1. KEBIJAKAN TEKNIS
BIDANG PD.PONTREN PADA PPs.
PENYELENGGARA WAJARDIKDAS
OLEH :
H. YADIN KARYADIN
KASI PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL & KESETARAAN
2. 1
Ketentuan Umum (Jalur dan Jenjang Pendidikan)
Jenis Pendidikan Umum
Berciri Khas Islam
Pendidikan Keagamaan Islam
Jenjang
Diniyah
PESANTREN
Formal Nonformal Formal Nonformal Informal
Tinggi
PTAI
(UIN/IAI/S
TAI)
Ma’had Aly
Mahad al-
Jami’ah al-
Takmiliyah
Keluarga
Kitab Kuning/
Dirasah Islamiyah
dengan pendidikan
mu’allimin dan
takhasus
Menengah MA
Paket C (Wajar
Dikdas Ulya
PDF Ulya DT Ulya
Dasar
MTs
Paket B (Wajar
Dikdas
Wustha)
PDF Wustha DT Wustha
MI
Paket A
(Wajar Dikdas
Ula)
PDF Ula DT Ula
PAUD RA
TPA/TKA/TQA
3.
4. 3
SUPERVISI
1. Supervisi terhadap Pondok Pesantren Salafiyah dapat diartikan
suatu usaha meningkatkan mutu pengajaran dengan ditunjang
unsur-unsur lain, seperti guru, prasarana, sarana, kurikulum, sistem
pengajaran, dan penilaian. Supervisor akan memperlihatkan
perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Dalam
kaitannya dengan program wajib belajar pendidikan dasar pada
Pondok Pesantren Salafiyah, yang bertindak sebagai Supervisor
adalah:
a. Pimpian Pondok Pesantren
b. Penanggung jawab Program Wajar Dikdas
c. Pengawas
5. 4
Supervisi
2. Tujuan Supervisi pendidikan
adalah membina dan
mengembangkan program
pendidikan agar situasi
pendidikan dan pengajaran
di pondok Pesantren
Salafiyah berjalan secara
efektif dan efisien,
khususnya peningkatan
mutu kegiatan belajar
mengajar.
3. Pusat perhatian supervisi
adalah perkembangan dan
kemajuan murid, karena itu
usahanya berpusat pada
peningkatan kemampuan
profesional guru dengan segala
aspeknya, seperti perbaikan
metode dan teknik mengajar,
perbaikan cara dan prosedur
penilaian, penciptaan kondisi
yang layak bagi perkembangan
kemampuan guru.
6. 5
Supervisi
4. Untuk membantu meningkatkan kemampuan profesional
guru, berbagai usaha dilakukan oleh supervisor pendidikan,
seperti, kunjungan ke warga belajar, pembicaraan secara
individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar,
kemanfaatan perpustakaan, petunjuk-peunjuk berupa edaran
dan sebagainya.
7. Monitoring
1. Pengelola/pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah dalam melaksanakan
fungsinya sebagai supervisor harus melakukan monitoring atas segala
pelaksanaan tugas setiap guru/karyawan
2. Monitoring ini dilakukan terhadap (1) pencapaian target kurikulum, (2)
Pencapaian target kegiatan Pondok Pesantren Salafiyah, (3) Kehadiran guru,
karyawan dan siswa, (4) Ketersediaan alat peraga pendidikan dan buku teks
pokok penunjang, (5) Pemanfaatan alat peraga pendidikan dan buku teks pokok
penunjang
3. Monitoring diperlukan untuk mengetahui sejauh mana setiap tugas/instruksi
dilaksanakan. Juga untuk mengetahui tahap-tahap pencapaian target apakah
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, hambatan/halangan apa yang timbul
sehingga tahapan target tidak tercapai.
8. Pelaporan
• Laporan penyelenggaran program
wajib belajar pendidikan dasar
sangat diperlukan baik bagi
instansi pembina/pembimbing
program maupun bagi
penyelenggara program sendiri,
untuk mengetahui data atau
kondisi yang sebenarnya. Karena
itu, Pimpinan Pondok Pesantren
Salafiyah perlu menyusun laporan
untuk disampaikan kepala Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab/Kota
• Laporan dibuat dua kali setahun.
Laporan pertama dibuat dan
dikirimkan pada bulan kedua
setelah dimulainya tahun ajaran
baru. Laporan kedua dikirim 4
(empat) bulan menjelang
pelaksanaan ujian akhir.
9. Pelaporan
3. Laporan dikirim kepada
Kanwil Kementerian
Agama Propinsi dengan
tembusan kepada Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten/Kota dan
Kepada Dirjen
Pendidikan Islam
4. Laporan tersebut, akan
digunakan sebagai bahan
pengambilan keputusan
dan kebijakan bagi pihak-
pihak yang berwenang dan
membimbing program
wajib belajar pendidikan
dasar. Karena itu laporan
harus disusun berdasakan
kondisi data-data yang
benar
5. Materi dan format laporan
10. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PENYELENGGARAAN WAJARDIKDAS PADA PPs
KOMPONEN-KOMPONEN
1. KURIKULUM
2. TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIKDIKAN
3. PESERTA DIDIK/SANTRI
4. PENGELOLAAN
5. PEMBIAYAAN
6. SARANA PRASARA
7. LAIN-LAIN