4. Aspek Hukum :
• UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
• UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
• UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
• UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
• UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
• Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Perhubungan
Aspek Kelembagaan
• Hirarki Kelembagaan Prasarana / Inffrastruktur
• Masalah & Alternatif Solusi
Catatan
Referensi : Materi Kuliah ke-3
5. Hierarki Kelembagaan Prasarana/Infrastruktur
DPR
Pemerintah Pusat
(Presiden)
Pemerintah Propinsi
(Gubernur)
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Bupati / Walikota)
1. Jalan
2. Air bersih
3. Listrik/energi
4. Telekomunikasi
5. Persampahan
6. Sanitasi
Kementerian PUPR
Kementerian PUPR
Kementerian ESDM
Kementerian Kominfo
Kementerian PUPR, KLH
Kementerian PUPR, Kes
Dinas Propinsi
Terkait
Dinas
Kabupaten/Kota
Terkait
Wilayah
Nasional
Wilayah
Propinsi
Wilayah
Kabupaten /
Kota
Undang Undang
Peraturan /
Keputusan
Presiden
Peraturan /
Keputusan
Gubernur
Peraturan /
Keputusan
Bupati/Wlikota
Regulasi Penyelenggaraan
Referensi : Materi Kuliah ke-3
6. Permasalahan & Solusi Infrastruktur
(aspek hukum & kelembagaan)
Masalah Umum :
• Pendanaan masih minim
• Pembebasan lahan sangat sulit
• Perawatan kurang baik
• Kurangnya koordinasi (kelistrikan,
telekomunikasi, sanitasi, drainage,
jalan)
• Kwalitas dan kwantitas kurang baik,
disertai dgn kurangnya
pengawasan ketat
Pendekatan Solusi :
• Prioritas pembangunan berdasarkan urgensi
wilayah dan lembaga
• Diperlukan payung hukum tentang
pengutamaan lahan untuk infrastruktur
• Perlu lembaga pengawas perawatan yang
independen
• Diperlukan koordinasi antar lembaga terkait,
sejak tahap perencanaan sampai dengan
pengoperasian dan perawatan
• Perlu payung hukum untuk dapat melibatkan
auditor teknis profesional dan independen
Referensi :
• Bappenas, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, 2016
• Dewinta Putri, 10 permasalahan Infrastruktur, Guru PPKN.com, 2019 .... dll
Referensi : Materi Kuliah ke-3
7. 4 Main Strengths of Japanese Infrastructure
1. Technologies for Local Needs
Menerapkan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, dan memastikan
teknologi untuk mengatasi risiko lingkungan lokal.
2. Co-Creation
Tidak hanya berkomitmen untuk pengembangan perangkat keras tetapi juga SDM untuk pengoperasian
dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk transfer teknologi untuk mendukung masyarakat setempat
mengembangkan infrastrukturnya
Referensi : https://www.japan.go.jp/sustainable_future/infrastructure/
Referensi : Materi Kuliah ke-3
3. Long-term Commitment
Kerja sama yang konsisten yang diperluas dari perencanaan pembangunan infrastruktur hingga
pelestarian dan pemeliharaan.
4. Lifecycle Economic Efficiency
Menggunakan teknologi canggih untuk ketepatan waktu, serta tingkat operasi yang tinggi, tingkat
kegagalan rendah, masa operasi yang panjang, beban lingkungan yang rendah dan ekstensibilitas tinggi
untuk mengurangi biaya pemeliharaan.
9. Infrastruktur : Jalan & Rel, Air Bersih, Persampahan, Drainase, Sanitasi, Listrik / Energi,
Telekomunikasi, dan Fasilitas Publik yg dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).
Sistem Infrastruktur : instalasi yg dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem
sosial dan ekonomi masyarakat (Griff, 2000). Contoh : sistem jaringan transportasi darat,
sistem penyediaan air, dll
REFERENSI :
1. Grigg, N. (1988), Infrastructure Engineering and Management, John Wiley & Sons.
2. Grigg, N. (1996). Water Resources Management: Principles, Regulation and Cases. McGRaw-Hill
3. Sri Maryati, Prasarana Wilayah dan Kota, System Infrastruktur
Infrastruktur & Sistem Infrastruktur
10. Pengelolaan sistem infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
mempunyai beberapa dimensi yang harus diintegrasikan ke semua aspek
pembangunannya (Albertson, 1999):
Referensi : Kementerian PUPR, GIS untuk pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pengelolaan Terintegrasi
Environmental sustainability: perlindungan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi
mendatang
Economic sustainability: setiap pengembangan variable secara ekonomi
Sosio-cultural sustainability: harmoni antara pengetahuan local social & budaya, praktek,
pengetahuan (sains).
Political sustainability: mampu menjalin komunikasi birokrasi (pemerintahan) dan
masyarakat.
Teknologi tepat guna : sesuai dengan kebutuhan masyarakat
11. Sumber Daya Alam
Sistem Ekonomi, Sosial‐budaya,
Kesehatan, Kesejahteraan
Infrastruktur / Prasarana :
(1alan & Reli
(2)Air Bersih
(3)Persampahan
(4)Drainase
(5)Listrik
(6) Telekomunikasi
Infrastruktur Sebagai Penopang/Pendukung Sistem Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan
(Grigg dan Fontane, 2000)
Peran Pengelolaan Infrastruktur
12. 1. Perencanaan : perkiraan kebutuhan dan sediaan, keseimbangan
kebutuhan dan sediaan, pemilihan sistem, desain, penarifan, dan
kelembagaan
2. Pelaksanaan Konstruksi
3. Pengoperasian dan pemeliharaan : tujuannya untuk mengurangi laju
kerusakan infrastruktur sebelum masa layanannya berakhir agar aset
tidak hilang.
a) Faktor Keteknikan
b) Faktor Sosio Kultural
c) Faktor Finansial
d) Faktor Kualitas Lingkungan
e) Faktor Kelembagaan
4. .........
5. .........
Siklus Pengelolaan inftrastruktur :
Referensi : Scott G Chaplowe, Monitoring and Evaluation Planning, American Red Cross
13. 4. Monitoring & Evaluasi :
Monitoring :
• Proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yg ditetapkan) secara
sistematis dan kontinu tentang kegiatan program/proyek sehingga dapat dilakukan tindakan
koreksi untuk penyempurnaan
• Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program
sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program
• Pada umumnya dilakukan pada waktu sebelum dan bersamaan dgn kegiatan dilaksanakan
terhadap komponen2 program
• Untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara teratur serta terus
menerus (Suherman, 1988). Bukan pengawasan, dan bukan supervisi
Referensi : Kementerian PUPR, Modul 5 : Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan, 2017
• Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan atau tenaga profesional
yang diberi tugas khusus
• Metode wawancara & observasi ; memantau kegiatan, peristiwa, komponen, proses, hasil
dan pengaruh program yang dilaksanakan.
• Waktunya 5 th, dan 1 th
14. Evaluasi :
• Aktivitas yang sistematis dan kontinyu yang mempunyai
tujuan untuk menilai konsespsi, desain, implementasi,
dan manfaat kebijakan/program
• Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan
untuk menetapkan apakah program akan dihentikan,
diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan
• memberikan informasi untuk membuat perencanaan
dan pengambilan keputusan, dan membantu untuk
dapat melihat konteks dengan lebih luas serta
implikasinya terhadap kinerja pengembangan sistem
yang dilakukan
Referensi : Kementerian PUPR, Modul 5 : Pemantauan dan Evaluasi Keterpaduan, 2017
• Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program
dilaksanakan
• Evaluasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya kegiatan monitoring yang mempunyai output
berupa data dan informasi yang akurat dan diperlukan
• Aspek yg dipertimbangkan :
Aspek sosial : kekecewaan masyarakat, protes keras atau demonstrasi.
Aspek lingkungan : dampak negative thdp lingkungan (amdal).
Aspek ekonomi : gangguan kegiatan rutin masyarakat (bekerja, berdagang, dll)
15. 5. Pengendalian :
• Memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan rencana
• Ruang lingkup : mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan dari
Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa (sesuai format, operasional)
• Dasarnya : aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek kebijakan (peraturan operasional
yang berlaku, dll)
Referensi :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian, 2006
2. Kementerian PUPR, Juknis Pengendalian Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman, 2019
16. Masalah Umum dlm Pengelolaan inftrastruktur :
• Inefisiensi terutama dalam tahap pemilihan teknologi yang sesuai dengan
karakteristik masyarakat dan lingkungan tertentu :
Infrastruktur berteknologi tinggi, tapi masyarakat belum siap untuk
menggunakan, seperti kemampuan membayar
kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak sesuai
Referensi : Siri Maryati, Modul 1 : Sistem Infrastruktur. Perencanaan & Pengelolaan Infrastruktur,
• Tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan infrastruktur
dengan sediaan infrastruktur
• Penarifan (listrik, air, telekomunikasi)
18. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH : Dalam rangka otonomi daerah, tugas pokok
pemerintah daerah (kabupaten&kota) adalah:
• Penggalian dan pemanfaatan semua sumber daya untuk mengoptimalkan
hasil-hasil pembangunan baik sektor, lokal, regional maupun nasional.
• Pengembangan dan optimalisasi lembaga atau institusi baik pemerintah,
swasta, masyarakat
• Peningkatan dan Pengembangan sistem manajemen pembangunan daerah.
• Siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat tidak hanya dalam
penyelenggaraan pemerintahannya tetapi juga dalam hal pemecahan
permasalahan dan pendanaan pembangunan daerah
19. • Pada umumnya membutuhkan biaya yang sangat besar dari tahap
perencanaan, pelaksanaan konstruksi hingga tahap operasi dan
pemeliharaannya.
• Infrastruktur (Prasarana) harus dipandang sebagai asset dan investasi
bagi wilayah atau kota yang dilayaninya.
• Sehingga pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip ekonomi dan berkelanjutan.
Prinsip Pembiayaan untuk
Keberlanjutan Infrastruktur
20. Referensi : Robert j.Kodoatie,Phd,”Pengantar Manajemen Infrastruktur”
Jenis pembiayaan
Jenis pembiayaan antara lain :
1. Anggaran Biaya Persiapan (Preliminary Cost)
2. Anggaran Biaya Konstruksi (Construction Cost)
3. Anggaran Biaya Operasi dan Pemeliharaan (Operation and Maintenance Cost)
4. Anggaran untuk pengembalian cicilan pokok dan bunga pinjaman (Pricipal and
Interest loan)
21. Sumber Penerimaan Daerah
(UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
A.PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
• Hasil pajak daerah
• Hasil retribusi daerah
• Hasil perusahaan milik daerah
• Hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan
• Lain-lain PAD yang sah
B.DANA PERIMBANGAN
1.Bagian Daerah (bagi hasil)
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.
• Penerimaan dari SDA :
Kehutanan,Pertambangan
Umum,Perikanan,Minyak dan Gas
Alam
2.Dana Alokasi Umum (DAU)
3.Dana Alokasi Khusus (DAK)
C.PINJAMAN
DAERAH
D.LAIN-LAIN
PENERIMAAN
YANG SAH
SUMBER SUMBER
PENERIMAAN DAERAH
22. Sumber dan Metodologi Pembiayaan Infrastruktur
Referensi : Kementerian PUPR, Pelatihan Pembiayaan Infrastruktur, Sumber dan Pola Pembiayaan Infrastruktur , 2017
24. Masalah
Pertama
• Kontruksi awal seringkali dilakukan oleh satu pihak, lalu
perawatan oleh pihak lainnya.
• Insentif-insentif jalan pintas saat proses konstruksi
berlangsung, seperti aliran risiko yang menghilir akan
ditanggung oleh pihak lainnya.
• Seringkali aset-aset penting seperti jalanan, dirawat dan
diurus oleh berbagai manajer serta pekerja swakelola
yang tidak memiliki produktivitas serta insentif kinerja
yang cukup untuk memastikan terciptanya praktik
perawatan yang efektif.
Kedua
• Kurangnya akuntabilitas serta tanggung jawab atas
kondisi, penggunaan serta kinerja aset
• Berbagai lembaga infrastruktur biasanya tidak
bertanggung jawab atas performa dalam manajemen
aset
• Berbagai kebingungan atau ketidakpastian akan
lembaga mana yang bertanggung jawab atas sebuah
aset, pada akhirnya menurunkan tingkat akuntabilitas.
Alternatif Solusi :
Pertama
• mempertimbangkan model penyampaian berbasis
kinerja, termasuk membuat salah satu pihak
bertanggung jawab terhadap proses perencanaan,
pembangunan, pengoperasian serta pemeliharaan
sebuah aset, dan secara berkala membayar mereka
berdasarkan kinerja dari aset tersebut.
• Insentif kinerja dapat dipakai untuk mengembangkan
proses penyampaian lewat lebih banyak pengadaan
sektor publik tradisional, yakni membayar satuan
jalan-jalan swakelola per satuan hasil kerja,
Kedua
• Pengukuran berbasis transparansi yang melibatkan
komunitas serta grup-grup pengguna juga berguna
untuk membantu meningkatkan akuntabilitas.
• Berbagai macam peraturan serta opsi berbasis
insentif dapat digunakan untuk meningkatkan
pertanggung-jawaban, termasuk penalti bagi para
manajer infrastruktur yang lalai dalam mengambil
tindakan yang masuk akal untuk menjaga kapasitas
produksi dari aset-aset yang berada dibawah
pengawasan langsung mereka.
25. • Toyota Motor Corporation memulai pembangunan minggu ini di kota pintar seluas 175
hektar di dasar Gunung Fuji Jepang, sekitar 62 mil dari Tokyo, perusahaan
mengumumkan hari Selasa.
• Kota, yang dijuluki Toyota sebagai “Woven City," diharapkan berfungsi sebagai tempat
pengujian teknologi seperti robotika, rumah pintar, dan kecerdasan buatan. Populasi awal
sekitar 360 penemu, warga senior, dan keluarga dengan anak kecil akan menguji dan
mengembangkan teknologi ini.
• Penduduk ini, yang diperkirakan akan pindah ke Kota Tenun dalam waktu lima tahun,
akan tinggal di rumah pintar dengan sistem robotika di rumah untuk membantu hidup
sehari-hari dan kecerdasan buatan berbasis sensor untuk memantau kesehatan dan
mengurus kebutuhan dasar lainnya, menurut perusahaan.
• Rencana akhirnya adalah kota ini menampung populasi lebih dari 2.000 karyawan Toyota
dan keluarga mereka, pasangan pensiunan, pengecer, dan ilmuwan. Toyota
mengumumkan rencana untuk kota itu tahun lalu di CES, pameran dagang teknologi di
Las Vegas.
Toyota Woven City
26. • Smart City "Fujisawa, telah memiliki penduduk pertama. 3.000 penduduk, mendapatkan lebih
dari 30% listrik dari sumber alternatif terbarukan (baterai surya, yang mengurangi jejak
karbon jika terjadi gempa bumi dan penghentian daya, termasuk pasokan air hangat)..
• Tidak ada SPBU di kota, tetapi jaringan perbaikan mobil listrik dikembangkan di sana.
• Warga yang tidak memiliki kendaraan dapat menyewa mobil listrik, skuter listrik, sepeda
dan sarana transportasi ekologis lainnya.
• Keamanan populasi sedang diterapkan di tempat-tempat umum melalui pengamatan
video dan sistem sensor, misalnya, menyediakan penerangan jalan hanya ketika orang-
orang bergerak.
Fujisawa Smart City
27. • Pemkot Yogyakarta berkomitmen untuk menjadi kota cerdas dengan menambah beberapa
platform modern untuk memudahkan masyarakat juga wisatawan.
• Program smart city ini dimulai sejak tahun 2017 di Yogyakarta. Direncanakan untuk
mencakup semua bidang termasuk pemerintahan cerdas, branding, lingkungan, kehidupan,
masyarakat, dan ekonomi.
• Beberapa website dan aplikasi terkait kebutuhan kotanya seperti Jogja Smart Service (JSS)
yang memudahkan masyarakat untuk memantau, mengeluh, dan mendapatkan layanan.
• Semua aplikasi yang disediakan membuat masyarakat lokal Yogyakarta dan para wisatawan
bisa mengakses semua hal yang mereka butuhkan hanya dengan menggunakan smartphone
mereka. (*)
Yogyakarta Smart City
28. Catatan :
• Pengelolaan Prasarana : Deffinisi,
Peran, Siklus, Masalah Umum
• Pembiayaan Prasarana : Prinsip,
Jenis, Sumber
• Permasalahan & Best Practice
Diskusi
