara, agar sesuai dengan kehendak atau tujuan negara.
MACAM-MACAM CARA PEMBANGIAN KEKUASAAN NEGARA
Pembagian kekuasaan secara vertikal, artinya pembagian kekuasaan atas beberapa
tingkat pemerintahan. Misal : Pada Negara Kesatuan => Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pembagian kekuasaan secara horisontal, artinya pembagian kekuasaan menurut
fungsinya; Misal: Indonesia => MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK, KY
SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam
suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan legislatif. Secara umum sistem pemerintahan
dibagi menjadi 3 macam:
1. Sistem pemerintahan presidensiil
dalam pemerintahan presidensiial, kepala eksekutif dipilih tersendiri diluar parlemen
untuk masa jabatannya yang tetap. Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada para
pemilih biasanya, presiden berlaku sekaligus kepala negara dan pemerintahan.

7. 2. Sistem pemerintahan Parlementer
Dalam pemerintahan parlementer kepala pemerintahan (kepala mentri) memimpin suatu
dewan mentri yang anggotanya berasal dari parlemen. Presiden sebagai kepala negara
dipilih atau raja yang berkuasa secara turun temurun. Kepala negara hanya menjalankan
tugas serimonial.
3. Sistem pemerintahan semi presiensiaal
bentuk ketiga adalah pemerintahan semi presidebsiaal yang menggabungkan kedua
sistem murni diatas. Presiden dipilih oleh rakyat dan menjalankan tugasnya bersama
perdana mentri.
ASAS-ASAS KEKUASAAN NEGARA
1. Asas pemisahan kekuasaan, artinya antar lembaga negara tidak ada hubungan kerja
sama, masing-masing lembaga terpisah secara kelembagaan maupun fungsinya.
Tujuan: Menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa
Mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan
Melindungi HAM
Tokoh : John Locked, Montesquieu, Hans Kelsen, Cornelis Van Vollenhoven dan
Donner dan Goodnow
2. Asas pembagian kekuasaan, antara lembaga negara terjalin hubungan kerja (partnership).

8. BENTUK PEMERINTAHAN
• BENTUK PEMERINTAHAN
Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara
(lembaga negara) dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tersebut.
BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT AJARAN TEORI KLASIK
Bentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Aritoteles, dan
Polybius, dapat dibedakan menurut:
a. Susunan pemerintahannya
b. Sifat pemerintahannya
Menurut atas ukuran tersebut, maka ditemukan bentuk pemerintahan sbb:

9. BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT
AJARAN TEORI MODERN
1. Bentuk Pemerintahan Monarkhi, pemerintahan suatu negara dipimpin oleh seorang
raja, ratu, syech atau kaisar yang bersifat turun menurun dan untuk jabatan seumur
hidup. Macam-macam Monarkhi: Monarkhi Absolut, Monarkhi Konstitusional, Monarkhi
Parlementer.
2. Bentuk Pemerintahan Republik, pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin
oleh presiden untuk masa jabatan tertentu. Macam-macam Republik: Republik
Absolut, Republik Parlementer, Republik Konstitusional.

10. TIPE PEMERINTAHAN (BENTUK KABINET)
Bagan Macam-macam Kabinet
1. Kabinet dilihat dari sudut pertanggung jawabannya:
a. Kabinet Presidensiil : Kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan
pemerintahan dipegang langsung oleh presiden sendiri.
b. Kabinet Ministerill : Kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan
bertanggung jawab langsung kepada DPR

11. 2. Kabinet Ministeriil dilihat dari sudut cara pembentukannya
a. Kabinet Parlementer : kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan
memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen.
b. Kabinet Ekstraparlementer : kabinet yang terbentuknya tidak memperhatikan dan
memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen.
3. Kabinet Parlenenter dilihat dari sudut komposisinya
a. Kabinet Koalisi : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri atas beberapa
partai, yang bersama memiliki wakil dalam DPR lebih dari separo jumlah anggota
DPR.
b. Kabinet Nasional : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang
mewakili berbagai macam partai dan aliran dalam negara dan memiliki wakil dalam
DPR.
c. Kabinet Partai : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota suatu partai
yang mempunyai wakil dalam DPR lebih dari separo jumlah anggota DPR

12. INDUK PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL
1. Pengaruh sistem pemerintahan suatu negara terhadap negara lain
Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan terhadap negara lain antara lain :
a. Faktor sejarah
berdasarkan pendekatan faktual, negara dapat terjadi karena:
1. occupatie (pendudukan) artinya suatu wilayah belom ada yang menguasai, lalu
diduduki oleh suatu bangsa. Contohnya: Liberia diduki negro.
2. saparitis (pemisahan) artinya, suatu wilayah yang semua termasuk ilayah suatu
negara kemudian melepaskan diri dari negara tersebut dan menyatakan
kemerdekaannya. Contohnya: Belgia melepaskan diri dari Belanda.
3. Fusi peleburan artinya beberapa negara kecil mengadakan peleburan dan menjadi
negara baru. Contonya : Federasi kerajaaan Jerman

13. b. Faktor idiologi
Idiologi dijadikan pandangan hidup atau dasar negara yan menjadi pedoman dasar
dalam pengelolaan negara. Idiologi besar yang dipraktikkan dibagi menjadi tiga :
1. ideologi fasisme
Ciri-ciri fasisme
a. Control pemerintahan bersifat berpusat
b. Tidak boleh ada koposisi
c. Muncul nasionalisme yang berlebihan, contohnya negara
Italia, Jerman, Jepang.
2. ideologi Liberialisme
a. Liberalisme adalah paham yang mengajarkan kebebasan individu yang
seluas-luasnya.
b. Liberalisme merupakan usaha perjuangan menuju kebebasan. Contohnya:
Amerika Serikat
3. idiologi Komunisme
Negara komunis mengenal satu partai dan bersifat totaliter, menerapkan sistem
pemerintah diktator proletariat dengan sistem presidensiil yang terdiri dari satu
partai. Contohnya: RRC, Korea Utara.

14. PEMERINTAHAN YANG BAIK
Pengertian Pemerintahan yang baik
Istilah pemerintahan yang baik merupakan terjemah bebas dari istilah good govermrnt yang
awalnya berkembang didunia barat. Pengertian good governance menurut UNDP (United National
Develpoment Progam).
Good Governance adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor
swasta dan masyarakat.
Orientasi pemerintah yang baik
1. Orientasi menyatu pada demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan elemrn
konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas
2. Orientasi mnyangkut kemampuan pemerinyahan dapat menjalankan fingsinya secara
efektif dan efesien

15. DINAMIKA PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN RI
1. Dinamika pelaksanaan sistem negara RI
Menurut UUD 1945 bahwa sistem pemerintahan negara RI, menganut sistem Distribution
power. Dengan argumentasi bahwa UUD 1945.
a. Tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu
organisasi.
b. Tidak membatasi kekuasaan itu dapat dibagi tiga bagian saja dan juga tidak membatasi
kekuasaan dilakukan oleh organ saja .
c. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR pasl 1 ayat 2 kepada
lembaga negara lainnya.

16. 2. Sistem pemerintahan negara RI sebelum dan sesudah diamandemen UUD 1945
Masa orde baru sebelum Masa reformasi setelah
amandemen UUD 1945 amandemen UUD 1945
Indonesia adalah negara hukum Negara Indonesia adalah negara
hukum
Sistem konstitusional Sistem konstitusional
Kekuasaan tertinggi ditangan Kekuasaan tertinggi ditangan
MPR MPR
Presiden ialah penyelenggara Presiden ialah penyelenggara
pemerintah negara tertinggi pemerintah negara tertinggi
menurut UUD 1945 menurut UUD 1945
Presiden tidak bertanggung jawab Presiden tidak bertanggung jawab
pada DPR pada DPR
Mentri negara ialah pembantu Mentri negara ialah pembantu
Presiden Presiden
Kekuasaan kepala negara tak Kekuasaan kepala negara tak
terbatas terbatas

17. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA RI
Sistem pemerintahan negara RI
Ada kepastian dari supremasi Masih ada oknum aparat penegak
hukum dalam penyelenggaraan hukum yang belum bekerja secara
negara profesional
MPR yang terdiri dari anggota MPR yang terdiri dari anggota
DPR, utusan daerah. Berwenang DPR, utusan daerah, dan utusan
mengubah UUD 1945 dan golongan ketetapan sangat
memberhentikan presiden bergantung pada politik rezim
Jabatan presiden tidak dapat Pengiasaan rakyat terhadap
dijatuhkan oleh DPR begitu juga pemerintah kurang berpengaruh
sebaliknya sehinnga ada kecenderungan
keotoriter.
Jalannya pemerintahan cenderung Jika para menteri tidak terdiri
lebih stabil orang-orang bersih dan jujur
program pemerintah tidak berjalan
efektif dan populis

18. SOAL .....
1. Pemerintahan dalam arti luas adalah...
a. Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif dalam Sebuah Negara
b. PelaksanaanKekuasaan Eksekutif dalam Sebuah Negara
c. Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif bagi suatu Negara
d. Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif bagi suatu
Negara
2. Menurut Polibios demokrasi adalah pemerintahan yang lahir sebagai
reaksi pemerintahan...
a. Monarki
b. Tirani
c. Oligarki
d. Aristokrasi
3. Pemerintah dalam arti sempit meliputi..
a. MPR, Presiden dan Menteri c. Presiden dan Wapres
b. MPR, DPR, Presiden d. Presiden,Wapres dan Menteri

19. 4. Salah satu kelebihan sistem parlementer adalah...
a. Parlemen dapat mengontrol eksekutif dengan efektif
b. Banyak yang digunakan negara maju
c. Kekuasaan di tangan kepala negara
d. Pemerintah cepat diganti
5. Pada sistem pemerintahan parlementer hubungan antara eksekutif dan
legeslatif cenderung …
a. Tidak harmonis
b. Sangat erat
c. Saling curiga
d. Kurang baik
6. Dibawah ini merupakan ciri sebelum amandemen UUD 1945, kecuali
a. Indonesia negara hukum
b. Sistem konstitusional
c. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
d. Kekuasaan kepala negara terbatas

20. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara adalah
a. Faktor sejarah c. Good Governance
b. Idiologi liberalisme d. Idiologi vasisme
8. Dalam pelaksanaan bentuk Republik Absolut, konstitusional, dibedakan atas
a. Parlementer c. Presidensiil
b. Kerakyatan d. Demokratis
9. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden tidak berwenang untuk
a. Membentuk kabinet sebagai pembantunya
b. Memperhentikan para mentri
c. Membubarkan parlemen
d. Menjalankan fungsi
10. Dibawah ini adalah ciri-ciri dari pemerintahan parlementer, kecuali
a. Pemusatan kekuasaan ditangan Parlemen
b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
c. Kabinet bertanggung jawab pada parlemen
d. Parlemen dapat membubarkan kabinet

21. 1. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti luas dan sempit ...(slide ke 1)
2. Sebutkan bentuk pemerintahan menurut teori Klasik.... (slide ke 7 )
3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan terhadap negara lain ...
(slide ke 11)
4. Sebutkan asas-asas kekuasaan negara.... (slide ke 5)
5. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan sistem negara RI ... (slide ke 16)

22. DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Budiman, Ariewf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi Pemerintahan Kontitusional di Indonesia:
Studi – Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga