Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran jaminan sosial yang mengatur tentang kriteria, pendataan, pendaftaran, dan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan."

1. RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal
17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Sosial.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
2. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan
orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
3. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya disebut PBI
adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh menteri sebagai
peserta program jaminan sosial.
1

2. 4. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut DJSN adalah dewan
yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan
SJSN dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya disebut BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
sosial.
6. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sosial.
BAB II
PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN
Pasal 2
(1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai dasar
untuk PBI secara nasional.
(2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Pasal 3
(1) Menteri atas masukan Badan Pusat Statistik menetapkan pagu nasional PBI dan
pagu untuk tiap provinsi, kabupten/kota sebagai dasar pengusulan alokasi
anggaran oleh DJSN.
(2) Penetapan pagu nasional PBI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum tahun anggaran baru
dimulai.
(3) Berdasarkan pagu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati/Walikota melakukan pendataan PBI.
(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat
nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan
pekerjaan.
2

3. Pasal 4
(1) Peserta jaminan kesehatan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan
setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu,
melaporkan data kepesertaan jaminan sosial kepada Bupati/Walikota di tempat
tinggalnya, untuk didata sebagai PBI.
(2) Bupati/Walikota melakukan verifikasi dan validasi atas data yang dilaporkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Lurah dan kepada
BPJS tempat peserta terdaftar.
Pasal 5
Pemerintah Daerah dapat menambah PBI di atas pagu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1).
Pasal 6
(1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
Bupati/Walikota menetapkan daftar PBI paling lambat 12 bulan sebelum tahun
anggaran baru dimulai.
(2) Bupati/Walikota melaporkan daftar PBI di kabupaten/kota masing-masing
kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai PBI provinsi paling lambat 11 bulan
sebelum tahun anggaran baru dimulai.
(3) Daftar PBI provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 hari setelah ditetapkan.
(4) Daftar PBI di luar pagu nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
Pasal 7
Pemutakhiran pagu nasional PBI dilakukan setiap 3 (tiga) tahun oleh Menteri dengan
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Pasal 8
(1) Kepala keluarga PBI wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah di tempat
tinggalnya setiap perubahan data anggota keluarganya.
(2) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap bulan dan
selanjutnya disampaikan kepada BPJS.
(3) Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi
terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3

4. Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan data anggota
keluraga PBI dan verifikasi, serta validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB III
PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN
Pasal 10
(1) Menteri mendaftarkan PBI secara kolektif sebagai peserta program jaminan
sosial kepada BPJS.
(2) Gubernur, Bupati/Walikota mendaftarkan PBI di atas pagu nasional secara
kolektif sebagai peserta program jaminan sosial kepada Kantor BPJS setempat
atau yang terdekat.
(3) Kantor BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan
kartu peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya
pendaftaran.
(4) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada masing-masing peserta di wilayahnya
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima dari BPJS.
BAB IV
PEMBAYARAN IURAN
Pasal 11
DJSN setiap tahun mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi PBI kepada Menteri
Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Pasal 12
(1) Menteri Keuangan membayar iuran bagi PBI kepada BPJS paling kurang 3 (tiga)
bulan dimuka melalui APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Gubernur, Bupati/Walikota membayar iuran bagi PBI kepada BPJS setiap 3 (tiga)
bulan dimuka melalui APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4

5. Pasal 13
(1) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk urun iuran dalam pembayaran iuran bagi
PBI ditetapkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
(2) Proporsi urun iuran yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
(3) Dalam hal Gubernur, Bupati/Walikota menambah PBI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) wajib membayar iuran kepada BPJS.
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14
(1) Untuk menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan iuran masyarkat dapat
berperan serta dalam:
a. mengawasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran PBI;
b. mengajukan keberatan atas pelaksanaan pendataan dan pendaftaran PBI
sebagai peserta program jaminan sosial;
c. memperoleh informasi manfaat jaminan yang diterima dan kualitas
pelayanan;
d. melaporkan secara tertulis kepada pihak yang berwenang apabila terjadi
penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan pendataan dan
pendaftaran PBI sebagai peserta program jaminan sosial.
e. memberikan data yang benar dan akurat untuk keperluan pendataan dan
pendaftaran PBI;
f. membantu kelancaran pelaksanaan pendataan dan pendaftaran PBI;
g. memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pejabat yang
berwenang,
h. memberikan masukan untuk perbaikan
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
melalui Unit Pengaduan Masyarakat di setiap pemerintah daerah.
(3) Pengaduan, usulan, dan/atau saran yang diterima dari masyarakat,
ditindaklanjuti oleh Unit Pengaduan Masyarakat sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
5

6. BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....
6

7. RANCANGAN
PENJELASAN PASAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN .....
TENTANG
PENERIMA BANTUAN JAMINAN SOSIAL
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di
bentuk dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial yang
menyeluruh bagi seluruh rakyat. Undang-undang menentukan lima jenis program
jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk. Kepesertaan
program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat,
sedangkan sebagian besar masyarakat belum memperoleh jaminan sosial yang
memadai.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
menentukan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa badan
penyelenggara secara bertahap dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas,
serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi setiap peserta. Melalui pelaksanaan
program jaminan sosial yang semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk mereka yang tergolong fakir
miskin dan orang tidak mampu.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pasal 14 ayat (1) menentukan bahwa “Pemerintah secara bertahap mendaftarkan
penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.
Kemudian dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan bahwa “Iuran program jaminan sosial
bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”. Pada ayat
(5) ditentukan bahwa “Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan”. Selanjutnya pada
ayat (6) ditentukan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) yunto Pasal 21 ayat (1), iuran
program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh
Pemerintah.
Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial. Ruang lingkup
Peraturan Pemerintah ini hanya mencakup program jaminan kesehatan yang pada
pokoknya mengatur:
7

8. 1. Ketentuan Umum yang memuat pengertian beberapa istilah;
2. Pendataan dan Penetapan Penerima Bantuan Iuran;
3. Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran;
4. Pembayaran Iuran;
5. Peran Serta Masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pendatan keluarga PBI mencakup keluarga atau perorangan yang tinggal di
Panti Asuhan, Panti Jompo, panti sosial lainnya, dan penduduk terlantar.
Ayat (4)
Nomor Induk Kependudukan dalam ketentuan ini diatur berdasarkan Undang-
Undang mengenai administrasi kependudukan.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Verifikasi dan validasi kepada Kepala Desa/Lurah adalah terhadap kondisi
ekonomi/status kemiskinan peserta. Sedangkan verifikasi dan validasi
kepada BPJS adalah terhadap pemutusan status kepesertaan.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
8

9. Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perubahan data adalah penambahan atau
pengurangan anggota keluarga dan perubahan kondisi ekonomi/status
kemiskinan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud pendaftaran PBI secara kolektif adalah mendaftarkan jumlah
besaran data nasional peserta untuk program jaminan sosial yang
bersangkutan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kantor BPJS setempat adalah Kantor BPJS yang
mempunyai wilayah kerja di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
Yang dimaksud dengan Kantor BPJS terdekat adalah Kantor BPJS yang
mempunyai wilayah kerja yang terdekat dengan Provinsi atau
Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
9

10. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau organisasi
kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....
10