1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang.
Hukum pada intinya merupakan suatu aturan yang mengikat pada tiap diri seseorang sebagai
kontrol, dan dengan kontrol itu diharapkan seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang
melanggar batas dan nantinya akan merugikan orang lain. Hukum itu sendiri muncul karena
pada dasarnya setiap diri manusia memiliki dua sifat yang cenderung bertentangan. Yang satu
selalu ingin melakukan kebaikan karena memang manusia pada dasarnya memiliki nurani
yang bersih namun pada sisi yang lain manusia juga tak terlepas dari “nafsu ” memiliki
keinginan untuk berbuat sesuatu (makan, minum, berbuat kemaksiatan, dll) . Untuk itu, perlu
adanya sebuah pembatas sebagai kontrol agar terciptanya sebuah ketenteraman dan
kemaslahatan dalam sebuah masyarakat.
Dalam hal ini yang menjadi persoalan dasar adalah hukum yang pernah diterapkan dalam
sebuah masyarakat itu beragam. Kita ambil contoh saja hukum Islam dan hukum positif yang
mana keduanya sama-sama mengikat. Dan tentu prinsip dari masing-masing hukum itu
berbeda pula. Hukum positif tidak diperbolehkan menembus pada aspek privat, yakni hal-hal
yang tidak berimplikasi pada publik. Sedangkan hukum Islam sebaliknya, yakni mengatur
hal-hal yang demikian. Misalkan, setiap orang Islam harus melaksanakan sholat fardhu.
Tentu apabila ada orang yang tidak melaksanakannya tidak akan dihukum melalui pengadilan
sebagai lembaga eksekusi hukum positif.
Berdasarkan pengamatan terhadap fungsi hukum islam atau fiqih tersebut, muncullah
serangkaian penelitian dan pengembangan hukum islam, yaitu penelitian yang igin melihat
seberapah jauh produk-produk hukum islam trersebut masih sejalan dengan tuntunan zaman,
dan bagaimana seharusnya hukum islam itu dikembangkan dalam rangka merespon dan
menjawab secara konkrit sebagai masalah yang timbul di masyarakat. Poenelitian ini dinilai
penting untuk dilakukan agar keberadaan hukum islam atau fiqih tetap akrab dan fungsional
dalam memandu dan membimbing perjalanan umat.
Sejalan dengan penelitian di atas, maka pada bagian ini akan dikemukakan tentang modelmodel penelitian fiqih atau hukum islam. Dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian
Fiqih atau hukum islam serta karakteristiknya
B. Latar Belakang Maslah
Menanggapi dari pendahuluan tadi, pemakalah akan mengulas bagaimana sebenarnya
karakteristik dari hukum Islam yang membedakan dengan hukum lainnya itu, mengapa
hukum Islam mengatur sampai pada aspek moral pada setiap insan. Padahal hukum positif
tidak mengikat sampai hal yang sekecil itu.
1

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. Hukum Islam Bersifat Sempurna dan Universal
Allah adalah Tuhan yang Mahasempurna, maka hukum yang Dia buat harus sempurna pula.
Karena apabila tidak, tentu berdampak pada persepsi manusia. Mereka akan meragukan
kepercayaannya mengenai adanya Tuhan di alam ini. Dalam asma’ul husna disebutkan bahwa
Ia memiliki sifat, yang pertama, dan terakhir, yang dhohir dan batin. Jadi Ia juga memiliki
hukum yang berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya mengatur pada aspek legal
kemasyarakatan tetapi juga mengatur kepentingan-kepentingan ukhrawi. Hal ini bisa
dipahami melalui kata ‫ ,ظاهر‬kita bisa memaknai bahwasanya hukum yang bersifat dhohir
adalah hukum yang mengikat/mengatur tentang keduniaan. Dan bisa dikatakan cakupan
hukum yang dhohir sama dengan hukum positif yang biasa diberlakukan bagi warga negara.
Yang kedua kata ‫ ,ب اطن‬kita bisa memaknai bahwasanya hukum yang bersifat batin adalah
hukum yang mengatur pada aspek ukhrawi. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh hukum positif
lainnya.
Dalam bukunya Dr. Muhammad Muslehuddin (1991 : 48), Jackson telah mengungkapkan :
Hukum Islam menemukan sumber utamanya pada kehendak Allah sebagaimana diwahyukan
kepada Nabi Muhammad. Ia menciptakan sebuah masyarakat mukmin, walaupun mereka
mungkin terdiri atas berbagai suku dan berada di wilayah-wilayah yang amat jauh terpisah.
Agama, tidak seperti nasionalisme atau geografi, merupakan suatu kekuatan kohesif utama.
Negara itu sendiri berada di bawah (subordinate) Al-Qur’an, yang memberikan ruang gerak
sempit bagi pengundangan tambahan, tidak untuk dikritik maupun perbedaan pendapat.
Dunia ini dipandang hanya sebagai ruang depan bagi orang lain dan sesuatu yang lebih baik
bagi orang yang beriman. Al-Qur’an juga menentukan aturan-aturan bagi tingkah laku
menghadapi orang-orang lain maupun masyarakat untuk menjamin sebuah transisi yang
aman. Tidak mungkin memisahkan teori-teori politik atau keadilan dari ajaran-ajaran Nabi,
yang menegakkan aturan-aturan tingkah laku, mengenai kehidupan beragama, keluarga,
sosial, dan politik. Ini menimbulkan hukum tentang kewajiban-kewajiban daripada hak-hak,
kewajiban moral yang mengikat individu, dari mana tidak (ada otoritas bumi yang) bisa
membebastugaskannya, dan orang-orang yang tidak mentaatinya akan merugikan kehidupan
masa mendatangnya.
Dari ungkapan Jackson di atas, telah jelas bahwa Islam menentukan aturan-aturan tingkah
laku mengenai hal-hal yang bersifat legal kemasyarakatan/publik, yang diungkapkan pada
kalimat : “ajaran-ajaran Nabi, yang menegakkan aturan-aturan tingkah laku, mengenai
kehidupan beragama, keluarga, sosial, dan politik”. Dan yang kedua, mengenai aspek
moral/individu, yang diungkapkan pada kalimat terakhir. Inilah ciri utama yang dimiliki
hukum Islam yang tidak ada bandingannya.
2

3. Yang kedua hukum Islam itu bersifat universal. Mencakup seluruh manusia ini tanpa ada
batasnya. Tidak dibatasi pada negara tertentu, benua, daratan, atau lautan. Seperti halnya
pada ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Misalkan, Nabi Musa hanya mencakup pada kawasan
Mesir dan sekitarnya, Nabi Isa mencakup pada kawasan Israel, dan lain sebagainya. Ini
didasarkan pada Al-Qur’an yang memberikan bukti bahwa hukum Islam tersebut ditujukan
kepada seluruh manusia di muka bumi. Allah berfirman :
Artinya : “Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat
manusia seluruhnya, untuk membawa berita gembira dan berita peringatan. Akan tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (As-Saba’ : 28)
Artinya : “Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk menjadi
rahmat bagi seluruh alam.” (Al-Anbiyya’ : 107)
B. Dinamis dan Elastis
Hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan
tuntutan waktu dan tempat. Atau bisa dikatakan sangat cocok untuk diterapkan pada setiap
zaman. Mungkin ada beberapa orang yang berasumsi bahwa kedinamisan suatu hukum itu
tidak mungkin terjadi. Pada dasarnya sesuatu di alam ini akan berubah, begitu juga sebuah
hukum yang sudah pasti bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, sifat dinamis ini harus
dikaitkan dengan sifat elastis (luwes). Lalu bagaimana sifat elastis pada hukum Islam ini
dapat kita lihat? Dalam Islam, kita kenal dengan sebutan ijtihad yang mana menurut Iqbal di
sebut dengan “prinsip gerak dalam Islam”. Ijtihad ini memungkinkan bagi orang Islam untuk
menyesuaikan hukum yang ada pada masa Rasul (saat hukum Islam diciptakan) dengan
keadaan sekarang yang terjadi di lingkungannya. Inilah yang disebut dengan keelastisan
hukum Islam.
Sifat dinamis dan elastis ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya
adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Pada masa Rasulullah, jual beli dilakukan
dengan saling tatap muka, artinya antara si penjual dan si pembeli saling bertemu untuk
melakukan akad. Tetapi pada zaman sekarang ini, jual beli bahkan tanpa hadirnya salah satu
orang tersebut bisa dilakukan seperti di Swalayan, Plaza, Mall, dan sebagainya. Nah, dari
persoalan ini bagaimana kedudukan hukum Islam menanggapi sistem seperti ini agar jual beli
itu sesuai dengan syari’at Islam. Untuk itu, perlu adanya hukum asal/nash yang menerangkan
jual beli. Diantaranya Q.S. Al-Baqarah : 275 dan 282, An-Nisa’ : 29, Al-Jum’ah : 9.
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Prinsip dihalalkannya jual beli dari ayat-ayat tersebut adalah adanya kerelaan antara kedua
belah pihak, bukan termasuk riba, tidak dilakukan pada waktu Jum’at, dan sebagainya.
Fathurrahman Djamil mengatakan bahwa “Ijab dan Qabul dalam jual beli adalah untuk
menunjukkan prinsip an taradhin. Ketika prinsip tersebut terpenuhi, meski tanpa lafal ijab dan
qabul seperti ketika masuk plaza, maka hukumnya sah.”
3

4. C. Sistematis
Hukum Islam memiliki sifat yang sistematis, artinya bahwa hukum Islam itu mencerminkan
sejumlah ajaran yang sangat bertalian. Beberapa diantaranya saling berhubungan antara satu
dengan yang lainnya. Contohnya saja wajibnya hukum shalat tidak terpisahkan dengan
wajibnya hukum zakat. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aspek
kebatinan saja yang mengutamakan hal-hal ukhrawi tetapi juga diperintahkan untuk mencapai
aspek keduniaan. Al-Qur’an menyebutkan :
Artinya : “Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniawimu seakan-akan kamu akan hidup
selamanya dan bekerjalah kamu untuk kepentingan ukhrawimu seakan-akan kamu akan mati
besok.”
Fathurrahman Djamil mengungkapkan bahwa “hukum Islam senantiasa berhubungan satu
dengan yang lainnya. Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya
sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain.” Seperti halnya ayat di atas, kita dapat
menganalisa bahwa apabila kita hanya selalu beribadah untuk mencapai akhirat dengan
mengabaikan hal-hal keduniaan, pasti pencapaian tersebut tidak akan terwujud. Karena untuk
menuju kehidupan akhirat itu tentu kita harus menjalani kehidupan dunia ini.
D. Memperhatikan Aspek Kemanusiaan dan Moral
Manusia merupakan mahluk sosial di mana ia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan
orang lain. Untuk itu sifat tolong menolong merupakan hal yang wajib bagi setiap insan.
Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ta’awun, zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang
kesemuanya itu merupakan wujud kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh nilai-nilai
hukum Islam.Ayat-ayat hukum yang menunjukkan bahwa kewajiban manusia untuk saling
tolong-menolong di jelaskan pada ayat berikut :
Artinya : “Bertolonglah-tolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolongmenolong atas (perbuatan) dosa dan permusuhan.
Sedangkan mengenai hukum diwajibkannya zakat, dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60,
berbunyi :
Artinya : “Sesungguhnya shodaqoh (zakat) itu diberikan kepada orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus zakat, para muallaf, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang,
untuk memperjuangkan agama Allah (sabilillah), dan Ibnu sabil. Sebagai suatu ketetapan
yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Yang kedua adalah aspek moral, untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan tentu
manusia harus memiliki aspek moral (akhlaq) yang baik. Karena untuk mewujudkan
4

5. pergaulan yang sehat, akhlaqlah yang menjadi pondasi utama. Bila akhlaq itu sudah
terkontaminasi dengan keburukan dan kemaksiatan, maka tidak akan mewujudkan suatu
pergaulan sosial yang baik dan nantinya juga dapat berimbas pada pelanggaran aturan-aturan
hukum positif. Dalam Al-Qur’an disebutkan :
Artinya :”Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta banyak
mengingat kepada Allah.” (Q.S. Al-Ahzab : 21)
E . Pengertian dan Karakteristik Hukum Islam
Pengertian hukum islam hingga saat ini masih rancu dengan pengertian syariah, untuk itu
dalam pengertian hukum islam disini di maksudkan didalamnya dimaksudkan pengertian
syariat. Dalam kaitan ini di jumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum islam atau fiqih
adalah sekelompok dengan syari’at-syari’at yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia
yang di ambil dari nash Al-qur’an alsunnah. Bila ada nash dari Al-qur’an atau Al-sunnah
yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber sumber
lain. Bila tidak ada nash dari Al-qur’an atau alsunnah di bentuklah suatu ilmu yang disebut
dengan ilmu fiqiti. Dengan demikian yang di sebut ilmu fiqih ialah sekelompok hukum
tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil yang terperinci.
Yang dimaksud dengan amal perbuatan orang mulkallaf yang berhubungan dengan ibadat
ibadat muamalat, kepidanaan dan sebagainya, bukan yang berhubungan dengan aqidah (
kepercayaan ). Sebab yang terakhir ini termasuk dalam pembahasan ilmu kalam. Adapun
yang dimaksud dengan dalil-dalil yang terperinci ialah satuan satuan dalil yang masingmasing menunjuk kepada suatu hukum tertentu.
Berdasarkan batasan tersebut diatas sebenarnya dapat di bedakan antara syari’ah dan hukum
islam atau fiqih perbedaan tersebut terlihat pada dasar atau dalil yang digunakanya, jika
syari’at di dasarkan kepada nash Al-qur’an atau alsunnah secara langsung tanepa
memelurkan penalaran penalaran atau istihad dengan tetap berpegang pada semangat yang
terdapat dalam syari’at. Dengan demikian, jika syari’at bersifat permanen, kekal dengan
abadi fiqih dan hukum islam bersifat temporer dan dapat berubah. Namun, dalam prakteknya
antara syari’at dan fiqih sulit di bedakan ketika kita mengkaji suatu masalah misalnya kita
pergunakan nash Al-qur’an dan Al-sunnah tersebut tetap memerlukan pilihan yang
menggunakan akal. Dalam kaitan ini tidak mengherankan jika Ahmad Zaki Yunani ada dua.,
Pertama, bahwa syari’at islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua
persoalan yang berkembang dan berubah terus dia sama sekali berbeda dengan apa yang telah
di gambarkan baik oleh musuh-mush islam, maupun sementara penganutnya yang
menyeleweng yakni bahwa syari’at islam suatu system agama yang sudah sangat mantap
ajarannya. Kedua dalam pusaka perbandingan hukum islam terdapat dasar-dasar yang mantap
untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara tepat dan cermat bagi
persoalan-persoalan yang paling pelik di masa kini, yang tidak dapat dipecahkan oleh system
Barat maupun oleh system prinsip Timur meskipun sekedar menaklukkan saja.
5

6. Sejalan dengan uraian tersebut, Zaki Yamani membagi syari’at islam dalam dua pengertian.
Pertama, pengertian dalam bidang yang luas dan kedua pengertian dalam bidang yang sempit.
Pengertian syari’at islam dalam bidang yang luas meliputi semua hukum yang telah di susun
dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan di
masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian. Dengan mengambil dalildalil yang langsung dari Al-qur’an dan Al-hadist atau sumber pengambilan hukum seperti
ijma’, qiyas, istihsan, dan juga istihsab.
Syari’at dalam pengertian yang luas ini memberikan peluang untuk berbeda pendapat untuk
mengikutinya atau tidak mengikutinya. Adapun dalam pengertian dalam yang sempit, syari’at
islam itu terbatas pada hukum-hukum yang beradil pasti dan tegas yang tertera dalam Alquran, hadist yang shahih, atau yang ditetapkan dengan ijma’. Dalam pengertian yang sempit
ini, syari’at dengan dalil-dalilnya yang tegas dan pasti mewajibkan setiap muslim untuk
mengikutinya dan menjadikannya sebagai sumber untuk memecahkan masalah yang
dihadapi.
Perbedaa antara pengertian yang luas dan sempit tentang syari’at tadi maka terasa pentingnya
dalam Negara-negara yang menlaksanakan syari’at islam seutuhnya seperti Saudi Arabia
yang akan membuktikan secara mudah dan jelas perlu tidaknya pelaksanaan semua hukum
syari’at islam dalam pengertian yang luas itu.
Kini syari’at islam sudah cukup tua, yaitu dari sejak kelahiran agama islam itu sendiri pada
15 abad yang lalu sampai sekarang. Sejauh manakah syari’at islam itu tetap actual dan
mampu merespon perkembangan zaman, telah dijawab lewat berbagai penelitian yang
dilakukan oleh para ahli, contoh-contohnya dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.
Dan dapun pembentukan dan perkembangan aliran fiqih secara lebih rinci telah dijelaskan
dalam buku yang berjudul Sejah dan Perkembangan Hukum Islam, karena itu bagian ini akan
diisi dengan ringkasan dari buku tersebut. Dengan demikian, kita telah mengenal sejumah
aliran hukum islam, yaitu Madrasah Madinah, Madrasah Kufah, Aliran Hanafi, Aliran
Maliki, Aliran Al-Syafi’i dan lain sebagainya karena banyak aliran yang muncul kemudian
menghilang karena tidak ada yang mengembangkannya.
Aliran hukum islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga sekarang hanya
beberapa aliran, diantaranya Hanafiyah, Malikiyah dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang
sering dilupakan dalam sejarah hukum islam adalah bahwa buku-buku aliran Sunni, sehingga
para penulis sejarah hukum islam cenderung mengabaikan pendapat khawaris dan syi’ah
dalam bidang hukum islam.
F. Model-model Penelitian Hukum Islam
1. Model Harun Nasution
Sesbagai guru besar dalam bidang Teologi dan Filsafat Islam penelitiannya dalam bidang
hukun? Islam ini ia tuangkan secara ringkat dalam bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai
6

7. Aspeknya Jilid II. Melalui penelitiannya secara ringkas terhadap berbagai hukum Islam
dengan menggunakan pendekatan sejarah, Harun Nasution telah berhasil mendeskripsikan
struktur ukum Islam secara komprehensif, yaitu mulai dari kajian terhadap ayat-ayat hukum
yang ada dalam Al-qur’an, latar belakang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum
Islam dari sejak zaman Nabi sampai dengan sekarang, lengkap dengan beberapa mazhab
yang ada, berikut sumber hukum yang digunakannya serta latar belakang timbulnya
perbedaan pendapat.
Dengan membaca hasil penelitiannya itu pembaca akan memperoleh informasi tentang
jumlah ayat Al-qur’an yang berkaitan dengan hukum, yang jumlahnya 368 ayat, dan 228 ayat
atau 3 1/5 persen merupakan ayat yang mengungkap soal kehidupan kemasyarakatan umat
yakni ayat yang berkaitan dengan hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan
sebagainya ayat-ayat mengenai perdagangan, perekonomian, jual beli, sewa-menyewa,
pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya ayat-ayat tentang kriminal,
mengenai hubungan Islam dan bukan Islam, soal pengadilan, hubungan kaya dan miskin serta
mengenai soal kenegaraan.
Harun Nasution melaporkan bahwa di periode Nabi segala persoalan dikembalikan kepada
nabi untuk menyelesaikannya, Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara
langsung pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara tidak langsung Tuhanlah pembuat
hukum, karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu, dari Tuhan. Nabi
sebenarnya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang telah diwahyukan
kepadanya.
Dalam pendapat hukumnya Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan yang ada di Kufah
yang letakmya jauh dari Madinah sebagai pusat kegiatan dakwah Rasulullah dan tempat
tumbulnya Al-Sunnah. keadaan demikian Abu Hanifah banyak mempergunakan rasio sumber
hukum Islam yang dia gunakan adalah Alquran, Al-Sunnah, Al-ra’yu, qiyas, istihsan dan
syariat sebelum Islam yang masih sejalan dengan Al-qur’an dan Al-Sunnah. Mazhab ini
sekarang banyak dianut di Turki, Suria. Afghanistan, Turkistan, dan India dan yang
memakainva secara resmi adala Suria, Lebanon dan Mesir.
Sementara itu Imam Malik yang tinggal di Madinah sebagai pusat dakwah Rasulullah dan
tempat beredarnya Hadist, serta masyarakatnya tidak semaju dibandingkan dengan
masyarakat Kufah yang dihadapi Imam Malik nampak tidak sulit mendapatkan Hadist guna
memecahkan berbagai masalah Untuk ini ia menggunakan sumber hukum berupa Alquran
dan Sunnah.
Selanjutnya Imam Syaf’i yang pernah berguru pada Abu Hanifah dan pada Imam Malik serta
pernah tinggal di berbagai kota seperti Kufah, Mesir, Madinah, dan Makkah tentu
menghadapi permasalahan yang berlainan lagi, dalam kaitan pemecahan masalah.
Selanjutnya Ahmad Ibn Hambal yang lahir di Baghdad pada tahun 780 M. Dalam pemikiran
hukumn Ahmad bin Hambal memakai lima sumber yaitu Alquran, sunnah, pendapat sahabat
yang diketahui tidak mendapat tantangan dari sahabat lain, pendapat seorang atau beberapa
7

8. sahabat, dengan syarat sesuai dengan Al-qur’an serta sunnah, hadis mursal, dan qiyas dalam
keadaan terpaksa.
Jika berbagai sumber hukum Islam dari lima mazhab tersebut disatukan antara satu dan
lainnya, maka sumber hukum Islam itu meliputi Alquran, hi-Hadis, pendapat para sahabat,
qiyas, istihsan, maslahat al-ummah, dan sariat sebelum Islam.
Dari uraian tersebut terlihat bahwa model penelitian hukum Islam yang digunakan Harun
Nasution adalah penelitian eksploratif, deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kesejarahan. Interpretasi yang dilakukan atas data-data histotis tersebut selalu dikaitkan
dengan konteks sejarahnya.
2. Model Moel J. Coulson
Hasil penelitian itu dituangkan dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang
terbentukya hukum syariat, dan, yang di dalamnya dibahas tentang legalisasi Alqur’an,
praktek hukum di abad pertama Islam, sebagai mazhab petama, lmam Al-Syaf’i, Bapak
Yurisprudensi. Bagian kedua, berbicara tentang pemikiran dan praktek hukum Islam di abad
pertengahan. Di dalamnya dibahas tentang, teori hukum klasik, antara kesatuan dan
keragaman, darn aliran dalam sistem hukum, pemerintahan Islam dan hukum syari’at,
masyarakat dan hukum syariat. Bagian ketiga, berbicara tentang hukum Islam dimasa modern
yang di dalamnya dibahas tentang penyerapan hukum Eropa, hukum syariat kontemporer,
taklid dan pembaharuan hukum serta neo ijtihad.
Pada bagian pendahuluan ia menyatakan bahwa problema yang mendasar saat ini ialah
adanya pertentangan antara ketentuan-ketentuan hukum tradisional yang dinyatakan secara
kaku di satu pihak, dan tuntutan-tuntutan masyatakat modern di lain pihak. Apabila
perjalanan hukum diarahkan agar bisa membentuk sebagai penjabaran perintah Tuhan, agar
tetap hukum Islam, tak bisa dibenarkan suatu reformasi yang dimaksudkan guna memenuhi
kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, reformasi harus mencari dasar hukum dalam prinsipprinsip Islam sebagai penopang. Artinya, harus ada legitimasi (pengesahan) baik secara
implisit maupun secara eksplisit dari kemauan Tuhan. Akan tetapi, selama teori tentang
sistem hukum Islam klasik masih mendominasi dunia pemikiran dukungan seperti itu sukar
diperoleh.
Menurut Coulson ada dua alasan prinsipil di balik keberagaman atau perbedaan: ini. Pertama,
adalah lazim bahwa masing-masing qadi cenderung menetapkan aturan setempat yang tentu
berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya. Misalnya Madinah masih teguh pada
konsep hukum kesukuan Arab, maka yang berlaku disini adalah bahwa perkawinan
merupakan hak prerowgatif anggota keluarga laki-laki. Disini norma kesukuan sangat asing,
namun meski menduduki posisi yang lebih rendah, kaum wanita dalam hal-hal tertentu
mempunyai kuasa atas dirinya sendiri.
Alasan kedua, wewenang hakim untuk memutus perkara sesuai dengan pendapatnya sendiri
(ra’y) untuk maksud apapun, tidak dibatasi. Demikian pula pemerintah pusat tidak punya
pengaruh yang berguna. Di samping itu, tidak dikenal- hierarki dalam peradilan tidak ada
8

9. peradilan tertinggi yang mencontohkan cara penyelesaian kasus hukum-hukum Al-qur’an
sendiri tidak ditemukan unsur penyatu yang kuat.
Selanjutnya ketika berbicara teori hukum klasik ia mengatakan bahwa yurisprudensi hukum
umat Islam di awal abad kesepuluh seara formal menyakinkan bahwa saat itu kekuatan
kreatifnya menjadi habis dengan adanya satu doktrin yang dikenal dengan tertutupnya pintu
ijtihad. Hak ijiihad digantikan dengan kewajiban ta’lid (meniru). Dan setiap ulama pun lantas
menjadi muqollid (peniru atau pengekor) yang harus menerima dan mengikuti ajaran para
pendahulu mereka. Sementara penulis modern menyatakan bahwa doktrin ini timbul dari
keadaan khusus pada penyerangan Mongol di abad ketiga belas, yaitu ketika warisan
berharga berupa syari’ah dibalseni dan dikuburkan dalam rangka melindunginya dari
gerombalan Jengis khan yang bengis. Tetapi, sebenarnya secara historis gejala ini telah
muncul tiga abad sebelumnya. Dan boleh jadi hal ini disebabkan oleh sebab-sebab internal,
bukan tekanan dari luar. Penghargaan berlebihan terhadap para ulama pendahulu, terhadap
pribadi mereka, melahirkan kepercayaan bahma pekerjaan menafsirkan dan mengembangkan
secara mendalam sudah selesai dan ulama-ulama (dulu) yang kemarnpuannya tak tertandingi
itu dan bahwa usaha mereka sudah bernasil mengantar­kan syari’ah pada bentuk final vang
sempurna. Sikap ini tentu saja secara erat merupakan akibat dari melebarnya wilayah ijma'
yang berakibat melemahkan.
Coulson melaporkan tentang adanya penyerapan hukum Eropa oleh hukum Islam. Menurut
hasil penelitiannya, semenjak akhir abad kesembilan belas, syriah yang murni di Timur
Tengah dalam bentuk tradisionalnya hanya terbatas pada bidang hukum keluarga, yang
selanjutnya memasukkan hukum waris, sistem waqf dan dalam banyak kasus hukum hibah
hanya Jazirah Arab yang pada umumnya masih kebal dari pengaruh hukum Eropa. Di sini,
Saudi Arabia, Yaman, dan Hadramaut serta beberapa kerajaan di Teluk Persia, hingga hari ini
hukum Islam tradisional, masih tetap fundamental dan dengan beberapa modifikasi kecilkecilan masih tetap mengatur setiap aspek dari hubungan hukum.
Berdasar pada hasil penelitian tersebut, tampak bahwa dengan menggunakan pendekatan
historis, Coulson lebih berhasil menggambarkan perjalanan hukum islam dari sejak
berdirinya hingga sekarang secara utuh. melalui penelitiannya itu, Coulson telah berhasil
menempathan hukum Islam sebagal perangkat dari perilaku teratur dan merupakan suatu
lembaga. Di dalam prosesnya, hukum sebagai lembaga sosial memenuhi kebutuhan pokok
manusia akan kedamaian dalam masyarakat. Warga masyarakat tak akan mungkin hidup
teratur tanpa hukum oleh karena norma-norma lainnya akan mungkin memenuhi kebutuhan
nanusia ketenteraman secara tuntas. Dalam hukum Islam sebagaimana diketahui misalnya
memperhatikan sekali masalah keluarga, karena dari keluarga-keluarga yang baik, makmur,
dan bahagia akan tersusun masyarakat yang baik, makmur, dan bahagia. Oleh karerla itu,
keteguhan ikatan kekeluargaan perlu dipelihara, dan di sinilah terletak salah satu sebabnya
ayat-ayat ahkam mementingkan soal hidup kekeluargaan. Dengan melihat fungsi hukum
demikian, pengamatan terhadap perubahan sosial harus dijadikan pertimbangan penting
dalam rangka reformulasi hukum Islam.
9

10. 3. Model Mohammad Atho Mudzhar
Hasil penelitian yang dituangkan dalam pendapat pertama mengemukakan tentang latar
belakang dan karakteristik Islam di Indonesia serta pengaruhnya terhadap corak hukum
Islam. Karakteristik tersebut dilihat dalam empat aspek, yaitu latar belakang kultur, doktrin
teologi, struktur sosial, dan ideologi politik. Selanjutnya pada bagian ini juga dikemukakan
tentang kondisi hukum Islam di Indonesia serta berbagai lembga yang memegang kekuasaan
hukum tersebut mulai dari periode penjajahan sampai dengan periode Indonesia merdeka.
Berbagai muatan pemikiran yang dikemukakan pada bagian pendahuluan ini digunakan
sebagai alat untuk menganalisa herbagai produk yang dikeluarkan Majelis Ulama. Dengan
demikian penelitian ini ingin melihat seberapa jauh latar belakang budaya, doktrin teologi,
struktur sosial, dan ideologi politik yng dianut masyarakat dan pemerintah Indonnesia Majelis
Ulama Indonesia.
Pada ketiga, penelitian tersebut isi produk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia
serta metode yang digunakan fatwa-fatwa tersebut antara lain meliputi bidang ibadah ritual,
masalah keluarga, dan perkawinan, kebudayaan, makanan, perayaan hari-hari besar agama
nasrani, masalah kedokteran, keluarga bencana dan lain sebagainya.
Sedangkan dalam bagian ke empat kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa Majelis Ulama
Indonesia dalam kenyataannya tidak selalu konsisten mengikuti pola metodologi dalam
penetapan fatwa sebagaimana dijumpai dalam ilmu fiqih. Fatwa-fatwa tersebut terkadang
langsung merujuk pada Al-qur’an sebelum merujuk kepada Al-hadist.
Dengan memperhatikan uraian tersebut, terlihat bahwa bidang penelitian hukum islam yang
dilakukan Atho Mudzhar termasuk penelitian uji teori atau uji asumsi (hipotesis) yang
dibangun dari berbagai teori yang terdapat dalam lmu sosiologi hukum. Peneliti dengan
sangat jelas menggunakan asumsi yang ingin dibuktikan dalam penelitiannva itu. Dengan
menggunakan penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Sedangkan kerangka analisis
yang digunakannya adalah sosiologi hukum
Hasil penelitian tersebut terasa mengejutkan sebahagian Ulama fiqih tradisional. Hal ini
dinilai akan menghilangkan unsur kesakralan atau kekudusan hukum Islam. Para ulama
tradisional khawatir penelitian tersebut akan menempatkan hukum Islam sebagai hukum
sekuler yang dapat di ubah seenaknya. Kesan demikian tidak mengherankan karena secara
faktual hukun Islam atau fiqih yang selama ini dipelajari unlit Islam mulai dari tingkat dasar
sampai dengan Perguruan Tinggi bersifat ahistoris, atau kehilagan konteks kesejarahannya.
10

11. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dilihat dari berbagai karakteristik hukum Islam yang telah dipaparkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa aspek moral (privat) pada hukum Islam yang mengikat pada setiap diri
insan itu bertujuan untuk kepentingan akhirat mereka. Berbeda dengan hukum positif yang
hanya mengedepankan aspek legal. Ini disebabkan, hukum positif hanya bertujuan untuk
menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram dalam berkehidupan. Namun, hukum Islam
mengatur kedua hal tersebut.
Fiqih atau islam merupakan salah satu bidang studi islam yang paling di kenal masyarakat,
hal ini antara lain karena fiqih terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari sejak
lahir sampai dengan meninggal dunia manusia selalu berhubungan dengan fiqih. Tentang
siapa misalnya yang harus bertanggung jawab memberi nafkah terhadap dirinya, siapa yang
menjadi ibu bapaknya, sampai dia dimakamkan terkait dengan fiqih. Karena sifat dan
fungsinya itu, maka fiqih dikategorikan sebagai ilmu Al-hal yaitu ilmu yang berkaitan dengan
tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib di pelajari. Karena dengan
ilmu itu pula seseorang baru dapat melaksanakan kewajibannya mengabdi kepada Allah
melalui ibadah Shalat, puasa, haji, dan sebagainya.
Dengan fungsinya yagn demikian itu tidak mengherankan jika Figih termasuk ilmu yang
pertama kali diajarkan kepada anak-anak dari sejak di bangku taman kanak-kanak sampai
dengan kuliah di perguruan tinggi. Dari sejak kanak-kanak seseorang sudah mulai diajari
berdoa, berwudhu, shalat dan sebagainya dilanjutkan sampai tingkat dewasa di perguruan
tinggi. Para mahasisiwa mempelajari Fiqih secara lebih luas lagi, yaitu tidak hanya
menyangkut Fiqih ibadah, tetapi juga Fiqih Mualamat seperti jual beli, perdagangan, sewa
menyewa, gadai menggadai, dan perseroan, dilanjutkan dengan Fiqih Jinayat yang berkaitan
dengan peradilan tindak pidana, masalah rumah tangga, perceraian dengan masalah
perjanjian, perorangan, pemerintah dan sebagainya.
11

12. Daftar Pustaka
http://dinulislami.blogspot.com/2009/10/karakteristik-hukum-islam.html
http://makalahbro.blogspot.com/2009/04/karakteristik-hukum-islam.html
Atang Hakim Jaih Mubarok Bbd Metodologi Studi Islam
http://www.referensimakalah.com/2013/04/karakteristik-hukum-islam.html
DR. H. Fathurrahman Djamil, M.A., Filsafat Hukum Islam, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu,
1997), hal 49
12