RUANG UDARA

RINGKASAN EKSEKUTIF
NASKAH AKADEMIK MATERI TEKNIS
RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA
NASIONAL

Kata Pengantar
Masalah pengelolaan ruang udara sebagai subsistem dari ruang wilayah baik
secara nasional, regional maupun global sangat strategis dalam rangka menjaga
keberlanjutan kesejahteraan dan kehidupan manusia di bumi.
Disamping itu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, negara Republik
Indonesia ruang udara bukan hanya ditinjau dari segi kedaulatan namun juga
dilihat sebagai salah satu potensi sumber daya alam , ruang udara beserta segala
isinya sesuai amanat Undang Undang Dasar RI tahun 1945 perlu dikuasai dan
dikelola untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pengelolaan ruang udara perlu
diatur dengan UU sendiri (Pasal 6 ayat 5);
Didasari oleh adanya kepentingan atas wilayah ruang udara dan adanya nilai
sosial, ekonomis, politik dan pertahanan keamanan dalam pemanfaatan ruang
udara, dan bila tidak ada dasar hukum untuk pengaturannya maka telah terjadi
konfklik konflik kepentingan dalam pemanfaatannya tidak hanya dengan ruang
udara yang berbatasan dengan negara lain namun juga dalam masalah
kepentingan pembangunan antar sektor dan kewenangan pusat dan daerah serta
antar daerah.

• Dirasakan oleh para pihak masih adanya kekosongan hukum
dalam aspek-aspek tertentu pengelolaan ruang udara nasional
yang belum diatur secara komprehensif dalam UU lain seperti UU
Penerbangan (UU No. 1 tahun 2009); UU tentang Wilayah Negara
(UU No. 43 tahun 2008); UU tentang Pertahanan Negara (UU No.
32 tahun 2002); UU tentang TNI (UU No. 34 tahun 2004); dan
undang undang terkait lainnya dalam pemanfaatan ruang udara
secara makro dan mikro.
• Aspek-aspek yang belum diatur secara tuntas meliputi namun
tidak terbatas pada: belum adanya ketetapan secara hukum
batas horisontal dan vertikal dari ruang udara nasional serta
pengaturannya
Kata Pengantar

Kata Pengantar
Dengan mempertimbangkan semua permasalahan tersebut maka
sangat perlu segera diselesaikannya penyusunan naskah akademis dan
Draft RUU PRUN yang telah disusun sejak tahun 2004 Oleh Lapan dan
dilanjutkan pembahasan di Bappenas serta telah dimasukan dalam
PROLEGNAS tahun 2010 sd 2014, namun oleh DPR RI dikembalikan lagi
ke Pemerintah untuk dikaji kembali. Sejak tahun 2015 kegiatan
penyusunan dilanjutkan kembali oleh Kementrian Agraria dan Tata
Ruang.
Diharapkan Draft Naskah Akademis dan RUU PRUN terdahulu
disempurnakan atas segala kekosongannya dan beberapa catatan yang
diperoleh pada waktu pembahasan terdahulu dengan mengikuti
sistematika penulisan nasakah akademis dan penyusunan RUU
mengikuti UU no 12 Tahun 2011 dan diselesaikan untuk dapat diproses
kembali untuk dapat disampaikan ke DPR RI.

Sistematika Naskah Akademik
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
• BAB I PENDAHULUAN
• BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
• BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
• BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
• BAB V RUANG LINGKUP MATERI MUATAN DAN
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN UNDANG-
UNDANG
• BAB VI PENUTUP

 Merumuskan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan wilayah ruang udara nasional dan potensi
sumberdaya alam di ruang udara yang strategis dan melimpah baik secara horizontal maupun
secara vertikal dari sudut letak geografis, pertahanan dan keamanan negara, penerbangan udara
dan dari sudut kepentingan sosial ekonomis dan ekologis.
 Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ruang udara nasional baik secara
internal maupun secara external khususnya yang berbatasan dengan negara lain.
 Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan
Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi
permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
 Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan
Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional,
 Merumuskan sasaran materi yang akan diatur , ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah
pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kronologis dan Milestone Penyusunan
RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
• Undang Undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3
mengamanatkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa
beserta segala isinya dikuasai dan dikelola oleh negara
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Masalah pengelolaan ruang udara baik secara nasional,
regional maupun global sangat strategis dalam rangka
menjaga keberlanjutan kesejahteraan dan kehidupan
manusia di bumi.
• Disamping itu dalam kehidupan bernegara dan berbangsa
negara Republik Indonesia, ruang udara nasional bukan
hanya ditinjau dari segi kedaulatan namun juga dilihat
sebagai salah satu potensi ruang udara dalam satu kesatuan
ruang wilayah nasional beserta segala isinya

Lanjutan Kronologis
Undang Undang No 5 tentang Pokok Pokok Agraia Pasal 1 dan 2
mengatakan bahwa:
 Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan
ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
nasional.
 Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang
angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal 1 adalah hubungan
yang bersifat abadi.
 Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk
pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
 Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman
maupun laut wilayah Indonesia.
 Ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air di atas
wilayah udara nasional.

 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pengelolaan
ruang udara perlu diatur dengan UU sendiri  Pasal 6 ayat (5).
 Dengan mempertimbangkan amanat UUD 1945, UU No 5 Tahun 1960 tentang
Pokok pokok Agraria serta UU No 24 Tahun 1992 jo UU No 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, maka dalam PROLEGNAS tahun 2010 s/d 2014
dinyatakan sangat perlu untuk segera menyelesaikan penyusunan naskah
akademis dan konsep RUU PRUN yang telah disusun sejak tahun 2014 oleh
Lapan dilanjutkan oleh Bappenas. Namun oleh DPR RI konsep tersebut
dikembalikan kepada Pemerintah untuk dikaji kembali.
 Berdasarkan Perpres No 2 Tahun 2012 tentang RPJMN 2015 Sampai 2019
 Tahun 2015 kegiatan penyusunan dilanjutkan kembali oleh Kementerian Agraria
dan Tata Ruang.
 Melalui Surat Nomor B-532/Seskab/Maritim/09/2016, tanggal 27 September
2016 mempertanyakan kemajuan penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara
Nasional. Proses legalitas penyusunan UU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
direncanakan di tahun 2017.
Lanjutan Kronologis

PROLEGNAS
TAHUN 2010
Tahun 2016 N.A dan
Draft RU PRUN ATR.
UU No 26Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
UUD Tahun1945
UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria
Surat Set.Kab Tahun 2016 Tgl
27 Sept. Mendorong
penyelesaian RUU PRUN ATR
Tahun 2017
Legalitas RUU ATR
2014 Draft RUU
Lapan
Amanat Perpres no 2 Tahun
2015 tentang RPJMN2015-
2019 UTK. Draft RUU PRUN
ATR
Milestone Landasan Hukum dan
Proses Penysusunan RUU PRUN

1.1. Latar Belakang
 Adanya kekosongan hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara yang Integratif
dan Komprehensif sebagai subsistem dalam Penataan Ruang, pengelolaan
ruang udara nasional belum diatur secara komprehensif dalam UU.
 Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan pengelolaan ruang udara nasional dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar kehidupan berbangsa dan
bernegara yang berdaulat dapat terus terjaga dari masa ke masa.
 Undang-Undang tentang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 J.o. U.U
Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 6 ayat (5): Ruang laut dan ruang udara,
pengelolaannya perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara kepulauan
yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas perairan
±5.900.000 km². Luas wilayah kedaulatan NKRI yang terdiri dari daratan dan
lautan memiliki dampak pada luas dan ketinggian kedaulatan negara di
ruang udara.
PendahuluanBAB – 1

Lanjutan
 Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “bahwa
bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isinya dikuasai negara untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, artinya seluruh sumber daya yang
ada di bumi, air dan udara perlu diatur dan ditetapkan melalui peraturan
perundangan. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum diatur secara
komprehensif dan terintegrasi dengan beberapa peraturan yang telah
berlaku.
 Kegiatan penyusunan tentang pengelolaan ruang udara ini dimaksudkan
juga dapat mendukung sektor-sektor lainnya seperti penatagunaan air,
penatagunaan tanah, dan sumber-sumber daya lainnya dalam satu kesatuan
ruang wilayah. Hal tersebut juga akan berdampak positif untuk
meningkatkan efisiensi, keselamatan jiwa dan harta, keselamatan
penerbangan, pelayaran, meningkatkan hasil pertanian, industri dan
kelestarian lingkungan hidup baik di kawasan perkotaan, pedesaan maupun
di kawasan perbatasan negara.

 Indonesia mempunyai kekayaan wilayah ruang udara nasional dan potensi
sumberdaya alam di ruang udara yang strategis dan melimpah baik secara
horizontal maupun secara vertikal dari sudut letak geografis, pertahanan
dan keamanan negara, penerbangan udara dan dari sudut kepentingan
sosial ekonomis dan ekologis.
 Ketersediaan ruang udara dan sumber daya alam di dalamnya tidak tak
terbatas dan secara kuantitas ataupun kualitas disetiap wilayah tidaksama
dan mempunyai tipologi kawasan ruang udara dari sudut geografis,
morfologis, ekologis, administratif dan fungsional.
 Kegiatan pemanfaatan ruang udara dan sumber daya alam di dalamnya oleh
berbagai pengguna dan pelaksana semakin meningkat baik di dalam
maupun dari luar negeri.
 Kegiatan pemanfaatan tersebut mengandung risiko terjadinya gangguan
terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan, keselamatan
penerbangan,
 Pencemaran dan penurunan kualitas ruang udara yang mengganggu
kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya.
1.2. Identifikasi Masalah

 Maksud
Ruang udara nasional perlu dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung
jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan agar pemanfaatannya
memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dari masa ke
masa.
Kegiatan penyusunan tentang pengelolaan ruang udara ini dimaksudkan juga
dapat mendukung sektor-sektor lainnya seperti penatagunaan air,
penatagunaan tanah dan sumber-sumber daya lainnya dalam satu kesatuan
ruang wilayah.
1.3. Maksud dan Tujuan

Lanjutan
Tujuan
Pengelolaan ruang udara harus dapat memberikan kemanfaatan
ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip
kehati-hatian, demokrasi, desentralisasi serta pengakuan dan
penghargaan terhadap peran masyarakat.
Hal tersebut juga akan berdampak positif untuk meningkatkan
efisiensi, keselamatan jiwa dan harta, keselamatan penerbangan,
pelayaran, meningkatkan hasil pertanian, industri dan kelestarian
lingkungan hidup baik di kawasan perkotaan, perdesaan maupun di
perbatasan negara.

• Menurut para ahli, keberadaan ruang udara dan angkasa diketahui berdasarkan kandungan dan
ketinggian masing-masing ruang. Hal itu diperjelas lagi dengan adanya kemajuan teknologi
penerbangan yang membedakan antara pesawat udara dan pesawat ruang angkasa. Kedua hal
tersebutlah yang membedakan dalam pengaturannya serta pengelolaannya.
• Dari hal tersebut para ahli penerbangan dan hukum pun sepakat untuk menetapkan bahwa kedua
hal tersebut masuk dalam dua rezim hukum yang berbeda. Ruang udara merupakan suatu ruang
yang banyak berhubungan langsung dengan manusia yang berada di bawahnya. Interaksi tersebut
terlihat dari banyaknya kegiatan manusia yang melibatkan ruang udara, antara lain: bangunan-
bangunan tinggi, penempatan tiang-tiang pemancar dan radar, penggunaan ruang untuk
penerbangan, dll.
• Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, hampir seluruh masyarakat internasional menyetujui
bahwa ruang udara harus masuk atau tunduk kedalam kedaulatan suatu negara sedangkan ruang
angkasa tidak.
• UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1:
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2.1. Kajian Teoritis Hukum Ruang Angkasa dan Hukum Ruang Udara
Kajian Teoritis
Dan Praktik EmpirisBAB – 2

• Ruang adalah wadah atau tempat manusia dan makhluk lain hidup
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
• Ruang Wilayah adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan
dan memelihara kelangsungan hidupnya.
• Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah
daratan dan perairan Indonesia.
• Udara adalah komponen alam yang sangat dibutuhkan oleh mahkluk
hidup yang dimaknai sebagai campuran partikel dari gas, yang tidak
berwarna dan tidak berbau yang memenuhi ruang di permukaan bumi
terdiri dari 78% Nitrogen, 20% Oksigen; 0,93% Argon; 0,03% Karbon
Dioksida (CO2), sisanya terdiri dari Neon (Ne), Helium (He), Metan
(CH4) dan Hidrogen (H2).
2.2. Kajian Teoritis Beberapa Pengertian

 Ruang Udara adalah salah satu bagian dari ruang wilayah di udara termasuk sumber
daya didalamnya yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa tempat manusia dan
mahluk hidup serta melakukan kegiatan dan/atau usaha dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
 Ruang Udara Nasional adalah ruang udara di atas daratan dan lautan sebagai satu
kesatuan ruang wilayah Republik Indonesia yang batasannya ditentukan secara horizontal
dan vertikal yang secara wilayah dan kawasan mempunyai tipologi ruang udara yang
berbeda-beda.
 Batasan Ruang Udara Nasional secara horizontal adalah ruang udara di atas daratan dan
perairan secara nasional ditentukan berdasarkan kedaulatan teritorial NKRI
 Batasan Ruang Udara Nasional secara vertikal adalah ruang udara di atas daratan dan
perairan yang menjadi wilayah kedaulatan NKRI.
 Tipologi kawasan ruang udara adalah jenis kawasan ruang udara dalam wilayah
kedaulatan Negara yang diberikan batasan berdasarkan geografis, morfologis,
administratif dan fungsional serta ekologis.
 Pengelolaan Ruang Udara Nasional adalah upaya penyelenggaraan secara terpadu dalam
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang udara, serta sumber daya ruang
udara secara nasional sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional.
Pengertian Ruang Udara

Batasan Ketinggian Ruang Udara Di atas Permukaan Bumi yang
Mempunyai Komponen Kimia Berbeda Disetiap Lapisan yang
Menentukan Kelangsungan Hidup Manusia

LAPISAN dan KETINGGIAN RUANG UDARA SERTA
KANDUNGAN UNSUR KIMIA
Kehidupan di planet bumi berada di Troposfer.
Atmosfer bumi bervariasi dalam kepadatan dan komposisi sesuai dengan
meningkatnya ketinggian di atas permukaan bumi. Bagian terendah dari
atmosfer disebut troposfer (dimulai dari permukaan sampai sekitar 10 km (6
mil).
Gas-gas di dalam wilayah ini adalah di dominasi oleh molekul Oksigen (O2) dan
molekul Nitrogen (N2). 90% cuaca terbatas berada pada wilayah atmosfer bumi
yang lebih rendah dan 99% dari cuaca terdiri dari uap air.
Lapisan di atas 10 km ini adalah Stratosphere, dan disini terdapat bentukan
Lapisan Ozon. gas lapisan ozon ini masih cukup padat berupa balon udara
panas yang bisa mencapai ke ketinggian 15 - 20 km dan berupa balon Helium
Sampai 35 km, tetapi udara menipis secara cepat dan nerubah sedikit
komposisi gas pada setiap bertambahnya ketinggian.
Pada stratosfer, radiasi matahari yang masuk pada panjang gelombang di
bawah 240 nm. mampu memecah (atau memisahkan) Oksigen molekul (O2)
menjadi atom oksigen individu, yang masing-masing, pada gilirannya, dapat
menggabungkan dengan molekul oksigen (O2), untuk membentuk ozon, sebuah
molekul oksigen yang terdiri dari tiga atom oksigen ( O3). Gas ini mencapai
kepadatan puncak beberapa bagian per juta pada ketinggian sekitar 25 km (16
mil).
Lapisan Ozon menyerap radiasi ultra-violet dari Matahari
Tanpa Lapisan Ozon seperti yang kita ketahui tidak akan ada lagi kehidupan di
bumi kita. Ozon adalah penting karena merupakan satu-satunya gas atmosfer
yang menyerap cahaya di wilayah kehidupan (biological region) dari sinar UVB.
Lapisan Ozon meluas dari ketinggian 20 kilometer sampai 60 kilometer di atas
permukaan bumi. udara sangat tipis di ketinggian ini.

Batasan Ruang Udara secara Admintratif
• Batasan Ruang Udara Provinsi, Kabupaten dan Kota secara horizontal dan
vertikal adalah ruang udara di atas daratan dan lautan yang luasannya
mejadi kewenangan dalam batas administrasinya, kecuali untuk provinsi
dan/atau kabupaten dan kota yang tidak mempunyai perairan laut
(LANDLOCK). Batas ketingggian ruang udara secara vertikal setinggi-
tingginya 1000 m (1 Km di atas permukaan tanah).

Peta Geografis Serta Pusat-Pusat
Ibukota Provinsi

• Kawasan ruang udara perkotaan adalah ruang udara di atas daratan dan
lautan dari kawasan perkotaan yang fungsi utama kegiatannya diutamakan
untuk kegiatan bukan pertanian, seperti pusat distribusi jasa dan industri,
perdagangan, pariwisata, perhubungan dan bangunan gedung.
• Kawasan ruang udara perdesaan adalah ruang udara di atas daratan dan
lautan dari kawasan perdesaan yang fungsi utama kegiatannya didominasi
kegiatan pertanian seperti pusat distribusi jasa dan industri pertanian,
perdagangan hasil pertanian, sarana prsarana perdesaan, pariwisata alam,
perhubungan, bangunan perdesaan dan lain-lain.
• Kawasan Ruang Udara Perbatasan adalah ruang udara di atas daratan dan
lautan di kawasan perbatasan yang fungsi utama kegiatannya didominasi
kegiatan yang berpotensi konflik kepentingan dan/atau adanya dampak dari
pengelolaan sumberdaya alam ruang udara yang berada di perbatasan baik
antar batas administrasi di dalam negeri dan/atau antar batas kedaulatan
negara yang berbatasan dengan negara lain.
Batasan Ruang Udara secara Fungsional

• Ruang udara ekosistem teresterial;
• Ruang udara ekosistem maritim;
• Ruang udara ekocistem atmosfir;
• Ruang udara ekosistem pulau besar dan kepulauan kecil; dan
• Ruang udara di atas wilayah Bio Region.
Batasan Ruang Udara Secara Ekologis

Kawasan Berbatasan Dengan Negara Lain
PERBATASAN DENGAN 10 NEGARA
TETANGGA
PERBATASAN WILAYAH DARAT DENGAN
NEGARA TETANGGA
PULAU TERLUAR PERBATASAN WILAYAH
LAUT DENGAN NEGARA TETANGGA

Batasan Ruang Udara Secara Fungsional
Untuk Pertahanan Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan
• Kawasan Ruang Udara Terbatas adalah kawasan ruang udara yang
pemanfaatannya diberikan untuk kegiatan dan/atau usaha dengan batas-
batas tertentu untuk melakukan kegiatannya dan/atau usaha secara bebas
di atas objek vital yang sifatnya rahasia atau berhubungan dengan
keamanan dan keselamatan umum serta pertahanan dan keamanan negara.
• Kawasan Ruang Udara Terlarang adalah kawasan ruang udara dengan
batas-batas tertentu dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang
berhubungan dengan keamanan dan keselamatan umum serta pertahanan
dan keamanan negara.
• Kawasan Ruang udara Berbahaya adalah kawasan ruang udara dengan
batas-batas tertentu berbahaya untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha
yang secara bebas berhubungan dengan keamanan dan keselamatan umum
serta pertahanan dan keamanan negara.

Batasan Ketinggian Bagi Berbagai Jenis Kegiatan Pemanfaatan
Ruang UIdara Dan Penggunaan Sumberdaya Alam Di Ruang Udara

Adanya masalah dan keperluan pengaturan untuk:
• Pengendalian kegiatan di ruang udara di atas wilayah konflik, masalah FIR,
pengaturan tentang kewenangan daerah dalam pengaturan ketinggian
bangunan (bangunan tinggi dan menara);
• Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan ruang udara;
• Pengaturan tentang sumberdaya alam di ruang udara seperti: energi angin,
matahari, hujan dan lain-lain;
• Pengaturan pengelolaan ruang udara untuk kepentingan Iptek, pengaturan
olah raga dan wisata dirgantara;
• Serta keterkaitaan pengaturannya pemanfatan ruang udara dengan
sumberdaya alam lainnya seperti: tanah, air, hutan, sumber daya mineral
dan serta mitigasi bencana alam dan ulah manusia seperti gunung api
meletus, tsunami, kebakaran, gempa bumi, badai, longsor dan lain-lain.
• udara sebagai bagian dari komponen lingkungan.
• Kasus pengelolaan ruang udara : Jogja, Pekanbaru Riau dan Medan
2.2. Kajian Praktis Di Dalam Negeri

Permasalahan Di Ruang Udara
• Pelanggaran batas kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan oleh
negara-negara asing;
• Konflik pengelolaan udara untuk kepentingan dan keselamatan
penerbangan, khususnya yang berada di atas wilayah perbatasan antar
Negara (Indonesia dengan Malaysia dan Singapura);
• Masalah FIR(Flight Information Region);
• Pengendalian kegiatan di ruang udara di atas wilayah konflik;
• Pembagian kewenangan pengelolaan ruang udara antara Pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah;
• Batasan pengaturan ruang udara nasional baik secara vertikal maupun
horizontal;
• Pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan internasional (misal ALKI),

• Masalah pencemaran udara dan kabut asap yang bersifat lintas sektoral dan lintas
daerah, bahkan lintas negara;
• Belum terintegrasinya sistem informasi di ruang udara;
• Pemanfaatan dan kepemilikan ruang udara untuk bangunan–bangunan pencakar langit
dan menara pengaturan tentang sumber energi angin;
• Pengaturan pengelolaan ruang udara untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan
teknologi;
• Pengaturan olah raga dan wisata dirgantara;
• Pemanfaatan dan kepemilikan ruang udara nasional sebagai media transportasi; dan
• Seluruh permasalahan tersebut di atas perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan
tipologi kawasan ruang udara dan sumber daya yang ada di dalamnya serta daya
dukungnya.
Lanjutan Permasalahan Di Ruang Udara

Contoh Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan
Sumberdaya Alam di Kawasan Perbatasan dan FIR

Kajian Praktis Berdasarkan Perundang-undangan Dari Para
Pemangku Kepentingan Pemanfaatan Ruang Udara
• Kegiatan praktis yang dilakukan di ruang udara meliputi:
Pertahanan dan keamanan TNI, lingkungan hidup, IPTEK, LAPAN, pemetaan,
olah raga udara, telekomunikasi, pemotretan dan perfilman, pariwisata,
radio, penerbangan, energi, bangunan gedung tinggi, perubahan cuaca,
transportasi, perumahan permukiman, kehutanan, pertanian dan cagar
budaya dimana pada umumnya semua kegiatan tersebut telah diatur secara
sektoral.
• Ruang udara dan sumber daya alam yang terdapat di ruang udara adalah
bagian dari komponen lingkungan hidup, jika pemanfaatan tidak terkendali
akan menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu,
pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan penggunaan
sumber daya alam di udara sangat diperlukan dalam rangka
mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan itu
dalam pengelolaan ruang udara nasional (perencanaan, pemanfaatan,
pengembangan, pengendalian dan pembinaan), harus memperhatikan
ruang udara sebagai bagian dari komponen lingkungan.
Kasus pengelolaan ruang udara: Jogjakarta, Pekanbaru dan Medan.

Masalah Praktis Pengelolaan Ruang Udara Di Daerah
• Mengenai adanya batasan hak dan kewajiban Pemda atas pengelolaan
ruang udara di daerahnya secara vertikal di atas kewenangan wilayah
administrasinya serta tanggung jawabnya. Pemda setuju adanya pengaturan
batasan ketinggian ruang udara untuk kejelasan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan ruang udara untuk diatur melalui Pergub.
• Perkembangan kepariwisataan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang
udara, jenis pariwisata olah raga, rekreasi, balon udara dll telah terjadi
dan dirasakan adanya konflik dan ketidakharmonisan dalam penggunaan
dan/atau pemanfaatan ruangnya memerlukan pengaturan.

Masalah Praktis Pengelolaan Ruang Udara Di Daerah
• Setuju adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam penggunaan dan
pemanfaatan ruang udara untuk rekreasi, olah raga, proses perizinan, lokasi,
hak dan kewajibannya. Dalam perkembangannya kegiatan penerbangan
balon udara di Wonosobo berdampak bagi keselamatan penerbangan di
ruang udara militer maupun sipil.
• Data Pencemaran Udara dan mitigasi dampak bencana pada ruang udara
serta masalah konversi lahan yang berdampak pada mutu ruang udara.
• Data dan informasi berkaitan dengan data dari perhubungan darat, laut dan
udara yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara: volume lalu
lintas, bahan bakar, kemacetan, penggunaan dan/atau pemanfatan ruang
udara di atas dan sekitar kawasan bandar udara dan ruang udara di lokasi
bandar udara.

Kasus Jogjakarta: Peta Sumbu Filosofi

Pengaturan Ketinggian Ruang Udara berdasarkan Filosofis Budaya Dan
Kondisi Lingkungan Alam

Kewenangan Pengaturan Ketinggian Bangunan
Pada Kws Strategis Provinsi
kewenangan dimiliki oleh Provinsi,
Sedangan untuk Kab Kota Provinis
berhak memberikan pertimbangan
perijinan untuk ketinggian bangunan

Konsep Pengaturan Ketinggian Bangunan dan Kewenangan
Pemerintah Daerah atas Ruang Udara
1 km
3 km
1 km
3 km
Gunung Merapi
Gd Tertinggi saat ini 18 lt
Kewenangan Prov / Kab
Kota
Sumbu
filosofis
Puncak Merapi

Batasan Kewenangan Atas Ruang Udara Bagi Penerbangan Udara

i
Kasus Provisi Riau :
Ekosstem Lahan Gambut ,
Kebakaran Hutan dan
Kawasan Perbatasan FIR
,A,B,C.

Kasus Provinsi SUMUT : Kota Metropolitan Medan, Kawasan Perbatasan, Mitigasi
Bencana Gunung Api.
Peasawat Hercules jatuh di permukiman
warga Medan 30 juni 2015
Gunung Sinabung sejak meletus 2010
tetap aktif erupsi hingga saat ini

Kasus Provinsi SUMUT : Kota Metropolitan Medan, Kawasan Perbatasan, Mitigasi
Bencana Gunung Api.
Wilayah Perbatasan dg negara
tetangga

Pengaturan Ruang Udara Di Amerika
 Amerika Serikat melalui Space Command menetapkan batas vertikal udara
adalah100 kilometer.
 Peraturan negara bagian dan lokal tingkat negara bagian atau kota memiliki
kewenangan untuk mengatur lalu lintas udara yang mempengaruhi itu.
Kewenangan tersebut dibatasi dengan adanya aturan yang menyatakan
bahwa peraturan tidak harus mengganggu atau bertentangan dengan
interstate commerce atau pembatasan federal. Negara atau peraturan
municipal tentang kebisingan dari mesin pesawat, misalnya, bertentangan
dengan aturan federal yang mengatur polusi suara.
2.3. Kajian Praktis Pengelolaan Ruang Udara di Negara Lain

Pengaturan Ruang Udara di INGGRIS
• Pemerintah Inggris mengatur keterkaitan ruang udara di perairan
internasional dan ruang udara di atasnya. Aturan hukum internasional
adalah bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan eksklusif atas wilayah
udara di atas wilayahnya, termasuk wilayah laut (secara teknis, udara
berakhir saat ruang angkasa dimulai). Konvensi Paris 1919 tentang
kedaulatan udara menetapkan Peraturan Navigasi Udara yang diulangi di
Konvensi Chicago pada International Civil Aviation Convention tahun 1944.
Setiap negara berhak mengatur hak lintas pesawat asing ke wilayah ruang
udaranya dan bahwa semua orang dalam di wilayahnya tunduk pada hukum
dan peraturan yang berlaku. Udara yang tidak datang di bawah kendali
negara tertentu, seperti di atas wilayah laut terbuka disebut udara
internasional. Negara yang memiliki kewenangan hukum atas pesawat
terbang atau kapal yang sedang dalam penerbangan dan perjalanan
internasional di ruang udara atau laut.

Pengaturan Ruang Udara di Belanda
• Visi pengelolaan ruang udara nasional (Lucht ruim visie) menguraikan
rencana masa depan pembangunan pemerintah secara nasional, strategi
untuk organisasi, manajemen dan penggunaan ruang udara Belanda. Visi
ruang udara nasional memberikan kejelasan kepada pengguna ruang udara
sementara menawarkan penyedia layanan navigasi udara (ANSPs) suatu
kerangka kerja untuk mengatasi hambatan saat ini dan tantangan masa
depan di dalam ruang udara Belanda.
• Berkembangnya tuntutan dan perubahan kebutuhan dari pengguna ruang
udara dan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan di ruang
udara Belanda. Para pemangku kepentingan memiliki kebutuhan udara
dan/atau persyaratan dan preferensi mengenai penggunaan dan organisasi
ruang udara.

Pengaturan Ruang Udara di Australia
• Australian Space Treaty Act 1998 menetapkan batas ketinggian wilayah
udaranya setinggi 100 kilometer yang diukur dari permukaan laut;
• Badan Pengawasan udara Australia (AAMA) merupakan salah satu dari
sejumlah organisasi yang menjadi anggota International Civil Aviation
Organization (ICAO) yang menyetujui sebagai badan-badan pemantauan
Regional (RMAs) dalam pelaksanaan global minimum pemisahan atas ruang
udara vertikal (RVSM). Lembaga ini memastikan penggunaan yang aman di
ruang udara tertentu yang ditetapkan oleh perjanjian regional. RMAs
menilai bagaimana ruang udara dapat memenuhi target yang telah
disepakati untuk tingkat keselamatannya (TLS). Target ditentukan oleh ICAO
dan tergantung pada tinggi performa pemeliharaan pesawat yang
memuaskan dan pengukuran risiko yang terkait dengan kesalahan
operasional.

Lanjutan Australia
Prinsip-prinsip kebijakan kunci pengelolaan ruang udara dikembangkan untuk
memandu administrasi ruang udara sebagai sumber daya nasional mereka
yaitu:
• Keselamatan transportasi penumpang dan operasional penerbangan
merupakan pertimbangan yang paling penting;
• Efisiensi penggunaan ruang udara adalah pemanfaatannya untuk sektor
penerbangan dan perekonomian Australia;
• Perlindungan lingkungan merupakan perhatian seluruh warga Australia;
• Akses ke ruang udara akan terbuka bagi seluruh pengguna, kecuali adanya
alasan keamanan, efisiensi, perlindungan lingkungan atau keamanan
nasional yang dapat menolak pemberian akses tersebut. Seluruh
administrasi ruang udara mempertimbangkan keamanan nasional.

Pengaturan Ruang Udara di Korea Selatan
• Korea Selatan mengusulkan dalam sidang UNCOPUOS 2003 bahwa batas
ketinggian wilayah udara adalah antara 100 sampai dengan 110
kilometer.
Pengaturan Ruang Udara di Rusia
• Rusia mengusulkan dalam sidang UNCOPUOS 1992 batas ketinggian
wilayah udara adalah antara 100 sampai dengan 120 kilometer.

Pengaturan Ruang Udara di Singapura
• CAAS mengatur dan mengelola Singapura udara berdasarkan peraturan
peraturan udara yang terkandung dalam urutan navigasi udara dan sesuai
dengan Singapura kewajiban di bawah Konvensi Internasional penerbangan
sipil. Aturan udara adalah sama dengan "kode highway" untuk penerbangan
sipil, mengatur perilaku pesawat di udara dan di tanah
Pengaturan Ruang Udara di Jepang
• Sebagai Negara kepulauan Negara Jepang banyak mengatur masalah
konflik dengan Negara tetangga yang berbatasan seperti dengan ChIna,
Korea, Rusia, PILIPINA Secara umum, "wilayah" yang berarti tanah yang
tunduk pada kedaulatan negara."Wilayah udara" merujuk kepada langit di
atas wilayah dan wilayah laut negara. Jepang memiliki kedaulatan atas ruang
udara territorial.
• Laut Teritorial Jepang terdiri dari, sebagai aturan umum wilayah laut
mempunyai luas 12 nautical mil atau sekitar 22,22 km dari baseline
(biasanya garis air rendah sepanjang pesisir) seperti yang didefinisikan oleh
hukum di wilayah perairan dan contiguous zone berdasarkan konvensi PBB
tentang Hukum Laut Kedaulatan Jepang meluas ke wilayah laut.

Evaluasi dan Analisis
Peraturan Perundang-undangan
3.1. Evaluasi Peraturan perundang undangan
BAB – 3

•Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang undangan
Lanjutan

3.2. Analisis Peraturan perundang undangan
Dalam rangka harmonisasi dan integrasi pengelolaan ruang udara yang saat
ini telah di atur melalui peraturan perundangan terkait maka untuk
penyusunan RUU PRUN, perlu diperhatikan hal-hal berikut:
Didasari oleh adanya kepentingan atas wilayah ruang udara dan adanya nilai
sosial, ekonomis, politik dan pertahanan keamanan dalam pemanfaatan ruang
udara, dan bila tidak ada dasar hukum untuk pengaturannya maka telah terjadi
konflik konflik kepentingan dalam pemanfaatannya tidak hanya dengan ruang
udara yang berbatasan dengan negara lain namun juga dalam masalah
kepentingan pembangunan antar sektor dan kewenangan pusat dan daerah serta
antar daerah.
Dari aturan yang telah dimiliki oleh Pemerintah saat ini dapat dikatakan bahwa
yang diperlukan saat ini adalah ketegasan dalam penentuan batas ketinggian
ruang udara nasional dan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk
masing-masing ruang. Hal itu disebabkan adanya berbagai sifat kekhususan dan
kepentingan dari masing-masing instansi dalam memanfaatkan serta mengelola
ruang udaranya.
Penetapan batas ketinggian wilayah kedaulatan di ruang udara harus segera dan
secara tegas ditetapkan batasnya

3.3 Integrasi Pengelolaan Ruang Udara dan Penata
Gunaan Tanah Dalam Penataan Ruang Wilayah
• Amanat UUD 1945 seperti yang diuraikan dalam Penjelasan
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyebutkan
bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh
sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan tanah oleh
negara mempunyai arti bahwa negara mempunyai wewenang
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya. Atas dasar
hak menguasai ini, negara dapat menentukan bermacam-
macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh
orang perorang, baik sendiri maupun bersamasama dengan
orang lain, serta badan-badan hukum

• Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria dan Undang-undang No. 5 Tahun 1967 ten-tang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan menyebutkan bahwa tanah secara fisik dapat
diartikan sebagai permukaan bumi. Atas dasar pemanfaatannya,
penggunaan tanah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu penggunaan
untuk hutan dan penggunaan lain¬ nya. Atas dasar fungsinya, kawasan
dibedakan dalam kawasan budi daya dan kawasan lindung.
• Penataan pertanahan adalah upaya penataan aspek fisik pe¬manfaatan
tanah dan penataan aspek hukum penguasaan tanah untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan. Dengan makin meningkatnya jumlah
penduduk dan kegiatan pembangunan, sumber daya alam, terutama lahan
dan air yang terbatas jumlahnya perlu direncanakan dengan baik agar
peman¬faatannya seefektif dan seefisien mungkin, untuk menjamin
pembangunan yang berkelanjutan dan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat secara merata.

• Undang-undang No. 24 Tahun 1992 j.o Undang Undang No 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang
adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang
udara sebagai satu kesatuan wila¬yah, tempat manusia dan
makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
kelangsungan hidupnya. Ruang daratan adalah ruang yang terletak
di atas dan di bawah permukaan darat¬an, termasuk permukaan
perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang lautan
adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut
dimulai dari sisi laut garis laut terendah, termasuk dasar laut dan
bagian bumi di bawahnya di mana Republik Indonesia mempunyai
hak yurisdiksi. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang
daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat
pada bumi dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi.

• Penataan ruang dan penataan pertanahan merupakan perangkat
untuk mengupayakan tercapainya hal-hal tersebut. Melalui
penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam seperti lahan dan
air dilaksanakan seoptimal mungkin, di samping mencegah
terjadinya benturan berbagai kepentingan
• Tata ruang nasional yang berwawasan Nusantara dijadikan
pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan
lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat
dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif. Serta
berkelanjutan.
•
537

3.4. Penegakan Kedaulatan atas Ruang Udara Nasional yang menjadi
landasan Hukum untuk Pengelolaan Ruang Udara
• Sesuai dengan tujuan Konvensi Chicago 1944, Indonesia dalam hal ini juga
memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh atas ruang udara di atas
wilayahnya secara lengkap dan eksklusif. Hal tersebut diatur secara tegas
dan cukup rinci dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut:
• Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
• Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
• Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak
Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak
Lintas Alur Laut Kepulauan; dan

Lanjutan
• Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
• Berdasarkan peraturan perundangan tersebut di atas Indonesia berhak dan
berwewenang mengelola ruang udara untuk kepentingan nasionalnya.
Dalam hal ini, ruang lingkup pengelolaan ruang udara nasional, adalah:
1. daratan;
2. perairan Indonesia;
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Ruang udara di atas ZEE
adalah ruang udara di luar dan berbatasan dengan laut teritorial
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang.
Dalam hal ini batas terluarnya adalah 200 (dua ratus) mil laut yang
diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

• Hal tersebut juga ditegaskan kembali pada Pasal 1, 4 dan 6 ayat (1) huruf c,
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dapat
diketahui bahwa Indonesia secara tegas berdaulat penuh dan eksklusif di
wilayah ruang udaranya, termasuk juga untuk mengelolanya sesuai dengan
perkembangan teknologi dan kehiduupan secara damai dengan negara-
negara lain.
• Hak bagi Indonesia untuk mengelola ruang udara juga diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional
Lanjutan

• Pasal 1:
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan
satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan
laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara
di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di
dalamnya.
• Pasal 4:
Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan
tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber
kekayaan yang terkandung di dalamnya.
• Pasal 6 (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
meliputi antara lain :
(c) di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan
batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan
hukum internasional.
Lanjutan

• Masalah hukum udara pertama kali ditetapkan dalam bentuk Konvensi Paris
1919 yang kemudian diperkuat lagi dengan Konvensi Chicago 1944. Kedua
konvensi ini telah menetapkannya dalam Pasal 1 bahwa suatu negara
memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Arti dari
memiliki yuridiksi penuh dan eksklusif tersebut juga adalah di dalam ruang
udara nasional suatu negara tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat-
pesawat asing. Seluruh kegiatan di dalam ruang udara nasional harus seizin
negara kolong.
• Chicago Convention 1944:
• Article 1:
“The Contracting States recognize that every State has complete and
exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”
• Article 2:
“For the purpose of this Convention the territory of a State shall be deemed
to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the
sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State.”
3.5. Sejarah Perkembangan Hukum Udara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa dikuasai negara untuk
sebesar besarnya kemakmuran rakyat merupakan hak asasi dan hak
konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara,
pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk
melakukan pengelolaan ruang udara nasional dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan agar kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berdaulat dapat terus terjaga dari masa ke masa.
3.6. Urgensi Penyusunan RUU PRUN

• Adanya Kekosongan hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara yang Integratif
dan Komprehensive sebagai subsistem dalam Penataan Ruang dirasakan
oleh para pihak masih adanya kekosongan hukum dalam aspek-aspek
tertentu pengelolaan ruang udara nasional yang belum diatur secara
komprehensif dalam UU
• Aspek-aspek yang belum diatur secara tuntas meliputi namun tidak terbatas
pada: belum adanya ketetapan secara hukum batas vertikal dan horisontal
dari ruang udara nasional serta pengaturannya untuk; pengamanan ruang
udara negara sebagai satu kesatuan sistem penataan ruang wilayah
nasional;
3.7. Urgensi Penyusunan RUU PRUN dari Sudut Pengaturan Hukum

• Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas
wilayah udara Republik Indonesia.
• Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang
dan tanggung jawab pengaturan pengelolaan ruang udara untuk
kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan,
perekonomian nasional, sosial budaya serta lingkungan hidup.
• Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai objek pengelolaan ruang
udara meliputi tipologi kawasan ruang udara yang diberikan batasan
berdasarkan batasan secara geografis, morfologis, administratif dan
fungsional serta ekologis
• Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
Pemerintah menetapkan ruang udara nasional yang ditetapkan secara
horizontal dan vertikal di atas luasan daratan dan lautan;
3.8. Kedaulatan Atas Wilayah Udara

3.9. Tugas dan Wewenang Pemerintah
• Negara menyelenggarakan pengelolaan ruang udara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
• Dalam melaksanakan tugas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan
pengelolaan ruang udara kepada Pemerintah.
• Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan ruang udara meliputi:
– Perencanaan Ruang Udara Nasional berupa suatu rencana kegiatan dan/atau
usaha untuk menentukan tindakan/kegiatan yang akan dilakukan secara
terkoordinasi dan terarah dalam mengelola ruang udara nasional sebagai bagian
dari penataan ruang wilayah Nasional
– Pemanfaatan ruang udara berupa pewujudan struktur ruang dan pola ruang
udara sebagai bagian yang harus dipertimbangkan dalam penataan ruang
wilayah negara.
– Pengendalian ruang udara termasuk pemanfaatan ruang udara dan
penggunaan sumber daya ruang udara berupa pencegahan, penanggulangan,
dan pemulihan kerusakan dan penurunan kualitas ruang udara yang diakibatkan
oleh bencana alam dan/atau ulah manusia.
• Pelaksanaan Pengelolaan ruang udara di tipologi kawasan ruang udara
• Penyelenggaraan pengelolaan ruang udara dilaksanakan oleh Menteri terkait.

Wewenang Pemerintah Daerah
• Pemerintah daerah berwewenang dalam penyelenggaraan pengelolaan
ruang udara diwilayahnya
• Pemerintah daerah berwewenang dalam pelaksanaan pengelolaan ruang
udara di wilayahnya
• Dalam pengelolaan ruang udara di tipologi kawasan ruang udara
pemerintah daerah melaksanakan:
– Tipologi kawasan ruang udara yang ditetapkan berdasarkan batasan
geografis, morfologis, administratif dan fungsional serta ekologis

• Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang
dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia
yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Ruang udara dan sumberdaya alam yang ada di ruang udara merupakan
sumber daya milik bersama perlu diintegrasikan penggunaan dan
pemanfaatannya secara optimal, serta dikuasai Negara untuk digunakan
dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kepentingan publik.
• Sebagai karunia Tuhan YME yang dianugerahkan kepada rakyat Indonesia,
merupakan wilayah kedaulatan dan potensi besar bagi kemakmuran dan
kesejahteraan perlu pengaturan yang optimum, sinergis, serta minimasi
konflik kepentingan yang berdampak pada ekosistem ruang udara dan
melampaui daya dukungnya.
Landasan Filosofis, Sosiologis
dan Yuridis
4.1. Landasan Filosofis
BAB – 4

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam berbagai aspek.
• Salah satu penerapan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara (UUD
1945) dan Pasal 33. Untu memanfaatkan sumberdaya alam ruang udara
agar dikuasai negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
• Dikuasai bukan berarti dimiliki melainkan memberikan kewenangan
tingkat tertinggi, untuk mengatur dan mengawasi .
• Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat perlu
peningkatan penggunaan dan pemanfaatan melaui pengembangan iptek
dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, lingkungan, hankam.
Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
Perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, bertanggung jawab,
selaras, serasi seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang
udara diatas daratan dan perairan agar efisien adil dan tidak terjadi konflik
kepentingan yang merugikan kesejahteraan rakyat.
4.2. Landasan Sosiologis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa
peraturan yang dibentuk untuk:
• mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut
guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
• Beragam kepentingan dalam mengembangkan potensi ekomomis, ketersediaan ruang
tidak takterbatas menimbulkan konflik penggunaan dan pemanfaatan.
• Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau
materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang
baru
• Belum adanya landasan hukum yang komprehensif dan terpadu.
• Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan,
peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih
rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah
ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.
• Peraturan yang ada belum menjamin dalam optimasi pemanfaatan sesuai
perkembangan iptek.
4.3. Landasan Yuridis

Asas Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Pengelolaan ruang udara nasional dilaksanakan berdasarkan asas:
 kedaulatan negara;
 kebangsaan;
 kenusantaraan;
 manfaat;
 adil dan merata;
 keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
 kepentingan umum;
 keterpaduan;
 kemandirian;
 Berkelanjutan.

Klasifikasi Pengelolaan ruang udara nasional atas dasar landasan sosiologis
ditetapkan berdasarkan :
1. Pemanfaatan ruang udara secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat
dengan mempertimbangkan:
a. Ekosistem,
b. Fungsi utama kawasan,
c. Wilayah administratif,
d. Kegiatan berdasarkan tipologi kawasan.
2. Nilai strategis kawasan dari sudut kedaulatan negara, pertahanan
keamanan, keselamatan dan kesehatan.
Klasifikasi Pengelolaan Ruang Udara Nasional

Batasan Ruang udara Horizontal dan Vertikal
• Batasan Ruang Udara Nasional secara horizontal adalah ruang udara di
atas daratan secara nasional ditentukan berdasarkan berdasarkan
kedaulatan teritorial NKRI yaitu total luasan geografis setiap pulau yaitu
194 juta ha, sedangkan ruang udara di atas perairan lautan adalah 377 juta
ha, sedangkan hak untuk pengelolaan sumberdaya yaitu sampai batas ZEE
200 MILES (± 300km).
• Batasan Ruang Udara Nasional secara vertikal adalah ruang udara di atas
daratan dan perairan yang menjadi wilayah kedaulatan NKRI yang
ditetapkan sampai ketinggian 20 KM ATAU 60.000 FEET di atas permukaan
laut sedangkan hak mengelola sumberdayanya yaitu di ketinggian 110 km
(Batas GSO). Penetapan batas batas tersebut didasarkan kepada pada sifat
biokimia dan fisika udara dan antariksa dimana kandungan energi dan gas
disetiap lapisan ruang udara berbeda kandungannya bahkan sampai yang
hampa udara.
Berdasarkan Landasan Yuridis Untuk Kewilayahan Secara Geografis,
Morfologis dan Ekologis

daratan
teritorialZEE teritorial ZEE
200 mil 12 mil 200 mil12 mil
110 km
RUANG UDARA
NASIONAL
RUANG ANGKASA
BERDAULAT PENUH
Batasan Ruang udara Horizontal dan Vertikal
Batas
Vertikal
Batas
Horizontal

Materi yang diatur:
Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengelolaan yang terdiri
dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian secara sistematis dan
terstruktur yang terkait, termasuk untuk kepentingan ekonomi, fungsi ruang
udara sebagai pertahanan keamanan negara serta fungsi ruang udara sebagai
lingkungan.
Jangkauan, Arah Pengaturan dan
Ruang Lingkup MateriBAB – 5
5.1. Ketentuan Umum

5.2. Jangkauan Pengaturan Pengelolaan Ruang Udara Nasional
• Pengelolaan Ruang Udara Nasional diselenggarakan secara terpadu dalam
perencanaan, pemanfaatan ruang udara termasuk sumberdaya di ruang udara, serta
pengendalian ruang udara baik secara nasional maupun di tingkat Provinsi, Kabupaten
dan Kota secara serasi, selaras dan seimbang dengan ruang daratan dan ruang lautan
sebagai satu kesatuan ruang wilayah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan.
• Pengelolaan Ruang Udara diselenggarakan dengan memperhatikan: kondisi fisik
wilayah dan /atau kawasan ruang udara. Potensi sumber daya alam di ruang udara
serta posisi geostrategi, geopolitik, geoekonomi serta sosial budaya.
• Pengelolaan ruang udara nasional meliputi ruang udara wilayah yurisdiksi kedaulatan
nasional yang mencakup ruang udara di atas daratan dan lautan secara horizontal
dan vertikal termasuk ruang udara di bawah tanah di daratan dan lautan sebagai satu
kesatuan.
• Pengelolaan ruang udara nasional, ruang udara Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan
secara hirarkis berjenjang dan komplementer yang diatur sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
• Penyelenggaraan Pengelolaan Ruang Udara Nasional meliputi kegiatan pengaturan,
pembinaan, pengawasan dan pembiayaan pengelolaan ruang udara.

PENGELOLAAN RUANG
UDARA NASIONAL
Pengelolaan Ruang Udara Nasional
adalah upaya penyelenggaraan
secara terpadu, sistematis dan
terstruktur dalam perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian ruang
udara nasional, serta sumber daya
ruang udara didalamnya sebagai
bagian dari penataan ruang wilayah
nasional.
PERENCANAAN
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
PENGENDALIAN
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
PEMANFAATAN
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
upaya perencanaan untuk menyusun dan menetapkan
rencana pemanfaatan ruang udara untuk berbagai kegiatan
di ruang udara besrta sumberdaya alam di dalamnya
termasuk upaya pembinaan. Pengawasan dan pembiayaanya
Kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi
ruang udara beserta sumberdaya amasyarakat dalam
memanfaatkan ruang udara dan sumberdaya alam lam di
dalamnya dengan mempertimbangkan tatanan ruang udara
yang telah ada dan terbentuk secara alami. termasuk upaya
pembinaan. Pengawasan dan pembiayaanya.
Upaya pengendalian agar pemanfaatan ruang
udara dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan termasuk upaya pembinaan,
Pengawasan dan pembiayaanya.
upaya mengalokasikan anggaran yang
berasal dari APBN, APBD, dan/atau pihak ke tiga untuk
digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan ruang
udara
Upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas
sumberdaya manusia dan organisasinya dengan
memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang ada di
dalamnya.
5.3 Lingkup Pengaturan Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Upaya pengawasan pemanfaatan ruang dilakuakan
pemerintah dan peran serta masyarakat melalui perizinan,
pelaporan dan penyidikan

5.4 ARAH KONSEP PENGELOLAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ruang
Wilayah
Nasional
Fungsional
Adminis
tratif
Fungsional
Adminis
tratif
Kawasan
Prov , Kab
Kota
UUD 45
UU PR26/2007
UU Bangunan dan Gedung
No. 28/2002
PP...................
UU tentang Kedaulatan
Negara
UU. Tentang
Pemerintahan
Daerah No 23/2014
Ruang
Wilayah
Lautan (X)
Ruang
Wilayah
Daratan
(Y)
Ruang
Wilayah
Udara
(Z)
Batas
Vertikal
Batas
Horizon
tal
UU 27/2008
UU Agraria
5/1960
PRUN
Kawasan
Prov , Kab
Kota

DALAM PERENCANAAN
RUANG UDARA
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
DALAM PEMANFAATAN
RUANG UDARA
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
DALAM PENGENDALIAN
RUANG UDARA
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
5.5. Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional
WEWENANG
PEMERINTAH
DALAM
PENGELOLAAN
RUANG UDARA
NASIONAL

DALAM PERENCANAAN
RUANG UDARA
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
DALAM PEMANFAATAN
RUANG UDARA
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
DALAM PENGENDALIAN
RUANG UDARA
o Pengaturan
o Pembinaan
o Pengawasan
o Pembiayaan
WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH
DALAM
PENGELOLAAN
RUANG UDARA
NASIONAL
5.6. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional

5.7 . Ruang Lingkup Materi Pengelolaan Ruang Udara
5.6 1 Perencanaan Ruang Udara
Perencanaan Ruang udara adalah upaya untuk menyusun dan menetapkan
rencana pemanfaatan dan pengendalian ruang udara untuk berbagai kegiatan
di ruang udara beserta sumberdaya alam di dalamnya.
1. Pengaturan Perencanaan Ruang Udara
Pengaturan perencanaan meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis
yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan
dan prosedur termasuk persyaratan perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian termasuk perizinannya.
• Pembinaan perencanaan ruang udara nasional dilakukan oleh Pemerintah.
• Pembinaan perencanaan ruang udara dilakukan dengan memperhatikan
seluruh aspek kehidupan masyarakat.
2. Pembinaan Perencanaan Ruang Udara

• Pengawasan perencanaan ruang udara diwujudkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang terkait.
• Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan perencanaan pembangunan
dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.
• Pengawasan yang dilakukan dalam perencanaan ruang udara nasional
adalah yang bersifat langsung dan tidak langsung.
• Pengawasan bersifat langsung berupa penegakan hukum terhadap adanya
pelanggaran kegiatan dan/atau usaha perencanaan di ruang udara baik
yang di atas daratan maupun lautan.
• Pengawasan perencanaan tidak langsung berupa monitoring/pemantauan
yang bersifat rutin.
• Pengawasan perencanaan dilakukan oleh menteri/Pejabat dibidang yang
terkait dalam bidang pengelolaan ruang udara sesuai kewenangannya.
3. Pengawasan Perencanaan Ruang Udara

• Pembiayaan perencanaan ruang udara nasional sebagai perangkat untuk
terlaksanannya seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan ruang udara dianggarkan
dalam APBN, APBD, penggalangan dana dari masyarakat dan/atau bantuan luar
negeri.
• Mengingat kegiatan perencanaan ruang udara nasional terutama menjadi wewenang
Pemerintah Pusat maka setiap pemanfaatan ruang udara dan implikasinya pada
kualitas dan kelestarian ruang udara wajib mengalokasikan dana secara sektoral dan
bantuan ke daerah dan/atau menggali sumber pendanaan bagi pengelolaan ruang
udara melalui sumber dari dunia usaha, perbankan dan bantuan luar negeri baik
dalam rangka kerja sama bilateral maupun multilateral.
• Sumber pendanaan termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan
menunjang kegiatan dan atau usaha oleh pemerintah dan masyarakat.
• Pembiayaan untuk terlaksananya pengelolaan ruang udara nasional merupakan
komponen instrumentasi yang penting dan diatur berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku.
4. Pembiayaan Perencanaan Ruang Udara

• Pemanfaatan ruang udara merupakan kegiatan untuk meningkatkan fungsi
ruang udara beserta sumberdaya alam didalamnya dengan
mempertimbangkan tatanan ruang udara yang telah ada dan terbentuk
secara alami.
• Pemanfaatan ruang udara dapat dilaksanakan secara horizontal dan vertikal
dalam satu kesatuan wilayah dan/atau kawasan.
• Pemanfaatan ruang udara mengacu pada fungsi ruang udara pada setiap
tipologi kawasan ruang udara.
5.6 2 Pemanfaatan Ruang Udara

Pemanfaatan Ruang Udara Untuk Berbagai Kegiatan
a. Pertahanan dan keamanan;
b. Telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan frekuensi;
c. Energi, jaringan listrik;
d. Perekaman, survei udara, dan penginderaan jarak jauh;
e. Bangunan;
f. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
g. Olah raga dan wisata udara;
h. Pemantauan dan/atau peramalan cuaca;
i. Industri;
j. Transportasi;
k. Kehutanan;
l. Perumahan dan Permukiman;
m. Cagar Budaya;
n. Lingkungan Hidup.

Pengaturan pemanfaatan ruang udara meliputi penetapan kebijakan umum
dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria
pemanfaatan, dan prosedur termasuk persyaratan pemanfaatan termasuk
perizinannya.
1. Pengaturan Pemanfaatan Ruang Udara
2. Pembinaan Pemanfaatan Ruang Udara
• Pembinaan pemanfaatan ruang udara nasional dilakukan oleh Pemerintah.
• Pembinaan pemanfaatan ruang udara dilakukan dengan memperhatikan

• Pengawasan pemanfaatan ruang udara diwujudkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang terkait.
• Pengawasan pemanfaatan ruang udara meliputi kegiatan pengawasan
pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan
hukum.
• Pengawasan yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang udara nasional
pelanggaran kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan ruang udara baik yang
di atas daratan maupun lautan.
• Pengawasan tidak langsung berupa monitoring/pemantauan yang bersifat
rutin.
• Pengawasan dilakukan oleh menteri/Pejabat yang terkait dibidang
pengelolaan ruang udara sesuai kewenangannya.
3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Udara

• Pembiayaan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai perangkat untuk
terlaksanannya seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan ruang udara
dianggarkan dalam APBN, APBD, penggalangan dana dari masyarakat
dan/atau bantuan luar negeri.
• Mengingat kegiatan pemanfaatan ruang udara nasional terutama menjadi
wewenang Pemerintah Pusat maka setiap pemanfaatan ruang udara dan
implikasinya pada kualitas dan kelestarian ruang udara wajib
mengalokasikan dana secara sektoral dan bantuan ke daerah dan/atau
menggali sumber pendanaan bagi pemanfaatan ruang udara melalui
sumber dari dunia usaha, perbankan dan bantuan luar negeri baik dalam
rangka kerja sama bilateral maupun multilateral.
• Sumber pendanaan termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk
kebutuhan menunjang kegiatan dan/atau usaha oleh pemerintah dan
masyarakat.
• Pembiayaan untuk terlaksananya pemanfaatan ruang udara nasional
merupakan komponen instrumentasi penting yang harus diatur sesuai
dengan peraturan perung undangan yang berlaku.
4. Pembiayaan Pemanfaatan Ruang Udara

• Pengendalian ruang udara termasuk sumber daya ruang udara adalah upaya
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan dan penurunan
kualitas ruang udara yang diakibatkan oleh bencana alam dan atau kegiatan
dan atau usaha baik diruang udara dan atau akibat dampak kegiatan dan
atau usaha yang dilakukan diatas daratan dan atau lautan.
• Pengendalaian pemanfaatan Raung udara dilakukan melalui penetapan
peraturan zonasi kawasan ruang udara bagi setiap kegiatan di runag udara;
perizinan serta pengenaan sangsi.
• Peraturan zonasi kawasan ruang udara disusun berdasarkan tipologi
kawasan ruang udara dan fungsinya.
• Peraturan zonasi ruang udara ditetapkan melalui beberapa peraturan
berikut:
a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi ruang udara
nasional;
b. Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan peraturan zonasi ruang udara
pada sistim Provinsi;
c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota untuk peraturan Zonasi pada
kawasan ruang udara ditingkat kabupaten/Kota.
5.6 3 Pengendalian Ruang Udara

Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang udara meliputi penetapan
teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria,
pengendalian pemanfaatan ruang udara, dan prosedur termasuk persyaratan
perencanaan pemanfaatan ruang udara termasuk perizinannya;
1. Pengaturan Pengendalian Ruang Udara
2. Pembinaan Pengendalian Ruang Udara
• Pembinaan pengendalian ruang udara nasional dilakukan oleh Pemerintah;
• Pembinaan pengendalian ruang udara nasional meliputi aspek
perencanaan, pemanfaatan termasuk pengawasan;
• Pembinaan pengendalian ruang udara dilakukan dengan memperhatikan

• Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan
pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.
• Pengawasan yang dilakukan dalam pengendalian ruang udara nasional
pelanggaran kegiatan dan/atau usaha di ruang udara baik yang di atas
daratan maupun lautan.
• Pengawasan tidak langsung berupa pemantauan yang bersifat rutin.
• Pengawasan dilakukan oleh menteri/Pejabat yang terkait dibidang
pengelolaan ruang udara sesuai kewenangannya.
• Pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang udara diwujudkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan dalam Pengendalian Ruang Udara

• Pembiayaan pengendalian ruang udara nasional sebagai perangkat untuk
terlaksanannya seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan ruang udara
dianggarkan dalam APBN, APBD, penggalangan dana dari masyarakat
dan/atau bantuan luar negeri.
• Mengingat kegiatan pemanfaatan ruang udara nasional terutama menjadi
wewenang Pemerintah Pusat maka setiap pengendalian pemanfaatan ruang
udara dan implikasinya pada kualitas dan kelestarian ruang udara wajib
mengalokasikan dana secara sektoral dan bantuan ke daerah dan/atau
menggali sumber pendanaan bagi pengelolaan ruang udara melalui sumber
dari dunia usaha, perbankan dan bantuan luar negeri baik dalam rangka
kerja sama bilateral maupun multilateral.
• Sumber pendanaan termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk
kebutuhan menunjang kegiatan dan/atau usaha oleh pemerintah dan
masyarakat.
• Pembiayaan untuk terlaksananya pengendalian ruang udara nasional
merupakan komponen instrumentasi yang penting dan harus diatur sesuai
peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Pembiayaan dalam Pengendalian Ruang Udara

Sistem Informasi Ruang Udara untuk
Pengelolaan Ruang Udara Nasional
• Pengelolaan Ruang Udara Nasional sebagai bagian dari penataan ruang
wilayah nasional menuntut dikembangkannya suatu sistem informasi ruang
udara yang terpadu bagi kebutuhan perencanaan, kegiatan pemanfaatan
ruang udara beserta sumberdaya alam di ruang udara serta
pengendaliaannya oleh berbagai pemangku kepentingan yang harus
dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.
5.6 4

Informasi Ruang Udara Pada Lapisan Ketinggian

Peran Serta Masyarakat
• Masyarakat berhak untuk memeperoleh data dan informasi
• Masyarakat berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian
yang dialaminya
• Masyarakat berhak memperoleh manfaat atas pengelolaan ruang udara
nasional
• Masyarakat berhak menyatakan keberatan
• Masyarakat berhak mengajukan laporan dan pengaduan
• Masyarakat berhak mengajukan gugatan
Guna terselenggaranya kewajiban peran serta masyarakat dalam pengelolaan
ruang udara agar menjamin proses transparansi dan akuntabilitas, maka
diperlukan tata cara bagi masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan tata cara peran serta
masyarakat perlu diatur dengan peraturan pemerintah.
5.6 5

Instrumen Instrumen dalam Pengawasan
KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS RUANG UDARA NASIONAL
Objek yang melintas dan menggunakan jalur serta frekuensi di ruang udara
nasional dapat dibebani kepentingan internasional dan nasional yang timbul
akibat perjanjian pemberian hak melintas dan penggunaan ruang udara
nasional.
Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum.
Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sumberdaya ala ruang udara diawali
dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Jika tidak diperoleh kesepakatan,
para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau
melalui pengadilan.
5.6 6

Sanksi Administrasi dan Pidana
• Sanksi Administrasi
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin pengelolaan ruang udara nasional.
• Ketentuan Sanksi Pidana
Dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran kegiatan dan/atau usaha
tanpa izin dari Pemerintah di wilayah kedaulatan Republik Indonesia .-
Penyidikan
• Selain penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Udara dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup kerja dan tanggung
jawabnya dibidang peneglolaan ruang udara nasional, dapat diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Instrumen Instrumen dalam Pengawasan

DRAFT RUU PRUN
Draft Sistematika Materi Muatan RUU PRUN
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB III JANGKAUAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
BAB IV KEDAULATAN RUANG UDARA NASIONAL
BAB V TUGAS DAN WEWENANG
BAB VI RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RUANG UDARA
Bagian 1. PERENCANAAN RUANG UDARA meliputi
PENGATURAN
PEMBINAAN
PENGAWASAN
PEMBIAYAAN
Bagian 2 PEMANFAATAN RUANG UDARA meliputiI:
PENGATURAN
PEMBINAAN
PENGAWASAN
PEMBIAYAAN

Lanjutan Daftar isi RUU PRUN
BAB VII SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN RUANG UDARA
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS RUANG UDARA NASIONAL
BAB X PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM
BAb XI SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA
BAb XII PENYIDIKAN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAb XIV KETENTUAN PENUTUP
• Penjelasan Umum dan Pasal demi pasal
Bagian 3 PENGENDALIAN RUANG UDARA meliputiI:
PENGATURAN
PEMBINAAN
PENGAWASAN
PEMBIAYAAN

Instrumen Peraturan Perundang-Undangan yang Diperlukan
• Sebagai instrumen untuk pelaksanaan RUU PRUN, setelah ditetapkan maka perlu
disiapkan beberapa peraturan pelaksanaannya yang perlu dikaji antara lain:
– Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional dalam rangka
Penataan Ruang Wilayah Nasional;
– Peraturan Pemerintah tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan Ruang Udara;
– Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ruang Udara di Kawasan Perbatasan;
– Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sitem Data dan Informasi
Pengelolaan Ruang Udara Nasional;
– Peraturan Pemetintah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang
Udara Nasional;
– Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pengelolaan Ruang Udara Nasional;
– Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Ruang Udara
Nasional;
– Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pengembangan Sistem Informasi
Ruang Udara Nasional.

6.1 Kesimpulan
Dari konsepsi dapat disimpulkan bahwa dalam mendayagunakan dan
memanfaatkan ruang udara nasional untuk kesejahteraan masyarakat sesuai
amanat UUD Tahun 1945 perlu segera dilakukan pengelolaan ruang udara yang
selaras, serasi dan seimbang dengan ruang daratan dan perairanya dalam satu
kesatuan ruang wilayah nasional berdasarkan tipologi ruang udara nasional
secara geografis, morphologis, ekologis, fungsi kawasan serta aspek sosial
budayanya untuk terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan NKRI.
PENUTUPBAB – 6

6.2. Saran
• Masih Perlu kajian ilmiah yang mendalam tentang masalah-masalah terkait
pengelolaan ruang udara nasional yang belum diatur oleh undang-undang
lainnya dalam rangka sebagai satu kesatuan ruang wilayah/kawasan dengan
ruang daratan dan ruang lautan serta ruang di bawah permukaan;
• Perlu kajian mendalam apakah masalah-masalah yang tumpang tindih dan
mungkin berbenturan kepentingan yang merugikan pemanfaatan ruang
udara yang belum diatur yang memerlukan intervensi regulasi dalam
bentuk peraturan perundang-undangan ;
• Jika dipandang perlu intervensi regulasi, maka haruslah bersifat melengkapi
dan dijaga konsistensi keterkaitannya dengan Undang Undang lain;
• Perlu penetapan Kementerian/Kelembagaan koordinasi yang akan menjadi
inisiator dan bagaimana mekanisme PRUN dijalankan.

RUANG UDARA

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie RUANG UDARA

Ähnlich wie RUANG UDARA (20)

RUANG UDARA