2. Awal Sejarah
• Pada saat akhir perang dunia ke -2,
Negara Jepang mengalami kekalahan dari
Sekutu dan sudah tidak bisa lagi menahan
atau melawan serangan dari Sekutu, oleh
karena itu, Negara Jepang menjanjikan
kemerdekaan untuk Negara Indonesia,
namun harus bersedia membantu Negara
Jepang dalam melawan Sekutu.
3. Pembentukan
BPUPKI
• Tanggal 1 Maret 1945, ‘Kumakici Harada’
mengumumkan dibentuknya BPUPKI (DOKURITSU
ZYUNBI TYOSHAKAI). Pada tanggal 29 April 1945
anggota BPUPKI dipilih. Anggota BPUPKI
beranggotakan 63 orang, dengan ketua Dr. Rajiman
Wedyiningrat dan wakil ketua Icibangase dari Negara
Jepang dan sekretarisnya, R.P. Soeroso. Anggota
BPUPKI setelah itu ditambahkan 7 orang. Anggota
BPUPKI resmi diumukan pada tanggal 28 Mei 1945
dan upacaranya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In
di Pejambon Jakarta.
4. Sidang Pertama
BPUPKI
• Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni
1945. Dalam persidangan BPUPKI mereka
membahas tentang dasar-dasar Negara agar
bangsa Indonesia merdeka, berbagai pendapat
telah dikemukakan, salah satunya yang
menyampaikan pendapat itu adalah Mr.
Mohammad Yamin, Mr. Supomo dan Ir. Soekarno.
5. Pendapat-Pendapat yang
Disampaikan
• Prof. Moh. Yamin SH. (29 Mei 1945)
Secara Lisan :
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Secara Tulisan :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerayatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusayawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
6. • Prof. Mr. Dr. Supomo SH. (31 Mei 1945)
1. Paham negara kesatuan
2. Perhubungan negara dengan agama
3. Sistem badan permusyawaratan
4. Sosialisasi negara
5. Hubungan antarbangsa
7. • Ir. Sukarno ( 1 Juni 1945 )
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Keutuhan yang berkebudayaan
Kelima pendapat ini diberinya nama ‘Pancasila’,
maka tanggal 1 Juni 1945 ini diperingati sebagai hari
lahirnya pancasila.
8. Akhir Sidang Pertama
BPUPKI
• Setelah berakhirnya sidang pertama BPUPKI, mereka
belum juga menetapkan dasar Negara Indonesia
merdeka, maka BPUPKI membentuk suatu panitia
yang disebut sebagai Panitia Sembilan yang
beranggotakan 9 orang yaitu; Ir. Sukarno (ketua),
Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul
Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim,
Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A.
Maramis. Pada akhirnya, panitia sembilan berhasil
merumuskan pancasila pada tanggal 22 Juni 1945
dan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta
oleh Prof. Moh. Yamin SH.
9. Sidang Kedua BPUPKI
• Pada tanggal 10-17 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang
keduanya untuk membahas rancangan UUD, maka
dibentuklah panitia perancang UUD yang diketuai oleh Ir.
Sukarno. Setelah hasilnya sudah disempurnakan, Ir. Sukarno
menyampaikan hasil rancangan UUD nya di sidang BPUPKI
pada tanggal 14 Juli 1945 yang berisikan 3 hal pokok yaitu,
pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang
dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada
tanggal 15-16 Juli 1945 diadakan kembali sidang untuk
menyusun undang-undang dasar, kemudian pada tanggal 17
Juli 1945 dilaporkanlah hasil kerja penyusunan undang-
undang dasar dan akhirnya laporan tersebut diterima sidang
pleno BPUPKI.
10. Pembentukan PPKI
• Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI
dibubarkan oleh Jepang. Kemudian Jepang
membentuk PPKI (DOKURITSU ZYUNBI IINKAI)
oleh Jendral Terauchi untuk melanjutkan hasil
kerja BPUPKI. PPKI dibentuk dengan
beranggotakan 21 orang yang setelah itu
ditambahkan 6 orang anggota lagi dan diketuai
oleh Ir. Sukarno. Tugas PPKI pada awalnya
adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan yang
telah dijanjikan Jepang pada tanggal 24 Agustus
1945.
11. Sidang Pertama PPKI
• Agar tidak terkesan bahwa PPKI adakah bentukan Jepang, maka Ir. Sukarno
menambahkan 6 anggota baru yang membuat PPKI beranggotakan 27
orang. Sidang PPKI yang pertama diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945
yang membahas tentang penetapan konstitusi Negara, yaitu presiden,
wakil presiden dan lembaga-lembaga yang akan membantu presiden.
• Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam
mengadakan pembahasan untuk mencari penyelesaian masalah kalimat
”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” yang terdapat dalam Jakarta Charter. Hal ini dilakukan untuk
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Hasil Sidang Pertama PPKI:
1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945
2. Memilih presiden dan wakil presiden (Sukarno dan Moh. Hatta)
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah
darurat.
12. Sistematika UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. Pada Alenia ke-4 UUD
1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi
sebagai berikut:
Pancasila
• Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Persatuan Indonesia.
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan
peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan
pasal demi pasal.
13. h t t p ://m u s t h o f a k i n g w a
h i d .b l o g s p o t .c o m /2013/01/
p r o s e s -p e r u m u s a n -
p a n c a s i l a s e b a g a i -
d a s a r _ 20.h t m l
h t t p ://p u s b e r .c o m /2012/11/
p r o s e s -p e r u m u s a n -
p a n c a s i l a -s e b a g a i -
d a s a r -n e g a r a -r i /
h t t p ://a c c o u n t i n g i i s m
y l i f e .b l o g s p o t .c o m /2013
/01/s e j a r a h -p e r u m u s a n -
