Dokumen tersebut berisi daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan BPJS Kesehatan dan kemajuan pembahasan masing-masing peraturan, di antaranya peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran, pengelolaan aset dan liabilitas BPJS Kesehatan, hubungan antar lembaga, sanksi administratif, dan peraturan presiden tentang jaminan kesehatan, besaran iuran, program pelayanan TNI dan POLRI, gaji dewan pen
2. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN …...(1)
NO KEGIATAN
1
PERATURAN PEMERINTAH No. 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN
2 PP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN DAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
3 PP TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
4 PP TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS, DIREKSI BPJS, DAN PEMBERI KERJA
5 PENCABUTAN PP No 69 TAHUN 1991, dan PP No 28 TAHUN 2003
6 REVISI PP No 14 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP No.
53 TAHUN 2012.
7 PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
8 PERPRES TENTANG BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
9 PERPRES TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BAGI OPERASIONAL
TNI DAN POLRI
10 PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
DEWAN DIREKSI
3. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN …..(2)
NO KEGIATAN
11 PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
12 KEPPRES TENTANG KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA DEWAS DAN ANGGOTA DIREKSI.
13 PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM BPJS
14 PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
15 KEPMENKES TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN
16 PERMENKES TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
17 PERATURAN BPJS KESEHATAN
18 PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN
19 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PT ASKES
(PERSERO) TENTANG PENGALIHAN PROGRAM JAMKESMAS KEPADA BPJS KESEHATAN
4. PERATURAN PEMERINTAH
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 1
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH
1. RPP TENTANG
PENERIMA BANTUAN
IURAN (PBI)
a. Pentahapan pendaftaran penerima
bantuan iuran (PBI) sebagai peserta
kepada BPJS (Pasal 14 ayat (3) UU
SJSN)
b. Ketentuan mengenai Iuran Program
Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan
orang yang tidak mampu dibayar oleh
Pemerintah, dan untuk tahap pertama
dibayar oleh Pemerintah untuk
Program Jaminan Kesehatan (Pasal 17
Ayat (6) UU SJSN)
Telah ditetapkan PP Nomor
101 Tahun 2012
2. PP TENTANG
PENGELOLAAN ASET
DAN LIABILITAS BPJS
KESEHATAN DAN
DANA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN
a. Tata Cara Pengelolaan dan
Pengembangan Dana Jaminan Sosial
(Pasal 47 ayat (2) UU SJSN)
b. Kewajiban BPJS untuk membentuk
cadangan teknis sesuai standar praktek
aktuaria (Pasal 50 ayat (2) UU SJSN)
c. Sumber dan Penggunaan Aset BPJS
(Pasal 41 UU BPJS)
d. Sumber dan Penggunaan Aset Dana
Jaminan Sosial (Pasal 43 ayat (3) UU
BPJS)
e. Ketentuan mengenai Presentasi Dana
Operasional (Pasal 45 Ayat (2) UU
BPJS)
Saat ini pembahasan dilakukan
dibawah koordinasi Kementerian
Keuangan;
Setelah selesai pembahasan di
tingkat POKJA, Kementerian
Keuangan akan segera
mengirimkan hasil pembahasan
kepada Kementerian Kesehatan
untuk dikirimkan kepada
Kementerian Hukum&HAM
untuk di Harmonisasi .
Belum disepakati beberapa
hal antara lain:
1.Alokasi sebagian ekuitas
PT Askes ke DJS;
2.Batas atas dan batas bawah
Net Aset DJS Kesehatan;
3.Batas atas Ekuitas BPJS
Kesehatan;
4.Penyertaan langsung
5.Opsi talangan dari BPJS .
5. PERATURAN PEMERINTAH
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 2
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH
3. RPP TENTANG TATA
CARA HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA
Ketentuan Tata Cara Hubungan Antar
Lembaga (Pasal 51 ayat (4) UU BPJS)
Telah dilakukan Pembahasan
Antar Kementerian oleh Pokja
BPJS.
Pembahasan dilakukan dibawah
koordinasi DJSN
Proses Pembahasan
4. RPP TENTANG TATA
CARA PENGENAAN
SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI
ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS, DIREKSI
BPJS, DAN PEMBERI
KERJA YANG TIDAK
MENDAFTARKAN DIRI
DAN PEKERJANYA
KEPADA BPJS
a. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif bagi yang tidak
mendaftarkan diri dan pekerjanya
kepada BPJS (Pasal 17 ayat (5) UU
BPJS)
b. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif bagi anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi BPJS
yang melanggar ketentuan Larangan
(Pasal 53 ayat (4) UU BPJS)
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi telah
mendapatkan ijin prakarsa dari
Presiden untuk Pembahasan
RPP ini.
Telah dilakukan Pembahasan
Antar Kementerian oleh Pokja
BPJS.
Pembahasan dilakukan dibawah
koordinasi DJSN dan
Kemenakertrans
Proses Pembahasan
6. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 1
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS
1 PERPRES
TENTANG
JAMINAN
KESEHATAN
a. Kepesertaan jaminan kesehatan bagi perkerja yang
mengalami PHK dan Peserta yang mengalami cacat total
tetap dan tidak mampu (Pasal 21 ayat (4) UU SJSN)
b. Manfaat Jaminan Kesehatan dan urun biaya. (Pasal 22
Ayat (3) UU SJSN)
c. Kewajiban BPJS untuk memberikan kompensasi kepada
peserta dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas
kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi
kebutuhan medik sejumlah peserta. (Pasal 23 Ayat (5) UU
SJSN)
d. Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh
BPJS (Pasal 26 UU SJSN)
e. Tambahan iuran bagi Pekerja yang memiliki anggota
keluarga lebih dari 5 (lima) orang (Pasal 28 Ayat (2) UU
SJSN)
f. Kewajiban Pemberi Kerja secara bertahap mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS
(Pasal 13 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (3) UU
BPJS)
g. Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pembayaran
iuran program jaminan kesehatan (Pasal 19 ayat (5) huruf
a UU BPJS)
Telah ditetapkan
Perpres Nomor
12 Tahun 2012
7. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 2
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH
2. PERPRES TENTANG
BESARAN IURAN
JAMINAN
KESEHATAN
a. Besarnya iuran jaminan
kesehatan dan batas upah
(Pasal 27 ayat (5) UU
SJSN)
b. Besaran dan Tata Cara
Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan
(Pasal 19 ayat (5) huruf a
UU BPJS), dan
c. Besaran iuran jaminan
Kesehatan (Pasal 16 ayat
(4) Perpres Jaminan
Kesehatan)
Dalam rapat koordinasi tingkat Menteri
yang diadakan di Kemenakertrans pada
tanggal 1 Juli 2013 telah diputuskan:
1.Iuran bagi PBI Jamkes sebesar Rp.
15.500,-/jiwa/bulan
2.Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah sebesar 5% (lima persen) dari
Gaji atau Upah per bulan, dengan
ketentuan:
a.Bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI,
anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri, 3%
dibayar oleh pemberi kerja dan 2%
dibayar oleh pekerja.
b.bagi Peserta Pekerja Penerima Upah
selain PNS, anggota TNI, anggota Polri,
pejabat negara, dan pegawai pemerintah
non pegawai negeri, 4% dibayar oleh
pemberi kerja dan 1% dibayar oleh
pekerja.
Besaran iuran PBI terbuka
untuk dikaji ulang dan
diusulkan sebesar
Rp19.225/jiwa/bulan
sesuai dengan usulan rakor
BPJS tanggal 1 Juli 2013
dan selanjutnya dilaporkan
kepada Bapak Wakil
Presiden dalam waktu yang
tidak terlalu lama. Dengan
pertimbangan bahwa dana
kelolaan dari iuran peserta
harus dapat menjamin
kelangsungan operasional
BPJS kesehatan, pelayanan
harus lebih baik dari
sebelumnya, jangan sampai
terganggu atau bahkan
berhenti sama sekali karena
tujuan pembentukan BPJS
adalah untuk pelayanan dan
pengelolaan jaminan yang
lebih baik.
8. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 3
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH
4. Iuran bagi peserta pekerja bukan penerima
upah dan peserta bukan pekerja dibayar
oleh peserta yang bersangkutan, dengan
ketentuan:
a) sebesar Rp.25.500,-/orang/bulan dengan
pelayanan di rmanfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas III.
b) sebesar Rp.42.500,-/orang/bulan dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan
Kelas II.
c) sebesar Rp.59.500,- /orang/bulan dengan
manfaat uang perawatan Kelas I.
5. iuran bagi pensiunan ditetapkan sebesar
5% dari besaran pensiun yang diterima per
bulan, dengan ketentuan:
- 3% dibayar oleh Pemerintah;
dan
- 2% dibayar oleh penerima
pensiun.
9. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 4
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH
6. Iuran bagi Veteran dan/atau Perintis
Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5%
dari pensiun PNS Gol III/a dengan
masa kerja 14 (empat belas) tahun per
orang per bulan, dibayar oleh
Pemerintah.
7. Batas paling tinggi upah per bulan
yang digunakan sebagai dasar
perhitungan besaran iuran sebesar 2
(dua) kali Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) dengan status kawin
dengan 1 (satu) orang anak.
.
3. PERPRES TENTANG
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN TERTENTU
BAGI OPERASIONAL TNI
DAN POLRI
Program Pelayanan
Kesehatan tertentu bagi
operasional TNI dan POLRI
(Pasal 57 huruf c dan Pasal
60 ayat (2) huruf b UU
BPJS)
Telah Dilakukan rapat Harmonisasi di
Kementerian Hukum dan HAM.
-
4. R. PERPRES TENTANG
GAJI ATAU UPAH BAGI
ANGGOTA DEWAS DAN
ANGGOTA DIREKSI
Gaji atau Upah dan Manfaat
tambahan lainnya serta
insentif bagi Anggota Dewas
dan Anggota Direksi (Pasal
44 ayat (8) UU BPJS)
Telah dilakukan Pembahasan Antar
Kementerian oleh Pokja BPJS.
Pembahasan dilakukan dibawah
koordinasi DJSN
10. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 5
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH
5. PERPRES TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN
DEWAN PENGAWAS
DAN DEWAN DIREKSI
a. Tata cara pemilihan dan penetapan
Dewas dan Direksi (Pasal 31 UU
BPJS)
b. Tata cara Pemilihan dan Penetapan
Calon Anggota Pengganti Antar
Waktu (Pasal 36 ayat (5) UU BPJS)
Pembahasan dilakukan
dibawah koordinasi
DJSN
6. KEPPRES TENTANG
KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI
PEMILIHAN DAN
PENETAPAN ANGGOTA
DEWAS DAN ANGGOTA
DIREKSI.
Keanggotaan Panitia Seleksi Pemilihan
dan Penetapan Anggota Dewas dan
Anggota Direksi. (Pasal 28 ayat (3) UU
BPJS)
Pembahasan dilakukan
dibawah koordinasi
DJSN
7. PERPRES TENTANG
BENTUK DAN ISI
LAPORAN
PENGELOLAAN
PROGRAM BPJS
Bentuk dan isi laporan pengelolaan
program BPJS (Pasal 37 ayat (7) UU
BPJS)
Pembahasan dilakukan
dibawah koordinasi
DJSN
11. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
PERINTAH PERPRES JAMINAN KESEHATAN ……………… 1
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS
1. PERMENKES TENTANG
PELAYANAN
KESEHATAN PADA
JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
a. tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan
jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining
kesehatan (Pasal 21 ayat (7)),
b. pelayanan kesehatan lain yang dijamin oleh BPJS
Kesehatan (Pasal 22 ayat (1) huruf c),
c. Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan
(Pasal 22 ayat (4)),
d. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat
Jaminan Kesehatan (Pasal 26 ayat (2)),
e. pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan
kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Pasal 29 ayat (6)),
f. prosedur pelayanan kesehatan (Pasal 31),
g. daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai
(Pasal 32 ayat (1)),
h. pemberian kompensasi (Pasal 34 ayat (4)),
i. persyaratan bagi Faskes milik pemerintah dan Faskes
milik swasta yang dapat menjalin kerjasama dengan
BPJS Kesehatan (Pasal 36 ayat (5)), dan
j. pelaksanaan dan pengembangan sistem kendali mutu
pelayanan (Pasal 44)
Telah dilakukan
pembahasan dengan
melibatkan seluruh
lintas sektor dan lintas
unit terkait.
Telah dijadwalkan
untuk pembahasan
draft ini setiap hari
selasa.
12. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
PERINTAH PERPRES JAMINAN KESEHATAN ……………… 2
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH
2. KEPMENKES TENTANG
ASOSIASI FASILITAS
KESEHATAN
Asosiasi Fasilitas Kesehatan
ditetapkan oleh Menteri (Pasal
37 ayat (3))
Penyusunan dan Pembahasan
Draft
Untuk Fasilitas Kesehatan
Rujukan telah ditetapkan
PERSI sebagai Asosiasi
Faskes yang ditunjuk;
Untuk Fasilitas Kesehatan
Dasar belum ditentukan
asosiasinya.
3. PERMENKES TENTANG
STANDAR TARIF
JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
Standar tarif pelayanan
kesehatan yang menjadi acuan
bagi penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan (Pasal 41 ayat (1))
Saat ini Pokja Pembiayaan
masih melakukan perhitungan
Standar Tarif, sehingga
pembahasan Permenkes ini
belum dapat dilaksanakan.
13. PERATURAN BPJS KESEHATAN dll
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS
1. PERATURAN BPJS KESEHATAN a. tata cara pengenaan denda administratif (Pasal 17
ayat (7));
b. tata cara pembayaran iuran (Pasal 19);
c. tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi
(he alth te chno lo g y asse ssme nt) (Pasal 26 ayat (3));
d. prosedur pelayanan kesehatan (Pasal 31)
e. Penilaian kegawatdaruratan dan prosedur
penggantian biaya pelayanan gawat darurat (Pasal
40 ayat (5));
f. penerapan sistem kendali mutu pelayanan
Jaminan Kesehatan (Pasal 42 ayat (3)); dan
g. prosedur pendaftaran, verifikasi kepesertaan,
perubahan data kepesertaan, dan identitas Peserta
(Pasal 15).
Penyusunan draft awal oleh
PT Askes
2. PENYUSUNAN PEDOMAN/ SOP
BPJS KESEHATAN
- Penyusunan draft awal oleh
PT Askes
3. Perjanjian Kerja Sama antara
Kementerian Kesehatan dan PT
Askes (Persero) tentang Pengalihan
Program Jamkesmas Kepada BPJS
Kesehatan
transformasi kelembagaan dan program PT.
Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan
Penyusunan dan
pembahasan draft oleh
PT Askes (Persero) dan
Kemenkes
14. KENDALA
Penyusunan peraturan perUUan pelaksanaan BPJS
Kesehatan harus melibatkan banyak lintas baik lintas
sektor maupun program
Peserta yang hadir dalam pembahasan sering tidak bisa
mengambil keputusan sehingga banyak materi yang
dibahas harus pending.
Sulitnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam
penyusunan peraturan perUUan, yang disebabkan karena
padatnya kegiatan masing-masing anggota Pokja dalam
mendukung terselenggaranya BPJS Kesehatan.
15. STRATEGI DAN LANGKAH PENYELESAIAN
1. Membagi penyelesaian regulasi ini dalam 2 kategori
prioritas penyelesaian, yaitu :
Prioritas I untuk peraturan perUUan yang harus dapat
diselesaikan sebelum 31 Desember 2013; dan
Prioritas II untuk peraturan perUUan yang dapat diselesaikan
setelah 31 Desember 2013.
1. Membagi lintas sektor terkait yang akan menjadi
leading dalam penyelesaiannya regulasi..
2. Melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan
stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan
perUUan yang mendukung terselenggaranya BPJS
Kesehatan
16. STRATEGI PENYELESAIAN (1)
NO KEGIATAN LEADING
SEKTOR PROGRESS
1
PERATURAN PEMERINTAH No. 101 TAHUN 2012 TENTANG
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
KEMENSOS Prioritas I
2 PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN
KEMENKES Prioritas I
3 PP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN DANA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KEMENKEU Prioritas I
4 PP TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DJSN Prioritas I
5
PP TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI BPJS, DAN
PEMBERI KERJA
KEMENAKE
R TRANS Prioritas I
6 PENCABUTAN PP No 69 TAHUN 1991, dan PP No 28 TAHUN 2003 KEMENKES Prioritas I
7 REVISI PP No 14 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN PP No. 53 TAHUN 2012.
KEMENAKE
R TRANS Prioritas I
8 PERPRES TENTANG BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KEMENKES Prioritas I
9 PERPRES TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
TERTENTU BAGI OPERASIONAL TNI DAN POLRI KEMENHAN Prioritas I
10 PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI ASKES Prioritas I
17. STRATEGI PENYELESAIAN …..(2)
NO KEGIATAN LEADING
SEKTOR PROGRESS
11 PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES Prioritas I
12 KEPMENKES TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN KEMENKES Prioritas I
13 PERMENKES TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL KEMENKES Prioritas I
14 PERATURAN BPJS KESEHATAN ASKES Prioritas I
15 PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN ASKES Prioritas I
16
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN
DAN PT ASKES (PERSERO) TENTANG PENGALIHAN PROGRAM
JAMKESMAS KEPADA BPJS KESEHATAN
KEMENKES
- ASKES Prioritas I
17 PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS
DAN DEWAN DIREKSI DJSN Prioritas II
18
KEPPRES TENTANG KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAS DAN ANGGOTA
DIREKSI.
DJSN Prioritas II
19 PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN
PROGRAM BPJS DJSN Prioritas II
Hinweis der Redaktion
Pokja juga telah menyepakati pembagian tugas sebagai penanggungjawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.