Dokumen ini membahas tentang penerimaan pemerintah, termasuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dibahas adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, serta pajak daerah. Penerimaan negara bukan pajak berasal dari pengelolaan dana pemerintah, sumber daya alam

1. PENERIMAAN PEMERINTAH
PERTEMUAN 10.
MATA KULIAH EKONOMI PUBLIK

2. LOGO
Pendahuluan
 Mari berdoa terlebih dahulu, satukan niat untuk
belajar
 Pokok Bahasan: Penerimaan Pemerintah
 Sub Pokok Bahasan:
 Review Materi pertemuan 9
 Penerimaan Pemerintah
 Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
 Pembiayaan Negara/pemerintah
Tujuan Instruksional Khusus:
Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui,
memahami dan menjelaskan struktur dan sumber
penerimaan APBN/D, isu terkait perpajakan dan
PNBP, serta pembiayaan negara

3. LOGO
Review Materi Pertemuan 9
Sebutkan dan jelaskan
-Struktur APBN, APBD!
-Apa saja sumber penerimaan negara dan daerah?
-Apa saja komponen pengeluaran pemerintah pusat
maupun daerah?
-Apa kesimpulan teori tentang pengeluaran
pemerintah? Mengapa bisa demikian?
-Pemerintah seringkali membuat kebijakan
‘anggaran defisit’. Apa artinya? Apa kelebihan dan
kelemahannya?
-Apa fungsi APBN/D? Menurut Anda, apakah fungsi
tersebut berjalan dalam pemerintahan
pusat/daerah saat ini? Mengapa?

4. LOGO
Penerimaan Pemerintah
Pengertian
semua penerimaan pemerintah dari
sumber-sumber manapun untuk
membiayai pengeluaran pemerintah
Sumber penerimaan negara (dalam
APBN)?
Sumber penerimaan daerah (dalam
APBD)?
Apa definisi /cakupan dari tiap
sumber penerimaan tersebut?

5. LOGO
Penerimaan Pemerintah
2 Jenis penerimaan negara: penerimaan dari pajak
dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
Pajak: pungutan yang merupakan hak prerogatif
pemerintah/ kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang,
dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
(Bedanya dengan retribusi?)
 Di atur dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

6. LOGO
Perpajakan
Pajak Negara: dipungut Pempus
Pajak Penghasilan: UU Nomor 36 Tahun 2008
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah: UU No. 42 Tahun 2009
Bea Materai: UU No. 13 Tahun 1985
Bea Masuk: UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17
Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Cukai: UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun
2007 tentang Cukai
Pajak Daerah: Dipungut Pemprov, Pemkab/pemkot
Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Propinsi dan Kabupaten). Contoh:
Pajak dan bea balik nama Kendaraan Bermotor; rokok;
hotel-restoran, parkir, hiburan. Reklame, dst.

7. LOGO
Perpajakan
Kriteria sistem pajak yang baik:
(1) memenuhi prinsip-prinsip keadilan:
•Prinsip manfaat : rakyat membayar pajak sebesar manfaat yang
diterimanya. Semakin besar manfaat, semakin tinggi pajaknya.
•prinsip kemampuan membayar: rakyat membayar pajak sesuai
dengan kemampuannya membayar, yang ditentukan oleh
pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan kekayaan masing-masing
(2)Prinsip kelayakan: jangan sampai pajak terlalu menekan si wajib
pajak/pajak seminimal mungkin sehingga mereka dapat menerima
membayar dengan sukarela.
(3)Prinsip kepastian: pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti
menentukan wajib pajaknya, mudah dimengerti dan mudah
administrasinya, dapat dilaksanakan.
(4)Prinsip ekonomi: a. pajak harus efisien dalam pemungutannya,
jangan sampai biaya pemungutan lebih besar daripada pajaknya. b.
Pajak memperbaiki inefisiensi sektor-sektor yang dikenai pajak,
termasuk sektor swasta. c. Struktur pajak mampu mencapai
fungsinya

8. LOGO
Perpajakan
Fungsi pajak:
Fungsi budget/anggaran: pajak merupakan
sumber penerimaan utama untu pembiayaan
pengeluaran pemerintah
Fungsi regulatory/pengatur: pajak
dimaksudkan mengatur perekonomian
(melalui kebijakan fiskal) sehingga
pertumbuhan ekonomi lebih cepat, ada
redistribusi pendapatan, serta stabilisai
ekonomi

9. LOGO
Perpajakan
Berdasarkan pihak yang menanggung beban pajak, ada
2 jenis pajak:
Pajak langsung: pajak yang bebannya tidak dapat
dialihkan. Contoh: pajak pendapan, pajak bumi dan
bangunan
Pajak tak langsung: pajak yang benanya dapat
dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak penjualan,
bea masuk, cukai, dst. Beban pada pengusaha, namun
‘dialihkan’ ke konsumen
2 bentuk pergeseran/pengalihan pajak:
Pergeseran ke depan (forward shifting): dikenakan
pada konsumen
Pergeseran ke belakang (backward shifting):
dikenakan pada pemasok ‘input’ produksi

10. LOGO
Perpajakan
Istilah:
a.wajib pajak: orang yang harus membayar pajak;
b.objek pajak (B): segala sesuatu yang dapat dikenai pajak,
misalnya penghasilan
c.tarif pajak (R): besaran pajak.
Besarnya pajak yang diterima pemerintah (T) = B x R
Struktur pajak:
Pajak progresif: pajak dikenakan dengan prosentase yang
semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan
membayar.
Pajak proporsional: pajak dikenakan dengan prosentase
tetap untuk tingkat pendapatan yang meningkat
Pajak regresif: kebalikan pajak progresif.

11. LOGO
Perpajakan
Jenis pajak di Indonesia:
- Pajak dalam negeri
1. PPh (pajak penghasilan): Migas dan Non migas
2. Pajak pertambahan nilai (PPn/pajak penjualan) dan
Pajak penjualan atas barang Mewah (PPnBM)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
5.Cukai
6.Pajak lainnya
Pajak dari perdagangan luar negeri
 Bea masuk
 Pungutan ekspor
Besaran pajak ditentukan oleh UU

12. LOGO
Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Diatur dalam UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
- PNBP: seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak
berasal dari penerimaan perpajakan.
- Kelompok PNBP: penerimaan yang bersumber dari
 pengelolaan dana Pemerintah;
 pemanfaatan sumber daya alam;
 hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang
dipisahkan;
 pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
 pengenaan denda administrasi;
 hibah yang merupakan hak Pemerintah
 Lainnya, menurut UU dan/atau PP

13. LOGO
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Beberapa Peraturan tentang PNBP:
-PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan
PNBP
-PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
PNBP
- PP No. 1 Tahun 2004-001 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK

14. LOGO
Pembiayaan Negara
 Semua penerimaan negara/pemerintah
(pajak dan PNBP) = sumber pembiayaan
 Sumber pembiayaan lain:
- Mencetak uang baru (oleh bank sentral)
- Pinjaman/hutang negara/loan
- Hadiah/hibah

15. LOGO
Hutang Negara
 Semua pinjaman pemerintah untuk membiayai
pengeluarannya dengan tingkat bunga tertentu.
 Macam hutang negara:
(a) berdasarkan ada/tidaknya jaminan:
1. hutang reproduktif/reproductive debt, yaitu hutang yang
disertai jaminan kekayaan negara.
2. dead weight debt, yaitu hutang tanpa jaminan kekayaan
negara.
(b) berdasarkan kesukarelaan pemberi pinjaman
(kreditur)
1. Hutang sukarela: tidak terlalu besar, bunga lebih tinggi.
2. Hutang paksa: pemerintah dengan ‘paksaan’
mengumpulkan pinjaman
(c) berdasarkan pihak pemberi pinjaman (kreditur)
(1) hutang dalam negeri
(2) hutang luar negeri

16. LOGO
Hutang Negara
Sumber pinjaman negara
Pihak di dalam dan luar negeri dengan cara
pemerintah/negara menjual obligasi pada
perorangan/individu, Sektor perusahaan/lembaga keuangan
non bank, Bank-bank umum, Bank sentral
Beban hutang negara
Beban hutang Luar Negeri:
Dampak langsung: mengurangi ‘porsi’ pengeluaran
pemerintah yang lain
Dampak tidak langsung: meningkatnya beban pajak
Beban hutang dalam negeri:
Dampak langsung: meningkatnya pendapatan pihak yang
kreditur dalam negeri, biasanya kelompok kaya. Akibat:
mempertinggi gap/kesenjangan kelompok kaya/miskin
Dampak tidak langsung: meningkatnya beban pajak

17. LOGO
BAHAN DISKUSI
 Mana yang lebih utama, hutang luar negeri atau
hutang dalam negeri?
 Pada waktu tertentu, hutang negara merupakan
sumber penerimaan pemerintah yang lebih baik
daripada penarikan pajak bagi
pertumbuhan/pendapatan nasional. Mengapa
demikan? (Ingat kembali teori konsumsi dan
hubungannya dengan pendapatan nasional!)
 Mengapa pula dalam hal-hal tertentu, hutang negara
lebih baik daripada mencetak uang sebagai sumber
penerimaan negara? (Ingat konsep ‘jumlah uang
beredar dimasyarakat’ dan pengaruhnya terhadap
inflasi).

18. LOGO
Ada pertanyaan????
Pembagian kelompok + tugas kelompok
Berdoa sebelum kelas bubar
Terima kasih