Berita utama dalam dokumen tersebut mencakup penyidikan kasus Bank Century oleh KPK dimana mantan Deputi Gubernur BI Ardhayadi Mitroatmodjo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperiksa sebagai saksi. Sri Mulyani mengaku tertipu oleh data Bank Indonesia terkait bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun. KPK juga menyita dokumen dari Bank Indonesia terkait kasus ini.
1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)
TAJAM, KRITIS DAN TERPERCAYA
H A R I A N
LURAHPONDOKKOPI
DITUDINGBOHONGIWARGA
BAPERJAKATGODOKPERGANTIAN
SEJUMLAHSKPDDANCAMAT
TERANCAMTERGUSURBerdirinya Usaha percetakan di depan kelurahan Pondok Kopi
yang sudah berjalan dari bulan juni 2011 ,Warga masyarakat
yang bertempat tingal di Perumahan Pondok kopi, merasa telah
ditipu dan dibohongi lurahnya sendiri.
Pelaksana Tugas Walikota Medan, Drs H Dzulmi Eldin S MSi dalam waktu dekat
ini akan melakukan mutasi besar-besaran pejabat Eselon II dan III di jajaran
pemko Medan. Proses pergantian sedang digodok Tim Baperjakat.
HAL. 3 HAL. 5
FACEBOOK
Harian Warta Nasional
E-MAIL
wartanasional@rocketmail.com
harianwartanasional@yahoo.co.id
SMS CENTER
082125582006
Sri Mulyani “Ogah”
Bicara Skandal Century
>>bersambung hal . 07
>>bersambung hal . 07 >>bersambung hal . 07
>>bersambung hal . 07
>>bersambung hal . 07
AyiVivananda
JadiPltWaliKota
Bandung
Dituntut18Tahun
Penjara,DjokoSusilo
UcapkanTerimaKasih
INFO HUKUM
Roro Fitria
SAH SAJA OPERASI PERINDAH
PAYUDARA, ASAL ...
JAKARTA, (WN)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa
mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi Mitroat-
modjo terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan
Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Selasa
(20/8/2013).
Pemprovsu Selewengkan
Dana BOS Rp 14,9 Miliar
MANTAN DEPUTI GUBERNUR BI KEMBALI DIPERIKSA
KAPTENBONGSUPASARIBUKOMANDANHARIMAUMENGGANASTAPANULI(1)
l Urus NPWP, SIUP, PKP, dll
l SPT PPh Psl. 29/Tahunan Karyawan Swasta (ada bukti potong PPh 1721-A1
dari perusahaan, income hanya dari gaji perusahaan)
l SPT PPh Psl. 29/Tahunan Perorangan non Karyawan Swasta
(wiraswasta, pekerja tidak tetap, profesional, direksi / komisaris perusahaan)
l SPT PPh Pasal 21/26 ( Tahunan) Badan Usaha Laporan bulanan/Masa PPN,
PPh 21, PPh 25, PPh 23, dll
l Pembukuan / Laporan Keuangan Komersial & Fiskal ( masing-masing )
ANDA MAU NGURUS?
HUBUNGI: HARIAN WARTA NASIONAL HP 08212 558 2006
“Diperiksa sebagai saksi,”
kata Kepala Bagian Pemberi-
taan dan Informasi KPK Pri-
harsa Nugraha. Adapun Ard-
hayadi tiba di Gedung KPK,
Kuningan, Jakarta, sekitar
pukul 09.45 WIB dengan di-
dampingi seorang stafnya.
Ia enggan mengomentari
soal pemeriksaan yang akan
dijalaninya. Ia memilih me-
naiki tangga dan masuk ke
gedung KPK.
Selain Ardhayadi diperik-
sa, KPK juga telah melaku-
kan pemeriksaan terhadap
mantan Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati atau
biasa disapa Ani sebagai sak-
si kasus bail out Bank Cen-
tury. Ani, yang kini menjadi
Managing Director World
Bank, diperiksa di Kedutaan
Besar RI di Washington DC,
Amerika Serikat.
KPK menyebut banyak
informasi baru dari pemerik-
saan tersebut. Apa saja yang
diungkapkan Ani kepada
penyidik KPK? Ani enggan
menjelaskan terkait pemer-
iksaan itu. Alasannya, ia su-
dah menyerahkan sepenuh-
nya penanganan Century
kepada KPK.
Jawaban sama dilontar-
kan ketika dimintai pandan-
gannya, apakah ada korupsi
dalam bail out Century atau
ada permainan politik dalam
kasus itu.
“Saya sudah
mengatakan
itu berkali-
kali. Jadi, bi-
arkan jalur
hukum ber-
jalan. Saya
meng hor-
mati hukum
Indonesia,”
k a t a n y a
dalam waw-
ancara dengan wartawan di
Jakarta beberapa waktu lalu.
Lalu, apakah peker-
jaan Anda di World Bank
terganggu dengan adanya
proses hukum kasus Century
di Indonesia? , “Kayaknya
yang terganggu orang di sini
deh,” jawab Ani sambil terse-
nyum. Seperti diberitakan,
KPK memeriksa Ani karena
dianggap tahu seputar bail
out Century senilai Rp 6,7
triliun. Ikut diperiksa man-
tan Direktur Direktorat
Pengaturan Perbankan BI
Wimboh Santoso. Sebagai
Menteri Keuangan saat itu,
Ani adalah Ketua
Komite Stabilitas
Sistem Keuangan.
Ketika masih
menjabat Menkeu,
Ani mengaku ke-
pada Jusuf Kalla
alias JK selaku
Wakil Presiden
saat itu bahwa
kegagalan Bank
Century bukan
disebabkan kri-
sis. Ani juga mengaku telah
tertipu data yang diberikan
Bank Indonesia soal sta-
tus gagal sistemiknya Bank
Century. KPK menargetkan
penanganan kasus Century
rampung dan mulai disidan-
gkan tahun ini. KPK sudah
memeriksa 38 saksi. KPK
juga sudah menyita doku-
men-dokumen dalam peng-
geledahan di BI.
Curhatan Ani yang men-
gaku tertipu dengan data
Bank Indonesia terkait bail-
out Bank Century Rp 6,7 tril-
iun mengundang tanya. Ani
dinilai tetap tak bisa lari dari
tanggungjawab karena saat
bailout dikucurkan menjabat
menteri keuangan dan ketua
KSSK. “Pertanyaan men-
dasarnya, orang yang mudah
ditipu orang bodoh, beliau
(Ani) kan tidak bodoh. Bah-
wa beliau merupakan bagian
dari sistem sehingga kejahat-
an kriminal bailout Century
berlaku, itulah faktanya,”
ujar Ketua Aliansi Rakyat
Untuk Perubahan, DR. Rizal
Ramli, kepada wartawan.
Selain itu, kata man-
tan menkoperekonomian
ini, kalau toh Ani yang kini
menjabat Direktur Bank
Dunia merasa ditipu karena
data awal nilai bailout dari
BI sebesar Rp 632 miliar,
bisa saja saat itu dia men-
gambil sikap tegas dengan
menyatakan mengundurkan
diri dari jabatannya.
“Pertanyaanya seder-
hana, kalau tidak suka dan
merasa ditipu harusnya
mengundurkan diri dong.
Itu baru cirinya intelek,” kata
Rizal. Dia mengingatkan
KPK bahwa kasus Century
MEDAN, (WN)
Bertanam tebu di pinggir bibir. Pepatah ini layak buat
Gubsu, Gatot Pudjo Nugroho. Tokoh yang peduli pendidikan
ini, justru malah ditengarai terlibat dugaan penyelewengan
dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). Tidak tanggung-
tanggung, jumlah dana yang diselewengkan mencapai Rp
14,9 miliar.
Penyelewengan dana BOS itu terungkap setelah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera
Utara mengaudit penggunaan dan penyaluran dana di
Pemprovsu. Auditor menemukan penyimpangan dana BOS
BANDUNG, (WN)
Setelah Wali Kota Band-
ung Dada Rosada ditahan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), semua tugasnya ditangani
wakilnya, Ayi Vivananda. “Se-
gala urusan pelayanan terhadap
masyarakat Kota Bandung oleh
pemerintahnya berjalan seb-
agaimana mestinya,” kata Dedi
Sopian Sekretaris Humas Pem-
kot Bandung kepada sejumlah
wartawan di kantornya, Selasa,
(20/82013).
Salah seorang pegawai Pemkot
Bandung yang enggan disebutkan
namanya, pasca penahanan Dada
Rosada menyatakan, justru setelah
Dada ditahan, Ayi lebih mampu
memimpin ketimbang Dada dan
saya nyakin roda pemerintahan
akan lebih baik ditangan Ayi, Ayi
lebih merakyat dari pada Dada
JAKARTA, (WN)
Dituntut dengan pidana penjara
selama 18 tahun dan denda Rp 1
miliarsubsidersatutahunkurungan,
serta pidana uang pengganti
sebesar Rp 32 miliar, Djoko Susilo
hanya bisa mengucapkan terima
kasih. “Terimakasih,” kata Djoko
usai mendengar tuntutan dalam
sidang di Pengadilan Tipikor,
Jakarta, Selasa (20/8) malam.
Sedangkan, ditemui usai
sidang, eks Kepala Korlantas
(Kakorlantas) Polri ini tidak banyak
berkomentar seputar tuntutan
yang dijatuhkan penuntut umum
kepadanya. Walaupun, usai
mendengarkan tuntutan Djoko tetap
bisa terlihat tersenyum bahkan
ketika menyalami jaksa sebelum
meninggalkan ruang sidang.
“Sudah ya, ada penasehat hukum,”
kata Djoko.
Tahun 1947, Belanda melancar-
kan Agresi II di tanah air di seluruh
pelosok Indonesia, termasuk ke
Kota Sibolga/Tapanuli Tengah, Su-
matera Utara. Kapten Bongsu Pas-
aribu di usia 24 tahun sudah tampil
sebagai Komandan Batalyon Kes-
atuan Harimau Mengganas Tapan-
uli. Kesatuan Harimau Mengganas
Tapanuli yang dipimpinnya sukses
membuat pasukan Belanda kocar-
kacir. Sehingga nama beliau sangat
dikenal warga Sumatera Utara seb-
agai pahlawan muda.
Sayang, ia tertembak dan tewas
dipenggal Belanda di Harakka, Ba-
rus, tanggal 3 Maret 1947.
Enam puluh satu tahun ke-
mudian, barulah kisahnya
dibukukan atas permintaan
masyarakat dan LVRI Si-
bolga. Inilah sejumlah re-
spon dan kisah sejarah yang
berhasil dikumpulkan Har-
ian Warta Nasional, Dian-
taranya, Masnudin Tanjung
(80), warga Jalan Perumnas
Padang Masiang Barus.
Masnudin mengungkap-
kan fakta-fakta sejarah di
Barus yang belum banyak
terekspos. “Data sejarah soal
tewasnya Kapten Bongsu
Pasaribu perlu dilengkapi.
Saya baca di koran kepala
Kapten Bongsu dipenggal
dan ditenteng oleh tentara
Belanda. Yang sebenarnya
bukan hanya itu, setelah
dipenggal, kepala Kapten
Bongsu itu ditusuk dengan
tombak dan ditenteng di
atas tombak itu ke Onan Ba-
rus.
Dan ada lagi fakta lain
yang belum ditulis, yakni
Barus pernah menjadi lau-
tan api,” jelas mantan Ten-
tara Pelajar ini. Warga Barus
ini mengatakan, tak hanya
Bandung yang pernah men-
jadi lautan api. Pada masa
Agresi II Belanda masa saat
Kapten Bongsu tewas, ada
sebuah malam yang tang-
galnya dia tak ingat pasti
tapi diyakininya masih bisa
ditelusuri, di mana hampir
separuh dari Kota Barus ter-
bakar.
“Soal tanggal, saya ha-
rapkan Panitia Bedah Buku
‘Gugurnya Kapten Bongsu’
dapat membantu menelu-
surinya. Karena saya ini tak
hafal tanggal-tanggal. Saya
ingin hanya membantu pa-
nitia bedah buku, agar dapat
melengkapi buku itu den-
gan fakta-fakta sejarah yang
lebih dahsyat pada masa itu.
Saya khusus datang dari Ba-
rus untuk membantu pani-
tia,” jelasnya bersemangat.
Ia mengisahkan, pada
suatu malam di masa Agresi
II Belanda, ada sekelompok
Jakarta, WN
Banyaknya wanita yang rela melakukan operasi payudara
demi meperbesar dan memperindah payudaranya. Bagi Roro
Fitria, hal itu sah-sah saja. Menurut pelantun lagu “Bawa Aku
Malayang” yang penting adalah mengetahui dampak dari
operasi itu ke depannya.
“Itu semua pilihan masing-masing individu, ya. Yang
penting sih, tahu baik dan buruknya di kemudian hari. Jangan
sampai menyesal,” ujar Roro Fitria, saat berbincang dengan
wartawan di Senayan City, Jakarta, yang ditulis Senin
(19/8/2013)
Dara 25 tahun yang kerap disapa Neng Geulis ini
juga menyarankan, ada baiknya bagi wanita yang hendak
melakukan operasi memperindah payudaranya, untuk benar-
benar memilih dokter yang tepat, dan jangan asal. “Terpenting
itu menurutku perhatikan dokter yang sesuai bidangnya.
Soalnya ‘kan, dokter ada spesialisnya
masing-masing. Takutnya, dia
bukan spesialis bedah plastik,
tapi beranikan diri untuk
melakukannya,” jelas Roro.
“Pokoknya, harus
yang benar-benar dokter
ahli di bidangnya,”
tambahnya.
Sekali lagi
Roro menekankan,
sebelum akhirnya
memutuskan untuk
operasi memperindah
payudaranya, pikirkanlah
dampak plus dan minus
dari efek samping tersebut
di kemudian hari. “Dan
ingat, jangan pernah menyesal
melakukan itu,” tutupnya. (tim)
2. Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013
EDITORIAL
2
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
DKI JAKARTA : Chanda Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Musa Lubis, JAKARTATIMUR : P. Hutajulu, Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang
Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Libra Rustiana, Asep Rohendi, KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : Jatigor Habeahan, KABUPATEN
BANDUNG BARAT : Juliater Silaen, Parinton Rianto Sianipar, CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: , BANJAR : GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, Supriatna, Agus Lukman, KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : Hendra
Setia Permana, SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Pohan, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis.L.Tobing, Ramlan Naibaho, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Anton,
KABUPATEN BEKASI : Gomba Sianipar, M.Marbun, BOGOR: M. Limbong, DEPOK : Samuel, BANTEN: LEBAK : TANGERANG: Puji Iman Jarkasih, SP.d, SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo,
PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, Agung Bhudi Christanto, LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH
PEKANBARU: SIAK : Halomoan Manalu, PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, M. Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha,
TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fattah, BANYUASIN : M .Riza Vahlevi, PALEMBANG : Ahmad, BATURAJA : Usman Irawan, LUBUKLINGGAU : Yoseph,
BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean. S , NIAS : Delisama Ndruru , PASANG IKLAN HUBUNGI : 082125582006, (SON)
Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi
Indonesia Belum Mampu Berperadaban dan Berkesejahteraan
Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden
di Harian Warta Nasional di seluruh Indonesia
dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
Bagi yang berminat dapat menghubungi :
Hp. 08212 558 2006
ttd
Redaksi
DIBUTUHKAN
STOP PERS
DITERBITKAN OLEH
CV. HARIAN WARTA NASIONAL
NPWP : 31.769.303.4-407.000
BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999
KONSULTAN HUKUM
LBH-LSM“INFASI”
KOMISARIS
Sylvia Hutajulu, SE
DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI
Rekson H. Pasaribu
PEMIMPIN UMUM
Ir. Jamangalap Simanullang
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Chandra Pasaribu
DEWAN REDAKSI
Ir. Jamangalap Simanullang
Rekson H. Pasaribu
Ade Muksin
PIMPINAN PERUSAHAAN
Martua Sirait
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN
Martahan Parulian
REDAKTUR EKSEKUTIF
Posta Tamba
REDAKTUR PELAKSANA
Rademan
REDAKTUR
Janri Sitorus
SEKRETARIS REDAKSI
Sylviah
LAYOUT/ARTISTIK
Azi Rifangga
PEMBINA
Ir. Ian FJM Sihombing
Hj. Zakariani Santoso
Panther Roland
PENASEHAT HUKUM
Mart Lumumba Malau,SH
STAF REDAKSI
Sahat LBN Gaol SE, Robert Sahat Marbun, Endang
Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati,
Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand,
Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR,
Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani,
Abdullah, MM,
ALAMAT REDAKSI
Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15
Jalan Perintis Kemerdekaan,
Jakarta Timur, 13260
Telp/Fax: (021) – HP 082125582006,
E-Mail:
wartanasional@rocketmail.com,
harianwartanasional@yahoo.co.id
ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS
Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2,
Kecamatan Bungursari, Purwakarta
E-mail :wartanasional@rocketmail.com,
NO REKENING
BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9,
A/N : Rekson Hermanto P
KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA
Chanda Pasaribu
(HP 081384512051)
KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT
Martua Sirait
ALAMAT
Perum Marga Asih,
Blok B-5, No 2, Bandung
KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA
Sabam Silitonga
KOORDINATOR
Marlan Pasaribu
KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA
Ibnu Kisman Ngau
Alamat :
Jln Sungai Ranoketang, No 25, Kelurahan Karame
Lingkungan Iii, Kecamatan Singkil, Kota Manado,
Silawesi Utara
PERCETAKAN
PT Temprina Printing
(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)
SUKABUMI, (WN)
Seorang ayah kandung berinisial UN (36), warga
Kp.Bojongsoka, Desa Limusnunggal Kecamatan
Bantargadung, Kabupaten Sukabumi diduga telah mencabuli
anak kandungannya sendiri (darah dagingnya) sebut saja
Mawar (14) (nama samaran). Diketahuinya kasus tersebut
bukan karena laporan korban atau pihak korban, namun
hasil temuan petugas dan para media yang mencurigakan
terhadap anak kandungnya, dan para tetangga korban pun
baru menyadarinya ketika mendengar informasi dari bidan
setempat yang menyatakan bahwa ”Mawar sedang hamil”
baru setelah itu para tetangga menyadari dan menjadi buah
bibir di lingkungan tersebut.
Dengan secara sigap telinga yang sangat tajam petugas
pun langsung menuju lokasi tempat kediaman UN yaitu ayah
korban untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya
oleh anggota Polsek Warungkiara yang di pimpin Kanit
Reskrim Polsek Warungkiara. Pelaku sempat melawan dan
tidak mengakuinya, petugas yang datang untuk melakukan
penangkapan terhadap UN tidak banyak ambil resiko langsung
menangkap dan memborgol pelaku dan malam itu juga pelaku
langsung dibawa ke kantor Mapolres Palabuhanratu untuk
diperiksa/BAP di Unit PPA. (Libra/Rady)
NapsuBejatTerhadapAnak
KandungnyaSendiri?
MENJADI negeri yang
merdeka merupakan
dambaan setiap bangsa.
Begitu juga, menjadi
bangsa berperadaban
unggul dengan rakyat
sejahtera dan terlimpahi
keadilan merupakan
impian masyarakat di
belahan mana pun.
Namun, tak semua
bangsa mampu meraih
kedua cita-cita ideal
tersebut. Ada yang mampu
merdeka, tetapi lebih
banyak lagi yang belum
sanggup meraih obsesi
menjadi negara berperadaban
dan berkesejahteraan.
Jalan untuk
menggandengkan keduanya
amat rumit, mendaki, dan
sangat licin. Hanya negara-
negara bermental baja dan
berkarakter tinggilah yang
sanggup mewujudkannya.
Mereka, negara-negara
berperadaban tinggi
dan maju tersebut, telah
membuat peta jalan jauh-
jauh hari, dengan visi-visi
besar yang pada masanya
dianggap mengawang-awang,
tapi kenyataannya bisa
diwujudkan.
Karena itulah, ketika
berbagai kalangan menyusun
strategi untuk masa
depan Indonesia, itu jelas
merupakan sumbangan
pemikiran yang patut kita
apresiasi. Ada yang membuat
visi Indonesia 2025, 2030,
bahkan Indonesia 2045
atau saat usia kemerdekaan
Republik ini satu abad.
Semua itu merupakan
bentuk dari keinginan kuat
membuat konsepsi-konsepsi
sebagaimana diamanatkan
proklamator RI Bung Karno.
Presiden pertama RI tersebut
berkali-kali mengatakan
Indonesia adalah bangsa yang
berkarakter dan memiliki
konsepsi-konsepsi.
Jalan untuk menuju
ke arah itu bahkan sudah
dimiliki negeri ini. Bukankah
dengan produk domestik
bruto sebesar US$8.000
yang diraih Indonesia saat
ini menjadikan kita sebagai
negara dengan peringkat PDB
20 besar dunia? Bukankah
pula sejumlah temuan anak
bangsa ini sudah diakui
berbagai belahan dunia?
Semua itu merupakan
modal penting bagi bangsa ini
untuk mewujudkan segala visi
menjadi negara maju. Namun,
syaratnya modal tersebut
tidak didiamkan bergerak
sendiri serta digerogoti sikap-
sikap pragmatisme akut yang
kini juga menjalar di hampir
segala lini kehidupan bangsa
ini.
Virus-virus pragmatis
seperti ingin cepat kaya
dengan jalan pintas,
ingin berkuasa dengan
cara apa pun, dan ingin
menggemukkan pundi-
pundi pribadi dengan jalan
korupsi kini teramat mudah
ditemui. Keinginan untuk
menjadi negara maju yang
berperadaban pun sekadar
jargon kertas sekelompok
kecil anak bangsa.
Di mana-mana, sebuah
negara berhasil menjadi
bangsa maju ketika ia sudah
tuntas membentuk karakter
anak bangsanya. Karena
itu, di negara-negara maju
tingkat korupsi pejabat
sangat kecil, kepedulian
akan kepentingan publik
dan kelestarian lingkungan
amat besar, serta perhatian
terhadap ilmu pengetahuan
dan teknologi sangat
tinggi. Keputusan kini
ada di tangan kita sendiri.
Jika bangsa ini serius
mempersiapkan masa
depan, jalan menuju
negara maju amat mungkin
lebih cepat daripada yang
diperkirakan. (**)
OLEH : REKSON H. PASARIBU
Pimpinan Redaksi
Halo !!! Apa kabar para
embaca salam kompak dari
jajaran Warta Nasional, Kita
melanjutkan lagi sejarah so-
sok pejuang tanpa pamrih ini
: ki Hajar Dewantara, Dou-
wes Dekkter dan Cipto Man-
gankusumo ( yang mempro-
LANJUTAN RIWAYAT KI HAJAKR DEWANTARA
PEJUANG PENDIDIKAN
OLEH : APIH LIBRA
tes Hukuman itu ) pu ikut pula
di hukum, Dekker di buang ke
kupang dan Mangankusumo
ke pulau banda, karena di piker
di tempat terpencil banyak hal
yang bias diperoleh ketiganya,
meminta di asingkan ke belan-
da saja, Terkabul alhasil mulai
Agustus 1913, Tiga serangkai
ini di asingkan ke belanda.
Di negri penjajah ini lah Ki
Hajar mulai tertarik pada pen-
didikan berkat kegigihan dalam
beajar Ki Hajar Dewantara
memperoleh Europeesche Akte
di bidang pendidikan dan pen-
gajaran pada tahun 1918 dia
kembali ke tanah air Indonesia.
Sang pejuang ini di tanah air
langsung mendirikan Taman
Siswa,MimpinyaKiHajaruntuk
bisa menyelenggarakan sekolah
bagimasyarakatsecaraluas,ter-
wujud pada tanggal 3 Juli 1922
ketika mendirikan National
Onderwijs Instituut Taman
siswa atau dikenal sebagai Per-
guruan Nasional Taman Siswa,
Sekolah yang bercocok Nasi-
onal.Sebelumnya pada tahun
1948 Belanda mendirikan 20
Regentschapscolen khusus bagi
mak-mak Priayayi pada tahun
1907 J.B Van haviz mendirikan
Volksschule ( Sekolah Rakyat )
yang menawarkan pendidikan 3
tahun menggunakan bahasa lo-
kal dengan guru-guru pribumi.
Tujuan utama pendirian Ta-
man Siswa adalah memberikan
pengajaran secara luas dengan
dasar kerakyatan pendidikan
Taman Siswa di kerahkan untuk
mengembangkan ke pribadian
yang baik dank e bebeasan indi-
vidu di dalam budaya Nasional
dan bukan kolomial.
Taman Siswa juga mandiri
dalam mengurus diri termasuk
termasuk soal pendanaan seko-
lah ini tidak menerima subsidi
dari pemerintah kolonial, wa-
laupun demikian Taman Siswa
mampu berkembang dengan
baik pendidikan yang di seleng-
garakan oleh perguruan Taman
siswa melengkapi Taman Indria
(TK), Taman muda (SD),
Taman Dewa (SMP), Ta-
man Guru (SPG ), Taman
Karya (SMK ), dan Taman
Madya (SMA) Taman Siswa
pun mampu berkembang
menjadi 166 Sekolah pada
tahun 1932 (kamus sejarah
Indonesia, Robert Cribb
dan Audrey kahin). Pemirsa
pembaca yang berkarya
dalam membaca Warta
Nasional, Sejarah ini kita
sambung lagi di episode
berikutnya edisi yang akan
dating sampai jumpa lagi.
Salam sejarah dari sekum-
pulan WARTA NASIONAL.
*wassalam*
Terhitung sejak hari ini diterbitkan, atas nama AWALUDDIN
BUTAR-BUTAR, domisili Kabupaten Siak, sudah di pecat
dengan tidak hormat dari wartawan HARIAN WARTA
NASIONAL. Karena yang bersangkutan MELAKUKAN
PENIPUAN dengan mengaku-ngaku sebagai PIMPINAN
UMUM MEDIA TUNTAS NEWS dan tersangkut kasus
penipuan di Redaksi yang mulai diproses di Kepolisian.
Kepada semua pihak jika mengetahui keberadaan
yang bersangkutan dan masih mengaku-ngaku sebagai
wartawan HARIAN WARTA NASIONAL,dimohon supaya
yang bersangkutan dilaporkan ke Aparat Kepolisian dan
menghubungi Redaksi di Email: harianwartanasional@yahoo.
co.id, contak person : 082125582006,
( Tertanda, Pemimpin Redaksi )
3. Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013
METROPOLITAN
3
Lurah Pondok Kopi
Dituding Bohongi Warga
JAKARTA, (WN)
Berdirinya Usaha percetakan di depan ke-
lurahan Pondok Kopi yang sudah berjalan
dari bulan juni 2011 ,Warga masyarakat
yang bertempat tingal di Perumahan Pon-
dok kopi, merasa telah ditipu dan dibohon-
gi lurahnya sendiri.
PemkotJaktimTertibkanKawasanPKLJatinegara
TakSanggupGajiSesuaiUMP,4PerusahaanTerancamDitutup
PASCA LIBUR LEBARAN
99 % Pegawai Pemkot Jaktim Masuk Kerja
KalauCumaRp1Juta,
SayaTinggaldiMana?
Hal ini diutarakan Agus
Armen salah seorang warga
setempat yang sudah lama
tinggal di daerah tersebut
merasa terkejut ,bahwa usaha
percetakan itu sudah berjalan
saat di temuin Harian Warta
Nasional. Sebelum berdirinya
bangunan Agus mengungkap-
kan waktu pemilik datang per-
tama sekali kekeluran Pondok
Kopi dihadapan warga,bahwa
pemilik tanah mengatakan
mengurus ”Pematangan Ta-
nah” serta disaksikan Lurah .
Namun tanpa sepengeta-
huan warga bahwa yang diban-
gun usaha Percetakan dan ka-
mipun merasa sagat tergangu.
Dalam hal ini lurah tidak per-
nah mengundang musawarah
warga serta persetujuan,
malah kami yang mengadu
sama lurah,” kami merasa di-
bohongi Lurah,seharusnya se-
bagai lurah sudah tau hukum,”
ungkapnya.
Akibat berdirinya per-
cetakan di lingkungan mereka
sangat diresahkan dan meng-
ganggu setiap hari akibat
kendaraan truk yang men-
JAKARTA (WN)
Untuk menata keindahan
Kota ,keaman serta lingkugan
yang sehat dan bersih Pemer-
intahan Kota Administrasi
Jakarta Timur melakukan
penenertiban para pedangang
kaki lima(PKL)di kawasan
Jatinegara.Penertiban ini
lansung di pimpin Wakil Wa-
likota Jakarta Timur H. Hu-
sein Murad,didampingi dan
para pejabat terkait lainnya.
Rabu(14/8) . Dalam penert-
iban ini,sebanyak 450 personil
gabungan dari Satpol PP, TNI
dan Polri yang sudah di siap-
kan dengan mengikuti apel di
halaman parkir Pusat Grosir
Jatinegara (PGJ).
Sebelum dilakukan pen-
JAKARTA, (WN)
Hari pertama masuk
kerja pasca libur Lebaran,
BadanKepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi DKI Jakarta
melakukan inspeksi mendadak
(Sidak) absensi pegawai di Kantor
Walikota Jakarta Timur, Senin
(12/8). Dalam sidak yang dipimpin
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
I Made Karmayoga, tidak ditemui
pegawai negeri sipil (PNS) yang
bolos atau mangkir kerja
Kepala BKD Provinsi DKI
Jakarta I Made Karmayoga pun
mengaku senang melihat tingginya
tingkat kehadiran pegawai
di wilayah Jakarta Timur. Ini
menunjukkan rasa tanggung jawab
dalam diri PNS di lingkungan
Pemprov DKI Jakarta semakin
baik.“Kita ingin membangun
kesadaran dalam diri PNS untuk
bersama-sama membangun
Jakarta.
Semangat ini yang akan terus
ditingkatkan,” kata Made yang
datang bersama timnya dengan
menggunakan rompi hitam
bertuliskan Blusukan BKD.
SEMENTARA
Menurut Walikota Jakarta
Timur H.R. Krisdianto, ini
menunjukkan semakin tingginya
tingkat disiplin para pegawai.
Hasil sidak ini harus mendapat
apresiasi. Mungkin kalau hanya
ancaman pemotongan TKD,
masih ada pegawai yang memilih
tidak masuk setelah libur Lebaran.
Tapi semua ini karena
tingkat kesadaran dan komitmen
kebersamaan dalam diri para
pegawai yang semakin baik.
Krisdianto mengatakan,
dari jumlah 3.231 orang PNS di
lingkungan Pemkot Jakarta Timur,
pada hari pertama setelah libur
dan cuti bersama hari raya Idul
Fitri, tercatat ada 18 orang yang
terlambat dan 229 pegawai yang
tidak masuk kerja. Para pegawai
yang tidak masuk kerja, tercatat
sebanyak 180 pegawai karena
cuti dan 49 orang dengan alasan
sakit. “Hasil dari sidak ini cukup
menggembirakan dimana tingkat
kehadiran mencapai 99 persen.
Tidak ada pegawai yang mangkir
atau bolos kerja, sementara yang
tidak masuk sekitar 0,8 persen
karena alasan sakit dan cuti,”
ujarnya.** (CH)
gangkut bahan cetak, dan
keluar masuk melalui jalan
komplek dan beroperasi se-
tiap malam serta keselamatan
warga,terutama anak-anak ke-
cil di lingkungan tersebut.
Belum lama ini terjadi ke-
salapahaman antara warga
dengan pemilik Percetakan
saudara Muslim dan saudara
Solahuddin akibat perparki-
ran di wilayah warga setempat
yang berdiam di lingkungan
RT 10/RW05.
Dengan merasa bahwa
saudara Muslim menguasai
semua lahan yang ada di ling-
kungan dekat warga RT 010/
RW 05 milik dia dan langsung
membikin pagar ,agar sia-
papun tidak bisa memasuki
wilayahnya.dengan merasa
tidak senang juga Muslim
langsung memanggil Kopasus
yang bernama Sariyoso dan
aparat kepolisian tanpa koor-
dinasi terhadap Lurah dan
pengurus RT/RW.
SEMENTARA
Selama beroperasi sejak
dua tahun berjalan berdir-
inya percetakan ini menurut
warga 05 mengindikasikan
percetakan ini tidak berdomis-
ili di lingkungan RW 05 serta
tidak memiliki Undang –un-
dang ganguan(UUG).Namun
aparat pemerintah yang men-
gayomi masyarakat setempat
termasuk Lurah Pondok Kopi
tidak pernah perduli.
Kepala Seksi( Kasie) Per-
izinan Sat Pol PP Jakarta
Timur Partono saat ditemuin
di kantornnya mengatan se-
jauh ini belum ada di urus
pemilik Izin Undang – un-
dang Ganguan dan dari pihak
kami sudah berapa kali me-
manggil pemilik tidak pernah
datang,namun masalah ini
tetap kami proses dan ditin-
dak secepatnya.”tegasnya.
**TIM
ertiban, sejak Minggu (11/4)
hingga Selasa (13/8) kemarin,
pihak Pemkot Jakarta Timur
telah melakukan sosialisasi
kepada para PKL di kawasan
tersebut. Pada kesempatan ini
pun, Husein Murad, tetap me-
nyampaikan himbauan kepada
pedagang agar tidak meng-
gunakan badan jalan untuk
berdagang.”Memang berda-
gang adalah hak siapa saja.
Tapi tentu tidak dengan me-
langgar hak pengguna jalan,”
ujarnya.
Husein mengatakan se-
tiap harinya ada puluhan ribu
bahkan jutaan pengguna jalan
yang dirugikan akibat berdir-
inya lapak ataupun parkir liar
di badan jalan. Menurutnya,
kemacetan akibat gangguan di
badan jalan dapat merugikan
dari sisi kenyamanan ataupun
sisi ekonomi.
“Kemacetan dapat meng-
ganggu kenyamanan atau-
pun kegiatan ekonomi orang
lain. Karena itu, marilah sal-
ing menghormati hak orang
lain. Kita harap pedagang
menyikapi hal ini secara ber-
kesinambungan,” tegasnya
Khusus unuk para peda-
gang yang berjualan di atas
trotoar masih diberikan tol-
eransi untuk dapat berjualan
hingga lokasi penampungan
jadi. Akan tetapi terhadap ra-
tusan pedagang yang biasa
tumpah ke jalanan di sekitar
kawasan Pasar Gembrong, Jl
Basuki Rahmat dan kawasan
seputar Pasar Jatinegara, di
sekitar Jl Matraman Raya (ka-
wasan Gunung Antang), kemu-
dian Jl Jatinegara Barat, dan Jl
Jatinegara Timur, bila kedapa-
tan masih membuka lapak,
akan ditindak tegas.
Kepala Satpol PP Jakarta
Timur, Syahdonan, menjelas-
kan bahwa terhadap para PKL
yang membuka lapaknya dia-
tas trotoar, masih akan diberi
toleransi mengingat belum
disiapkannya lokasi penam-
pungan. Sesuai arahan Pak
Gubernur, pedagang yang
ditertibkan harus disiapkan
lokasi baru. Karena itu masih
ada toleransi untuk yang di
atas trotoar. Sementara lapak
ataupun parkir liar yang ada
di badan jalan akan langsung
ditindak tegas.
Terkait lokasi penampun-
gan bagi para pedagang, Camat
Jatinegara, Syofian Taher men-
gatakan, untuk pedagang Pasar
Gembrong saat ini masih dicar-
ikan lokasi yang paling tepat
untuk menampung para peda-
gang. “Karena itu, pedagang
bukan sama sekali dilarang di
sana, melainkan diminta un-
tuk tidak mendirikan lapaknya
di badan jalan,” Pesanya.
Ia menambahkan, pi-
haknya bersama PD Pasar Jaya
akan membahas terkait peng-
gunaan Pasar Cipinang Besar
Selatan yang juga berada di Jl
Basuki Rahmat, apakah me-
mungkinkan untuk dijadikan
penampungan bagi para PKL
di Pasar Gembrong. “Hari Rabu
ini akan ada pertemuan untuk
membahas hal itu. Kita akan li-
hat bagaimana kemungkinan-
kemungkinan di lapangan,”
kata Syofian. Sedangkan untuk
PKL di Jatinegara, nanti akan
dipindahkan ke gedung SMPN
14 yang rencananya akan dire-
lokasi ke wilayah Matraman,
Jakarta Timur.
SEMANTARA
Kepala Suku Dinas Per-
hubungan Jakarta Timur, Mir-
za Aryadi mengatakan, lokasi-
lokasi tempat PKL mangkal
selalu identik dengan adanya
parkir liar. Karena itu, ia men-
gaku pihaknya pun terlibat
dalam operasi ini untuk me-
nindak para pemilik kendaraan
yang memarkirkan kendaraan-
nya di badan jalan. “Tentu agar
operasi ini efektif, apapun fak-
tor lain yang mengganggu lalu
lintas akan kami tindak,” tegas
Mirza.
Mirza menyebutkan,
nantinya penindakan di badan
jalan akan dilakukan dengan
beberapa tahap, mulai dari te-
guran secara lisan, penggem-
bokan di tempat, hingga pe-
nilangan yang dikordinasikan
dengan pihak kepolisian.
“Kami di sini juga berkordinasi
dengan kepolisian. Kami nanti
melakukan penggembokan,
dan polisi yang akan menilang.
Kordinasi ini akan kami laku-
kan berkesinambungan,” tu-
kasnya .(CH)
JAKARTA, (WN)
Rencana pengosongan kawasan Waduk Ria Rio, Kelurahan
Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, masih meng-
hadapi kendala. Warga yang menggarap lahan waduk sebagai
tempat tinggal tetap menolak kompensasi Rp 1 juta per keluarga.
Padahal, setidaknya 350 keluarga yang menempati lahan waduk
itu harus membongkar rumah mereka pada akhir Agustus sam-
pai awal September. Mereka tinggal di RT 006 dan RT 007 di
RW 015, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta
Timur.
Menurut Sekretaris RT 007 Muhamad, warga menolak kom-
pensasi Rp 1 juta karena kompensasi itu dinilai tak sebanding
dengan nilai bangunan rumah mereka. Apalagi, ada warga yang
baru merenovasi rumahnya yang terbakar beberapa bulan lalu.
“Sudah tahu mau menertibkan, mengapa tidak bilang dari awal.
Warga yang rumahnya hangus akibat kebakaran beberapa bu-
lan lalu telanjur mengeluarkan biaya tak sedikit untuk merenovasi
rumahnya,” kata Muhamad di Jakarta, Selasa (20/8).
Rini (48), salah satu warga, mengaku mengeluarkan biaya
lebih dari Rp 10 juta untuk merenovasi rumahnya yang terbakar.
“Kalau cuma Rp 1 juta, saya mau tinggal di mana,” kata ibu lima
anak yang bekerja sebagai buruh cuci itu.
Sesuai rencana, Waduk Ria Rio akan dikembangkan pemi-
lik area waduk, PT Pulomas Jaya, sebagai kawasan pengendali
banjir dan ruang terbuka hijau. Waduk seluas 7 hektar itu akan
dioptimalkan sebagai muara sejumlah saluran air di kawasan Pu-
lomas, yang kemudian airnya dipompa ke Kali Sunter. Sementara
area daratan di sekitar waduk yang mencapai lebih dari 13 hektar,
ditambah 5 hektar lahan yang masih dalam proses pembebasan
lahan, akan menjadi ruang terbuka hijau.
Sekretaris PT Pulomas Jaya Nastasya Yulius mengatakan,
pengosongan area waduk tetap dilaksanakan. PT Pulomas Jaya
juga telah memutuskan bahwa biaya kompensasi bagi warga
yang menggarap lahan waduk sebesar Rp 1 juta per keluarga.
Menurut Nastasya, uang kompensasi sebesar itu dapat digunak-
an warga untuk mengontrak rumah dan biaya pindah rumah. Na-
mun, dia mengaku, pendistribusian dana kompensasi itu masih
menunggu keputusan Pemkot Jakarta Timur.
Camat Pulogadung Teguh Hendarwan mengatakan, sampai
saat ini Pemkot Jakarta Timur telah berupaya mencarikan tempat
tinggal bagi warga Waduk Ria Rio, yaitu di sejumlah rumah susun
sewa di Jakarta Timur.
Teguh menyebutkan, rusun sewa yang siap menampung
warga waduk itu tersebar di Pulogebang dan Cipinang Besar
Selatan. Namun, dia mengakui, unit hunian di dua lokasi rusun
sewa itu umumnya telah dihuni sehingga hanya tersedia 150 unit.
“Makanya, baru 150 keluarga yang dapat ditampung di rusun
sewa untuk saat ini,” katanya.
Sisanya, kata Teguh, akan direlokasi ke rusun sewa di Ja-
lan Pinus, Cakung. Namun, karena dua blok rusun di kawasan
Cakung itu masih direnovasi, 200 keluarga harus menunggu
sampai renovasi selesai sekitar dua bulan ke depan. Sementara
itu, Teguh mengaku belum mengetahui pasti batas akhir pengo-
songan area waduk. “Ini masih dibahas di tingkat Pemkot Jakarta
Timur. Namun, yang pasti, awal September area itu harus ko-
song,” katanya. (Chandra)
JAKARTA, (WN)
Sebanyak empat peru-
sahaan asal Korea Selatan
di kawasan Jakarta Indus-
trial Estate Pulogadung
(JIEP), Jakarta Timur,
terancam ditutup. Keem-
pat perusahaan yakni PT
Winer 3, PT Hansol 1, PT
Hansai 5, dan PT Olimpic
terpaksa ditutup karena
tidak mampu membayar upah
para pekerjanya sesuai UMP
DKI Jakarta, sebesar Rp 2,2
juta.
“Belum ditutup, tapi
mereka sudah mengajukan
penutupan pabrik langsung
kepada Apindo (Asosiasi
Pengusaha Indonesia) Jakarta
Timur. Mereka menilai ke-
naikan UMP itu tinggi sekali.
Jadi mereka langsung lewat
jalur Apindo dan Gubernur,
tidak melalui JIEP,”kata Ke-
pala Humas PT JIEP, Achmad
Maulizal, Senin (19/8/2013).
Dijelaskan Maulizal,
Keempat perusahaan tersebut
berencana akan membuka
kembali perusahaannya di
wilayah luar Jakarta yang
memiliki UMP lebih rendah.
“Soal itu sudah dibahas di
forum komunikasi JIEP, mer-
eka berencana buka di Jawa
Barat, seperti Sukabumi atau
Bekasi yang UMP-nya masih
Rp 1,8 juta, tapi belum tahu
juga,” ujarnya.
Maurizal mengatakan
ratusan pekerja terancam ke-
hilangan pekerjaan atas imbas
penutupan empat perusahaan
tersebut.
“Karyawannya banyak,
500 lebih ada. Kalau di PHK
tidak mungkin mampu bayar
pesangon. Mungkin diberhen-
tikan karena alasan pailit, jadi
karyawan diberhentikan atau
sesuai perjanjian mereka,”
jelas Maurizal.
(Chandra)
4. Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013
NUSANTARA
4
Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Manado
Kasus Cetak Sawah
Temui Titik Terang
OknumBeaCukaiBekingi
PeredaranMiras
PeriksadanTangkap
Pejabat“OKB”
BANYUASIN, (WN)
Penyelewengan
dana cetak sawah
yang diduga sudah
disimpangkan oleh
beberapa oknum dari
salah satu dinas di
Pemkab banyuasin
mulai menemui titik
terang, karna jajaran
polres banyuasin
dengan kerja
kerasnya sudah mulai
menemukan tersangka
dari kasus cetak sawah,
Penyidik tindak pidana
korupsi (Tipikor) Polres
Banyuasin, menyeret
oknum PNS Distanak
berinisial H sebagai
tersangka.
Kapolres Banyuasin AKBP
Ahmad Ikhsan Melalui Kasat
Reskrim Akp Ali rajikin men-
gatakan, H saat ini ditetapkan
sebagai tersangka, hal itu ber-
dasarkan hasil pemeriksaan
34 saksi diantaranya dari
gabungan kelompok tani, PNS
distanak, BPKP, Kementerian
Pertanian pusat, Kement-
erian keuangan dan tiga saksi
ahli. Hasilnya mengarah ad-
anya dugaan merugikan nega-
ra yang melibatkan tersangka.
“Berdasakan audit BPKP,
negara diduga dirugikan Rp
MANADO, (WN)
Kementrian Perhubungan
melalui Dirjenhubla kembali
mengucurkan dana ke Satker
Pembangunan Fasilitas
Pelabuhan Bitung Sulawesi
Utara Rp. 34.651.240.000.
Anggaran pekerjaan yang
dikontrak pada bulan April
2013 diperuntukkan lanjutan
pembangunan fasilitas
pelabuhan laut Manado yang
dikerjakan oleh PT.Siwa
Prestasi Gemilang sebagai
kontraktor pelaksana
MANADO, (WN)
Terkait pengelolaan dana
pemeliharaan rutin jalan dan
jembatan tahun anggaran
2012 yang ada di Satker APBD
BPJN XI Sulut-Gorontalo khu-
susnya ruas jalan Girian Liku-
pang dinilai curang akibatnya
banyaknya dugaan korupsi
dan ketidak profesionalnya
pejabat yang diberi kewenan-
gan menangani proyek swake-
lolaberbandrol4,5Mtersebut.
Berdasarkan hasil pantauan
lengkap dengan dokumentasi
di lapangan, sepanjang ruas
jalan apalagi di hamper tiap
tikungan Girian-Likupang ru-
saknya cukup serius dengan
lubang menganga menjamur
muncul dan mengancam para
pengguna jalan.
Memangadabeberapatitik
MANADO, (WN)
Dengan segala cara pemerintah memprogramkan rencana
kegiatan demi terwujudnya transparansi dalam menyikapi proyek
pembangunan yang melibatkan segala unsur. Namun sangat
disayangkan hal ini justru menjadi kesempatan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dimanfaatkan
memperkaya diri, bahkan diantaranya menyalagunakan jabatan
serta otoritas yang ada, sehingga tidak sedikit pejabat atau
PNS yang dipercayakan dan diangkat serta ditunjuk sebagai
pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementrian/
lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam waktu sekejab
bisa jadi Orang Kaya-Baru.
Menurut pantauan wartawan Koran ini dari sekian banyaknya
Kasatker, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang mengelola proyek sumber dana APBD/
APBN, bisa memiliki bahkan mengoleksi beberapa rumah dan
mobil mewah. Hal ini tentunya mengundang Tanya karena rata-
rata berasal dari PNS golongan 3A atau 3B yang jika ditelusuri
gaji serta tunjangan tidak lagi sesuai dengan harta dan kekayaan
yang dimiliki.
Salah satu fungsionaris NGO-TIP3KN (Team Investigasi
Pemantau Penerima Penyelenggara Keuangan Negara) Ferdinand
Tatawi SH, mengatakan bahwa memang suatu hal yang patut
dipertanyakan jika ada pejabat yang dipercayakan mengelola
keuanganan Negara dalam bentuk pembangunan proyek
kemudian dalam waktu bersamaan bisa memiliki kekayaan yang
kalau dihitung tidak lagi sesuai denga gaji atau pendapatan
sebagai PNS.
Diduga kekayaan tersebut didapat dari hasil kerja sama
dengan pihak kontraktor, diambil dari sebagian dana yang telah
dianggarkan pada proyek-proyek yang dikelola sehingga sudah
pasti karena dananya telah dikebiri maka berdampak pada
kwalitas pekerjaan yang asal jadi.
“Kami menghimbau kepada aparat hukum agar oknum-
oknum yang telah menyala gunakan jabatan serta kewenangan
mereka, segera ditindak dan diproses secara hokum maupun
secara administrasi sesuai Undang-Undang yang berlaku karena
perbuatan semacam ini bukan perbuatan yang patut melainkan
perbuatan tikus-tikus berdasi yang harus segera dikandangkan
dalam jeruji besi”. tegasnya. (JEAN)
MANADO, (WN)
Sesuai Undang-Undang Cukai No.11 Tahun 1995 Jo No.39
Tahun 2007 yang mulai diberlakukan bulan Juli 2010 di Su-
lawesi Utara tentang pelekatan pita cukai pada kemasan produk
minuman keras (miras) yang mengandung alkohol golongan B,
ternyata dianggap remeh oleh sebagian besar pengusaha miras
tersebut. Dari hasil pemantauan dilapangan masih banyak bere-
dar minuman beralkohol yang kemasannya harus dilekati pita cu-
kai tapi tidak dilekati pita cukai karena hal ini berpengaruh pada
harga jual dengan perbedaan Rp.10.000 per botol lebih murah
dibanding dengan kemasan yang dilekati pita cukai.
Anehnya hal ini tidak ditanggapi serius oleh pihak Bea Cu-
kai Manado untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku, bahkan
ada indikasi antara pengusaha dengan pengawas lapangan dari
kantor Bea Cukai bekerja sama meloloskan barang yang tidak
dilekati pita cukai beredar bebas. Beberapa nara sumber men-
gatakan bahwa oknum-oknum tersebut sering berada di lokasi
pabrik bukan dalam rangka tugas pengawasan tapi diduga be-
rada dilokasi hanya minta bantuan dengan berbagai alasan untuk
kepentingan pribadi.
Demikian pula para pengusaha miras terkesan dinina-bob-
okan dengan cara seperti ini, padahal setiap tahunnya telah
ditetapkan jumlah produksi sesuai dengan jumlah pita cukai
yang dikeluarkan.Tapi pada kenyataannya yang terjadi minuman
beralkohol ini produksinya melampaui jumlah pita cukai yang
tersedia. Kakanwil DJBC Sulawesi melalui kasubag Humas & RT
Achmad Sugiarto ketika dikonfirmasi di ruangannya menjelas-
kan, ”hal itu tidak dibenarkan karena sangat melanggar aturan
dan informasi ini akan ditindak lanjuti.” Kalau hal ini terjadi terus
menerus didiamkan berarti dugaan pelanggaran yang dilakukan
dengan sengaja sydah pasti merugikan keuangan negara maka
perlu ada perhatian dari institusi hukum untuk dapat menindak
oknum-oknum tersebut di atas. (JEAN)
dan sebagai konsultan
CV.Dinamika Karya Konsultan.
“Proyek tersebut terbagi atas
dua item pekerjaan, yakni
kelanjutan pembangunan
dermaga dan penambahan
volume panjang Breakwater, “
jelas Ir. Alexander Mamengko
Kabid Perhubungan Laut
Sulut yang juga PPK
proyek pembangunan
pelabuhan Manado dan
proyek lanjutan Breakwater
2011. Brekwater itu sendiri
telah dibangun sejak tahun
2004 oleh kasatker Ir. Joy
Oroh hingga tahun 2005
yang kemudian rusak dan
kembali direhab sampai
selesai pada tahun 2011
dengan total keseluruhan
anggaran kurang lebih 70 M.
Tapi ternyata tahun 2013 ini
kembali mendapat alokasi
dana melalui proyek lanjutan
pelabuhan Manado karena
dinilai masih kurang panjang
sehingga perlu ditambah
dengan tujuan pekerjaan
tersebut dapat mengantisipasi
terjangan ombak yang akan
menerpa lokasi dermaga
yang sementara dikerjakan
yang harus selesai dalam
waktu 220 hari kerja. Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
lanjutan pembangunan faspel
Manado juga adalah kepala
seksi Pemanduan Sistem dan
Kerja Sama Antar Lembaga
Ir. Netty Janiet Nelwan, ketika
mau dikonfirmasi lebih lanjut
mengenai proyek tersebut
tidak bersedia dengan alasan
sibuk.(JEAN)
3,32 M dan tersangka diduga
ikut terlibat dalam kasus ini”
jelasnya Ali Rajikin diruang
kerjannyabeberapawaktulalu.
Menurut Ali Tersangka teran-
cam pasal pasal 2,3,8, dan 12e.
UU No 31 tahun 99 diperbarui
Tahun 2001 tentang tindak
pidana korupsi. Namun pihak
kepolisian enggan menjelas-
kan kepada wartawan, apa
peran tersangka hingga petu-
gas kepolisian menyeretnya
sebagai tersangka. “Yang jelas
tersangka diduga terlibat, tapi
kami tidak bisa menjelaskan
secara detil apa peran Dia, ta-
kutnya menghambat penyedi-
kan,” jelasnya.
Kasus dugaan korupsi
Cetak Sawah ini telah masuk
tahap penyidikan Tipikor Pol-
res Banyuasin sejak Maret
lalu. Namun baru ada satu
tersangka, setalah maraknya
demonstrai mahasiswa dan
masyarakat yang mendesak
polisi segera menuntaskan ka-
sus pencurian uang rakyat itu.
“Penetapan sebagai tersangka
tidak ada hubungannya den-
gan tuntuan demonstrasi,
polisi bertindak berdasarkan
prosedur yang mengacu pada
hasil penyidikan. Polisi tidak
bertindak di bawah intervensi
pihak manapun,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan ko-
ranini,tersangkadicecarsejum-
lahpertanyaanselamasembilan
jam,daripukul09.00wib-18.00
wib. Seperti yang pernah di-
beritakan sebelumnya, ang-
garan proyek perluasan areal
tanaman pangan (cetak sawah
baru) di Distanak Banyuasin
diduga disunat dan tidak sesuai
dengan peruntukan. Anggaran
proyek perluasan areal tana-
man pangan (cetak sawah baru)
dalam program penyediaan dan
pengembangan prasarana sa-
rana pertanian ini berasal dari
APBN program Bansos tahun
anggaran 2012 sebesar Rp 18
Miliar yang digunakan untuk
cetak sawah di Sembilan desa
dalam Kecamatan Pulau Rimau
dengan luas 1800 hektar.
(reza)
PekerjaanMilyaranRupiahAsalJadi
ProgramLisdesdiSubangDiwarnaiPungli
yang hanya sebagian kecil dari
kerusakan telah dipatchyng
(tambal) tapi dengan hasil
yang aneh. Lihat saja cara me-
nambal jalan berlubang yang
asal jadi karena cara kerja tidak
sesuai Standard Operasional
Pelaksanaan (SOP). Belum
lagi pemeliharaan jembatan
dan tiang-tiang scampal, dari
sekian jumlah yang ada hanya
beberapa yang dicat, itupun
tanpa dibersihkan lebihdulu.
Dan yang mengecewakan lagi
hampir sepanjang damija tum-
buh subur rumput, kemung-
kinan besar daerah ini hanya
dibersihkan satu kali satu
tahun supaya lebih irit penge-
luaran, diduga untuk kepent-
ingan pribadi. Bahkan salah
seorang nara sumber (orang-
dalam.red) mengatakan bahwa
anggaran proyek pemotongan
rumput keuntungannya bisa
membeli sebuah kendaraan
roda empat.
Pejabat Pembuat Komit-
men (PPK) 02 Sandra-
Lengkong,ST ketika dihubungi
via handphone membantah
dengan alasan bahwa pada
tahun 2012 di ruas yang
sama dipegang oleh dua
PPK yakni beliau dan Dantje
Tulalo,ST,MMT. Kalau dihi-
tung biaya pemeliharaan rutin
yang dikerjakan tidak sampai
menghabiskan miliaran rupi-
ah, jadi bagaimana proses pen-
cairan dan ke mana sebagian
anggaran perlu dipertanyakan.
Kendati jika dilihat dari
jumlah dana yang tidak ter-
lalu besar namun harus ditin-
dak, karena saat ini banyak
kegiatan yang mungkin sen-
gaja dibuat tidak dengan dana
yang terlalu besar namun
jumlahnya yang diperbanyak.
Oleh sebab itu kepada instansi
terkait mulai dari dinas sam-
pai Dirjen kementrian PU
untuk mengaudit hasil kerja
kasatker dan PPK khususnya
yang ada di ruas jalan Girian
Likupang . Bahkan kepada
penegak hokum yang tidak be-
rani terima suap untuk dapat
menindak sesuai mekanisme
hokum yang berlaku apabila
terdapat pelanggaran, karena
tidak ada pejabat yang kebal
dan tidak bisa tersentuh hu-
kum.(JEAN)
SUBANG, (WN)
Berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan
mestinya diapresiasi semua pihak, salah satunya program
perbaiakan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Namun sayangnya
masih saja ada oknum yang matisuri hati nuraninya, sebut saja Ed
oknum Ketua BPD Desa Telagasari, Kecamatan Serangpanjang,
Kabupaten Subang , Jabar dan oknum konsultan program Rutilahu
Her, diduga telah menggondol dana program Rutilahu hingga
ratusan juta rupiah. Menurut sumber, modus pemalakan yang
dilakukan Edi dengan cara meminta paksa terhadap setiap penerima
dana Rutilahu. Pada kucuran Tahap-I meminta Rp.1,4 juta/KK
dan Tahap-II Rp.1,2 juta/KK, dari keseluruhan penerima bantuan
Rutilahu sebanyak 120 rumah. Jadi totalnya mencapai Rp.2,6 juta/
KK dari seluruh bantuan senilai Rp.6 juta/KK.
Modus operandinya, sebelum atau setidaknya ketika
berlangsung pencairan dana di BRI KCP Sagalaherang Edi sudah
nongkrong, setelah warga menerima uang dari Bank sang oknum
langsung menghampirinya dan meminta Japrem (jatah preman).
Lokasinya di berbagai tempat, diantaranya ada yang didalam mobil,
tempat WC, juga ada yang dijalanan. “ Tingkah Edi sang oknum ini
bak Begal Jalanan saja, “ ujar sumber geram.
Edi sendiri saat dikonfirmasi Warta Nasional ini di kediamnya
mengaku dengan gamblang, bila dirinya meminta jatah dana
program itu untuk mengganti biaya ATK, pembelian materai dan
pembuatan proposal. Namun sejumlah warga (Penerima manfaat)
saat dijumapi Warta Nasioanl di kediamannya masing-masing
mempertanyakan peruntukan pembelian kertas (ATK) 400 lembar
seharga Rp.700,-/lbr, materai 97 buah seharga Rp.6.500,-/bh bisa
menghabiskan ratusan juta rupiah.
Mantan Kades Talagasari Wihata.S. saat dimintai keterangannya
( 9/7) kepada Sinar Pagi membeberkan, pada tahun 2012 pihaknya
mengusulkan bantuan dana Rutilahu untuk sebanyak 125 warga/
rumah, namun yang dikabul hanya 120 warga/rumah. Masing-
masing warga mendapat bantuan perbiakan rumah (Rutilahu) seniali
Rp.6.000.000,- Pada saat pencairan, kata Wihata dirinya sudah
tidak lagi menjabat Kades karena sudah habis masa jabatannya
sejak terhitung Januari 2012. Ia mengaku tidak mengetahui proses
lanjutannya. Menurut sepegetahuan Wihata pencairannya ditangani
oleh Ketua BPD Talagasari Edi, dan saat itu masih masa transisi
masa pemerintahan Kepala Desa Talagasari yang baru Opik
Hidayat yang menggatikan dirinya. “ Saat membuat usulan Rutilahu
saya juga turut andil membiayai, tapi hingga kini tidak ada yang
mengganti, nominalnya mencapai lima jutaan,” ujarnya mengeluh.
Wihata mengaku mendukung bila kasus ini diungkap, agar
terang benderang siapa yang berhianat dan jahat terhadap nasib
orang miskin. Beri hukuman yang setimpal bagi siapa saja yang
melanggar hukum, agar ada efek jera, tegasnya. (abh/esuh)
OknumKetuaBPDdan
KonsultanProgramDesaDiduga
MerampasDanaRutilahu
SUBANG, (WN)
Program Listrik pedesaan (Lis-
des) yang dibiayai Pemerintah di-
prioritaskan untuk kalangan orang
miskin. Semua calon konsumen-
nya (peserta program-Red) tidak
dikenakan biaya alias gratis. Hal
ini dimaksudkan untuk membantu
warga tak mampu agar lebih cepat
bangkit dari keterpurukan eko-
nomi. Setelah ada listrik mereka
diharapkan bisa memanfaatkan
fasilitas itu untuk lebih mendorong
menciptakan usaha yang men-
garah pada pemberdayaan pereko-
nomian pedesaan. Namun I’tikad
baik pemerintah itu oleh sejumlah
oknum malah dihianati.
Seperti halnya terjadi dugaan
pungutan liar (pungli) pemasangan
listrik di di sejumlah Desa wilayah
kecamatan Sukasari, kabupaten
Subang, Jabar yang dilakukan ok-
num karyawan instalatir PLN UPJ
Pamanukan berinisial Ujg. Dengan
dalih untuk biaya operasional dan
pembelian materai oknum Ujg me-
mungut biaya antara Rp.50.000,-
hingga Rp.120.000,-/konsumen.
“ saya Sudah bayar Rp.100.000,-
sesuai yang diminta Ujg,” ujar Ade
Karim menantu Ita salah seorang
konsumen listrik program Lisdes
saat ditemui Warta Nasional.
Dugaan pungli itu juga
seperti dilaporkan Pemerintah
Desa Sukasari melalui suratnya
No.671.1/37/PUK, tanggal 27 Juni
2013, tentang Penarikan dana/
biaya sambungan aliran listrik dari
konsumen pra-KS.
Tindakan oknum itu dinilai se-
jumlah kalangan merupakan tinda-
kan pungli, karena memungut biaya
tanpa ada payung hukumnya. “
Apapun dalihnya pungutan itu ber-
tentangan dengan ketentuan. Dan
pelakunya harus diberi sanksi ses-
uai dengan peraturan perundangan
hukum yang berlaku,” ujar pentolan
LSM Aliansi Kabupaten Subang
D.Ramlan saat dimintai tanggapan
di kediamannya.
Ramlan menegaskan, oknum
instalatir sebagai pelaku harus di-
pertanggung jawabkan pihak PLN,
lantaran instalatair itu menjadi do-
mainnya PLN. Kasus itu tergolong
korupsi, pasalnya program Lisdes
sudah dibiayai pemerintah. Jadi
jangan lagi membebani masyara-
kat, tutur Ramlan.
Saat dihubungi via Ponselnya
Kasi Kelistrikan Dinas Pertamban-
gan dan Energi Kabupaten Subang,
Apud Setiawan,MM. menjelaskan,
pihaknya sudah mensosialisasikan
kepada warga, bahwa program ini
tidak dipungut biaya alias gratis.
Namun ketika di lapangan terjadi
hal-hal yang menyimpang dari ke-
tentuan, itu sudah menjadi ranahn-
ya pihak lain.
“Kami tidak berkompeten
mengegur pihak-pihak yang diduga
melakukan penyimpangan terkait
program ini,” tuturnya.
Labih jauh Apud menerangkan,
terkait mekanisme program lisdes
ini, kata dia ada dua kegiatan /
pekerjaan yang dilakukan secara
terpisah pertanggung jawabannya.
Saat pemasangan instalasi dan
gantungan , matrialnya disiapkan
oleh instalatir/kontraktor dibawah
kendali Distamben, sementara in-
slatasi Kwh matrialnya dikerjakan
oleh instalatir dibawah kendali PLN.
“ Jadi pihak kami sudah membayar
penuh ke pihak PLN untuk keper-
luan instalasi penyambungan, se-
mentara bila kontraktor yang direk-
rut PLN melakukan peniyimpangan
itu menjadi tanggung jawab PLN,”
tegasnya. (abh/esuh).
5. Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 2013 5
BAPERJAKAT GODOK PERGANTIAN
Sejumlah SKPD dan Camat
Terancam Tergusur
Eldin Ingatkan Camat Tingkatkan Kebersihan
Tuntaskan Skandal Korupsi DPRD
Pembuatan Akta Kelahiran Disdukcapil Bertele-Tele
KasusKMTungkal
Samudra,RiwayatmuKini
MEDAN, (WN)
Pelaksana Tugas Walikota Medan, Drs H
Dzulmi Eldin S MSi dalam waktu dekat
ini akan melakukan mutasi besar-besaran
pejabat Eselon II dan III di jajaran pemko
Medan. Proses pergantian sedang digodok
Tim Baperjakat.
Sejumlah Pimpinan Sat-
uan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan para camat akan
mengisi pos baru. Tak mengh-
erankan, ini membuat para pe-
jabat mulai dari Kadis, asisten,
staf ahli, Kaban, kabag, Kabid
termasuk camat di jajajan
Pemko Medan ketar-ketir.
Mereka mulai sibuk dan kasak-
kusuk melakukan lobi-lobi
untuk ‘menyelematkan’ posisi
agar tak digusur.
Pergantian pejabat Pemko
Medan secara besar-besaran
ini menimbulkan spekulasi
dan rumor tak sedap menyu-
sul penetapan putusan Kasus
Mantan Sekda Tapsel yang juga
Walikota Non-aktif, RH oleh
Pengadilan Tipikor, hari ini,
Rabu (15/8). Namun dipasti-
kan pergantian para pejabat
tersebut sudah diskenariokan
jauh hari sebelumnya menyu-
sul hasil kinerja mereka yang
selama ini dianggap jeblok dan
tidak mendongkrak Pendapa-
tan Asli daerah (PAD) Pemko
Medan. Infomasi yang berha-
sil dihimpun wartawan dari
sejumlah sumber menyebut,
pejabat eselon II yang diperki-
rakan bakal copot jabatannya
di antaranya, Kadis TRTB yang
MEDAN, (WN)
Masalah kebersihan kini
menjadi sorotan serius Pelak-
sana Tugas Wali Kota Medan
Drs H T Dzulmi Eldin S MSi.
Wajah Kota Medan terlihat
jorok karena sampah berser-
akan di sejumlah wilayahnya,
terutama pasca Lebaran ini.
Karena itulah Eldin memerin-
tahkan kepada seluruh camat
agar peduli dengan masalah
kebersihan di wilayahnya
kerjanya masing-masing. Dia
tidak ingin ada kesan pembi-
aran sehingga sampah terlihat
berserakan dimana-mana.
“Saya ingin camat mening-
katkan kinerjanya lagi, teruta-
ma dalam menangasi masalah
kebersihan di wilayah kerjan-
ya masing-masing. Saya tidak
ingin ada kesan pembiaran,
sebab saya melihat sampah
bertumpuk dan berserakan di
TANJAB BARAT, (WN)
Secara berkala aliansi LSM Jambi dan LSM Tanjab Barat
pernah melakukan unjuk rasa tentang penyelesaian kasus
pengadaan Kapal Tungkal Samudra di Kejaksaan Tinggi Jambi
dan Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal menyegarkan memori publik
tentanng skandal aliran dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung
Bara sebesar 14 Milyar ke kapal bekas tersebut. “Kejaksaan Negri
Kuala Tungkal memeriksa tiga orang terkait pengadaan kapal
tungkal samudra 01, salah satunya mantan Kabag Umum Setda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,Endang Surya,selaku pimpinan
proyek dan dua orang lainya adalah panitia lelang, “ucap Arsad.
“Pemeriksaan Endang Surya dan kawan-kawan oleh kejaksaan
negri Kuala Tungkal, Jambi, memang patut diapreasikan.
Aliansi LSM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Jambi
merekomendasikan sejumlah nama yang mesti bertanggung
jawab dalam kasus penagadaan KM.Tungkal Samudra, karena ada
indikasi terjadi tindak pidana korupsi.
Tindak pidana korupsi itu,jelasnya berupa rekayasa proses
pelelangan atau tender yang memenangkan PT.Mriamatama
Gemanusa yang tidak sesuai dengan kepres nomor:18 tahun
2000,tentang pedoman pelaksaan pengadaan barang /jasa instansi
pemerintah.pemalsuan kualifikasi perusahaan dari M menjadi
B,karena kualifikasi M hanya bisa untuk tender nilai proyeknya
maksimal 10 milyar,juga trjadi rekayasa penetuan harga kapal
bekas sehingga menjadi lebih mahal dari harga sebenarnya.
Ekspektasi publik terhadap kejaksaan negri kuala tungkal,untuk
menuntaskan skandal KM Tungkal Samudra amatlah tinggi.Bahkan
prenuntasaan kasus tersebut menjadi salah satu barometer
keberhasilan Kejari Kuala Tungkal,Jambi,pimpinan Viktor
Antonius S Sidabutar,selain kasus ANcol Beach dan BPR Tanggo
Rajo.”ucap Arsad yang juga mantan aktivis ini. “Tentu saja Kejari
Kuala Tungkal,yang paling tahu siapa saja yang harus menjadi
tersangka dalam kasus KM Tungkal Samudra ,jika seandainya
Endang Surya,dan kawan-kawan hanyalah pemeran pembantu
dalam skandal ini. Lalu siapakah aktor utamanya.?
Kita sama sekali tidak menoleransi pihak-pihak yang memaksa
Kejari untuk menetapkan status hukum seseorang ,dan kita juga
tidak menoleransi pihak-pihak yang memaksa untuk menghentikan
proses penyelidikan ,jika ada tekana seperti itu Kejari patut
mencampakanya.”ucap Arsad. Meski kejaksaan negri Kuala
Tungkal,sudah memeriksa Endang Surya selaku pimpinan proyek
dan kawaan-kawan ,pengungkapan skandal KM,Tungkal Samudra
sangat tertatih-tatih akan tetapi itu bukan,kerana kejaksaan negri
kuala tungkal memiliki agenda melindungi seseorang.
“Kita percaya Kejari Kuala Tungkal,terus mengumpulkan
Barang bukti sebelum meningkatkan status seseorang menjdi
tersangka.Kita mengepreasi Kejari yang kembali giat menyelisik
kasus KM.Tungkal Samudra.itu sebuah pertanda bahwa kejari
masih bertaring dan bertaji,namun kita patut mengingatkan Kejari
untuk tidak tergelincir membedakan pihak-pihak yang di periksa
dalam setiap kasus.
“Di depan hukum tidak ada warga negara kelas satu,keas
2,kelas 3,yang patut di istimewakan atau dinistakan.Dengan
mengistimewakan seseorang ,Kejari Kuala Tungkal,membuka
peluang bagi publik untuk bespekulasi ada sesuatu yang hendak
di sembunyikan.Spekulasi akan meluas jika kejari tidak sanggup
menjelaskan alasan yang masuk akal.Seperti semboyan
Kejaksaan ,memberantas korupsi tampa pandang bulu.kita
mendesak kejari juga tidak memandang bulu dalam memeriksa
warga negara.”terang Arsad, (A.F)
TANJAB BARAT,(WN)
Apapun, dimanapun
dan bagaimanapun praktik
korupsi itu terjadi tidak
bisa di toleransi. Korupsi
tetaplah merupakan
kejahatan luar biasa yang
harus di tangani secara luar
biasa pula. Dalam hal ini
kita menunggu keberanian
Kapolda Jambi yang baru
untuk menuntaskan kasus
ini. Polda Jambi sudah
tidak bisa lagi melakukan
pembiaran dalam kasus ini
yang hanya mengorbankan
H.Machludin Ahmad (Alm)
sampai saat ini gagal mencapai
target PAD akibat banyaknya
bangunan bermasalah yang ti-
dak ditertibkan. Kadis Perkim
yang dianggap gagal dalam
pembangunan jalan setapak,
rehah gedung perkantoran dan
sekolah-sekolah. Kadis Perta-
manan kurang becus mengu-
rus lampu jalan yang banyak
mati dan taman-taman di Kota
Medan yang jorok dan sem-
raut serta banyaknya jumlah
penunggak pajak reklame.
Selanjutnya, Kadis
Binamarga juga dianggap gagal
karena banyak jalan di Medan
kupak-kapik. Kadis Catatan
Sipil, pengurus akte kelahiran
sampai saat ini juga belum
beres. Kaban LH kinerjanya
juga melempem akibat ban-
yaknya hotel-hotel di Medan
Amdal dan IPAL bermasalah,
salah satunya Rumah Sakit
Murni Teguh dan Mal Center
Point Jalan Jawa Medan. Ka-
dis Sosnaker termasuk Kiner-
janya ‘loyo’ karena banyaknya
perusahaan buruh yang tidak
tuntas, termasuk persoalan
Gepeng di Medan.
Kadis Kebersihan juga di-
anggap ‘mati suri’, sebab ban-
yaknya sampah berserakan di
Medan dan tidak mampu men-
gelola Bank Sampah, sehingga
Medan gagal memperoleh
Adipura Kencana 2013.Kadis
Pendidikan, Kadis Koperasi
dan UKM, Kadisperindag, Ka-
dis Kesehatan, KepalaBKKBN
Medan, Kepala BKD, Kaban
Kesbanglismas Pol dan Kasat-
pol PP. Sedangkan Kepala In-
spektorat pun dianggap ‘lebay’
lantaran banyak hasil pemerik-
saan para pejabat tidak ditind-
fak lanjuti dengan sanksi.
Tak hanya itu, juga para
asisten, antara lain, Asisten
Kessos, dan Asisten Pemer-
intahan masuk dalam daftar
mutasi. Menyusul para Kabag
yang juga jadi sararan ‘tem-
bak’ misalnya, Kabah Umum,
Kabag Agama, Kabag Pereko-
nomian dan Kabag Sosial
serta para camat di antaranya,
Camat Medan Kota, Camat
Medan Sunggal, Camat Medan
Selayang, Camat Medan Tun-
tungan, Camat Medan Amp-
las, Camat Medan Area, Camat
Medan Petisah dan Camat
Medan Denai, Camat Medan
Barat, Camat Medan Johor.
Sementara Kadis Pariwisa-
ta Medan, Bursal Manan yang
pensiun bulan ini dikabarkan
akan diperpanjang masa ja-
batannya lantaran kedeka-
tannya dengan pejabat teras
Pemko Medan. Padahal, kin-
erja Kadis Pariwisata termasuk
dalam kategori buruk. Bahkan
sejumlah program dan keg-
iatan Dinas Pariwisata terma-
suk Chrismast Season tahun
2012 ada temuan BPK dan pe-
jabat yang bersangkutan per-
nah diperiksa Kejaksaan.
Plt Walikota Medan,
Dzulmi Eldin ketika dicegat
wartawan di Balaikota soal
mutasi pejabat tersebut ti-
dak menjawab dan hanya
senyum-senyum. “Sejauh ini
belum ada,”jawabnya sembari
tersenyum. Sedangkan Ketua
Baperjakat yang juga Sekda
Medan, Ir H Syaiful Bahri ke-
tika dikonfirmasi wartawan di
Balaikota, Selasa tak berada di
tempat.
Menurut stafnya Sekda
Medan masih belebaran di
kampung halaman. “Bapak
masih Lebaran, belum ma-
suk. Hari Jumat ini baru
akytif,”kata ajudan Sekda. Se-
dangkan Kabag Humas, Budi
Hariyono SSTP, MAP, me-
nyatakan tidak tahu bakal ada
mutasi.”Ah, saya gak tahu ada
mutasi,”kata Budi.
(Marlan)
sejumlah wilayah. Akibatnya
masalah sampah kini menjadi
pembicaraan,” kata Eldin ke-
tika menggelar rapat bersama
seluruh camat terkait penan-
ganan kebersihan pasca Hari
Raya Idul Fitri 1434 H di Balai
Kota Medan, Kamis (15/8).
Wilayah yang menjadi so-
rotan serius Eldin adalah Ke-
camatan Medan Patisah dan
Medan Amplas. Untuk Keca-
matan Medan Petisah, dia me-
lihat sampah menumpuk dan
berserakan di kawasan Pasar
Petisah. Sedangkan di Keca-
matan Medan Amplas, an-
tara perbatasan Kota Medan
dengan Deli Serdang dipenuhi
sampah. Kehadiran sampah
tentunya sangat mengganggu
keindahan dan kebersihan
wajah ibukota provinsi Suma-
tera Utara.
“Jangan pikirkan yang
lain, kita harus fokus dengan
pekerjaan. Saya tidak mau
kalian merasa tertekan dan
ditekan dalam menjalankan
tugas. Intinya bagaimana
kalian dapat menjalankan
tugas dengan baik sehingga
tidak pernah berpikiran yang
macam-macam. Hasil kerja it-
ulah yang mdenjadi penilaian
apakah kalian dapat menjalan
tugas atau tidak,” ungkapnya
yang dalam rapat itu didam-
pingi Sekda Ir Syaiful Bahri
Lubis MM dan Asisten Umum
Ikhwan Habibi Daulay SH.
Untuk itu mulai sekarang,
Eldin minta kepada seluruh
camat agar meningkatkan ke-
bersihan di wilayah kerjanya.
Selain melibatkan seluruh
lurah dan kepala lingkun-
gan, dia juga minta camat
agar memberdayakan warga
dalam mendukung kebersi-
han. Dia yakin dengan dukun-
gan penuh masyarakat, maka
masalah sampah pasti bisa
diatasi. Eldin mencotonhkan
kawasan Jalan H Adam Malik
dan kawasan Medan Maimun.
Kedua kawasan itu dinilainya
bisa bersih berkat dukungan
dan partisipasi penuh seluruh
masyarakat.
“Kalau kita mau, semua
pasti bisa diatasi. Jika ada
masalah yang ditemui dalam
menjalankan tugas, segera
disampaikan.Kitaakanpecah-
kan dan kerjakan bersama.
Semua masalah apabila dik-
erjakan bersama-sama, pasti
bisa diselesaikan. Jadi mulai
sekarang bekerjalah dengan
sebaik-baiknya dan penuh
tanggung jawab,” ujarnya.
Selanjutnya, Eldin meng-
ingatkan camat untuk peduli
dan harus mengetahui dengan
apa yang terjadi di wilayahnya
masing-masing. Artinya,
sekecil apapun persoalan
maupun masalah yang terjadi
harus diketahui. “Saya tidak
mau ada orang lain lebih men-
getahui kondisi yang terjadi di
wilayah kita ketimbang kita
sendiri,” pesannya.
Selain camat, Eldin juga
mengingatkan sekretaris
camat (sekcam) agar ikut
peduli dengan masalah ke-
bersihan. Tanpa menunggu
perintah camat, sekcam harus
punya inisiatif untuk mem-
buat wilayahnya bersih. “Saya
minta sekcam tidak hanya
menunggu perintah camat
dan hanya mengurusi admini-
stasi kecamatan saja. Sekcam
harus punya inisiatif dan
mampu menjaga kebersihan
di wilayahnya,” tegasnya.
(Marlan)
dan Syarifuddin,SE dalam
kasus ini.
“Intinya percuma jika
Polda Jambi hanya berani
menjerat H.Machluddin
Ahmad (Alm) dan
Syarifuddin,SE dalam skandal
korupsi DPRD Kabupaten
Tnjung Jabung Barat, Jambi,
periode tahun 1999-2004.
Seharusnya dalam tahap
penyidikan,Polda Jambi harus
berani menangkap lansung
pelaku utama korupsi yang
utama dalam kasus ini ialah
keberanian Polda Jambi,”ucap
Arsad salah seorang
tokoh masyarakat,Kuala
Tungkal,Jambi.
Arsad juga
mempertanyakan status
H.Umar Ibrahim dan
Luhut Silaban,SH sebagai
tersangka pasalnya dua orang
lain yang terjerat dalam
kasus serupa sudah bebas
dan dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-
sama oleh Pengadilan Negri
Kuala Tungkal,Jambi.”Masa
H.M.Umar Ibrahim dan
Lujut Silaban,mau menjadi
tersangka seumur hidup,apa
mereka tidak merasa
terzalimi.KUHAP Tidak
memberi batasan sampai
kapan seseorang di tetapkan
sebagi tersangka.Jalan di
tempatnya prose penyidikan
skandak korupsi berjamaah
DPRD Kabupaten Tanjung
Jabung Barat,Jambi,di
karenakan oleh sikap Polda
Jambi yang di wilayah,Abu-
abu.Selama masih ada tebang
pilih dan tidak ada penegakan
hukum yang benar korupsi
akan terus berlangsung.”ucap
Arsad yang juga alumi
UGM,ini.
Arsad mengatakan,hukum
tidak melihat apa yang di
persepsikan tapi apa yang
di lakukan orang.”Polda
Jambi mesti bekerja sesuai
tupoksi yang netral.Hukum
perlu di tegakan agar orang
bisa membedakan mana
otoritas hukum dan mana
yang bukan,itu harus clear.
Kalau wilayah hukum terus
abu-abu,korupsi kan terus
meningkat .”Kata Arsad yang
juga mantan aktivis ini.
Masih banyak perkara
besar yang harus di hadapi
bansa in.Korupsi tidak
ada habis-habisnya kendati
terus di kikis,bahkan
sebaliknya,mega scandal
kasus korupsi dari waktu ke
waktu terus bermunculan
seperti tidak ada habisnya
,celakanya selain banyak
kasus korupsi yang tenggelam
atau tidak terungkap
tuntas,penegakan hukum juga
melempam.”kata Arsad.
Proses hukum semakin
nyata tidak mampu
menyentuh orang-orang
tertentu,karena pengaruh
kekuasan.Menurut
Arsad,masalah dalam
penuntasan kasus skandal
korupsi DPRD Kabupaten
Tanjab Barat,periode 1999-
2004 bukan terletak pada alat
bukti.
”Setahu saya ,bukti-bukti
itu sudah ada di tangan Polda
Jambi.Ini cuma masalah
keberanian Polda Jambi,saja.
Arsad juga berharap,Kapolda
Jambi Brigjen Satriya Hari
Prasetya tidak tunduk dengn
kepaentingan kekuasaan
.Dengan respon cepat akan
dapat di hilangkan tuduhan
sejumlah kalangan bahwa
Polri dan Negara melakukan
pembiaran terhadap skandal
korupsi berjamaah DPRD
Kabupaten Tanjab Barat
periode tahun 1999-2004.
Pada tingkatan selanjutnya,
lakukan tindakan hukum
secara profesional,
objektiv,transparan dan
akuntabel untuk menjamin
kepastian hukum dan rasa
keadilan.” terang Arsad.
(A.F)
NUSANTARA
SUBANG, (WN)
Pasca dibatalkannya
Pasal 32 UU No.23 tahun
2006, tentang Administrasi
Kependudukan, oleh Mahkamah
Konstitusi dan berlaku sejak
awal Mei 2013 yang intinya
bagi penduduk yang lahir lebih
dari satu tahun belum membuat
Akta Kelahiran prosesnya
tidak lagi melalui keputusan
Pengadilan. Disambut suka
cita oleh kalangan masyarakat,
utamanya bagi penduduk yang
tak berpunya saat hendak
menyekolahkan anaknya
diman Akta Kelahiran sebagai
persyaratan.
Namun regulasi pemerintah
pusat itu kurang didukung
perangkat di daerah. Sebut saja
Dinas Kependukan dan Catatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten
Subang dalam melayani
kebutuhan masyarakat terkait
pembuatan Akta Kelahiran,
sehingga banyak dikeluhkan
warga. Pasalnya proses
pembuatan Akta Kelahirannya
memakan waktu cukup lama
hingga berbulan-bulan, padahal
sesuai aturan ditentukan paling
lama 14 (empat belas) hari saja
bagi yang berkasnya memenuhi
syarat.
Lambatnya proses
pembuatan Akta Kelahiran itu
seperti dikeluhkan Maman salah
seorang guru di SD Kecamatan
Cisalak. Menurut pengakuannya
saat dijumpai Warta Nasional di
kantor Disdukcapil kabupaten
Subang belum lama ini, telah
mengajukan sekitar 110
pemohon, baru selesai 50
% saja. Padahal mestinya
tanggal 13 Mei 2013 sudah
kelar seluruhnya sesuai tertulis
pada naskah Bukti Penerimaan
Berkas yang ditandatangani
petugas,namun faktanya hingga
akhir Juli 2013 ini belum tuntas
dengan tanpa alasan yang jelas.
Maman membeberkan ,
salah seorang kawannya guru
yang mengajar di SD Cisalak-IV
yang mengajukan permohonan
Akta Kelahiran sekitar 150
orang prosesnya cukup
cepat, hanya membutuhkan
waktu semingguan. Konon
menurut pengakuan kawannya,
prosesnya bisa cepat jadi itu
lantaran ngasih uang sabun
( sogokan) kepada oknum
petugas senilai dua kali lipat
dari tarif yang mestinya hanya
Rp.40.000,-/orang sesuai
ketentuan Peraturan Daerah,
ujarnya.
Keluhan serupa, seperti
diungkapkan seorang yang
menugurus perbaikan Naskah
Akta Kelahiran dari Desa Cisalak
yang enggan dikorankan
namanya, merasa kesal dan
kebingungan saat hendak
mengurus kesalahan nama,
tanggal lahir dan lainnya seperti
atas nama Bilkis Wisnda
Permata Gea (Salah nama),
Meisy Harti Diana Putri (salah
tanggal lahir), Sinta Indrianti
(salah bin/nama orang tua)
mestinya dicantumkan nama
ayahnya, tetapi yang tertulis
di Akta Kelahiran malah nama
Ibunya, padahal berkasnya
lengkap ada Surat Nikahnya,
ujarnya kesal. “ Saya sudah
berkali-kali mendatangani
kantor ini (Disdukcapil), namun
kesanya petugas bagian revisi
pak Adang dan Erwin cuek-cuek
saja, malahan saya merasa
dipingpong,” ujarnya kesal.
Masih menurut dia,
bagi perbaikan yang nyawer
sejumlah fulus makruh plus
mengganti blanko sebesar
Rp.15.000,-/pemohon lancar-
lancar saja. “ sesungguhnya kita
juga mau menuruti keinginan
oknum petugas asal ada
keterbukaan, apakah memang
bila kesalahan administrasi
yang dilakukan oleh petugas
kita harus turut menanggung
cosnya (biaya), semisal
membayar blanko apakah juga
diatur dalam Perda,” tuturnya
bertanya.
Berbagai kalangan
meminta, untuk menyikapi
persoalan ini agar Disdukcapil
bisa memberikan pelayanan
prima, tidak lantas pelayanan
administrasi kependudukan (
pembuatan Akta Kelahiran,KK
dan KTP regular) yang nota
bene menjadi hak warga malah
dijadikan ajang pungli dan
membebani warga yang tidak
jelas payung hukumnya dan
bertele-tele.
(abh/esuh)
6. PT AA Jaya Abaikan
UU dan Perda
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP CIMAHI TUTUP MATA
CIMAHI, (WN)
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk melastarikan fungsi
Lingkungan Hidup dan mencegah terjadin-
ya pencemaran dan/atau kerusakan ling-
kungan hidup yang meliputi Perencanaan,
Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan.
Desa Citamiang Purabaya Mendapatkan Instruktur Desa
Kepala SMAN 22 Menerima Siswa
Dibawah Passing Grade, Imbalan Fantastis
Pembuatan Sertifikat Program Prona Di Subang Jadi Ajang Pungli
PelaksanaanJalanLingkarPasar
CibatuSedangDikerjakan
SMPPGRIBantarGadung
MenungguPembangunan
Edisi 17/ Tahun XIII / 26 Agustus - 9 September 20136
BANDUNG, (WN)
Penerimaan Peserta Didik
Baru tahun ajaran 2013/2014
sejumlah sekolah mulai
tingkat SMP dan SMA di Kota
Bandung banyak yang meny-
alahi aturan dan menyimpang
dari nilai luhur pendidikan.
Adapun sistem yang sudah
ditentukan pemerintah un-
tuk penerimaan peserta didik
baru mulai dari jalur prestasi,
jalur non akademis,dan jalur
akademis.
Namun masih banyak para
oknum kepala sekolah yang
berani melakukan terobosan
baru yakni melalui jalur be-
lakang, hal-hal semacam ini
sudah berlangsung dari tahun
ke tahun karena lemahnya
pengawasan yang dilakukan
oleh Dinas Pendidikan Kota
Bandung, atau mungkin su-
dah diketahui tapi menerima
upeti dari setiap kepala seko-
lah yang menerima siswa le-
wat jalur belakang,dan titipan
dari oknum oknum tertentu.
Salah satunya adalah SMA
N 22 Bandung menurut in-
formasi yang diterima Harian
Warta Nasional bahwa Kepala
Sekolah SMA N 22 telah me-
nerima siswa baru yang memi-
liki NEM 17 dengan imbalan
Rp 25 juta, diduga kuat ban-
yak siswa baru yang diterima
secara curang alias lewat jalur
belakang tanpa memikirkan
dampaknya,apakah siswa
tersebut akan mampu mengi-
kuti mata pelajaran di SMA N
22 atau tidak.
Sementara passing grade
di SMA N 22 Bandung tahun
ajaran 2013/2014 adalah
31.00. Ketika hendak dikon-
firmasi kepada Kepala SMA
N 22 Bandung Hatta Saputra
tidak berada dikantornya,
“bapak tidak ada di kantor
hari ini semua Kepala Sekolah
rapat di SMAN 2 Bandung,
kata Hana Humas SMA N 22
kepada Harian Warta Nasi-
onal. Hana sebagai Humas di
SMA N 22 saat di Konfirmasi
mengatakan saya tidak tahu
kalau ada siswa yang diterima
lewat jalur belakang dan mem-
bayar sejumlah uang, kalau
masalah itu silahkan tanya
langsung kepada penanggung
jawab yaitu Kepala Sekolah,
Hana menjelaskan jumlah
siswa baru yang diterima dari
jalur akademis sebanyak 232
siswa, non akademis sebanyak
35 siswa, keseluruhan men-
jadi 267 siswa untuk 10 ruang
kelas. Jumlah siswa di SMA
N 22 dari kelas X sampai XII
adalah 1100 siswa.
Hana mengatakan DSP
(Dana Sumbangan Pendi-
dikan) yang dipungut dari
siswa baru sebesar Rp.5 juta
persiswa, DSP tersebut digu-
nakan untuk membiayai keg-
iatan proses belajar mengajar,
membeli spidol dan biaya sa-
rana prasarana dan iuran Rp
350.000/siswa/bulan untuk
tambahan biaya-biaya terse-
but. Biaya sebesar Rp.5 juta
tersebut hasil kesepakatan
rapat para orang tua siswa
yang dihadiri sekitar 200
orang tua siswa.
Saat WN menanyakan
apakah ke 200 orangtua siswa
perekonomiannya merata se-
hingga bisa disepakati dengan
besaran Rp.5 juta?, Dan apa
yang dimaksud dengan sum-
bangan? Karena sumbangan
adalah sukarela sementara
SMA N 22 adalah mematok
dengan Rp.5 juta, Hana men-
gatakan itu yang bisa saya
sampaikan lebih lengkapnya
langsung aja nanti sama Ke-
pala Sekolah karena yang
mengelola DSP adalah Kepala
Sekolah. Yayat seorang tokoh
masyarakat dan pemerhati
pendidikan saat dimintai ko-
mentarnya mengatakan kalau
DSP tersebut dikelola oleh
Kepala Sekolah ini jelas sudah
menyalahi aturan,seharusnya
Komite Sekolah yang
mengelolanya,namun komite
sekolah justru seringkali
dibajak para oknum Kepala
Sekolah untuk kepentingan-
nya.hal ini karena mekanisme
pembentukan Komite belum
jelas,dantidakadaaturanyang
menegaskan mengenai pihak
yang dapat menjadi anggota
komite,cara memilihnya,dan
bentuk pertanggung jawaban-
nya, akibatnya Komite di isi
oleh orang-orang yang dekat
dengan Kepala Sekolah se-
hingga fungsinya tidak jalan
tegas,yayat kepada WN.
(Martua)
Namun apa yang dilaku-
kan oleh PT AA Jaya yang
berlokasi di jalan Cibaligo, Ke-
lurahan Cigugur Tengah, Ke-
camatan Cimahi Tengah, Kota
Cimahi, ini jelas telah meng-
abaikan Undang-Undang RI
No 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Per-
aturan Daerah Provinsi Jawa
Barat No 1 Tahun 2012 Ten-
tang Lingkungan Hidup dan
Penataan Hukum Lingkungan
yang telah ditetapkan Pemer-
intah.
Kepala Kantor Lingkun-
gan Hidup Kota Cimahi pun
tidak bisa berbuat dan me-
milih tutup mata, para Pen-
gusaha yang jelas-jelas telah
mencemari lingkungan dan
merusak lingkungan hidup,
terbukti hingga saat ini ma-
sih banyak perusahaan yang
membuang limbah semba-
rangan tanpa ijin dibiarkan
saja. Sama halnya seperti PT
AA Jaya hingga saat ini ma-
sih membuang limbah cairnya
ke kali cibaligo atau saluran
umum di lingkungan pemuki-
man warga Kelurahan Cigugur
Tengah, Kecamatan Cimahi
Tengah, Kota Cimahi yang di-
duga kuat mengandung Bahan
Beracun dan Berbahaya (B3).
Sementara UU RI No 32
Tahun 2009 pada padal 3 men-
gatakan, Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hid-
up bertujuan huruf (b), Men-
jamin keselamatan, Kesehatan
dan Kehidupan manusia, hur-
uf (c) Menjamin kelangsun-
gan kehidupan makluk hidup
dan kelestarian ekosistem,dan
huruf (d), Menjaga kelestar-
ian fungsi Lingkungan Hidup
dan Perda Provinsi Jaw-
abarat No 1 Tahun 2012 pada
pasal 87 mengatakan Setiap
orang dan/atau pelaku usaha
dilarang;huruf (a),Membuang
Limbah B3 kemedia lingkun-
gan hidup tanpa melakukan
pengelolaan limbah B3 yang
dihasilkan,huruf (c), dilarang
membuang limbah kemedia
lingkungan hidup tanpa me-
menuhi baku mutu lingkun-
gan hidup, huruf (d),dilarang
keras membuang limbah ke-
media lingkungan hidup tan-
pa ijin.
Dalam hal peran serta ma-
syarakat memiliki hak dan ke-
sempatan yang sama dan sel-
uas-luasnya untuk berperan
aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
yang telah di atur didalam
UU RI No 32 Tahun 2009
Tentang PPLH pada pasal 70
ayat 2 dikatakan peran ma-
syarakat dapat pengawasan
social, pemberian saran,
pendapat, usul, keberatan,
pengaduan,dan penyampaian
informasi atau laporan dan
pemerintah juga diminta ber-
peran aktif untuk mengawasi,
jangan sampai ada pembiaran
bagi para perusahaan yang
membuang limbahnya secara
sembarangan tanpa ijin, kare-
na di dalam UU ini pada pasal
74 ayat 1 dikatakan Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup
berhak melakukan peman-
tauan, meminta keterangan,
mengambil sempel, pada ayat
3 dikatakan Penanggung jaw-
ab usaha dan/atau kegiatan
dilarang menghalangi pelak-
sanaan tugas pejabat penga-
was lingkungan hidup.
Maka setiap orang dan/atau
pelaku usaha yang membuang
limbahnya dengan sembaran-
gan tanpa ijin,yang mencemar-
kan lingkungan dan perusak
lingkungan hidup dapat dipi-
danakan sesuai dengan yang
tertuang di dalam UU RI No
32 tahun 2009 pada pasal 98
ayat 1 mengatakan setiap orang
yangdengansengajamelakukan
perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara
ambient, baku mutu air, baku
mutu air laut, atau criteria baku
kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling sedikit
Rp. 3.000.000.000 dan paling
banyak Rp.10.000.000.000.
(Martua)
GARUT, (WN)
Hampir tiga tahun pembangunan Jalan lingkar Pasar Cibatu
Kabupaten Garut pelaksanaannya tersendat dan kini jalan tersebut
sedang dilaksankan pengerjaannya. Jalan yang menghubungkan
jalan provinsi di desa Cibunar dengan jalan kabupaten di desa
keresek yang ada dilokasi Kecamatan Cibatu tak lama akan di
pergunakan warga. Pasalnya jalan tersebut merupakan jalan
pintas untuk dipergunakan alat tranfortasi warga hingga tak perlu
memutar yang jaraknya cukup jauh.
Jajat dari CV.Ginasari selaku pelaksana lapangan yang
mengerjakan pengerjaan jalan, mengatakan pihaknya
melaksanakan jalan lingkar pasar Cibatu kini dalam tahap
pengaspalan.” Kami mengerjakan pengerjaan jalan sampai saat
ini hingga delapan puluh persen,” tuturnya.
Pihaknya menjelaskan pengerjaan jalan awalnya dengan
pengurugan dan pengaspalan hingga pembangunan saluran
air (drainase) dan pemasangan gorong-gorong yang melintasi
jalan desa.” Saya mengerjakan pengerjaan jalan diawali dengan
pengurugan, pembangunan drainase dan sampai pengaspalan,
ucap Jajat.
Menurutnya pelaksanaan pengurugan dengan lebar lima
meter dan panjang 986 meter, dan pegerjaan pengaspalan
dengan lebar empat meter dan panjang 986 meter tegasnya.
Untuk pelaksanaan pengerjaan jalan lingkar pasar Cibatu
dilaksanakan 120 hari kalender dan kini akan selesai hingga
sampai pelaksanaan pengaspalan mencapai 80 persen dan
tak lama lagi pemabangunan jalan lingkar pasar Cibatu akan
selesai, papar Jajat. “ Tak lama lagi pengerjaan jalan lingkar
pasar Cibatu akan selesai dan kini sedang tahap penyelesaian
dengan mengerjakan pengaspalan hingga mencapai 80 persen,
“ tandasnya.
Dengan akan selesainya pembangunan jalan lingkar pasar
Cibatu, kini disambut warga Cibatu karena jalan tersebut tak lama
lagi dapat dilalui untuk dipergunakan menuju kedua arah daerah
tersebut.Dan warga tak perlu memutar jauh karena jalan itu tak
lama akan selesai**** (Agus)
SUKABUMI, (WN)
Desa Citamiang,
Kecamatan Purabaya,
Kabupaten Sukabumi bisa
membangun lebih dari
kapasitas anggaran yang
diterima, anggaran tersebut
dari APBD Propinsi yang
disebut untuk inspratruktur
Desa se Jawa Barat sebesar
Rp. 100.000.000. Kepada
Desa Citamiang H. Eman
Suryaman, ketika di konfrmasi
Wartawan mengakui telah
memajarkan tentang renovasi
kantor desa dan aulanya
selua 198m2, yang saat ini
sudah selesai 100% sehingga
menghabiskan anggaran Rp.
151.584.000.
Pada pertengahan
Maret 2013 Desa Citamiang
menerima dana tersebut
secara spontanitas kepada
desa langsung membentuk
kemitraan : diantaranya :
penanggung jawab/ ketua
panitia : H. Eman Surayaman,
Sekertaris : mulyani
Bendahara : B. Soebandi di
dominasi anggota-anggotanya
: LPMB, BPD, Para ka.ur,
ka.ur, unsur pemuda dan ketua
Rt dan Rw
Renovasi tersebut di mulai
tanggal 15 Maret 2013 s/d 30
Mei 2013, 45 hari kegiatan
terleasisasi, hasil kekompakan
dan kegigihan dorongan
warga.
“Hanya” anggaran
Rp.100.000.000 itu
membengkak pada
penggunanya terhitung di buku
catatan harian dan LPJ Rp.
151.584.000, jajaran desa
serta jaringan kepanitiaan
berinisiatif rapat kecil untuk
menggali tambahan.
Yang akhirnya berhasil
uang swadaya masyarakat
Rp. 4.400.000 swadaya
tenaga kerja Rp. 5.784.000,
kemudian mau tidak
mau kepada desa panitia
pembangunan untuk ikut
bersanggaran karena suatu
prepensif, kewajiban seorang
pemimpin yang akhirnya
kades H. Emang Suryaman
menurunkan dana pribadi
senilai Rp. 41.400.000. Demi
suksesnya pembangunan ujar
H. Emang Suryaman.
Ditempat yang terpisah
ruangan kantor sekdes
mulyani saat di konpirmasi
pada hari itu juga, 15 Juli
2013mulyani mengatakan,
memang benar anggaran yang
di terapkan menghabiskan
Rp.151.584.000, itu pun
upaya-upaya jajaran panitia
hingga sehingga yang jadi
tanggung jawab sekurangnya
kepada desa. Dan setelah
selesai langsung di resmikan
pada 28 Juni 2013 dihadiri TRI
Pika kecamatan Purabaya.
(Libra/Rady)
SUKABUMI, (WN)
Wilayahnya jauh dari titik Kota, namun Dedi Rukmana S,Pd.
MM selaku Kepala SMP PGRI mampu mengembangkan dunia
pendidikan dengan mengajak warga setempat untuk ikut berpar-
tisipasi terlibat langsung ikut mengajar anak didik. Itu dibuktikan
dengan mengangkat guru Honor yang jumlahnya sangat fantas-
tic yaitu sebanyak 53 orang.
Lembaga pendidikan yang didirikanya pada tahun 2002 yang
berstatus Lembaga Pendidikan Sekola Swasta SMP PGRI Ban-
tar Gadung, Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jl. Pasir Suren
– Bojong soka Desa Limusnuggal, Kecamatan Bantar Gadung,
Kabupaten Sukabumi 5km dari jalan Sukabumi Pelabuhan Ratu
yang dibangung di lahan seluas 20.000 Meter Persegi.
Yang bernomor NSS : 2020206261 dan Nps : 20247058
tahun didirikan 2002 di operasikan tahun 2002, Kelompok seko-
lah timbas akreditasi B, Lembaga ini sebetulnya sangat berhak
mendapatkan kelayakan dana bantuan program pendidikan dari
Propinsi untuk ruang kelas baru, karena kurangnya ruangan ke-
las minimal 5 ruangan kelas baru, karena yang ada baru 8 kelas
lama sedang kouta siswa/siswi ada 843 Orang terpaksa ambil
inisiatif jadi ada shief, pagi hari s/d jam 12.00 dan siang hari
jam 13.00 s/d jam 17.00. Jumlah siswa/siswi smp PGRI Bantar
Gadung setiap tahunnya meningkat, tahun ajaran 2013-2014 ada
767 Orang. (LIBRA/ Rady)
SUBANG,(WN)
Misi utama pembuatan
Sertifikat massal melalui
Program Nasional Agria
(Prona) tahun 2013 di
Kabupaten Subang, Jabar,
sasaranya terutama untuk
mengangkat keterpurukan
bagi warga miskin yang
belum memiliki sersertifikat.
Sementara program Prona
itu sendiri sudah dibiayai
sepenuhnya oleh Pemerintah
yang bersumber dari APBN
sehingga tidak menjadi
beban masyarakat, kecuali
biaya beberapa materai yang
dibutuhkan dan sejumlah patok
tapal batas. Kenyataan di
lapangan program tersebut
oleh oknum panitia malah
dijadikan ajang pungutan liar
(Pungli). Mereka berdalih telah
dimusyawarahkan dengan warga.
Seperti yang terjadi di Desa
Kumpay, Kecamatan Jalancagak,
panitia Prona Desa Kumpay
Rahmat Hidayat sebagai Ketua
LPMD setempat, yang juga
mengaku tugas kesehariannya
sebagai Penilik TK/SD dan Ketua
PGRI di lingkup UPTD Dikbud
Kecamatan Jalancagak saat
ditemui Tim Warta Nasional
dikediamannya pekan, secara
blak-blakan mengaku memungut
sebesar Rp.600,-ribu/bidang.
Biaya itu menurutnya
diperuntukan, biaya operasioal
panitia, pembuatan surat-surat
keterangan desa, pembelian
materai, patok tapal batas, suguh
tamu dan transport petugas
BPN. “ Orang BPN nitip-nitip
pada saya, agar petugas BPN
terutama yang bestatus Sukwan
minta diperhatikan dukungan
operasionalnya,” ujarnya.
Sementara menurut sumber lain
oknum BPN juga minta jatah
dari peruntukan dana itu sekian
untuk tiap bidangnya. Lebih
lanjut Rahmat membeberkan,
bila pungutan biaya prona
ini dilakukan di semua desa
penerima program, khususnya
di Desa-desa wilayah kecamatan
Subang selatan.” Informasi itu
berdasarkan hasil koordinasi
dengan desa tetangga yang juga
memungut biaya prona,” ujarnya.
Namun yang membingungkan
masih kata Rahmat, BPN saat
sosialisasi terkesan tidak
transparan ketika membahas
ihwal biaya. “ Bila benar program
Prona ini gratis, berarti pihak
BPN dianggap telah melakukan
kebohongan public. Kami akan
datang ke BPN untuk meminta
kejelasan seputar pembiayaan
prona,” ancam Rahmat.
Keterangan yang berhasil
dihimpunTim Wartawan Warta
Nasional, segala kegiatan yang
berkenaan dengan program prona
telah dianggarkan kantor BPN
yang tertuang di Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Anggaran itu diperuntuakan
membiayai pengukuran dan
pemetaan bidang tanah,
penyuluhan, pengumpulan dan
pengolahan data yuridis, sidang
panitia, pembukuan hak dan
penerbitan sertifikat.
Sedangkan kewajiban warga
cukup hanya menyerahkan bukti-
bukti kepemilikan tanah (Data
yuridis-Red) dan dokumen yang
diperlukan, pemasangan patok dan
pengadaan materai sedikitnya 4
bh, tuturnya. Terkait pelaksanaan
program Prona Bupati Subang
Ojang Sohandi, S.STp.M.Si telah
mewanti-wanti kepada bawahanya,
agar tidak membebani warga
terkait pelaksanaan program
serupa Prona.
Salah satu poinya
ditegaskan bila para Camat dan
Kepala Desa tidak dibenarkan
melakukan pungutan biaya yang
memberatkan warga, kecuali
mereka menyediakan materai
dan sejumlah patok tapal batas.
Namun penegasan Bupati
itu tidak digubris bawahannya,
faktanya dilapangan pungutan
biaya itu tetap ada dan
berlangsung secara transparan.
( Abh/Esuh )
NUSANTARA