SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) ,[object Object],[object Object],[object Object]
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KAT 1. Pemberdayaan KAT di wilayah perbatasan antar negara, pulau-pulau terpencil dan tertinggal melalui kerjasama dengan TNI dan Tugas Pembantuan (TP). 2. Memperkuat networking Pemberdayaan KAT antar kementerian lembaga dan lintas sektor (pokja pusat dan propinsi) maupun dengan NGO's. 3. Penguatan kearifan lokal warga KAT dan Pemberdayaan KAT yang bersahabat dengan lingkungan. 4. Penguatan kapasitas Pendamping Sosial warga PKAT. 5. Adanya wacana perubahan nomenklatur KAT karena istilah KAT mempunyai implikasi yang luas baik dari tataran konsep program dan pelaksanaan dilapangan.
TOTAL ANGGARAN  PKAT TAHUN  2009 No Satker SASARAN  ( KK ) Pagu Anggaran (Rp) T AHUN I (KK) TAHUN  II (KK) TAHUN  III  (KK) 1 DIT KAT 2 .624 KK 4.068 KK 3.609 KK 121.676.700 .000 Jumlah 2.624  KK 4.068 KK 3.609 KK 121.676.700 .000
TOTAL ANGGARAN  PKAT TAHUN  20 1 0 No Satker SASARAN  ( KK ) Pagu Anggaran (Rp) T AHUN I (KK) TAHUN  II (KK) TAHUN  III  (KK) 1 DIT  KAT 2 .303 KK 1.969 KK 2.734 KK 118.000.000 .000 Jumlah 2 .303 KK 1.969 KK 2.734 KK 118.000.000 .000
Sekian dan Terima Kasih KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

More Related Content

What's hot

Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
Kiki Abdul Gani
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
SuwantoSribhawono
 

What's hot (20)

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 344 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
 
SK No.18 TA 2020 tentang Tencacah Lapangan (DTKS)
SK No.18 TA 2020 tentang Tencacah Lapangan (DTKS)SK No.18 TA 2020 tentang Tencacah Lapangan (DTKS)
SK No.18 TA 2020 tentang Tencacah Lapangan (DTKS)
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020Permendagri no 26 tahun 2020
Permendagri no 26 tahun 2020
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
MATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptxMATERI BOK.pptx
MATERI BOK.pptx
 
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA.pptx
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA.pptxKEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA.pptx
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA.pptx
 
presentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptxpresentasi pemilu.pptx
presentasi pemilu.pptx
 

Viewers also liked

Komunitas adat terpencil jakarta
Komunitas adat terpencil   jakartaKomunitas adat terpencil   jakarta
Komunitas adat terpencil jakarta
Zul Celebica
 
Tugas pemberdayaan masyarakat
Tugas pemberdayaan masyarakatTugas pemberdayaan masyarakat
Tugas pemberdayaan masyarakat
bambangpoenya
 
Kearifan lokal kabupaten nganjuk
Kearifan lokal kabupaten nganjukKearifan lokal kabupaten nganjuk
Kearifan lokal kabupaten nganjuk
Choi Fatma
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
yahyakelariquers
 

Viewers also liked (20)

KEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
KEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITASKEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
KEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
 
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
STRATEGI PENGEMBANGAN LOKASI PEMBERDAYAAN KAT PURNA BINA MELALUI SINERJI POGR...
 
Direktur pkat draf sentra pertumbuhan kat purna bina
Direktur pkat   draf sentra pertumbuhan kat purna binaDirektur pkat   draf sentra pertumbuhan kat purna bina
Direktur pkat draf sentra pertumbuhan kat purna bina
 
Komunitas adat terpencil jakarta
Komunitas adat terpencil   jakartaKomunitas adat terpencil   jakarta
Komunitas adat terpencil jakarta
 
Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013Kepmensos no. 70 tahun 2013
Kepmensos no. 70 tahun 2013
 
Tugas pemberdayaan masyarakat
Tugas pemberdayaan masyarakatTugas pemberdayaan masyarakat
Tugas pemberdayaan masyarakat
 
Rpp sosiologi xii bab 4
Rpp sosiologi xii bab 4Rpp sosiologi xii bab 4
Rpp sosiologi xii bab 4
 
Kearifan lokal kabupaten nganjuk
Kearifan lokal kabupaten nganjukKearifan lokal kabupaten nganjuk
Kearifan lokal kabupaten nganjuk
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokal
 
Upacara bakar batu di papua
Upacara bakar batu di papuaUpacara bakar batu di papua
Upacara bakar batu di papua
 
Bab 5 geo xi rev
Bab 5 geo xi revBab 5 geo xi rev
Bab 5 geo xi rev
 
Kearifan lokal nyabuk gunung
Kearifan lokal nyabuk gunungKearifan lokal nyabuk gunung
Kearifan lokal nyabuk gunung
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
 
kurikulum 2013 geografi bab 6
kurikulum 2013 geografi bab 6kurikulum 2013 geografi bab 6
kurikulum 2013 geografi bab 6
 
seni ornamen dari sulawesi
seni ornamen dari sulawesiseni ornamen dari sulawesi
seni ornamen dari sulawesi
 
Buku kearifan lokal
Buku kearifan lokalBuku kearifan lokal
Buku kearifan lokal
 
Kearifan lokal di indonesia subak
Kearifan lokal di indonesia subakKearifan lokal di indonesia subak
Kearifan lokal di indonesia subak
 
Kearifan lokal dalam Bidang Kehutan
Kearifan lokal dalam Bidang KehutanKearifan lokal dalam Bidang Kehutan
Kearifan lokal dalam Bidang Kehutan
 
Ppt Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam
Ppt Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alamPpt Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam
Ppt Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam
 
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYANKEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYAN
 

Similar to Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)

Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
dpmdbusel
 
materi utk rakor pamsimas 2020.pptx
materi utk rakor pamsimas 2020.pptxmateri utk rakor pamsimas 2020.pptx
materi utk rakor pamsimas 2020.pptx
candrawan2
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
Hari Setiawan
 
Identifikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman kecamatan t...
Identifikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman kecamatan t...Identifikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman kecamatan t...
Identifikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman kecamatan t...
M Eka
 

Similar to Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) (20)

Bahan kuliah mpdt ugm
Bahan kuliah mpdt ugmBahan kuliah mpdt ugm
Bahan kuliah mpdt ugm
 
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURPAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PAPARAN KP2S KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
Ilppd jatilor 2014
Ilppd jatilor 2014Ilppd jatilor 2014
Ilppd jatilor 2014
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...
 
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxKemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
 
materi utk rakor pamsimas 2020.pptx
materi utk rakor pamsimas 2020.pptxmateri utk rakor pamsimas 2020.pptx
materi utk rakor pamsimas 2020.pptx
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
KKN Posdaya Tematik UPI Kampus Serang
KKN Posdaya Tematik UPI Kampus SerangKKN Posdaya Tematik UPI Kampus Serang
KKN Posdaya Tematik UPI Kampus Serang
 
Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019Perdesrpjmdes2013 2019
Perdesrpjmdes2013 2019
 
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
SOSIALISASI PENGEMBANGAN P3T PROVINSI BANTEN TAHUN 2011
 
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
 
PAPARAN BUPATI MERANGIN PADA WORKSHOP PEMBANGUNAN SOSIAL SUKU ANAK DALAM PROV...
PAPARAN BUPATI MERANGIN PADA WORKSHOP PEMBANGUNAN SOSIAL SUKU ANAK DALAM PROV...PAPARAN BUPATI MERANGIN PADA WORKSHOP PEMBANGUNAN SOSIAL SUKU ANAK DALAM PROV...
PAPARAN BUPATI MERANGIN PADA WORKSHOP PEMBANGUNAN SOSIAL SUKU ANAK DALAM PROV...
 
Proposal jlubang
Proposal jlubangProposal jlubang
Proposal jlubang
 
Identifikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman kecamatan t...
Identifikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman kecamatan t...Identifikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman kecamatan t...
Identifikasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman kecamatan t...
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
 

More from khoiril anwar

More from khoiril anwar (20)

Dcs DPR Pemilu 2019
Dcs DPR Pemilu 2019Dcs DPR Pemilu 2019
Dcs DPR Pemilu 2019
 
Peta politik indonesia 1977 2014
Peta politik indonesia 1977   2014Peta politik indonesia 1977   2014
Peta politik indonesia 1977 2014
 
Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019Peta 80 dapil pemilu 2019
Peta 80 dapil pemilu 2019
 
Survey parpol 2019
Survey parpol 2019Survey parpol 2019
Survey parpol 2019
 
Kebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energiKebijakan dan program konservasi energi
Kebijakan dan program konservasi energi
 
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMBANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
 
Using google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy stepsUsing google apps in 7 easy steps
Using google apps in 7 easy steps
 
Menilai Pesan Iklan
Menilai Pesan IklanMenilai Pesan Iklan
Menilai Pesan Iklan
 
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenPengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Pengawasan Post Market Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk KomplemenProgram Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Program Monitoring Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
 
Efek Samping Kosmetik
Efek Samping KosmetikEfek Samping Kosmetik
Efek Samping Kosmetik
 
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen MakananPendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Pendaftaran Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
 
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen MakananKeamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
 
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
Program monitoring efek samping obat tradisional, suplemen makanan dan kosmet...
 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan MakananBadan Pengawasan Obat dan Makanan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
 
Registrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk BiologiRegistrasi Obat dan Produk Biologi
Registrasi Obat dan Produk Biologi
 
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat TradisionalTata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
Tata cara pelaporan Efek Samping Obat Tradisional
 
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpediaBiografi Tokoh Alumni di HMIpedia
Biografi Tokoh Alumni di HMIpedia
 
HMIpedia
HMIpediaHMIpedia
HMIpedia
 

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)

  • 1. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
  • 2.
  • 3. KEGIATAN PEMBERDAYAAN KAT 1. Pemberdayaan KAT di wilayah perbatasan antar negara, pulau-pulau terpencil dan tertinggal melalui kerjasama dengan TNI dan Tugas Pembantuan (TP). 2. Memperkuat networking Pemberdayaan KAT antar kementerian lembaga dan lintas sektor (pokja pusat dan propinsi) maupun dengan NGO's. 3. Penguatan kearifan lokal warga KAT dan Pemberdayaan KAT yang bersahabat dengan lingkungan. 4. Penguatan kapasitas Pendamping Sosial warga PKAT. 5. Adanya wacana perubahan nomenklatur KAT karena istilah KAT mempunyai implikasi yang luas baik dari tataran konsep program dan pelaksanaan dilapangan.
  • 4. TOTAL ANGGARAN PKAT TAHUN 2009 No Satker SASARAN ( KK ) Pagu Anggaran (Rp) T AHUN I (KK) TAHUN II (KK) TAHUN III (KK) 1 DIT KAT 2 .624 KK 4.068 KK 3.609 KK 121.676.700 .000 Jumlah 2.624 KK 4.068 KK 3.609 KK 121.676.700 .000
  • 5. TOTAL ANGGARAN PKAT TAHUN 20 1 0 No Satker SASARAN ( KK ) Pagu Anggaran (Rp) T AHUN I (KK) TAHUN II (KK) TAHUN III (KK) 1 DIT KAT 2 .303 KK 1.969 KK 2.734 KK 118.000.000 .000 Jumlah 2 .303 KK 1.969 KK 2.734 KK 118.000.000 .000
  • 6. Sekian dan Terima Kasih KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA