2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i
3. DESKRIPSI PROGRAM
KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2015
1.
KODE PROGRAM
:
32-DK-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
KOORDINASI PROGRAM SMK TAHUN 2015
3.
TUJUAN
:
a. Menyusun rencana pemenuhan daya
tampung
pada
tingkat
pendidikan
menengah, khususnya pada Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK);
b. Menyusun
rencana
program
yang
disinergikan dengan Program APBN, APBD
Provinsi, dan APBD Kab/Kota;
c. Membekali
peserta
agar
mampu
menyusun rencana peningkatan dan
pengembangan SMK di daerahnya;
d. Mendukung
percepatan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
tahunan
pengembangan
Sekolah
Menengah
Kejuruan (SMK);
e. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan
pelaksanaan
Pendidikan
Menengah
Universal berbasis data kondisi sekolah.
4.
SASARAN
:
Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kab/Kota, dan SMK terpilih sesuai dengan
alokasi dana Dekonsentrasi
5.
ALOKASI DANA
:
Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun
2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan
Provinsi.
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Perencanaan Program SMK
Tahun 2015:
a. Pengadaan ATK;
b. Pengadaan bahan untuk peserta;
c. Honor Panitia dan Narasumber
d. Uang saku peserta, narasumber dan
panitia;
e. Biaya transport peserta, narasumber dan
panitia;
ii
4. f.
Biaya penginapan peserta, narasumber
dan panitia
7.
PELAKSANAAN
:
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk
workshop dengan ketentuan:
a. Unsur yang terlibat adalah:
• Direktorat Pembinaan SMK
• Dinas Pendidikan Provinsi
• Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
• SMK Terpilih
b. Peserta
dari
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota membawa bahan terkait
yang akan dinformasikan lebih lanjut.
8.
JADWAL
KEGIATAN
:
Kegiatan dilaksanakan paling lambat bulan
Agustus 2014
9.
LAYANAN
INFORMASI
:
Dinas Pendidikan Provinsi setempat
dan
Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Pendidikan Menengah
Komp. Kemdikbud
Gedung E Lt 13
Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467
Email
: datapokok@ditpsmk.net
Website : http://www.ditpsmk.net
: http://datapokok.ditpsmk.net
iii
5. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Tujuan ................................................................................... 2
C. Dasar Hukum ......................................................................... 2
D. Sasaran ................................................................................. 3
E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 3
BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ....................... 4
A. Organisasi ............................................................................... 4
B. Tugas dan Tanggungjawab ...................................................... 4
1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................... 4
2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................ 4
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................................... 4
4. Sekolah Menengah Kejuruan Terpilih ................................ 5
5. Panitia Penyelenggara................. ................................... 5
BAB III. PENYELENGGARA, MATERI DAN MEKANISME. ........................ 6
A. Penyelenggaraan ..................................................................... 6
B. Materi ..................................................................................... 6
C. Mekanisme Penyelenggaraan ................................................... 6
BAB IV. KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ...................................................................................... 7
A. Ketentuan Penggunaan Dana ................................................... 7
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ................................... 7
BAB V. PELAPORAN............................................................................. 8
BAB VI. PENUTUP ................................................................................. 9
iv
6. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Direktorat Pembinaan SMK bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi
dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan
ketersediaan dan keterjangkauan serta kualitas/relevansi dan kesetaraan
telah merencanakan dan melaksanakan berbagai jenis program dan
kegiatan sesuai dengan rencana strategis pendidikan nasional tahun
2010–2014.
Salah satu program yang menjadi prioritas pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah adalah rintisan untuk menuju pada Pendidikan
Menengah Universal 12 tahun yang bertujuan untuk memberikan
kesempatan bagi anak yang telah menyelesaikan pendidikan dasar
(SMP/MTs) untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
Permberlakuan Pendidikan menengah Universal berimplikasi terhadap
daya tampung penerimaan siswa baru di sekolah menengah (SM)
sekurang-kurangnya sama dengan jumlah lulusan SMP. Dengan demikian
perlu diperhitungkan daya tampung SM saat ini, sebaran SM dikaitkan
kesesuaian dengan sebaran SMP, potensi pengembangan dari SM yang
ada dan kemungkinan kebutuhan untuk pendirian SM yang baru
Jenis pendidikan pada jenjang menengah meliputi pendidikan menengah
kejuruan, pendidikan menengah atas dan pendidikan madrasah aliyah,
sedangkan pada jenjang pendidikan dasar yang merupakan input bagi
pendidikan menengah jenis pendidikannya terdiri dari pendidikan
menengah pertama (SMP) dan pendidikan madrasah Tsanawiyah.
Capaian APK pendidikan menengah tertinggi pada suatu daerah akan
mendekati atau sama dengan capaian APK pendidikan dasar di daerah
tersebut. Sedangkan APK masing-masing SMK, SMA dan MA merupakan
distribusi dari APK pada pendidikan menengah.
Pendidikan menengah kejuruan merupakan salah satu jenjang pendidikan
menengah yang mempunyai orientasi menyiapkan anak usia menengah
setelah lulusan yang memiliki kompetensi untuk dapat bekerja mandiri,
bekerja pada orang lain (perusahaan), menambah pendidikannya menjadi
spesialis atau melanjutkan ke jenjang pendidikan vokasi (Diploma
1,2,3,4).
1
7. Agar program dan kegiatan pembinaan SMK dapat berjalan sesuai
dengan sasaran dan hasil yang diharapkan, diperlukan perencanaan yang
mempertimbangkan situasi, kondisi dan lingkungan pada satu wilayah
serta kemungkinan perkembangannya di masa depan. Ketersediaan data
dan informasi pendukung akan sangat mempengaruhi kualitas
perencanaan yang dihasilkan.
B.
Tujuan
1. Menyusun rencana pemenuhan daya tampung pada tingkat
pendidikan menengah, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK);
2. Menyusun rencana yang akan disinergikan Program APBN, APBD
Provinsi, dan APBD Kab/Kota;
3. Membekali peserta agar mampu menyusun rencana peningkatan dan
pengembangan SMK di daerahnya;
4. Mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan
Menengah Universal berbasis data kondisi sekolah.
C.
Dasar Hukum
Penyusunan perencanaan program pendidikan menengah kejuruan
dilandasi ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Perbantuan;
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Tahunan;
7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
2
8. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 20102014;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP);
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 tahun 2008 tanggal 31
Juli 2008, tentang Standar Sarana dan Prasaran SMK;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 103 Tahun
2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang
Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaran Dekonsentrasi
Tahun Anggaran 2014;
13.Peraturan
Direktur
Jenderal
Pendidikan
Menengah
Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014.
D.
Sasaran
Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan SMK terpilih
sesuai dengan alokasi dana Dekonsentrasi
E.
Hasil yang diharapkan
1. Tersusunnya rencana pemenuhan daya tampung pada tingkat
pendidikan menengah, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK);
2. Tersusunnya rencana yang disinergikan dengan Program APBN, APBD
Provinsi, dan APBD Kab/Kota;
3. Meningkatnya kemampuan
peserta dalam menyusun rencana
peningkatan dan pengembangan SMK di daerahnya;
4. Adanya program percepatan pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Tersusunnya rencana pemenuhan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan
Menengah Universal berbasis data kondisi sekolah.
3
9. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi
Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Program Sekolah
Menengah Kejuruan tahun 2015 akan melibatkan unsur-unsur sebagai
berikut :
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Sekolah Menengah Kejuruan yang terpilih.
B. Tugas dan tanggungjawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan
panduan
pelaksanaan
kegiatan
Koordinasi
Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015;
b. Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan Koordinasi
Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015;
c. Menerima hasil pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan
Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015;
b. Mengumpulkan materi dan bahan kegiatan;
c. Mengkoordinasikan/melaksanakan
kegiatan
Koordinasi
Penyusunan Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015 ;
d. Mengumpulkan hasil kegiatan;
e. Menggandakan hasil Koordinasi Penyusunan Program Sekolah
Menengah Kejuruan tahun 2015.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Bersama SMK menyusun rencana program pendidikan menengah
kejuruan tahun 2015 di daerahnya;
b. Mengkoordinasikan kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Program Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2015 seluruh SMK di
daerahnya;
4
10. c.
Membawa hasil penyusunan perencanaan program pendidikan
menengah kejuruan tahun 2015 yang digunakan sebagai bahan
dasar kegiatan koordinasi perencanaan tingkat Provinsi.
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpilih
SMK Terpilih adalah SMK yang memiliki kriteria, antara lain:
a. SMK yang memiliki SDM yang memadai;
b. Memiiki akses luas dengan SMK lain (MKKS atau SMK Pusat
layanan TIK);
c. Memiliki beberapa kompetensi keahlian dan jumlah siswa yang
cukup banyak;
Tugas SMK Terpilih adalah:
a. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota menyusun rencana program
pendidikan menengah kejuruan di daerahnya pada saat workshop;
b. Membantu Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam penyusunan
perencanaan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015
seluruh SMK di daerahnya;
c. Menyusun rancangan kebutuhan Pengembangan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK);
d. Menyampaikan
hasil
penyusunan
perencanaan
program
pendidikan menengah kejuruan tahun 2015.
5. Panitia Penyelenggaran
Panitia Penyelenggara kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Program SMK Tahun 2015 dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai
berikut:
a. Menyusun panduan kegiatan bagi peserta;
b. Menyiapkan administrasi kegiatan;
c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota;
d. Menyiapkan narasumber pusat dan provinsi;
e. Membuat dan mengirimkan undangan untuk peserta;
f. Menggandakan dan mengemas materi untuk peserta;
g. Menyiapkan tempat sidang, penginapan, konsumsi dan ATK untuk
peserta;
h. Mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan;
i. Membuat notula dan daftar hadir peserta kegiatan;
j. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan.
5
11. BAB III
PENYELENGGARAAN, MATERI, DAN MEKANISME
A. Penyelenggaraan
Kegiatan Koordinasi penyusunan perencanaan program pendidikan
menengah
kejuruan
tahun
2015 agar dilaksanakan
dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kegiatan ini dilaksanakan paling lambat bulan Agustus 2014;
2. Kegiatan diikuti oleh seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang
bersangkutan, melibatkan Pihak Direktorat Pembinaan SMK (pusat),
Dinas Pendidikan Provinsi, dan SMK terpilih;
3. Kegiatan Koordinasi dilakukan dengan presentasi, diskusi, kerja
mandiri, dan pleno hasil kerja mandiri.
B. Materi
Materi koordinasi penyusunan perencanaan program pendidikan
menengah kejuruan tahun 2015 yang disajikan antara lain:
1. Perencanaan SMK/SM dalam upaya untuk menuju Pendidikan
Menengah Universal;
2. Kondisi awal perancangan SMK;
3. Analisis antara jumlah SMP, MTs dengan daya tampung SM (kelas 1)
dan sebaran sekolahnya
4. Analisis kebutuhan ruang untuk mendukung pembelajaran pada SMK
yang ada (telah beroperasi)
5. Penetapan indikator minimal, Sektor (jenis kegiatan ekonomi) yang
akan dikembangkan oleh Kab/Kota
C. Mekanisme Penyelenggaraan
Mekanisme penyelenggaraan penyusunan perencanaan program
pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pengarahan kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas
pendidikan Provinsi disampaikan oleh Narasumber Provinsi;
2. Presentasi materi perencanaan dan diskusi disampaikan oleh
Narasumber Pusat;
3. Kerja Mandiri masing-masing kab/kota;
4. Pleno hasil kerja mandiri masing-masing kab/kota dan Provinsi;
5. Komitmen dan tindak lanjut.
6
12. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana penyusunan program pendidikan menengah kejuruan tahun 2015
dimanfaatkan untuk:
1. Pengadaan ATK;
2. Pengadaan bahan untuk peserta;
3. Honor Panitia dan Narasumber
4. Uang saku peserta, narasumber dan panitia;
5. Biaya transport peserta, narasumber dan panitia;
6. Biaya penginapan peserta, narasumber dan panitia
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pertanggungjawaban penggunaan
dana antara lain:
1. Setiap penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik,
administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya
pengadaan barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti
pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan
yang berlaku;
3. Pajak-pajak yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan ini harus
disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana, maka
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi.
7
13. BAB V
PELAPORAN
Laporan penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan program
pendidikan menengah kejuruan tahun 2015 terdiri dari 2 jenis laporan yaitu:
1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan
Laporan
penyelenggaraan
kegiatan
disusun
oleh
Panitia
Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas
Pendidikan Provinsi. Hal-hal yang dilaporkan antara lain:
a. Rencana program per Kabupaten/Kota
b. Notula/Kesepakatan hasil kegiatan;
c. Alur dan mekanisme penyelenggaraan;
d. Narasumber, peserta, dan panitia yang terlibat;
e. Tempat dan tanggal pelaksanaan;
f. ATK, materi, bahan, sarana prasarana yang digunakan untuk
kegiatan workshop penyusunan perencanaan program pendidikan
menengah kejuruan tahun 2015.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dan disiapkan oleh
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu.
Hal-hal
yang
perlu
diadministrasikan dan didokumentasikan sebagai laporan antara lain:
a. Surat Tugas setiap peserta;
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) setiap peserta;
c. Bukti biaya perjalanan dinas setiap peserta, dan narasumber;
d. Kuitansi dan Faktur penginapan, ATK, dan bahan.
Laporan tersebut harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik oleh
Dinas Pendidikan Provinsi sebagai bahan untuk penyusunan laporan bulanan
dan laporan tahunan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK
ke Direktorat Pembinaan SMK.
8
14. BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Teknis (Juknis) penyusunan perencanaan program pendidikan
menengah kejuruan tahun 2013 ini diharapkan dapat membantu Dinas
Pendidikan Provinsi dalam merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan
melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut di provinsi.
Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Dinas Pendidikan
Provinsi dalam kegiatan penyelenggaraan penyusunan perencanaan program
pendidikan menengah kejuruan tahun 2013 merupakan perkuatan sinergi
dalam pembinaan SMK.
9
