Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat desa di Indonesia. Beberapa lembaga sosial desa yang dijelaskan antara lain lembaga pemerintahan desa, struktur pemerintahan desa, serta perbedaan desa di Jawa dan luar Jawa yang didasarkan pada ikatan darah atau ikatan daerah. Dokumen ini juga membahas mengenai perubahan dasar integrasi desa dari geneologis menjadi berdasarkan daerah
3. PENGERTIAN LEMBAGA SOSIAL
Istilah lembaga social dalam ilmu-ilmu social
umumnya,dan dalam sosiologi khususnya,merupakan
terjemahan dari social institution. Namun,istilah ini
bukan merupakan terjemahan satu-satunya.
Koetjaningrat, menterjemahkannya dengan pranata
social.Sedangkan soejono soekanto dalam
bukunya”Sosiologi,suatupengantar”.1986,menggunakan
istilah lembaga kemasyarakatan untuk konsep tersebut.
5. Lembaga –Lembaga
sosial desa
Lembaga sosial (social institution)
yang secara ringkas diartikan sebagai
kompleks norma-norma atau kebiasaan-
kebiasaan untuk mempertahankan nilai-
nilai yang dipandang sangat penting
dalam masyarakat,merupakan wadah
dan perujudan yang lebih konkrit dari
kultur dan struktur .
7. PERBEDAAN DESA JAWA DAN LUAR
JAWA:
• Didasarkan undang-undang No 5 tahun 1979
secara umum terutama terlihat dari latar
belakang sejarahnya desa-desa dijawa dan
luar jawa memang berbeda.
• Perbedaannya bukan hanya oleh perbedaan
dasar integrasinya,yakni dijawa berdasarkan
ikatan darah dan luar jawa berdasarkan
ikatan darah ,melainkan juga oleh perbedaan
intensitas dan lama waktu intervensi
kekuasaan (intradesa dan supradesa)
terhadap desa-desa tersebut.
8. Lanjutan…
Untuk menwujudkan stateginya itu,setidaknya-
setidaknya ditempuh dua tindakan .
Pertama, Hubungan langsung dengan desa
(beserta sejumlah peran) yang dimiliki bupati
digantikan oleh pemerintahan belanda.
Kedua, Belanda mengupakan desa memiliki
kedudukan yang lebih kuatdan otonom sehingga
secara demikian mereka telah menciptakan
prasarana bagi tercptanya tujuan mereka.
9. Lanjutan.
.…
Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 ini
mengatur pembagian daerah yang berhak
mengatur dan mengurus rumah tangga
sendirinya.Desa menurut undang –undang ini
adalah merupakan daerah tingkat tiga yang
harus mempunyai otonomi tersendiri yang
diatur dengan undang-undang.karena,pelbagai
kesulitan,desa otonomi menurut undang-undang
nomor 22 tahun 1948 ini tidak pernah dibentuk.
10. Struktur
Pemerintahan Desa
Landasan utama pemerintahan desa adalah undang –
undang nomor 5 tahun 1979 dalam pasal 1a dan 1b
dinyatakan:
• bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan
pemerintahan dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan
terendah dikecamatan
• Dalam UU tersebut dibedakan anatara desa dan
kelurahan.perbedaan utama adalah bahwa desa memiliki hak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (dalam batas
ikatan Negara kesatuan republic Indonesia ),sedangkan
kelurahan tidak memiliki hak semacam ini.
• Dalam struktur pemerintahan desa yakni,:Kepala Desa serta
wakilnya,Lembaga Musyawarah Desa(LMD) yang berfungsi
memusyawarahkan segala masalah yang dihadapi desa,
pembantu-pembantu kepala desa baik sekretaris desa ataupun
kepala-kepala urusan yang tergabung dan pamong Desa
11.
12. PERTANYAAN
SESI 1
YOSI YOLANDA:
Mengapa didaerah jawa kerajaan-kerajaan merusak tradisi ?
Ajeng
Bagaimana daerah-daerah desa sumatera barat berdasarkan ikatan
darah atau ikatan daerah?
Suci
Apakah perubahan didalam masyarakat berpengaruh terhadap
lembaga desa?
Nando:
Apa perbedaan desa adat dan desa dinas dan wewenang dari masing
desa-desa?
Fandi
Faktor apa yang menyebabkan perubahan dari geneologis menjadi
kedaerahan?
Syarif
Bagaimana dua lembaga yang disebabkan oleh faktor disengaja dan
tidak disengaja?