SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
Perlunya Etika Profesional
Pada umumnya masyarakat menempatkan
kepercayaan yang cukup besar terhadap jasa
yang telah diberikan oleh kelompok
profesional.
Kode Etik Akuntan Indonesia
.
(1)Prinsip Etika
(2) Aturan Etika
dan (3) Interpretasi Aturan Etika.
Prinsip etika berlaku umum bagi semua profesi akuntan dan
merupakan rerangka dasar bagi aturan Etika.
Prinsip etika disahkan oleh Konggres sedangkan Aturan Etika
disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat
anggota Himpunan yang bersangkutan.
Interpertasi Aturan Etika merupakan interpertasi yang
dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah
memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak pihak
berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan
Aturan Etika.
Prinsip Etika
1) Tanggung jawab profesi
2) Kepentingan umum
3) Integritas
4) Obyektivitas
5) Kompetensi dan ke-hatihatian
6) Kerahasiaan
7) Perilaku profesional
8) Standar tehnis
Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi
“Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai
profesional,setiap anggota harus senantiasa
menggunakan pertimbangan moral dan profesional
dalam semua kegiatan yang dilakukannya”
Prinsip Kedua – Kepentingan Publik
“ Setiap anggota berkewajiban untuk
senantiasa bertindak dalam kerangka
pelayanan kepada publik, menghormati
kepercayaan publik, dan menunjukkan
komitmen atas atas profesionalisme”
Prinsip Ketiga – Integritas
“ Untuk memelihara dan meningkatkan
kepercayaan publik ,setiap amggota harus
memenuhi tanggung jawab profesionalnya
dengan integritas setinggi mungkin”
Prinsip Keempat – Objektivitas
“ Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya
dan bebas dari benturan kepentingan dalam
pemenuhan kewajiban profesionalnya”
Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati
hatian Profesional
“Setiap anggota harus melaksanakan jasa
profesionalnya dengan kehati-hatian,kompetensi dan
ketekunan,serta mempunyai kewajiban untuk
mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan
profesional pada tingkat yang diperlukan untuk
memastikan bahwa klien atau pemberi kerja
memperoleh manfaat dari jasa profesional yang
kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legistasi
dan teknik yang paling mutakhir.”
Prinsip Keenam – Kerahasiaan
“Setiap anggota harus menghormati
kerahasiaan informasi yang diperoleh selama
memakai atau mengungkapkan informasi
tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada
hak atau kewajiban profesional atau hukum
untuk mengungkapkannya.
melakukan jasa profesional dan tidak boleh
Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional
“Setiap anggota harus berperilaku yang
konsisten dengan reputasi profesi yang baik
dan menjauhi tidakan yang dapat
mendeskreditkan profesi”
Prinsip Kedelapan – Standar Teknis
“ Setiap anggota harus melaksanakan jasa
profesionalnya sesuai dengan standar teknis
dan standar profesional yang relevan.Sesuai
dengan keahliannya dan dengan berhati-hati
,anggotan mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan penugasan dari penerima jasa
selama penugasan tersebut sejalan dengan
prinsip integritas dan objektivitas.
ATURAN ETIKA PROFESI AKUNTAN
PUBLIK
100 Independensi, Integritas dan
obyektivitas
101 Independensi
Dalam menjalankan tugasnya ,anggota KAP
harus selalu mempertahankan sikap mental
independen didalam memberikan jasa
profesional sebagaimana diatur dalam
standar profesional akuntan publik yang
ditetapkan oleh IAI. Sikap mental
independen tersebut harus meliputi
independen dalam fakta (in fact) maupun
dalam penampilan (in appearance).
102 Integritas dan
Objektivitas
Dalam menjalankan tugasnya anggota
KAP harus mempertahankan integritas
dan obyektivitas,harus bebas dari
benturan kepentingan (conflict of
interest) dan tidak boleh membeiarkan
faktor salah saji material (material
misstatement) yang diketahuinya atau
mengalihkan (mensubordinasikan)
pertimbangannya kepada pihak lain.
200200 StandarStandar UmumUmum dandan
PrinsipPrinsip AkuntansiAkuntansi
201 Standar Umum
A. Kompetensi profesional.
C. Perencanaan dan Supervisi.
D. Data relevan yang memadai.
B. Kecermatan dan Keseksamaan profesional.
202 Kepatuhan terhadap Standar
Anggota KAP yang melaksanakan penugasan
jasa auditing
,atestasi,review,kompilasi,konsultasnsi
profesional lainnya wajib mematuhi standar
yang dikeluarkan oleh badan pengatur
standar yang ditetapkan oleh IAI.
manajemen,perpajakan, atau jasa
203 Prinsip – prinsip Akuntansi
Anggota KAP tidak diperkenankan :
(1)menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa
laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
atau
tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
,apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang
(2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi
material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data
berdampak material terhadap laporan data secara keseluruhan
dari prinsip prinsip akuntansi yang yang ditetapkan oleh badan
pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa
laporan atu data mungkin memuat penyimpangan seperti itu,
dengan cara mengungkap kan penyimpangan dan estimasi
dampaknya(bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas
prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan
yang menyesatkan.
300300 TanggungTanggung JawabJawab kepadakepada
KlienKlien
301 Informasi Klien yang rahasia
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi
klien yang rahasia, tanpa persetujuan klien.
Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :
(1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya
sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan
prinsip-prinsip akuntansi
(2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun
untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku
seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau
melarang kepatuhan anggota KAP terhadap keytentuan
peraturan yang berlaku.
(3) melarang review praktik profesional (review mutu) seoran
anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
(4) menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan
atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh
badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin
anggota.
302 Fee Profesional
A. Besaran fee
Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain :
resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat
keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut
,struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan
profesional lainnya.
Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan
cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
B.Fee Kontinjen
Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan
suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan
dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana
jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu
tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh
pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan,
jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaiaan hukum atau
temuan badan pengatur.
Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee
kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi
independensi.
400
Tanggung Jawab Kepada Rekan
Seprofesi
401 Tanggung jawab kepada Rekan Seprofesi
Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak
melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat
merusak reputasi rekan seprofesi.
402 Komunikasi antar akuntan publik
Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan
publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan
(engagement) audit menggantikan akuntan publik
pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk
akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta
tujuan yang berlainan.
Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara
tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti
secara memadai.
403 Perikatan Atestasi
Akuntan publik tidak diperkenankan
mengadakan perikatan atestasi yang jenis
atestasi dan periodenya sama dengan
perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang
lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila
perikatan tersebut dilaksanakan untuk
memenuhi ketentuan perundangdangan
atau peraturan yang dibuat oleh badan yang
berwenang.
500
500 Tanggung
Tanggung Jawab
Jawab dan
dan
Praktik
Praktik Lain
Lain
501 Perbuatan dan Perkataan yang
Mendiskreditkan
Anggota tidak diperkenankan melakukan
tindakan dan/atau mengucapkan perkataan
yang mencemarkan profesi.
502 Iklan,Promosi, dan Kegiatan Pemasaran
Lainnya
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan
publik diperkenankan mencari klien melalui
pemasangan iklan, melakukan promosi
pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya
sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
503 KOMISI DAN FEE REFERAL
A. Komisi
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau
barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada
atau diterima dari klien/pihak lain untuk
memperoleh perikatan dari klien/pihak lain.
Anggota KAP tidak diperkenankan untuk
memberikan/menerima komisi apabila
pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat
mengurangi independensi.
B. Fee Referal (Rujukan)
Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang
dibayarkan /diterima kepada /dari sesama
penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee
referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi
sesama profesi.
504. Bentuk Organisasi dan KAP
Anggota hanya dapat berpraktik akuntan
publik dalam bentuk organisasi yang
diijinkan oleh peraturan perundang
undangan yang berlaku dan/atau yang tidak
menyesatkan dan merendahkan citra profesi.
TUGAS YANG HARUS DIKERJAKAN:
AUDITING (PENGAUDITAN) BUKU I , HARYONO YUSUP ,SOAL
NOMER : 3-26;3-27;3-28;3-29;3-30

More Related Content

What's hot

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PLUR
 
Struktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasiStruktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasi
Ike Hanisyah
 
Konsep dasar perilaku organisasi
Konsep dasar perilaku organisasiKonsep dasar perilaku organisasi
Konsep dasar perilaku organisasi
Firmansyah Rohi
 

What's hot (20)

Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negara
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
Struktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasiStruktur dan desain organisasi
Struktur dan desain organisasi
 
6. pembuatan keputusan
6. pembuatan keputusan6. pembuatan keputusan
6. pembuatan keputusan
 
Pengambilan keputusan dalam organisasi
Pengambilan keputusan dalam organisasiPengambilan keputusan dalam organisasi
Pengambilan keputusan dalam organisasi
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
 
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publikProses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
 
UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan
UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga KerjaanUU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan
UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Desain dan struktur organisasi
Desain dan struktur organisasiDesain dan struktur organisasi
Desain dan struktur organisasi
 
Persepsi dan pengambilan keputusan individu
Persepsi dan pengambilan keputusan individuPersepsi dan pengambilan keputusan individu
Persepsi dan pengambilan keputusan individu
 
5.agency theory
5.agency theory5.agency theory
5.agency theory
 
KOMUNIKASI BISNIS - NEGOSIASI (4EA21)
KOMUNIKASI BISNIS - NEGOSIASI (4EA21)KOMUNIKASI BISNIS - NEGOSIASI (4EA21)
KOMUNIKASI BISNIS - NEGOSIASI (4EA21)
 
8. koordinasi dan rentang manajemen
8. koordinasi dan rentang manajemen8. koordinasi dan rentang manajemen
8. koordinasi dan rentang manajemen
 
Prinsip-Prinsip Etika Bisnis - Etika Bisnis
Prinsip-Prinsip Etika Bisnis - Etika BisnisPrinsip-Prinsip Etika Bisnis - Etika Bisnis
Prinsip-Prinsip Etika Bisnis - Etika Bisnis
 
Ii komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahanIi komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahan
 
PPT Prinsip-Prinsip Organisasi
PPT Prinsip-Prinsip OrganisasiPPT Prinsip-Prinsip Organisasi
PPT Prinsip-Prinsip Organisasi
 
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan AdministrasiEvolusi Teori Organisasi dan Administrasi
Evolusi Teori Organisasi dan Administrasi
 
Konsep dasar perilaku organisasi
Konsep dasar perilaku organisasiKonsep dasar perilaku organisasi
Konsep dasar perilaku organisasi
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 

Similar to 4.kode etik-ppt

Kode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Kode Etik Profesi Akuntan Publik pptKode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Kode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Fuad Rahardi
 
Kode etik akuntan
Kode etik akuntanKode etik akuntan
Kode etik akuntan
mingina
 
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptxPrinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
RamadanRizky1
 
BE & ; GG, Roni Nugroho, Hapzi Ali, Ethics and Business Ethics and Conflict, ...
BE & ; GG, Roni Nugroho, Hapzi Ali, Ethics and Business Ethics and Conflict, ...BE & ; GG, Roni Nugroho, Hapzi Ali, Ethics and Business Ethics and Conflict, ...
BE & ; GG, Roni Nugroho, Hapzi Ali, Ethics and Business Ethics and Conflict, ...
Roni Nugroho
 

Similar to 4.kode etik-ppt (20)

fuad-140329042320-phpapp02 (1).pdf
fuad-140329042320-phpapp02 (1).pdffuad-140329042320-phpapp02 (1).pdf
fuad-140329042320-phpapp02 (1).pdf
 
Kode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Kode Etik Profesi Akuntan Publik pptKode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
Kode Etik Profesi Akuntan Publik ppt
 
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...
Pengauditan lanjutan (Etika Profesi Akuntan Publik) DR. YUDHI HERLIANSYAH, AK...
 
Kuliah 2 etika
Kuliah 2 etikaKuliah 2 etika
Kuliah 2 etika
 
Etika profesi akuntansi modul 3 4
Etika profesi akuntansi modul 3 4Etika profesi akuntansi modul 3 4
Etika profesi akuntansi modul 3 4
 
Kode etik profesi akuntan menuju era global
Kode etik profesi akuntan menuju era globalKode etik profesi akuntan menuju era global
Kode etik profesi akuntan menuju era global
 
Kode etik profesi akuntan menuju era global
Kode etik profesi akuntan menuju era globalKode etik profesi akuntan menuju era global
Kode etik profesi akuntan menuju era global
 
Kode etik akuntan
Kode etik akuntanKode etik akuntan
Kode etik akuntan
 
12418420.ppt
12418420.ppt12418420.ppt
12418420.ppt
 
Etika profesiona ls
Etika profesiona lsEtika profesiona ls
Etika profesiona ls
 
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptxPrinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).pptx
 
Etika profesional audit
Etika profesional   auditEtika profesional   audit
Etika profesional audit
 
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, ethics and conflict interes...
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, ethics and conflict interes...Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, ethics and conflict interes...
Be & gg, muh agus priyetno, prof dr ir hapzi, ethics and conflict interes...
 
Etika Profesi Kelompok 3.pptx
Etika Profesi Kelompok 3.pptxEtika Profesi Kelompok 3.pptx
Etika Profesi Kelompok 3.pptx
 
Kel 3_ Etika Profesional Akuntan.pptx
Kel 3_ Etika Profesional Akuntan.pptxKel 3_ Etika Profesional Akuntan.pptx
Kel 3_ Etika Profesional Akuntan.pptx
 
Etika profesional
Etika profesionalEtika profesional
Etika profesional
 
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Ethics and conflict...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Ethics and conflict...BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Ethics and conflict...
BE & GG, Siti Muliawati, Hapzi Ali, Business Ethics & GG; Ethics and conflict...
 
BE & ; GG, Roni Nugroho, Hapzi Ali, Ethics and Business Ethics and Conflict, ...
BE & ; GG, Roni Nugroho, Hapzi Ali, Ethics and Business Ethics and Conflict, ...BE & ; GG, Roni Nugroho, Hapzi Ali, Ethics and Business Ethics and Conflict, ...
BE & ; GG, Roni Nugroho, Hapzi Ali, Ethics and Business Ethics and Conflict, ...
 
Etika profesi
Etika profesiEtika profesi
Etika profesi
 
tugas rangkuman nayla kalya qayyum
tugas rangkuman nayla kalya qayyumtugas rangkuman nayla kalya qayyum
tugas rangkuman nayla kalya qayyum
 

4.kode etik-ppt

  • 1.
  • 2. Perlunya Etika Profesional Pada umumnya masyarakat menempatkan kepercayaan yang cukup besar terhadap jasa yang telah diberikan oleh kelompok profesional.
  • 3. Kode Etik Akuntan Indonesia . (1)Prinsip Etika (2) Aturan Etika dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip etika berlaku umum bagi semua profesi akuntan dan merupakan rerangka dasar bagi aturan Etika. Prinsip etika disahkan oleh Konggres sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpertasi Aturan Etika merupakan interpertasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika.
  • 4. Prinsip Etika 1) Tanggung jawab profesi 2) Kepentingan umum 3) Integritas 4) Obyektivitas 5) Kompetensi dan ke-hatihatian 6) Kerahasiaan 7) Perilaku profesional 8) Standar tehnis
  • 5. Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi “Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional,setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya”
  • 6. Prinsip Kedua – Kepentingan Publik “ Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas atas profesionalisme”
  • 7. Prinsip Ketiga – Integritas “ Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik ,setiap amggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin”
  • 8. Prinsip Keempat – Objektivitas “ Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya”
  • 9. Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati hatian Profesional “Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian,kompetensi dan ketekunan,serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legistasi dan teknik yang paling mutakhir.”
  • 10. Prinsip Keenam – Kerahasiaan “Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. melakukan jasa profesional dan tidak boleh
  • 11. Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional “Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tidakan yang dapat mendeskreditkan profesi”
  • 12. Prinsip Kedelapan – Standar Teknis “ Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati ,anggotan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.
  • 13. ATURAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK 100 Independensi, Integritas dan obyektivitas
  • 14. 101 Independensi Dalam menjalankan tugasnya ,anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).
  • 15. 102 Integritas dan Objektivitas Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan obyektivitas,harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membeiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.
  • 16. 200200 StandarStandar UmumUmum dandan PrinsipPrinsip AkuntansiAkuntansi
  • 17. 201 Standar Umum A. Kompetensi profesional. C. Perencanaan dan Supervisi. D. Data relevan yang memadai. B. Kecermatan dan Keseksamaan profesional.
  • 18. 202 Kepatuhan terhadap Standar Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing ,atestasi,review,kompilasi,konsultasnsi profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. manajemen,perpajakan, atau jasa
  • 19. 203 Prinsip – prinsip Akuntansi Anggota KAP tidak diperkenankan : (1)menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku ,apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang (2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data berdampak material terhadap laporan data secara keseluruhan dari prinsip prinsip akuntansi yang yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa laporan atu data mungkin memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkap kan penyimpangan dan estimasi dampaknya(bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.
  • 20. 300300 TanggungTanggung JawabJawab kepadakepada KlienKlien
  • 21. 301 Informasi Klien yang rahasia Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk : (1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi (2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap keytentuan peraturan yang berlaku. (3) melarang review praktik profesional (review mutu) seoran anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau (4) menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota.
  • 22. 302 Fee Profesional A. Besaran fee Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut ,struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. B.Fee Kontinjen Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaiaan hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.
  • 23. 400 Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi
  • 24. 401 Tanggung jawab kepada Rekan Seprofesi Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 402 Komunikasi antar akuntan publik Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.
  • 25. 403 Perikatan Atestasi Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundangdangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.
  • 26. 500 500 Tanggung Tanggung Jawab Jawab dan dan Praktik Praktik Lain Lain
  • 27. 501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
  • 28. 502 Iklan,Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
  • 29. 503 KOMISI DAN FEE REFERAL A. Komisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. B. Fee Referal (Rujukan) Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan /diterima kepada /dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.
  • 30. 504. Bentuk Organisasi dan KAP Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diijinkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.
  • 31. TUGAS YANG HARUS DIKERJAKAN: AUDITING (PENGAUDITAN) BUKU I , HARYONO YUSUP ,SOAL NOMER : 3-26;3-27;3-28;3-29;3-30