tentang pemberdayaan masyarakat

1. Penanganan Kumuh dan
Squatter: Mengutamakan
Pemberdayaan Komunitas

2. Permasalahan
1. Pendekatan dengan pemindahan penghuni kumuh dan
squatter ke rumah susun tidak lagi memadai.
2. Pola penanganan dijalankan oleh organisasi proyek
sehingga menghasilkan proyek yang berkelanjutan
ketimbang pengentasan kumuh yang berarti
3. Perlu mengembangkan pendekatan alternatif yang secara
konsekwen menempatkan warga miskin sebagai subjek
yang diberdayakan dan diorganisir
4. Penanganan permukiman kumuh dan informal pada
dasarnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran
Sasaran:
• Berubahnya stereotip pemerintah kota dan berbagai pihak
terhadap permukiman informal bukan lagi semata melanggar
ketertiban dan mengedepankan pendekatan akuisisi.
• Penataan kumuh ditangani sebagai suatu prakarsa yang utuh
di tingkat kota, dan bukan sebagai kumpulan kegiatan yang
menyebar di lokasi-lokasi kumuh dan informal,
• Meningkatnya kapasitas kelembagaan komunitas, dimana
penataan kumuh memperkuat sistem sosial termasuk relasi-
relasi antar penduduk di tingkat komunitas.
Tujuan penanganan adalah meningkatkan
kesejahteraan penduduk miskin permukiman
informal secara layak sehingga dapat diterima
eksistensinya secara formal menjadi bagian kota
(formalisasi dan regularisasi).

4. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
SEBAGAI STRATEGI PENATAAN PERMUKIMAN
KUMUH
Mengapa penataan
permukiman kumuh dan
relokasi ke Pemukiman
Baru Rumah Susun
memerlukan
pemberdayaan komunitas
sejak tahap awal?

5. 1. MEMBERDAYAKAN POTENSI
KOMUNITAS
• DALAM TAHAP PERENCANAAN: aspirasi, tujuan, potensi merencana.
• DALAM TAHAP KONSTRUKSI: konstruksi swadaya, memberdayakan, dan
arahan elemen-elemen konstruksi yang disediakan pemerintah.
• DALAM TAHAP PENGELOLAAN: mengelola permukiman secara swadaya akan
sangat membantu dalam mengurangi biaya yang tinggi.
Perlunya Pemberdayaan
Komunitas
2. MENINGKATKAN RASA MEMILIKI
• Rusun terus dibangun dan warga calon
penghuni diminta tinggal memakai saja,
mengakibatkan tidak ada rasa memiliki
yang tinggi dan kesediaan merawat,
• Pemberdayaan komunitas bertujuan untuk
meningkatkan rasa memiliki dari penghuni

6. • Banyak masalah penolakan warga dikarenakan
tidak dilengkapi oleh air dan listrik yang
memadai, juga karena tidak sesuai kebutuhan
calon penghuni, Pemberdayaan masyarakat
sejak awal mengurangi salah perkiraan
kebutuhan sehingga dapat mengurangi
penolakan warga
3. MENGURANGI PENOLAKAN WARGA
4. MENGHINDARI KOOPTASI
KEPENTINGAN
• Adanya dominasi kepentingan yang bukan merupakan
kepentingan dari komunitas dan masyarakat luas
dalam penanganan permukiman kumuh
• Pemberdayaan komunitas membangun dan
memupuk KOMITMEN BERSAMA yang merupakan
hasil dari dialog berbagai kepentingan sehingga
dapat meminimalkan kooptasi kepentingan

7. • Manakala hasil-hasil penataan permukiman kumuh
tidak menampakkan adanya perbaikan berarti dari
kelompok sasaran
• Pemberdayaan komunitas warga permukiman kumuh
memberi jawaban yang lebih jelas bahwa proses
pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan komunitas itu sendiri dan lebih luas
untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman,
baik di tempat asal maupun di tempat tinggal yang baru
5. MENJAWAB TUJUAN PEMBANGUNAN
UNTUK SIAPA
6. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
YANG BERKELANJUTAN
• Pemberdayaan komunitas menghargai ADANYA
MODAL SOSIAL seperti TINGKAT PARTISIPASI dan
TINGKAT KESALINGPERCAYAAN sebagai bagian
penting dalam pembangunan yang lebih yang bersifat
pro-poor dan pro-job selain pro-environment dan pro
growth.

8. 1. Komunitas adalah SUBJEK pembangunan, mereka difasilitasi untuk
mengkaji masalah dan potensi dan menemukan solusi serta
melaksanakannya secara swadaya,
2. Proyek berperan sebagai FASILITATOR yang mendampingi komunitas dan
dilengkapi oleh kapasitas yang memadai untuk mendorong, mengorganisir,
memberikan pilihan-pilihan (well informed choices) yang solutif.
3. Tidak ada satu pun model PK yang sempurna untuk semua tempat dan
situasi, selalu perlu penyesuaian dengan kondisi setempat,
4. Penting untuk membangun kepercayaan komunitas pada tahap awal,
PRINSIP-PRINSIP
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

9. 5. Proses transformasi sosial membutuhkan waktu yang lama,
6. Tidak semua model partisipasi dapat memberdayakan komunitas, dan
partisipasi yang memberdayakan adalah partisipasi pembelajaran,
7. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBAGAI INSTRUMEN.
Pemberdayaan komunitas bertujuan membangun modal sosial (Indikator
peningkatan tingkat partisipasi dan tingkat saling percaya antar pihak),
Penataan fisik permukiman bukanlah tujuan melainkan merupakan
instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi dari komunitas. Proses
pengadaan perumahan dan permukiman adalah instrumen utama melalui
mana berlangsung proses pemberdayaan masyarakat. Perumahan di sini
dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan selain juga merupakan
kebutuhan masyarakat kumuh itu sendiri.
8. KEAMANAN BERMUKIM: mengintegrasikan proses peningkatan kualitas
perumahan dan lingkungan permukiman dengan perbaikan kondisi
keamanan penghunian (security of tenure), dengan fokus pada proses
regularisasi sektor informal ke dalam sektor formal, serta didukung oleh
sistem pembiayaan yang sesuai dengan kondisi kehidupan yang masih
informal.
PRINSIP-PRINSIP
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

10. STRATEGI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
1. INTERVENSI MINIMAL DARI PROYEK, tanpa mengurangi wibawa tim
proyek. Tindakan tim proyek diperlukan jika terjadi penyimpangan dari prinsip-
prinsip pemberdayaan komunitas. Inovasi justru dieksplorasi secara optimal dari
proses pendampingan komunitas.
2. KETERPADUAN PENANGANAN. Jika ada beberapa sumber pendanaan di
lokasi yang sama (Tegal Alur), diupayakan penggabungan pendanaan dan
penanganan pekerjaan (fisik, sosial, ekonomi) secara terintegrasi di tingkat lokal.
3. PARTISIPATIF, dengan melibatkan seluruh komponen lokal, termasuk dalam
pengelolaan keuangan proyek melalui kelembagaan lokal yang dibentuk secara
partisipatif. Kesan proyek sebagai milik komunitas lokal.
4. WANITA dan PEMUDA. Partisipasi melibatkan komponen wanita dan kaum
muda sebagai kelompok potensial.
5. OPTIMASI POTENSI LOKAL. Artinya prioritas pemanfaatan sumber daya
lokal seperti manajemen, tenaga kerja, material dll.
6. MINIMASI DAMPAK. Dampak negatif kegiatan proyek terhadap lingkungan
kawasan harus diidentifikasi dengan baik dan diatasi melalui musyawarah.

11. STRATEGI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH
MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
7. ORGANISASI KOMUNITAS. Memberdayakan warga masyarakat ke dalam
komunitas-komunitas yang terorganisir dengan baik, dengan mengembangkan
berbagai alternatif kegiatan seperti kelompok tabungan dan koperasi warga.
8. JARINGAN KOMUNITAS. Mengembangkan organisasi komunitas miskin
hingga mencapai skala jaringan komunitas kota, melalui upaya bersama mencari
solusi dan mengerahkan sumber-sumber daya di tingkat kota, sehingga dapat
saling berbagi pelajaran dan pengalaman secara progresif.
9. DANA DOMPET. Menggunakan mekanisme pembiayaan Trust Fund atau
skema dana sosial yang diselenggarakan sebuah komisi khusus untuk
menjalankan kegiatan pemberdayaan komunitas. Mekanisme pembiayaan dana
sosial tidak diciptakan dalam bentuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah
seperti biasanya, namun juga bersifat terbuka untuk mengelola dana sosial dari
berbagai sumber lain.

12. PROSES PENYEDIAAN PERUMAHAN
P.
SWADAYA
Rp
Akuisisi Komoditi
P.
KOMERSIAL
Rp
Ijin
Usaha
Tanah
Develop
Rp
Tanah
SwadayaKonsolidasi
Tabungan
PSD Pemerintah
Rp
Kredit Mikro
Rp
Jentrifikasi, Spekulasi Tanah Peluang KKN Ijin, Kredit dan PSD, Beban Subsidi Spekulasi, Kredit Macet, Segregasi Sosial & Spasial
Hub. Alami Man and Land, Terjamin (Secure) Mandiri, MURAH, Tepat Sasaran PSD Pengb. Komunitas, Ketahanan Sosial,No Kredit Macet
Rp
???
PENGUATAN Sektor Masyarakat PENGUATAN Sektor Publik PENEMPATAN Sektor Swasta
PELEMAHAN Sektor Masyarakat PELEMAHAN Sektor Publik PENGUATAN Sektor Swasta

13. SKENARIO PENATAAN PERMUKIMAN
(KASUS KAWASAN KALI TANJUNGAN)
Peremajaan Permukiman Kumuh
Pemukiman Kembali Permukiman
Kumuh Ilegal (Squatter)
Rekonstruksi Kawasan
Pabrik/Gudang
1
3
2
4
Pengendalian Pembangunan
Kawasan D A S

14. KELEMBAGAAN
KOMUNITAS
FASILITATOR
/TIM PROYEK
PEMILIK
GUDANG
KELOMPOK
PEKERJA
DEWAN
KELURAHAN
KARANG
TARUNA
PKK
TOKOH
INFORMAL
KETUA RT
LURAH DAN
PERANGKAT
DESA
KETUA RW
FORUM
MUSYAWARAH
KOMUNITAS

15. Kelembagaan Komunitas
LEMBAGA
PENANGANAN
KOTA
BEBAS KUMUH

16. ORGANISASI
POKJA PEMBANGUNAN
BENDAHARA
KETUA POKJA
SEKSI
SOSIAL WARGA
SEKSI
PENGADAAN
SEKSI
KEAMANAN
K O M U N I T A S
SEKSI
KONSTRUKSI FISIK
SEKRETARIS

17. ORGANISASI TIM
PELAKSANA PROYEK
TIM TEKNIS PUCK
KONSULTAN AHLI
KOORDINATOR
LAPANGAN
• Dukungan institusional,
• Wawasan kebijakan dan peraturan,
• Standar teknis minimum, rancangan teknis.
PENDAMPING
KOMUNITAS
• Perencanaan dan pengelolaan proyek,
• Evaluasi,
• Pelaporan
• Koordinasi pekerjaan di lapangan,
• Laporan kegiatan lapangan,
• Mengunjungi lapangan secara berkala,
• Mendampingi dan bermukim di tengah komunitas,
• Eksplorasi sumber daya lokal komunitas,
• Pengembangan lembaga komunitas,
• Optimasi manfaat proyek,
RAPATKOORDINASI

18. • Diperlukan skema program dan proyek multi tahun
• Pengembangan kelembagaan komunitas adalah tujuan utama yang
dicapai dalam kurun multi tahun.
• Organisasi komunitas-komunitas tidak menjadi bagian dari
organisasi proyek/program tertentu
• Dukungan atas pengembangan kelembagaan komunitas dapat
dilakukan melalui berbagai proyek/program.
KOMUNITAS
PROGRAM
PROYEK
Diagram Hubungan Kelembagaan Komunitas dan Program/Proyek Pendukung
ORGANISASI TIM
PELAKSANA PROYEK

20. Penanganan Terpadu di Tingkat Kota
(Citywide Level)
Penanganan Permukiman Kumuh dilakukan di Tingkat Kota secara Terpadu
Paradigma Lama
Kumpulan Proyek
Paradigma Baru
Penanganan Tingkat Kota

21. Pendekatan dalam Pemberdayaan
Komunitas
LEMBAGA
PENANGANAN
KOTA
BEBAS KUMUH

22. Penanganan Terpadu Tingkat kota
Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemanfaatan
Tanah Negara
dan T.Tidur Lembaga,
Badan
Usaha
Penertiban
Urbanisasi
Preventif,
SPM
APBD +
Mobilisasi
Dana CSR dan
ZIS
Mobilisasi
Mahasiswa,
Profesional
RTRW dan
RP4D yang
Responsif
Koordinasi
PSD Pusat dan
Daerah
Prakarsa
KOTA
BEBAS
KUMUH
Tanah
Kota
SDM
LEM
BAGA
COM
DEVBIAYA
TR
Guna
TanahPERDA
PSD

23. Penanganan Terpadu Tingkat Kota
Koordinasi
Pemberdayaan
Masyarakat
DINAS
PERUMAHAN
Koordinasi
Pendanaan &
Pembiayaan
Koordinasi
RTRW dan
RP4D
Koordinasi
Prasarana dan
Sarana
LEMBAGA
PENANGANAN
KOTA BEBAS
KUMUH
BUMD
PERUMAHAN
DAN
PEMBANGUNAN
KOTA
Koordinasi
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
INSTANSI
PEMERINTAH
PUSAT
TERKAIT
TKPK
DAERAH
DKI JAKARTA
DINAS TATA
KOTA DAN
P2B
KANTOR
PERTANAHAN
JAKARTA
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
LSM,
PERGURUAN
TINGGI,
PROFESI
SWASTA
INTL, NTL,
LOKAL
ORMAS,
ORSOS,
FORUM

24. Sekian dan
Terima Kasih