Pemerintah Indonesia berencana menyatukan tiga zona waktu menjadi satu zona waktu untuk mengurangi energi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, ada yang mengkhawatirkan dampaknya pada industri domestik dan perdagangan dengan negara tetangga. Pembahasan juga menyinggung perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain termasuk Cina dan dampaknya terhadap neraca perdagangan serta kemiskinan.

1. Ibnu Nurul Huda

2.  Saat ini Indonesia dibagi menjadi 3 zona
waktu
 WIB (GMT + 7)
 WITA (GMT+8)
 WIT (GMT+9)

3.  Pemerintah berencana menjadikan Indonesia
menjadi 1 zona waktu
 WI (GMT+8)

4.  Dapat menghemat energi hingga 10% (di New
Zerland berhasil mencapai 3,5%)
 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 Meningkatkan jalur perdagangan dengan
negara-negara tetangga

5.  Rakyat Indonesia berbeda dengan New
Zerland
 Indonesia memiliki wilayah yang luas
 Membuka upaya perdagangan bebas yang
lebih intensif (China memiliki zona waktu
GMT+8)
 Runtuhnya industri domestik

6.  Indonesia telah menandatangani banyak
perjanjian perdagangan bebas bilateral
maupun multilateral, termasuk dengan Korea
Selatan (2007), Jepang (2007), Australia dan
Selandia Baru (2009), India (2009), dan Cina
(2010)

7.  ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA)
diimplementasikan dengan menghapus dan
mereduksi segala penghalang dalam proses
perdagangan barang (baik tarif maupun non-
tarif), memperbaiki akses ke pasar jasa,
peraturan dan regulasi investasi dan juga
perbaikan kerja sama ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan komunitas
ASEAN dan Cina

8.  Pada bulan Januari 2010, sekitar 1598 atau
18% produk dari Cina telah menerima
pengurangan tarif sebesarr 5%, sedangkan
82% dari total 8783 produk impor Cina telah
sepenuhnya bebas dari tarikan tarif.
 Tetapi sepanjang tahun 2004-2009, neraca
perdagangan antara Indonesia dan Cina
menunjukkan bahwa Indonesia lebih banyak
mengimpor barang dari Cina ketimbang
mengekspor

9.  Perjanjian ASEAN-Cina Free Trade Area
(ACFTA) menurunkan tarif pajak dari 90%
untuk barang impor menjadi nol
 Negara ASEAN akan dibanjiri dengan laju
barang dibawah ACFTA.

10.  Todaro dan Smith (2008,[59])) membantah
bahwa meningkatnya akses masyarakat miskin
pada barang dan jasa merupakan salah satu
bukti berhasilnya usaha pengurangan
kemiskinan. Hal ini meningkatkan pemenuhan
kebutuhan primer dan sekunder dari masyarakat
miskin. Sehingga dari sudut pandang
pengeluaran, jumlah penduduk miskin akan
menurun dikarenakan meningkatnya kemampuan
masyarakat miskin untuk mengakses barang
dibawah perjanjian perdagangan bebas macam
ini.

11.  Islam melarang dengan tegas liberalisasi
 Akar permasalahan adalah kapitalisme yang
diemban oleh negara
 Islam tidak melarang penyatuan maupun
pemisahan zona waktu, tetapi jika ini
menyebabkan penzoliman terhadap ummat
maka Islam melarangnya.