Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Lkpj 2016

1.595 Aufrufe

Veröffentlicht am

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TA. 2016

Veröffentlicht in: Leadership & Management
  • Login to see the comments

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Lkpj 2016

  1. 1. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 414.4/1/KEP/2017 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017
  2. 2. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KATA PENGANTAR Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BabIII LaporanKepalaDesaPasal12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban : a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; d. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap tahun anggaran. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kewenangan lokal berskala desa mencakup 5 bidang dan Pembiayaan yaitu : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa; b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan; c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; e. Bidang Tak Terduga. f. Pembiayaan Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2016, bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentangLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran, untuk selanjutkan sebagai bahan kajian Kinerja selama 1 (satu) tahun, oleh Badan Permusyawaratan Desa. Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan- penjelasan sesuai hasil evaluasi Badan Permusyawaratan Desa demi kelangsungan kemajuan desa. Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih. Balingasal, Januari 2017 Kepala Desa Balingasal P R I Y A T I N I
  3. 3. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 414.4/ /KEP/2017 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. 4. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
  5. 5. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
  6. 6. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40); 23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Balingasal; 24. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 7); 27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 8); 28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6). Menetapkan : KESATU : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
  7. 7. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KEDUA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Balingasal Pada tanggal Januari 2017 KEPALA DESA BALINGASAL, PRIYATINI TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 1. Camat Padureso; 2. Ketua BPD Desa Balingasal; 3. Pertinggal.
  8. 8. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL NOMOR : 414.4/ /KEP/2017 TANGGAL : JANUARI 2017 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis. 2. Gambaran Umum Demografis. 3. Kondisi Ekonomi. a. Potensi Unggulan. b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Misi dan Visi B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMDesa). C. Prioritas Desa. BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 2. Target dan realisasi Pendapatan. 3. Permasalahan dan penyelesaian. B. PENGELOLAAN BELANJA DESA. 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa. 2. Target dan realisasi Belanja. 3. Permasalahan dan penyelesaian BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA. A. URUSAN ASAL USUL DESA. 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 2. Pelayanan Prima. 3. Produk-produk Hukum Desa. 4. Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan. 5. Permasalahan dan Penyelesaian B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN. 1. Program dan Kegiatan. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan . 3. Permasalahan dan penyelesaian BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN . A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan. 3. Satuan Kerja Perangkat Desa. 4. Kegiatan yang diterima. 5. Sumber dan Jumlah anggaran. 6. Permasalahan dan Penyelesaian . B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN . 1. Dasar Hukum. 2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan . 3. Sumber dan Jumlah anggaran. 4. Sarana dan prasarana.
  9. 9. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA. A. KERJASAMA ANTAR DESA. 1. Kebijakan dan kegiatan. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan . 3. Permasalahan dan penyelesaian . B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA. 1. Kebijakan dan kegiatan. 2. Pelaksanaan Kegiatan . 3. Permasalahan dan penyelesaian . C. BATAS DESA. 1. Kebijakan dan kegiatan. 2. Pelaksanaan Kegiatan . 3. Permasalahan dan penyelesaian . D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA. 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya. 2. Status Bencana. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran. 4. Antsipasi Desa. 5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi. E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 1. Gangguan yang terjadi. 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa. 3. Data Perangkat Desa. 4. Sumber dan Jumlah Anggaran. 5. Penanggulangan dan Kendalanya. 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan. Balingasal, Januari 2017 Kepala Desa Balingasal P R I Y A T I N I
  10. 10. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun Anggaran2016 disusun berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari AnggaranPendapatandanBelanja Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
  11. 11. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yangmenjadi KewenanganPemerintah Daerah(LembaranDaerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 17. PeraturanDaerahKabupaten KebumenNomor 12 Tahun 2015tentang Anggaran PendapatanBelanja DaerahTahun2016 (LembaranDaerahKabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11); 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Balingasal; 24. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa; 25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4) 26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 7); 27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 8) 28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6).
  12. 12. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 B. GAMBARAN UMUM DESA 1. KONDISI GEOGRAFIS Gambar 1.1 Gambar diatas Peta Sosial Desa Balingasal menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2009, dengan batas-batas desa sebagai berikut :  Sebelah Utara : Desa Merden dan Sidototo Kecamatan Padureso.  Sebelah Timur : Desa Pecarikan Kecamatan Prembun  Sebelah Selatan : Desa Kabuaran Kecamatan Prembun  Sebelah Barat : Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Luas wilayah Desa Balingasal seluas 262,5 Ha, yang terdiri dari : a. Tanah Sawah :  Sawan Irigasi Teknis : 15,00 Ha  Sawah Irigasi ½ Teknis : - Ha  Sawah tadah hujan : 24,00 Ha b. Tanah Kering :  Ladang/Tegal : 100,00 Ha  Pemukiman : 90,50 Ha
  13. 13. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 c. Tanah Fasilitas Umum :  Tanah Bengkok : 7,93 Ha  Tanah Negara : 0,52 Ha  Lapangan Desa : 0,64 Ha  Balai Desa dan Kantor Desa : 0,11 Ha  SD dan PAUD : 0,34 Ha  Makam : 1,74 Ha  Pasar Desa : 0,22 Ha  Lainnya : 21,49 Ha Gambar 1.2 Luas Wilayah dalam Grafik Berdasarkan topografi, Desa Balingasal memiliki karateristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan air laut antara 12 m dpl. Jenis iklim yang ada di Desa Balingasal adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 270C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 370C. Adapun Desa Balingasal secara administratif terdiri dari 6 dusun dengan jumlah RW sebanyak 6 dan jumlah RT sebanyak 14, sebagaimana berikut : 1. Dusun Kenayan terdiri dari : 1 RW dan 2 RT 2. Dusun Pepedan terdiri dari : 1 RW dan 2 RT 3. Dusun Jatiteken Wetan terdiri dari : 1 RW dan 2 RT 4. Dusun Jatiteken Kulon terdiri dari : 1 RW dan 3 RT 5. Dusun Bleber terdiri dari : 1 RW dan 3 RT 6. Dusun Kalapacung terdiri dari : 1 RW dan 2 RT 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS a. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk desa Balingasal pada akhir tahun 2016 sebesar 2.817 jiwa, terdiri dari 1.405 jiwa laki-laki dan 1.412 jiwa perempuan. Adapun penyebaran penduduk perdusun tahun 2015 sebagai berikut : 15 24 100 90.5 0.52 7.93 0.64 0.11 0.34 1.74 0.23 21.49 0 20 40 60 80 100 120 Sawah Irigasi Teknis Sawah Tadah Hujan Ladang/Tegal Pemukiman Tanah Negara Tanah Bengkok Lapangan Balai Desa dan Kantor Desa SD dan PAUD Makam Pasar Lainnya Luas (Ha)
  14. 14. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Balingasal per Dusun Tahun 2016 DUSUN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 2 3 4 (2 + 3) Kenayan 216 194 410 Pepedan 262 287 549 Jatiteken Wetan 212 225 437 Jatiteken Kulon 292 289 581 Bleber 274 265 539 Kalapacung 149 152 301 JUMLAH 1.405 1.412 2.817 Gambar 1.1 Jumlah KK dan Penduduk dalam Grafik Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut : Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa menurut Kelompok Umur NO UMUR (Tahun) KELOMPOK UMUR JUMLAH 1 0 - 5 BALITA 242 2 > 6 – 12 ANAK-ANAK 329 3 > 13 –17 REMAJA 215 4 > 18 – 60 DEWASA 1.749 5 > 60 MANULA 282 JUMLAH 2.817 216 262 212 292 274 149 194 287 225 289 265 152 124 156 121 180 162 84 0 50 100 150 200 250 300 350 Laki-laki Perempuan JUMLAH KK
  15. 15. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Gambar 1.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok dalam Grafik b. Keagamaan Penduduk Penduduk Desa Balingasal semua memeluk agama Islam Tabel 1.3 Struktur Pemeluk Agama NO AGAMA JUMLAH KET 1 Islam 2.817 2 Kristen Protestan - 3 Kristen Katolik - 4 Budha - 5 Hindu - 6 Lain-lain - JUMLAH 2.817 Gambar 1.3 Jumlah Penduduk menurut Agama 242 329 215 1749 286 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 BALITA ANAK-ANAK REMAJA DEWASA MANULA KELOMPOK UMUR 2817 0 0 0 0 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 JML. PEMELUK AGAMA
  16. 16. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 c. Pendidikan Penduduk Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Balingasal untuk usia 5 (lima) tahun ke atas sebagai berikut : Tabel 1.4 Struktur Pendidikan Penduduk NO PENDIDIKAN TERAKHIR DUSUN JUMLAH KENAYAN PEPEDAN JATITEKEN WETAN JATITEKEN KULON BLEBER KALAPACUNG 1 TIDAK/BLM. SEKOLAH 44 93 92 121 99 42 491 2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 44 73 62 67 65 45 356 3 TAMAT SD/SEDERAJAT 116 202 154 199 192 124 987 4 SLTP/SEDERAJAT 79 104 83 86 103 51 506 5 SLTA/SEDERAJAT 103 62 41 95 68 36 405 6 DIPLOMA I/II 6 1 1 - - 1 9 7 AKADEMI/DIPLOMA III/SARMUD 6 6 - 3 5 1 21 8 DIPLOMA IV/STRATA 1 12 8 4 10 7 1 42 9 STRATA II - - - - - - - 10 STRATA III - - - - - - - JUMLAH 410 549 437 581 539 301 2.817 Gambar 1.4 Struktur Pendidikan Penduduk dalam Grafik 3. KONDISI EKONOMI Desa Balingasal adalah desa pertanian, karena masyarakatnya sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, sedangkan yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain-lain, sebagaimana dalam tabel Struktur Mata Pencaharian Penduduk sebagai berikut : Tabel 1.5 Struktur Mata Pencaharian Penduduk KODE PEKERJAAN JUMLAH KODE 1 BELUM/TIDAK BEKERJA 552 KODE 2 MENGURUS RUMAH TANGGA 533 KODE 3 PELAJAR/MAHASISWA 547 44 93 92 121 99 4244 73 62 67 65 45 116 202 154 199 192 124 79 104 83 86 103 51 103 62 41 95 68 36 6 1 1 0 0 16 6 0 3 5 112 8 4 10 7 10 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 50 100 150 200 250 TDK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT DIPLOMA I/II AKADEMI/DIPLOMA III/SARMUD DIPLOMA IV/STRATA I STRATA II STRATA III
  17. 17. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KODE PEKERJAAN JUMLAH KODE 4 PENSIUNAN 9 KODE 5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 14 KODE 6 TNI 1 KODE 7 POLRI 0 KODE 8 PERDAGANGAN 4 KODE 9 PETANI/PEKEBUN 289 KODE 10 PETERNAK 0 KODE 11 NELAYAN/PERIKANAN 0 KODE 12 INDUSTRI 0 KODE 13 KONTRUKSI 0 KODE 14 TRANSPORTASI 0 KODE 15 KARYAWAN SWASTA 282 KODE 16 KARYAWAN BUMN 4 KODE 17 KARYAWAN BUMD 0 KODE 18 KARYAWAN HONORER 3 KODE 19 BURUH HARIAN LEPAS 63 KODE 20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 KODE 21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 KODE 22 BURUH PETERNAKAN 0 KODE 23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 KODE 24 TUKANG CUKUR 0 KODE 25 TUKANG LISTRIK 0 KODE 26 TUKANG BATU 1 KODE 27 TUKANG KAYU 1 KODE 28 TUKANG SOL SEPATU 0 KODE 29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 KODE 30 TUKANG JAHIT 0 KODE 31 TUKANG GIGI 0 KODE 32 PENATA RIAS 0 KODE 33 PENATA BUSANA 0 KODE 34 PENATA RAMBUT 0 KODE 35 MEKANIK 1 KODE 36 SENIMAN 0 KODE 37 TABIB 0 KODE 38 PARAJI 0 KODE 39 PERANCANG BUSANA 0 KODE 40 PENTERJEMAH 0 KODE 41 IMAM MASJID 0 KODE 42 PENDETA 0 KODE 43 PASTOR 0 KODE 44 WARTAWAN 0 KODE 45 USTADZ/MUBALIGH 0 KODE 46 JURU MASAK 0 KODE 47 PROMOTOR ACARA 0 KODE 48 ANGGOTA DPR-RI 0 KODE 49 ANGGOTA DPD 0 KODE 50 ANGGOTA BPK 0 KODE 51 PRESIDEN 0 KODE 52 WAKIL PRESIDEN 0 KODE 53 ANGGOTA MK 0 KODE 54 ANGGOTA KABINET/KEMEN 0 KODE 55 DUTA BESAR 0
  18. 18. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KODE PEKERJAAN JUMLAH KODE 56 GUBERNUR 0 KODE 57 WAKIL GUBERNUR 0 KODE 58 BUPATI 0 KODE 59 WAKIL BUPATI 0 KODE 60 WALIKOTA 0 KODE 61 WAKIL WALIKOTA 0 KODE 62 ANGGOTA DPRD PROV. 0 KODE 63 ANGGOTA DPRD KAB. 0 KODE 64 DOSEN 1 KODE 65 GURU 16 KODE 66 PILOT 0 KODE 67 PENGACARA 0 KODE 68 NOTARIS 0 KODE 69 ARSITEK 1 KODE 70 AKUNTAN 0 KODE 71 KONSULTAN 0 KODE 72 DOKTER 0 KODE 73 BIDAN 1 KODE 74 PERAWAT 0 KODE 75 APOTEKER 0 KODE 76 PSIKATER/PSIKOLOG 0 KODE 77 PENYIAR TELEVISI 0 KODE 78 PENYIAR RADIO 0 KODE 79 PELAUT 0 KODE 80 PENELITI 0 KODE 81 SOPIR 9 KODE 82 PIALANG 0 KODE 83 PARANORMAL 0 KODE 84 PEDAGANG 24 KODE 85 PERANGKAT DESA 12 KODE 86 KEPALA DESA 1 KODE 87 BIARAWATI 0 KODE 88 WIRASWASTA 427 KODE 89 LAINNYA, SEBUTKAN 0 JUMLAH 2.817 a. Potensi Unggulan Desa Desa Balingasal mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan sebagaimana berikut :  Mempunyai Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa  Usaha pertanian berupa padi, jagung, kedelai, pisang, dll  Usaha industri pengolahan pangan (keripik pisang, kue satu)  Usaha industri meubelair dan buis beton  Usaha perdagangan b. Pertumbuhan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnyaProdukDomestik RegionalBruto (PDRB), atasdasarhargakonstan. Adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor
  19. 19. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 produksi. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB. Berdasarkan pertumbuhan PDRB Desa Balingasal Tahun 2016 dapat dikatakan pertumbuhan Desa Balingasal pertengahan tahun 2016 mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena dalam sektor pendapatan dari sektor pertanian terjadi pengurangan hasil panen akibat serangan hama tikus/wereng/keong yang melanda di Desa Balingasal.
  20. 20. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. VISI DAN MISI Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis desa, yaitu telah ditempuh denganpenyusunandokumendalam bentuk Peraturan DesaNomor4Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lima Tahunan) Tahun 2015 – 2019 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupunnon fisik yang dituangkan dalam RencanaKerjaPemerintah Desa (RKP Desa) Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam awal kepemimpinan saya menjadi Kepala Desa, kami mengusung Visi dan Misi sebagai berikut : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, MANDIRI, MAKMUR, MAPAN DAN MULIA” Misi dan Program Desa Balingasal : Dan untuk melaksanakan Visi Desa Balingasal dilaksanakan misi dan program sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Menata sistim administrasi pemdes yang kurang rapi; 3. Meningkatkan kinerja perangkat desa sebagai pengayom, pelindung sekaligus abdi Negara dan abdi masyarakat; 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa untuk meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat; 5. Memberdayakan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa sebagai Satuan Kerja Pemerintahan Desa; 6. Meningkatkan peran Jender dan Anak dalam event/kegiatan maupun pembangunan desa; 7. Meningkatkan kreatifitas dan inspirasi generasi muda terutama dalam kegiatan pendidikan, seni dan olah raga; 8. Memperbaiki dan mengadakan sarana dan prasarana desa berdasarkan skala prioritas; 9. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga desa dan instansi terkait dalam merumuskan dan melaksanakan program-program desa; 10. Membangun kepribadian masyarakat yang berbudi pekerti luhur. 11. Meningkatkan perekonomian desa yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, perikanan, dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (RPJMDesa) a. STRATEGI a. Aparatur Pemerintah Desa  Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang administrasi ditempuh melalui peningkatan SDM Perangkat Desa  Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa dengan jalan pelatihan/pemberdayaan bagi Perangkat Desa.  Peningkatan pelayanan masyarakat ditempuh melalui peningkatan disiplin jam kerja  Penempatan SOTK sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kemampuan SDM perangkat. b. Pertanian dan Peternakan  Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat melalui penyuluhan, pengajuan bagi kelompok tani dan pemberdayaan kelompok-kelompok tani yang ada.
  21. 21. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016  Peningakatan kualitas ternak sapi ditempuh melalui pembibitan ternak unggul.  Peningkatan kualitas ternak kambing dengan system kandang koloni  Peningkatan sumber daya petani dengan mengadakan sekolah lapang bagi anggota kelompok-kelompok tani.  Peningkatan pendapatan keluarga RTM dengan bantuan gaduan ternak kambing.  Peningkatan hasil pertanian (padi) ditempuh dengan pembangunan jaringan irigasi. c. Kesehatan  Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian Posyandu Lansia.  Peningkatan pelayanan di Posyandu dengan kegiatan Pemberdayaan dan pemberian Insentif bagi Kader Posyandu.  Peningkatan Gizi Balita dengan melalui penambahan Pemberian Makanan Tambahan.  Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dengan penyuluhan/sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  Pengadaan sarana dan prasarana Poliklinik Desa d. Pendidikan dan Sosial Budaya  Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan anak usia dini.  Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk memajukan pendidikan anak usia dini.  Sosialiasasi/penyuluhan bahaya miras, narkoba, dan zat adiktif lainnya bagi remaja. e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  Perbaikan sarana pendukung perekonomian desa  Perbaikan jalur transportasi antar dusun  Perbaikan jalur transportasi perekonomian antar desa. b. ARAH KEBIJAKAN Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan : a. Aparatur Pemerintah Desa  Menganggarkan dana pelatihan peningkatan kapasitas perangakat desa.  Peningkatan kedisiplinan ditempuh dengan pengawasan melekat dan pelaksanaan meeting bagi perangkat desa.  Peningkatan disiplin masuk kerja dan pemberlakuan absensi bagi kehadiran Perangkat Desa b. Pertanian  Menganggarkan untuk sector pertanian (percepatan pembangunan)  Mengsinergikan program-program desa dengan sector pertanian.  Pengajuan usulan-usulan pada forum musrenbangcam dengan renstra SKPD terkait yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. c. Kelembagaan  Menjalin hubungan yang harmonis dengan semua lembaga-lembaga desa yang ada.  Pemberdayaan bagi lembaga-lembaga yang ada.  Melibatkan lembaga-lembaga yang ada dalam pengambilan kebijakan desa.  Saling menghormati dan saling control sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan/perundang-undangan yang ada. C. PRIORITAS DESA Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun yang
  22. 22. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 5 tahunan dan RKP ini merupakan acuan kegiatan selama 1 tahun. Untuk tahun 2016 berupa kegiatan fisik dan pemberdayaan yang tertuang di dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016. Adapunkegiatan-kegiatan dalam APBDesaTahun2016, meliputi 4(empat) bidang dan Pembiayaan sebagai berikut : NO BIDANG DAN KEGIATAN BESAR ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA 1. Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa 294.950.878  Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD 179.676.000 ADD  Operasional Pemerintah Desa 30.379.500 ADD  Operasional BPD 4.260.000 ADD  Operasional RT dan RW 10.305.000 ADD  Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan Hak Asal Usul 16.790.428 PADes  Penyusunan Peraturan Desa 4.764.000 ADD  Penyusunan dan Penetapan APB Desa 6.375.000 ADD  Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa 1.692.500 ADD  Pendataan Kemiskinan Desa 6.984.250 ADD  Pendataan dan Pengelolaan Arsip Desa 2.000.000 ADD, PADesa  Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) 5.260.500 ADD  Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa, Pengadaan Sarpras Kantor dan Pemeliharaan Sarpras Kantor 26.463.700 ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 543.912.250  Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan 9.597.500 Dana Desa  Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 12.000.000 Dana Desa  Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarpras PAUD 55.580.200 Dana Desa  Pembangunan Jalan Desa 140.581.000 Dana Desa, PADesa, Swadaya  Pembangunan Sanitasi Lingkungan 31.606.800 Dana Desa, Swadaya  Pembangunan Jembatan dan Plat Dekker 78.651.400 Dana Desa, PADesa, Swadaya  Pembangunan Talud Jalan 85.861.800 Dana Desa, Swadaya  Pembangunan Kios Pasar Desa 130.033.550 Dana Desa, PADesa, Swadaya
  23. 23. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 NO BIDANG DAN KEGIATAN BESAR ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 9.628.800  Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD) 3.095.000 Dana Desa  PengadaanSaranaPrasaranaOlahRaga 3.118.500 ADD  Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan/Nasional 3.415.000 ADD 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 200.515.000  Fasilitasi Kelompok Kesenian di Desa 1.200.000 PADesa  Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (TP. PKK Desa) 9.590.000 ADD  Fasilitasi Kelompok Anak (KPAD) 2.225.000 Dana Desa  Fasilitasi Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu (65 orang) 2.990.000 ADD  Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin (11 RTM) 176.434.500 Dana Desa  Peningkatan Kapasitas KPMD 5.000.000 Bantuan Propinsi  Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 3.075.500 ADD 5. PEMBIAYAAN  Pemberian Modal BUM Desa 21.000.000 Dana Desa
  24. 24. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terakumulasikan di dalam APBDesa selama 1 tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaanya, adapun struktur APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Untuk pengelolaan keuangan desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan telah dibentuk Tim Pengelolaan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/14/KEP/2015 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan di dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016 dilakukan secara Intesifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain : a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat, missal : Hasil Usaha Desa, Hasil kekayaan desa, Swadaya dan partisipasi, Gotong royong b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah (Bantuan Pihak Ketiga) c. Memotivasi masyarakat arti pentingnya pendapatan asli desa sebagai asset berharga untuk mendukung kegiatan pembangunan desa, misalya : Pungutan/Pologoro d. Mempercepat pelunasan PBB (Rekor Muri) tepat waktu agar mendapatkan dana stimulus pelunasan PBB e. Pengajuan proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Perhitungan Pendapatan Akhir Tahun Anggaran dan Realisasi pendapatan Desa Balingasal pada tahun anggaran 2016 sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Desa Balingasal TA 2016 Pendapatan RENCANA DAN REALISASI (Rp). RENCANA/ TARGET REALISASI MELEBIHI TARGET SESUAI TARGET TDK TERCAPAI PAD 80.343.000 91.021.500 10.678.500 0 0 - Hasil Usaha 17.883.000 17.883.000 0 17.883.000 0 - Hasil Aset 13.200.000 13.200.000 0 13.200.000 0 - Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong 47.410.000 58.088.500 10.678.500 0 0 - Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.850.000 1.850.000 0 0 0 TRANSFER 979.492.500 978.980.850 0 0 511.650 - Dana Desa 624.016.000 623.880.950 0 0 135.050 - Bagi Hasil Pajak 12.782.600 12.782.600 0 12.782.600 0 - Bagi Hasil Retribusi 4.239.600 4.239.600 0 4.239.600 0 - Alokasi Dana Desa 283.454.300 283.077.700 0 0 376.600 - Bantuan Keuangan PemProv, Kabupaten 55.000.000 55.000.000 0 55.000.000 0
  25. 25. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Pendapatan RENCANA DAN REALISASI (Rp). RENCANA/ TARGET REALISASI MELEBIHI TARGET SESUAI TARGET TDK TERCAPAI Pendapatan Lain- lain 0 0 0 0 0 - Hibah 0 0 0 0 0 - Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 0 0 0 0 0 JUMLAH PENDAPATAN 1.059.835.500 1.070.002.350 10.166.850 0 511.650 Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Pendapatan Desa Balingasal TA 2016 3. Permasalahan dan Penyelesaian Realisasi pendapatan selama tahun anggaran 2016, telah dapat dilaksanakan di dalam APBDesa, namun demikian banyak kendala yang muncul, antara lain sebagai berikut : a. Permasalahan  Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa(ADD)  Adanya pengembangan volume kegiatan pembangunan Talud dan Jembatan b. Penyelesaian  Penyampaian informasi melalui pertemuan RT/RW, selapanan desa dan forum-forum desa lainnya.  Menggali serta meningkatkan swadaya/partisipasi masyarakat.  Rencana kegiatan disusun dengan partisipatif (dengan keterlibatan semua unsur)  Penggunaan dana desa sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Anggaran Belanja  Adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2016. B. PENGELOLAAN BELANJA DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan desa telah melalui proses, hingga penetapan dalam APBDesa, demikian pula - 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 Rencana/Target Realisasi Melebihi Target Sesuai Target Tidak Tercapai
  26. 26. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 untuk belanja desa juga melalui berbagai proses, sehingga dapat optimal penggunaan dan dapat pula dipertanggungjawabkan. 2. Target Realisasi Belanja Serapan atau realisasi belanja tahun anggaran 2016 telah kami sampaikan akhir tahun 2016. Target dan realisasi belanjaAPBDesaBalingasal TahunAnggaran2016, sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.2 Target dan Realisasi Belanja Desa Balingasal TA 2016 BELANJA DESA RENCANA DAN REALISASI (Rp). RENCANA/ TARGET REALISASI MELEBIHI TARGET SESUAI TARGET TDK TERCAPAI Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 294.950.878 294.574.278 0 0 376.600 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 543.912.250 543.912.250 0 543.912.250 0 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 9.628.800 9.628.800 0 9.628.800 0 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 200.515.000 200.515.000 0 200.515.000 0 Bidang Tak Terduga 0 0 0 0 0 Pembiayaan (Modal Usaha BUM Desa) 0 21.000.000 0 0 0 Jumlah 1.049.006.928 1.048.630.328 376.600 Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Belanja Desa Balingasal TA 2016 294,950,878 543,912,250 9,628,800 200,515,000 - - - - 294,574,278 543,912,250 9,628,800 200,515,000 376,600 - - - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat GRAFIK TARGET DAN REALISASI BELANJA DESA Rencana/Target Realisasi Melebihi Target Sesuai Target Tidak Tercapai
  27. 27. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 3. Permasalahan dan Penyelesaian Realisasi pembelajaan selama tahun anggaran 2016, telah dapat dilaksanakan di dalam APBDesa, namun demikian banyak kendala yang muncul, antara lain sebagai berikut : a. Permasalahan  Kesulitan proses pembukuan  Masih rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan desa  Harga tidak sesuai dengan yang ada di lapangan  Kurang intensifnya pelaksanaan administrasi SPJ  Masih rendahnya unsur terkait dalam pengelolaan keuangan desa  Tim Pengelola Keuangan Desa belum mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya  Adanya regulasi-regulasi baru dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang belum ditindaklanjuti dengan regulasi dibawahnya. b. Penyelesaian  Peningkatan SDM tim pengelola keuangan desa dengan pelatihan dan bekerjasama dengan berbagai pihak.  Pendampingan lebih intensif  Pembinaan secararegulardarikecamatan, kabupaten(sudah terdapat di DPA)  Mengintensifkan/proaktif dalam hal aturan perundang-undangan terbaru di masa transisi yang berkaitan dengan desa  Penempatan tupoksi perangkat desa sesuai dengan aturan terbaru dan dengan mengedepankan SDM yang dimiliki.  Menjalin kerjasama dengan semua steakholder dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang desa.
  28. 28. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan saat ini belum ditindaklanjuti dengan Penataan organisasi di tingkat desa a. Data Personil Perangkat : 1) Kepala Desa 2) Sekretaris Desa (kosong) 3) Kepala Urusan  Kepala Urusan Pemerintahan  Kepala Urusan Pembangunan  Kepala Urusan Umum (kosong)  Kepala Urusan Keuangan  Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 4) Pembantu Kepala Urusan  Pembantu Kepala Urusan Pemerintahan (kosong)  Pembantu Kepala Urusan Pembangunan (kosong)  Pembantu Kepala Urusan Umum  Pembantu Kepala Urusan Keuangan (kosong)  Pembantu Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 5) Kepala Dusun  Kepala Dusun I  Kepala Dusun II  Kepala Dusun III  Kepala Dusun IV  Kepala Dusun V  Kepala Dusun VI 6) Petugas Teknis Lapangan  PTL Keamanan dan Ketertiban Masyarakat b. Daristruktur yangada pengisian jabatandalam perangkatdesa terakhirdalam pengadaan tahun 2012, adalah Pengisian Kepala Dusun IV c. Dari struktur jabatan yang ada pada tahun 2015 ada 5 (lima) kekosongan perangkat desa karena perangkat yang purna tugas dan memang tidak diisi, tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun 2014tentang Desa maka Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa dimasa yang
  29. 29. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 akan datang disesuaikan dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang ada. d. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat desa yang ada melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya, termasuk pengelolaan administrasi desa, sebagai berikut : 1) Administrasi Umum :  Buku Peraturan Di Desa;  Buku Keputusan Kepala Desa;  Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;  Buku Aparat Pemerintah Desa;  Buku Tanah Kas Desa;  Buku Tanah di Desa;  Buku Agenda;  Buku Ekspedisi; dan  Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa 2) Administrasi Penduduk  Buku Induk Penduduk;  Buku Mutasi Penduduk Desa;  Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;  Buku Penduduk Sementara; dan  Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga 3) Administrasi Keuangan  Buku APB Desa;  Buku Rencana Anggaran Belanja;  Buku Kas Pembantu Kegiatan;  Buku Kas Umum;  Buku Kas Pembantu; dan  Buku Bank Desa. 4) Administrasi Pembangunan  Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;  Buku Kegiatan Pembangunan;  Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan  Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat. 5) Administrasi Lainnya  Buku Administrasi BPD;  Buku Musyawarah Desa;  Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa. 2. PELAYANAN PRIMA Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubahsikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadarantentang kewajiban perangkat desa dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa. Pelayanan prima mengandung pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu,
  30. 30. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 mudah, murah, merata, terbuka, efisien dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti. Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain : a. Berorientasi kepuasan pelayanan b. Perbaikan yang berkesinambungan c. Manajemen berdasarkan fakta d. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh e. Mengembangkan potensi daya piker manusia f. Budidaya organisasi adalah moral tinggi Berdasarkan realita yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap mental dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa. Mendasari ketentuan dan prinsip-prinsip dasar pelayanan, untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain : a. Pembagian tugas masing-masing Kepala urusan b. Sistem Buka Kantor Tepat waktu c. Pelayanan cepat d. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat e. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat f. Membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah 3. PRODUK-PRODUK HUKUM DESA Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawaban telah diterbitkan beberapa Produk Hukum Desa yaitu : a. Peraturan Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2015 b. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) c. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan d. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa e. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 f. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. g. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 401/01/KEP/2016 tentang Tim Rastra h. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 690/02/KEP/2016 tentang Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakar Sarana dan Prasarana Air Bersih. i. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 414/03/KEP/2016 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2015 j. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 414/04/KEP/2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2015 k. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 441.8/05/KEP/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) l. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 144/06/KEP/2016 tentang Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Karya Mandiri m. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 050/07/KEP/2016 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) n. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 410/08/KEP/2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun 2016
  31. 31. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 o. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 050/09/KEP/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) p. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 690/10/KEP/III/2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP – SPAMS) Program Pansimas Tahun 2016 q. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 690/11/KEP/2016 tentang Pembentukan Pengurus Satuan Pelaksana (Satlak) Program Pansimas Tahun 2016 r. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 050/12/KEP/2016 tentang Penunjukkan Personil sebagai Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2016 s. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/13/KEP/2016 tentang Tim Pendataan Penduduk Miskin Desa Balingasal Tahun 2016 t. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 401/16/KEP/2016 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Mampu (P2MKM) Tahun 2016 u. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 401/17/KEP/2016 tentang Penerima Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM). v. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 690/18/KEP/2016 tentang Pembentukan Kelompok Keswadaan Masyarakat (KKM) “Maul Hayat” w. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 840/19/KEP/2016 tentang Alokasi Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Balingasal Tahun Anggaran 2016. x. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 402/20/KEP/2016 tentang Daftar Penerima Program Buy One Get One Yang Bersumber Dari APB Desa Tahun 2016 y. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 402/21/KEP/2016 tentang Daftar Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Keluarga Tahun 2016. z. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/22/KEP/2016 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Bendaharan Desa Tahun Anggaran 2017 aa. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/23/KEP/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 bb. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/24/KEP/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bidang Pelaksaaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017 cc. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/25/KEP/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2017 dd. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 141/26/KEP/2016 tentang Pembentukan Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ee. Keputusan Kepala Desa Balingasal Nomor : 145/27/KEP/2016 tentang Pembentukan Tim Perumus dan Penyusun LKPJ, LPPD dan IPPD Tahun Anggaran 2016. 4. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN Untuk mengurangiterjadinya kebuntuan informasidan komunikasi baik informasi dari atas, dan desa yang meliputi berbagai bidang antara lain Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun jenis-jenis koordinasi yang telah dilaksanakan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
  32. 32. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 a. Koordinasi tentang SOTK Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan terbaru. b. Koordinasi tentang administrasi desa c. Koordinasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru d. Koordinasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) e. Koordinasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa 5. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tugas Perangkat Desa kepada proses pelayanan kepada masyarakat disamping administrasi desa, yang tentunya akan selalu muncul berbagai permasalahan-permasalahan antara lain : a. Permasalahan 1) Kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi seringkali tidak melalui RT/RW 2) Kapasitas Perangkat Desa masih rendah 3) Kedisiplinan kurang 4) SDM kelembagaan desa rendah 5) Lembaga-lembaga desa belum berjalan sesuai Tupoksi 6) Adanya aturan-aturan/regulasi baru yang belum ditindaklanjuti dengan aturan-aturan dibawahnya. b. Penyelesaian 1) Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa 2) Penyiapan administrasi secara lengkap 3) Pemantauan dari Tim Pembina Kecamatan/Kabupaten 4) Mempererat kerjasama antar lembaga desa dan Pemerintah Desa 5) Pelatihan Kapasitas Kelembagaan Desa 6) Berkoordinasi dengan kabupaten berkaitan dengan aturan perundang- undangan baru. B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA DESA Urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten telah diserahkan kepada desa, meliputi berbagai bidang-bidang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004, tentang Kewenangan Desa, meliputi : 1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Bidang Pertanahan 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Bidang Arsip dan Perpustakaan
  33. 33. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas pembantuan yang diterima dalam Tahun Anggaran 2015 dari berbagai Dinas/ Instansi, telah dikelola sesuai ketentuan dan/atau petunjuk pelaksanaan dinas pemberi antara lain : 1. Sekda Kabag Kesra Program Raskin, telah dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah desa dengan penerima 194 KK miskin 2. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan BantuanBibit Padi (Mikongga), BantuanBenih ikan Nila 6000 ekordanPakan Ikan Nila 180 kg. 3. Dinas Pekerjaan Umum Bantuan PC/Semen sebanyak 125 zak untuk 5 RT 4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Bantuan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk 20 orang atau 2 Kelompok berupa Bantuan Pelatihan dan Bantuan Alat 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bantuan Pemugaran Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) sebanyak 5 unit RTM B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Baku Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) : Rp. 48.601.988,- Setor : Rp. 48.601.988,- Sisa : Rp. 0,- Dan Lunas Terhitung Tanggal 5 Januari 2016. (Rekor Muri Kabupaten Kebumen)
  34. 34. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan NIHIL 2. Pelaksanaan Kegiatan NIHIL 3. Permasalahan dan Penyelesaian NIHIL B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pembangunan yang tertuang dalam Dasar Penggunaan Anggaran Perubahan (DPA-P) dengan Toko Bangunan Artha Jaya Desa Balingasal 2. Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya barang dan alat yang sesuai dengan permintaan dari desa (spek) 3. Permasalahan dan Penyelesaian NIHIL C. BATAS DESA Desa Balingasal sebagaimana tertulis dalam BAB I di atas, berbatasan dengan beberapadesa,baik satukecamatan maupunlain kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kebumen. Dan sampai sejauh ini mengenai batas desa tersebut tidak terjadi adanya sengketa mengenai batas-batas tanah, baik berupa sawah, pekarangan, tegalan dan lainnya. Baik milik penduduk/perorangan maupun milik desa. Sehingga dalam kesempatan ini kami tidak menyampaikan masalah sengketa batas desa. D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya NIHIL 2. Status Bencana NIHIL 3. Sumber dan Jumlah Anggaran NIHIL 4. Antisipasi Desa NIHIL 5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi Untuk mengantisipasi bencana lainnya, desa melakukan pembinaan kepada warga masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga yang ada. Sehingga warga agar bisa selalu waspada terhadap bencana. E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Jenis gangguan dan waktu terjadi Pencurian hewan ternak (ayam kampung) 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Kepolisian 3. Sumber dan Jumlah Anggaran NIHIL 4. Penanggulangan dan Kendalanya Memberi penerangan yang cukup pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan pencurian. 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan Polsek dan Babinsa Ikut memberikan masukan/himbauan kepada warga masyarakat atas kejadian tersebut.
  35. 35. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB VI PENUTUP Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun 2016 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama satu tahun ini tidak terdapat banyak hambatan yang dapat menggangu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LKPJ Kepala Desa ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian gunapeningkatan kesejahteraanmasyarakat DesaBalingasalyang kita cintai bersamasesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing-masing. Kami sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunansertapelayananmasyarakat selamatahun ini masih ada beberapayangbelum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti LKMD, PKK, KarangTaruna, RW, RT, Gapoktandan berbagaipihak demi kemajuan pembangunandi Desa Balingasal dan bekal di masa mendatang yang memimpin Desa Balingasal tercinta ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama Badan Permusyawaratan Desa Balingasal dan masyarakat Desa Balingasal atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam tahun ini. Kami berharap apa yang kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Balingasal. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Balingasal yang kita cinta ini semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera. Amin. Balingasal, Januari 2017 Kepala Desa Balingasal P R I Y A T I N I
  36. 36. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN Jl. Wadaslintang Km. 07 KEBUMEN 54394 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 414/ /KEP/2017 TENTANG EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  37. 37. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
  38. 38. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
  39. 39. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40); 23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Balingasal; 24. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 7). 27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 8); 28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6). Menetapkan : KESATU : Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.
  40. 40. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 KEDUA : Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa. KETIGA : Hasil Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Balingasal Pada tanggal Januari 2017 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, KETUA SUGENG TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Kebumen 2. Camat Padureso; 3. Pertinggal.
  41. 41. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BPD DESA BALINGASAL NOMOR : 414/ /KEP/2017 TANGGAL : JANUARI 2017 HASIL EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS LAPORAN KETERANGAN EVALUASI BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis Sesuai dengan kondisi 2. Gambaran Umum Demografis Sda 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Sda b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Sda BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan Misi Sudah sesuai B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMDesa) Sda C. Prioritas Desa Masih perlu disinergikan dengan Visi Misi BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Baik 2. Target dan Realisasi Pendapatan Belum maksimal 3. Permasalahan dan Penyelesaian Baik B. PENGELOLAAN BELANJA DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa Baik 2. Target dan Realisasi Belanja Baik 3. Permasalahan dan Penyelesaian Baik BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN ASAL USUL DESA 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Baik 2. Pelayanan Prima Perlu ditingkatkan lagi 3. Produk-Produk Hukum Desa Baik 4. Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Perlu ditingkatkan lagi 5. Permasalahan dan Penyelesaian Baik
  42. 42. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS LAPORAN KETERANGAN EVALUASI B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 1. Program dan Kegiatan Sudah sesuai 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sda 3. Permasalahan dan Penyelesaian Sda BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum Sudah sesuai 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Sda 3. Satuan Kerja Perangkat Desa Sda 4. Kegiatan yang diterima Sda 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Sda 6. Permasalahan dan Penyelesaian Sda B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 1. Dasar Hukum Sudah sesuai 2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuan Sda 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Sda 4. Sarana dan Prasarana Sda BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan Berjalan baik 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sda 3. Permasalahan dan Penyelesaian Sda B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan Berjalan baik 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sda 3. Permasalahan dan Penyelesaian Sda C. BATAS DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan Nihil 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sda 3. Permasalahan dan Penyelesaian Sda D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya Penanganan sudah baik 2. Status Bencana Baik 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Perlu dianggarkan 4. Antisipasi Desa Baik 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi Baik E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang terjadi Penanganan sudah baik 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa Baik 3. Data Perangkat Desa Baik 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Belum maksimal 5. Penanggulangan dan Kendalanya Baik
  43. 43. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS LAPORAN KETERANGAN EVALUASI 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Baik Balingasal, Januari 2017 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA S U G E N G
  44. 44. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN BPD DESA BALINGASAL NOMOR : 414/ /KEP/2017 TANGGAL : JANUARI 2017 HASIL EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 1. Pelayanan Pemerintah Desa Balingasal secara umum berjalan dengan baik. 2. Pemerintah Desa dalam mengaplikasikan Dokumen RPJMDesa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pengelolaan Keuangan Desa melalui APBDesa agar tepat sasaran, tepat guna, efektif dan efisien. 1) Penentuan tempat kegiatan sesuai usulan dusun 2) Program yang belum terealisasi di tahun 2016 wajib direalisasikan di tahun selanjutnya. b. Perlu adanya terobosan baru untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Desa 3. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam upaya mewujudkan visi misi desa 4. Disiplin kinerja perangkat perlu ditingkatkan. (sesuai Tupoksi) 5. Dengan masa-masa transisi, Pemerintah Desa untuk lebih intens koordinasi dengan kecamatan dan kabupaten yang berkaitan dengan regulasi/aturan perundang-undangan terbaru. Balingasal, Januari 2017 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA S U G E N G
  45. 45. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Balai Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen telah mengadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Balingasal dalam rangka mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016. Rapat Badan Permusyawaratan Desa Balingasal dihadiri oleh :  Ketua dan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat tentang Hasil Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : a) Pelayanan Pemerintah Desa secara umum berjalan dengan baik. b) Pemerintah Desa dalam mengaplikasikan RPJM Desa melalui RKP Desa telah sesuai dengan tahapan-tahapan dan aturan yang ada. c) Perolehan PADes belum maksimal d) Kedisiplinan dan pemberdayaan perangkat sangat perlu agar bias efektif dalam kinerja dengan harapan sesuai Tupoksi. e) Perlu koordinasi yang lebih intens dengan kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan regulasi/aturan perundang-undangan baru. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Balingasal, 1 Pebruari 2017 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA S U G E N G
  46. 46. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR HADIR RAPAT BPD Rapat : Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Hari : Senin Tanggal : 1 Pebruari 2017 Tempat : Balai Desa Balingasal NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 SUGENG KETUA 1 2 SLAMET HERMANSAH, S.Pd.I WAKIL KETUA 2 3 LEBAR PRIYANTO ANGGOTA 3 4 ENDRO HARYANTO ANGGOTA 4 5 SARDI ATMOKO ANGGOTA 5 6 MARI ANGGOTA 6 7 TURAS ANGGOTA 7 8 SUMARNO ANGGOTA 8 9 SARINO ANGGOTA 9 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA S U G E N G KETERANGAN  Jumlah Anggota : 9 orang  Hadir : 9 orang  Tidak Hadir : - orang  Quorum : Tidak/Memenuhi

×