1. KESIAPAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU
DALAM PENGAWASAN PEMILU 20141
Wilson M.A. Therik2
Latar Belakang
Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu
untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh
rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.3
Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanggaran kode etik Penyelenggara Peilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
Pemilu.
Profil Bawaslu/Panwaslu/PPL
Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu4
, lembaga penyelenggara Pemilu yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia5
; Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan
yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi6
;
dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya di singkat Panwaslu
Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota7
; Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan
selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan8
;
Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu
Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa dan TPS.9
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan masing-masing dipimpin oleh 3
(tiga) orang Komisioner, kecuali Bawaslu RI yang dipimpin oleh 5 (lima) orang Komisioner.
Tabel 1. Panwaslu Kota Kupang
NO PANWASLU JUMLAH
KOMISIONER
JUMLAH STAF PNS JUMLAH STAF NON
PNS/KONTRAK
1 Kota Kupang 3 5 8
2 Kecamatan Alak 3 5 -
3 Kecamatan Kelapa Lima 3 5 -
1
Disampaikan dalam Seminar Politik yang diselenggarakan oleh API REINHA ROSARI di Hotel Romyta Kupang
pada tanggal 11 Maret 2014
2
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Kupang. E-mail: panwaslu.kotakupang@gmail.com
Telp/Fax. (0380) 8554734.
3
Pasal 1 Angka 5 UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu
4
Lembaga Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan disebut Panitia Pengawas Pemilihan
Umum disingkat Panwaslu karena merupakan lembaga yang bersifat ad hoc (sementara), sedangkan Bawaslu
merupakan lembaga yang bersifat permanen di tingkat pusat dan provinsi. (Pasal 69 Ayat (3) UU 15/2011)
5
Pasal 1 Angka 16 UU 15/2011
6
Pasal 1 Angka 17 UU 15/2011
7
Pasal 1 Angka 18 UU 15/2011
8
Pasal 1 Angka 19 UU 15/2011
9
Pasal 1 Angka 20 UU 15/2011

2. 4 Kecamatan Kota Lama 3 5 -
5 Kecamatan Kota Raja 3 5 -
6 Kecamatan Maulafa 3 5 -
7 Kecamatan Oebobo 3 5 -
Tabel 2. Jumlah PPL dan TPS
NO NAMA KELURAHAN JUMLAH PPL JUMLAH TPS *)
KECAMATAN ALAK
1 Alak 20 20
2 Batuplat 6 12
3 Fatufeto 6 12
4 Mantasi 1 2
5 Manulai II 7 10
6 Manutapen 14 14
7 Naioni 5 5
8 Namosain 24 24
9 Nunbaun Delha 5 9
10 Nunbaun Sabu 5 9
11 Nunhila 4 7
12 Penkase-Oeleta 15 15
JUMLAH 112 139
KECAMATAN KELAPA LIMA
1 Kelapa Lima 36 36
2 Lasiana 30 30
3 Oesapa 56 56
4 Oesapa Barat 20 20
5 Oesapa Selatan 6 12
JUMLAH 148 154
KECAMATAN KOTA LAMA
1 Airmata 3 6
2 Bonipoi 3 7
3 Fatubesi 6 12
4 LLBK 1 2
5 Merdeka 3 6
6 Nefonaek 6 12
7 Oeba 15 15

3. 8 Pasir Panjang 17 17
9 Solor 5 9
10 Tode Kisar 2 4
JUMLAH 61 90
KECAMATAN KOTA RAJA
1 Airnona 20 20
2 Bakunase 15 15
3 Bakunase II 17 17
4 Fontein 7 13
5 Kuanino 19 19
6 Naikoten I 27 27
7 Naikoten II 3 6
8 Nunleu 7 13
JUMLAH 115 130
KECAMATAN MAULAFA
1 Bello 8 11
2 Fatukoa 4 6
3 Kolhua 17 17
4 Maulafa 24 24
5 Naikolan 20 20
6 Naimata 4 6
7 Oepura 35 35
8 Penfui 6 12
9 Sikumana 44 44
JUMLAH 162 175
KECAMATAN OEBOBO
1 Fatululi 39 39
2 Kayu Putih 26 26
3 Liliba 34 34
4 Oebobo 30 30
5 Oebufu 38 38
6 Oetete 18 18
7 Tuak Daun Merah 22 22
JUMLAH 207 207
TOTAL 805 895
*) Proyeksi Jumlah TPS berdasarkan data dari KPU Kota Kupang

4. Dari Tabel 2 di atas terlihat dengan jelas bahwa Panwaslu Kota Kupang masih kekurangan 90 PPL,
oleh karena itu untuk mengatasi kekurangan 90 PPL, Panwaslu Kota Kupang mensiasatinya dengan
merekrut tenaga Relawan Pengawas Pemilu yang akan ditempatkan pada 90 TPS yang tidak ada
PPLnya. Perekrutan Relawan Pengawas Pemilu ini merupakan program nasional dari Bawaslu RI yang
dinamakan “Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu”10
Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota!
Tugas dan wewenang Panwaslu dengan tegas telah diatur dalam UU 15/2011 Pasal 77 yakni:
a. Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan mengenai Pemilu.
c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak
mengandung unsur tindak pidana.
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
e. Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi
yang berwenang.
f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan Rekomendasi
Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan Sanksi
kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.
Dari penjabaran Pasal 77 UU 15/2011 di atas terlihat dengan jelas bahwa pemahaman sebagian
besar masyarakat termasuk Peserta Pemilu termasuk pers bahwa Bawaslu/Panwaslu memiliki
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi adalah pemahaman yang keliru! Senjata Bawaslu/Panwaslu
adalah REKOMENDASI!11
Kekuatan, Peluang dan Kelemahan
Implikasi perubahan dari UU 22/2007 ke UU 15/2011 membawa keuntungan, peluang dan sekaligus
kelemahan, sebagaimana uraian berikut ini:
a. Hadirnya Bawaslu Provinsi yang bersifat tetap, namun pada sisi yang lain Panwaslu
Kabupaten/Kota belum naik kelas (masih bersifat ad hoc/sementara)12
b. Peningkatan Sekretariat Bawaslu menjadi Sekretariat Jenderal Bawaslu
c. PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk
menyelesaikan Sengketa Pemilu yang bersifat final dan mengikat kecuali sengketa Pemilu
yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik; Peserta Pemilu; dan DCT DPR, DPD maupun
DPRD.
10
Lihat: www.awaslupadu.com
11
Lihat Alur Penanganan Pelanggaran
12
Bandingkan dengan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sejak lama menjadi lembaga permanen
baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pertanyaan yang menggelitik dan pantas diajukan
adalah Panwaslu Kabupaten/Kota justru bersifat ad hoc (sementara UU 15/2011 memerintahkan Panwaslu
Kabupaten/Kota mengawasi KPU Kabupaten/Kota yang sudah permanen). KPU dan Bawaslu/Panwaslu sama-
sama dituntut untuk bekerja penuh waktu hari kalender (melekat 24 jam non stop) dengan penghasilan/uang
kehormatan yang berbeda antara langit dan bumi [antara permanen dan ad hoc].

5. d. Panwaslu dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan lembaga Mitra Pengawas Pemilu
seperti Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda; Organisasi Keagamaan; Organisasi Non
Pemerintah.
e. Panwaslu dapat merekrut Pemilih Pemula yakni Siswa SLTA kelas XII dan Mahasiswa
Semester I/III mauapun masyarakat umum yang memenuhi syarat untuk menjadi Relawan
Pengawas Pemilu guna membantu PPL dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
f. SDM Staf Sekretariat Panwaslu/Bawaslu perlu ditingkatkan terutama aspek Manajemen
Administrasi Pemilu dan Pengetahuan tentang Kepengawasan dan Kepemiluan.
g. Birokrasi Anggaran Pemilu yang berjenjang antara Panwaslu Kabupaten/Kota dengan
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu perlu dipangkas agar kisah lama tak terulang kembali yakni
masih sering terlambatnya realisasi anggaran dari pusat ke kabupaten/kota.
Inventarisasi Potensi Pelanggaran Pemilu
Tahapan Data Pemilih
Pengumuman dan Pemutakhiran Data Pemilih13
(DPS/DPSHP/DPT/DPK) masih belum maksimal,
relasi antara RT/RW, Kelurahan dan Penyelenggara Pemilu (Pantarlih, PPS, PPK dan KPU) secara
umum perlu ditingkatkan.
Tahapan Kampanye
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan; Kampanye di luar dari
jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU; Perubahan lokasi kampanye tanpa pemberitahuan kepada
KPU, Kepolisian dan Panwaslu; Melaksanakan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka tanpa
pemberitahuan kepada KPU, Kepolisian dan Panwaslu; Pelibatan anak di bawah umur; Politik Uang;
Perusakan APK; Penggunaan fasilitas negara; Pelibatan PNS.
Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara
Tidak terbaginya undangan kepada pemilih terdaftar; Adanya orang yang mencoblos dengan
menggunakan kartu undangan atau nama orang lain; Berita Acara atau Sertifikat Perhitungan Suara
tidak ada dalam Kotak Suara dan salinannya tidak diberikan kepada PPL maupun Saksi Parpol/Caleg;
politik uang; Pelibatan perangkat pemerintah untuk memenangkan pemilihan; Intimidasi dari salah
satu calon; Penggelembungan maupun pengurangan suara; Kampanye terselubung; Kampanye
hitam (black campaign); Menghilangkan hak suara; Manipulasi suara.
Langkah Strategis Panwaslu Dalam Optimalisasi Pengawasan
Internal
Bimbingan Teknis Pengawasan bagi Panwaslu Kecamatan, PPL dan Relawan Pengawas Pemilu14
;
Pembekalan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi; Rapat Koordinasi Pengawasan
maupun Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran.
13
Pemutakhiran Data Pemilih adalah KPU dan jajarannya mendaftarkan nama pemilih yang sah ke dalam DPT
dan mengeluarkan/mencoret nama pemilih yang tidak sah dari DPT. Contoh pemilih yang tidak sah dan tidak
boleh didaftarkan dalam DPT antara lain: nama ganda; meninggal dunia; TNI/Polri; belum berusia 17 tahun
pada 9 April 2014 (kecuali sudah menikah) pemilih tanpa identitas (tanpa rekomendasi dari Ketua RT
setempat).
14
Sampai dengan saat ini Bimbingan Teknis untuk Panwaslu Kabupaten/Kota se-NTT; Panwaslu Kecamatan dan
PPL belum pernah dilaksanakan karena anggaran untuk bimbingan teknis belum direalisasi. Fakta ini harus
saya ungkapkan untuk diketahui oleh publik/peserta seminar mengingat Indonesia tidak memiliki kurikulum
formal tentang Manajemen Kepengawasan dan Kepemiluan di sekolah formal, dengan kalimat lain tidak ada
sekolah untuk menjadi Panwaslu.

6. Eksternal
Bekerjasama dengan lembaga Mitra Pengawas Pemilu15
; Rekrutmen Relawan Pengawas Pemilu16
;
Kerjasama dengan KPID NTT untuk pengawasan Kampanye di Media Elektronik; Koordinasi dengan
KPU Kota Kupang dan Bawaslu NTT; Rapat Stakeholder Pengawasan Pemilu Legislatif dan instansi
terkait (Sekretaris Daerah Kota Kupang; Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Kupang; Satpol PP Kota
Kupang; Polres Kupang Kota); Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota
Kupang terdiri dari Polres Kupang Kota Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang dan Panwaslu Kota Kupang
untuk memperlancar proses dugaan pelanggaran pidana Pemilu; Menggandeng media cetak, media
elektronik dan media online dalam membagi informasi tentang Kepengawasan Kepemiluan.
Pengawasan Pemilu Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012
Tahapan Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu
Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
Pelaksanaan dan penetapan Dapil dan jumlah kursi; Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
pelaksanaan tugas lain berdasarkan perintah Undang-Undang.
Tahapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih; Penetapan Peserta Pemilu; Proses pencalonan sampai
dengan penetapan Peserta Pemilu; Pelaksanaan Kampanye; Pengadaan Logistik Pemilu dan
Distribusi; Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara; Pergerakan Surat Suara dan Tabulasi;
Rekapitulasi Hasil; Pelaksanaan putusan terkait Pemilu; DKPP dan penetapan hasil Pemilu.
Penanganan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu/Panwaslu/PPL diberi batasan waktu dalam penanganan laporan/temuan pelanggaran
Pemilu. Laporan/Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan selambat-lambat 7 (tujuh) sejak tanggal
diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu, lebih dari 7 (tujuh) dinyatakan kadaluarsa!17
Dalam hal laporan/temuan pelanggaran Pemilu dikaji dan terbukti kebenarannya, Pengawas Pemilu
wajib menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal laporan diterima18
; dan Apabila
Pengawas Pemilu membutuhkan waktu tambahan untuk mengumpulkan bukti atau tambahan
keterangan dari pelapor dan pihak terkait dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal
laporan diterima.19
Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme
yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu
di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pelaku dalam
pelanggaran administrasi Pemilu adalah penyelenggara Pemilu sendiri, atau peserta Pemilu.
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu
Tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang Pemilu
yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan. Kualifikasi pelaku dalam tindak pidana Pemilu
meliputi setiap orang, Calon Pemilu Legislatif, Tim kampanye, serta penyelenggara Pemilu.
15
Panwaslu Kota Kupang sudah melakukan diskusi informal dengan beberapa lembaga untuk kerjasama dalam
bidang Pengawasan.
16
Sampai dengan makalah ini disusun, jumlah Relawan Pengawas Pemilu di Kota Kupang sebanyak 89 orang
yang terdiri dari Masyarakat Umum, Pelajar SMA Kelas XII dan Mahasiswa.
17
Lihat UU 15/2011 Pasal 249 Ayat (4)
18
Lihat UU 15/2011 Pasal 249 Ayat (5)
19
Lihat UU 15/2011 Pasal 249 Ayat (6)

7. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap satu kesatuan landasan
norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum
yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1
Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
Sengketa Pemilu
Sengketa Pemilu didefinisikan sebagai sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa
Peserta Pemilu dengan penyelengara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Pelanggaran Namun Bukan Pelanggaran Pemilu
Panwaslu berkewenangan untuk melimpahkan kasus yang bukan kewenangannya kepada
lembaga/instansi yang berwenang terkait dengan pelanggaran yang dilaporkan.20
Bukan Pelanggaran Pemilu
Panwaslu wajib mengumumkan kepada pelapor dan publik bahwa kasus yang ditemukan atau
dilaporkan tergolong bukan pelanggaran Pemilu!
Penutup
Satu hal yang sering dilupakan dan diabaikan oleh KPU dan Peserta Pemilu (Partai Politik dan Caleg)
adalah adaya kecenderungan lebih berorientasi target. Yang penting, Pemilu berjalan tuntas sesuai
jadwal/tahapan dan kursi di parlamen terbagi habis sesuai dengan pemilik sahnya. Ironisnya, untuk
mencapai target tersebutm terkadang mengabaikan kualitas proses Pemilu (electoral process),
membatasi akses informasi kepada publik, inkosistensi terhadap regulasi dan sebagainya. Penyakit
semacma ini dari Pemilu ke Pemilu terus berulang, sulit diobati dan nyaris seperti habitus. Akibatnya
KPU, Parpol maupun out put Pemilu acap kali menjadi sasaran tembak serta kritikan tajam banyak
pihak.
Mari dari Lembaga Pengawas Pemilu Kita Selamatkan Pemilu di Indonesia!
Sumber Acuan
Fachrudin, Ahmad., 2013, Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014, Mengawasi Pemilu Memperkuat
Demokrasi. Jakarta: Gramedia Utama Publishindo
Muhammad., 2014, Kesiapan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu 2014. Disampaikan dalam
“RAKORNAS Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun
2014” di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 11 Februari 2014.
Therik, Wilson M.A., 2014, Pemilu dan Pengawas Pemilu. Opini. Harian Umum Victory News, 16
Januari 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
ooOoo
20
Lihat UU 15/2011 Pasal 77 huruf e.

8. Lampiran: Alur Penanganan Pelanggaran
Laporan Tidak memenuhi syarat
memenuhi syarat
Kajian, pengumpulan
bukti, klarifikasi(3 + 2
hari)
Hasil Pleno
Bukan Pelanggaran
Pelanggaran namun
Bukan Pelanggaran Pemilu
Pelanggaran Administrasi
Pelanggaran Pidana
Pemilu
Pelanggaran kode etik
Sengketa Pemilu
TMS Formal
TMS Material
Selesai
Instansi yang berwenang
KPU/ KPU Prov/KPU
Kab/kota
Kepolisian
DKPP
Dijadikan informasi awal oleh
Proses Penyelesaian
sengketa di Bawaslu
Pengawas Pemilu
Dilengkapi pelapor sebelum
batas waktu laporan
musyawarah
Tidak
sepakat
Bawaslu
memutusk
an
sepakat
Penetapan
oleh Bawaslu
Laporan Tidak Memenuhi
Syarat (TMS)
TMS Formal
TMS Material
Dijadikan Informasi Awal oleh
Pengawas Pemilu
Dilengkapi Pelapor Sebelum Batas
Waktu Laporan Kadaluarsa
Memenuhi
Syarat (MS)
Kajian,
Pengumpulan
Bukti, Klarifikasi
(3 + 2 Hari)
Hasil Pleno
Bukan Pelanggaran
Pelanggaran Namun
Bukan Pelanggaran
Pemilu
Pelanggaran
Administrasi Pemilu
Pelanggaran Pidana
Pemilu
Pelanggaran Kode
Etik Penyelenggara
Pemilu
Sengketa Pemilu
Selesai
Instansi yang berwenang
KPU dan Jajarannya
Kepolisian
DKPP
Proses Penyelesaian
Sengketa di
Bawaslu/Panwaslu
Musyawarah
Sepakat Tidak Sepakat
Penetapan oleh
Bawaslu/Panwaslu
Bawaslu/Panwaslu
Memutuskan