SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 18
Downloaden Sie, um offline zu lesen
POKJA REGULASI BPJS KESEHATAN
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN …...(1) 
NO KEGIATAN 
1 
PERATURAN PEMERINTAH No. 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN 
JAMINAN KESEHATAN 
2 PP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 
SOSIAL KESEHATAN DAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 
3 PP TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 
4 PP TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN 
PENGAWAS, DIREKSI BPJS, DAN PEMBERI KERJA 
5 PENCABUTAN PP No 69 TAHUN 1991, dan PP No 28 TAHUN 2003 
6 REVISI PP No 14 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP No. 
53 TAHUN 2012. 
7 PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN 
8 PERPRES TENTANG BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN 
9 PERPRES TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BAGI OPERASIONAL 
TNI DAN POLRI 
10 PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA 
DEWAN DIREKSI
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN …..(2) 
NO KEGIATAN 
11 PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI 
12 KEPPRES TENTANG KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN DAN PENETAPAN 
ANGGOTA DEWAS DAN ANGGOTA DIREKSI. 
13 PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM BPJS 
14 PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
15 KEPMENKES TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN 
16 PERMENKES TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
17 PERATURAN BPJS KESEHATAN 
18 PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN 
19 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PT ASKES 
(PERSERO) TENTANG PENGALIHAN PROGRAM JAMKESMAS KEPADA BPJS KESEHATAN
PERATURAN PEMERINTAH 
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 1 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 
1. RPP TENTANG 
PENERIMA BANTUAN 
IURAN (PBI) 
a. Pentahapan pendaftaran penerima 
bantuan iuran (PBI) sebagai peserta 
kepada BPJS (Pasal 14 ayat (3) UU 
SJSN) 
b. Ketentuan mengenai Iuran Program 
Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan 
orang yang tidak mampu dibayar oleh 
Pemerintah, dan untuk tahap pertama 
dibayar oleh Pemerintah untuk 
Program Jaminan Kesehatan (Pasal 17 
Ayat (6) UU SJSN) 
Telah ditetapkan PP Nomor 
101 Tahun 2012 
2. PP TENTANG 
PENGELOLAAN ASET 
DAN LIABILITAS BPJS 
KESEHATAN DAN 
DANA JAMINAN 
SOSIAL KESEHATAN 
a. Tata Cara Pengelolaan dan 
Pengembangan Dana Jaminan Sosial 
(Pasal 47 ayat (2) UU SJSN) 
b. Kewajiban BPJS untuk membentuk 
cadangan teknis sesuai standar praktek 
aktuaria (Pasal 50 ayat (2) UU SJSN) 
c. Sumber dan Penggunaan Aset BPJS 
(Pasal 41 UU BPJS) 
d. Sumber dan Penggunaan Aset Dana 
Jaminan Sosial (Pasal 43 ayat (3) UU 
BPJS) 
e. Ketentuan mengenai Presentasi Dana 
Operasional (Pasal 45 Ayat (2) UU 
BPJS) 
 Saat ini pembahasan dilakukan 
dibawah koordinasi Kementerian 
Keuangan; 
 Setelah selesai pembahasan di 
tingkat POKJA, Kementerian 
Keuangan akan segera 
mengirimkan hasil pembahasan 
kepada Kementerian Kesehatan 
untuk dikirimkan kepada 
Kementerian Hukum&HAM 
untuk di Harmonisasi . 
Belum disepakati beberapa 
hal antara lain: 
1.Alokasi sebagian ekuitas 
PT Askes ke DJS; 
2.Batas atas dan batas bawah 
Net Aset DJS Kesehatan; 
3.Batas atas Ekuitas BPJS 
Kesehatan; 
4.Penyertaan langsung 
5.Opsi talangan dari BPJS .
PERATURAN PEMERINTAH 
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 2 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 
3. RPP TENTANG TATA 
CARA HUBUNGAN 
ANTAR LEMBAGA 
Ketentuan Tata Cara Hubungan Antar 
Lembaga (Pasal 51 ayat (4) UU BPJS) 
 Telah dilakukan Pembahasan 
Antar Kementerian oleh Pokja 
BPJS. 
 Pembahasan dilakukan dibawah 
koordinasi DJSN 
Proses Pembahasan 
4. RPP TENTANG TATA 
CARA PENGENAAN 
SANKSI 
ADMINISTRATIF BAGI 
ANGGOTA DEWAN 
PENGAWAS, DIREKSI 
BPJS, DAN PEMBERI 
KERJA YANG TIDAK 
MENDAFTARKAN DIRI 
DAN PEKERJANYA 
KEPADA BPJS 
a. Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif bagi yang tidak 
mendaftarkan diri dan pekerjanya 
kepada BPJS (Pasal 17 ayat (5) UU 
BPJS) 
b. Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif bagi anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi BPJS 
yang melanggar ketentuan Larangan 
(Pasal 53 ayat (4) UU BPJS) 
 Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi telah 
mendapatkan ijin prakarsa dari 
Presiden untuk Pembahasan 
RPP ini. 
 Telah dilakukan Pembahasan 
Antar Kementerian oleh Pokja 
BPJS. 
 Pembahasan dilakukan dibawah 
koordinasi DJSN dan 
Kemenakertrans 
Proses Pembahasan
PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN 
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 1 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS 
1 PERPRES 
TENTANG 
JAMINAN 
KESEHATAN 
a. Kepesertaan jaminan kesehatan bagi perkerja yang 
mengalami PHK dan Peserta yang mengalami cacat total 
tetap dan tidak mampu (Pasal 21 ayat (4) UU SJSN) 
b. Manfaat Jaminan Kesehatan dan urun biaya. (Pasal 22 
Ayat (3) UU SJSN) 
c. Kewajiban BPJS untuk memberikan kompensasi kepada 
peserta dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas 
kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi 
kebutuhan medik sejumlah peserta. (Pasal 23 Ayat (5) UU 
SJSN) 
d. Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh 
BPJS (Pasal 26 UU SJSN) 
e. Tambahan iuran bagi Pekerja yang memiliki anggota 
keluarga lebih dari 5 (lima) orang (Pasal 28 Ayat (2) UU 
SJSN) 
f. Kewajiban Pemberi Kerja secara bertahap mendaftarkan 
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS 
(Pasal 13 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (3) UU 
BPJS) 
g. Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pembayaran 
iuran program jaminan kesehatan (Pasal 19 ayat (5) huruf 
a UU BPJS) 
Telah ditetapkan 
Perpres Nomor 
12 Tahun 2012
PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN 
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 2 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 
2. PERPRES TENTANG 
BESARAN IURAN 
JAMINAN 
KESEHATAN 
a. Besarnya iuran jaminan 
kesehatan dan batas upah 
(Pasal 27 ayat (5) UU 
SJSN) 
b. Besaran dan Tata Cara 
Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan 
(Pasal 19 ayat (5) huruf a 
UU BPJS), dan 
c. Besaran iuran jaminan 
Kesehatan (Pasal 16 ayat 
(4) Perpres Jaminan 
Kesehatan) 
Dalam rapat koordinasi tingkat Menteri 
yang diadakan di Kemenakertrans pada 
tanggal 1 Juli 2013 telah diputuskan: 
1.Iuran bagi PBI Jamkes sebesar Rp. 
15.500,-/jiwa/bulan 
2.Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima 
Upah sebesar 5% (lima persen) dari 
Gaji atau Upah per bulan, dengan 
ketentuan: 
a.Bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, 
anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai 
pemerintah non pegawai negeri, 3% 
dibayar oleh pemberi kerja dan 2% 
dibayar oleh pekerja. 
b.bagi Peserta Pekerja Penerima Upah 
selain PNS, anggota TNI, anggota Polri, 
pejabat negara, dan pegawai pemerintah 
non pegawai negeri, 4% dibayar oleh 
pemberi kerja dan 1% dibayar oleh 
pekerja. 
Besaran iuran PBI terbuka 
untuk dikaji ulang dan 
diusulkan sebesar 
Rp19.225/jiwa/bulan 
sesuai dengan usulan rakor 
BPJS tanggal 1 Juli 2013 
dan selanjutnya dilaporkan 
kepada Bapak Wakil 
Presiden dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. Dengan 
pertimbangan bahwa dana 
kelolaan dari iuran peserta 
harus dapat menjamin 
kelangsungan operasional 
BPJS kesehatan, pelayanan 
harus lebih baik dari 
sebelumnya, jangan sampai 
terganggu atau bahkan 
berhenti sama sekali karena 
tujuan pembentukan BPJS 
adalah untuk pelayanan dan 
pengelolaan jaminan yang 
lebih baik.
PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN 
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 3 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 
4. Iuran bagi peserta pekerja bukan penerima 
upah dan peserta bukan pekerja dibayar 
oleh peserta yang bersangkutan, dengan 
ketentuan: 
a) sebesar Rp.25.500,-/orang/bulan dengan 
pelayanan di rmanfaat pelayanan di ruang 
perawatan Kelas III. 
b) sebesar Rp.42.500,-/orang/bulan dengan 
manfaat pelayanan di ruang perawatan 
Kelas II. 
c) sebesar Rp.59.500,- /orang/bulan dengan 
manfaat uang perawatan Kelas I. 
5. iuran bagi pensiunan ditetapkan sebesar 
5% dari besaran pensiun yang diterima per 
bulan, dengan ketentuan: 
- 3% dibayar oleh Pemerintah; 
dan 
- 2% dibayar oleh penerima 
pensiun.
PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN 
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 4 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 
6. Iuran bagi Veteran dan/atau Perintis 
Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% 
dari pensiun PNS Gol III/a dengan 
masa kerja 14 (empat belas) tahun per 
orang per bulan, dibayar oleh 
Pemerintah. 
7. Batas paling tinggi upah per bulan 
yang digunakan sebagai dasar 
perhitungan besaran iuran sebesar 2 
(dua) kali Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP) dengan status kawin 
dengan 1 (satu) orang anak. 
. 
3. PERPRES TENTANG 
PROGRAM PELAYANAN 
KESEHATAN TERTENTU 
BAGI OPERASIONAL TNI 
DAN POLRI 
Program Pelayanan 
Kesehatan tertentu bagi 
operasional TNI dan POLRI 
(Pasal 57 huruf c dan Pasal 
60 ayat (2) huruf b UU 
BPJS) 
Telah Dilakukan rapat Harmonisasi di 
Kementerian Hukum dan HAM. 
- 
4. R. PERPRES TENTANG 
GAJI ATAU UPAH BAGI 
ANGGOTA DEWAS DAN 
ANGGOTA DIREKSI 
Gaji atau Upah dan Manfaat 
tambahan lainnya serta 
insentif bagi Anggota Dewas 
dan Anggota Direksi (Pasal 
44 ayat (8) UU BPJS) 
 Telah dilakukan Pembahasan Antar 
Kementerian oleh Pokja BPJS. 
 Pembahasan dilakukan dibawah 
koordinasi DJSN
PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN 
PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 5 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 
5. PERPRES TENTANG 
TATA CARA PEMILIHAN 
DEWAN PENGAWAS 
DAN DEWAN DIREKSI 
a. Tata cara pemilihan dan penetapan 
Dewas dan Direksi (Pasal 31 UU 
BPJS) 
b. Tata cara Pemilihan dan Penetapan 
Calon Anggota Pengganti Antar 
Waktu (Pasal 36 ayat (5) UU BPJS) 
 Pembahasan dilakukan 
dibawah koordinasi 
DJSN 
6. KEPPRES TENTANG 
KEANGGOTAAN 
PANITIA SELEKSI 
PEMILIHAN DAN 
PENETAPAN ANGGOTA 
DEWAS DAN ANGGOTA 
DIREKSI. 
Keanggotaan Panitia Seleksi Pemilihan 
dan Penetapan Anggota Dewas dan 
Anggota Direksi. (Pasal 28 ayat (3) UU 
BPJS) 
 Pembahasan dilakukan 
dibawah koordinasi 
DJSN 
7. PERPRES TENTANG 
BENTUK DAN ISI 
LAPORAN 
PENGELOLAAN 
PROGRAM BPJS 
Bentuk dan isi laporan pengelolaan 
program BPJS (Pasal 37 ayat (7) UU 
BPJS) 
 Pembahasan dilakukan 
dibawah koordinasi 
DJSN
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
PERINTAH PERPRES JAMINAN KESEHATAN ……………… 1 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS 
1. PERMENKES TENTANG 
PELAYANAN 
KESEHATAN PADA 
JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL 
a. tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan 
jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining 
kesehatan (Pasal 21 ayat (7)), 
b. pelayanan kesehatan lain yang dijamin oleh BPJS 
Kesehatan (Pasal 22 ayat (1) huruf c), 
c. Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan 
(Pasal 22 ayat (4)), 
d. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat 
Jaminan Kesehatan (Pasal 26 ayat (2)), 
e. pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Pasal 29 ayat (6)), 
f. prosedur pelayanan kesehatan (Pasal 31), 
g. daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai 
(Pasal 32 ayat (1)), 
h. pemberian kompensasi (Pasal 34 ayat (4)), 
i. persyaratan bagi Faskes milik pemerintah dan Faskes 
milik swasta yang dapat menjalin kerjasama dengan 
BPJS Kesehatan (Pasal 36 ayat (5)), dan 
j. pelaksanaan dan pengembangan sistem kendali mutu 
pelayanan (Pasal 44) 
 Telah dilakukan 
pembahasan dengan 
melibatkan seluruh 
lintas sektor dan lintas 
unit terkait. 
 Telah dijadwalkan 
untuk pembahasan 
draft ini setiap hari 
selasa.
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
PERINTAH PERPRES JAMINAN KESEHATAN ……………… 2 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 
2. KEPMENKES TENTANG 
ASOSIASI FASILITAS 
KESEHATAN 
Asosiasi Fasilitas Kesehatan 
ditetapkan oleh Menteri (Pasal 
37 ayat (3)) 
Penyusunan dan Pembahasan 
Draft 
 Untuk Fasilitas Kesehatan 
Rujukan telah ditetapkan 
PERSI sebagai Asosiasi 
Faskes yang ditunjuk; 
 Untuk Fasilitas Kesehatan 
Dasar belum ditentukan 
asosiasinya. 
3. PERMENKES TENTANG 
STANDAR TARIF 
JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL 
Standar tarif pelayanan 
kesehatan yang menjadi acuan 
bagi penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan (Pasal 41 ayat (1)) 
Saat ini Pokja Pembiayaan 
masih melakukan perhitungan 
Standar Tarif, sehingga 
pembahasan Permenkes ini 
belum dapat dilaksanakan.
PERATURAN BPJS KESEHATAN dll 
No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS 
1. PERATURAN BPJS KESEHATAN a. tata cara pengenaan denda administratif (Pasal 17 
ayat (7)); 
b. tata cara pembayaran iuran (Pasal 19); 
c. tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi 
(he alth te chno lo g y asse ssme nt) (Pasal 26 ayat (3)); 
d. prosedur pelayanan kesehatan (Pasal 31) 
e. Penilaian kegawatdaruratan dan prosedur 
penggantian biaya pelayanan gawat darurat (Pasal 
40 ayat (5)); 
f. penerapan sistem kendali mutu pelayanan 
Jaminan Kesehatan (Pasal 42 ayat (3)); dan 
g. prosedur pendaftaran, verifikasi kepesertaan, 
perubahan data kepesertaan, dan identitas Peserta 
(Pasal 15). 
Penyusunan draft awal oleh 
PT Askes 
2. PENYUSUNAN PEDOMAN/ SOP 
BPJS KESEHATAN 
- Penyusunan draft awal oleh 
PT Askes 
3. Perjanjian Kerja Sama antara 
Kementerian Kesehatan dan PT 
Askes (Persero) tentang Pengalihan 
Program Jamkesmas Kepada BPJS 
Kesehatan 
transformasi kelembagaan dan program PT. 
Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan 
Penyusunan dan 
pembahasan draft oleh 
PT Askes (Persero) dan 
Kemenkes
KENDALA 
Penyusunan peraturan perUUan pelaksanaan BPJS 
Kesehatan harus melibatkan banyak lintas baik lintas 
sektor maupun program 
Peserta yang hadir dalam pembahasan sering tidak bisa 
mengambil keputusan sehingga banyak materi yang 
dibahas harus pending. 
Sulitnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam 
penyusunan peraturan perUUan, yang disebabkan karena 
padatnya kegiatan masing-masing anggota Pokja dalam 
mendukung terselenggaranya BPJS Kesehatan.
STRATEGI DAN LANGKAH PENYELESAIAN 
1. Membagi penyelesaian regulasi ini dalam 2 kategori 
prioritas penyelesaian, yaitu : 
 Prioritas I untuk peraturan perUUan yang harus dapat 
diselesaikan sebelum 31 Desember 2013; dan 
 Prioritas II untuk peraturan perUUan yang dapat diselesaikan 
setelah 31 Desember 2013. 
1. Membagi lintas sektor terkait yang akan menjadi 
leading dalam penyelesaiannya regulasi.. 
2. Melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan 
stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan 
perUUan yang mendukung terselenggaranya BPJS 
Kesehatan
STRATEGI PENYELESAIAN (1) 
NO KEGIATAN LEADING 
SEKTOR PROGRESS 
1 
PERATURAN PEMERINTAH No. 101 TAHUN 2012 TENTANG 
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN 
KEMENSOS Prioritas I 
2 PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN 
KESEHATAN 
KEMENKES Prioritas I 
3 PP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN DANA 
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 
KEMENKEU Prioritas I 
4 PP TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DJSN Prioritas I 
5 
PP TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF 
BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI BPJS, DAN 
PEMBERI KERJA 
KEMENAKE 
R TRANS Prioritas I 
6 PENCABUTAN PP No 69 TAHUN 1991, dan PP No 28 TAHUN 2003 KEMENKES Prioritas I 
7 REVISI PP No 14 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 
TERAKHIR DENGAN PP No. 53 TAHUN 2012. 
KEMENAKE 
R TRANS Prioritas I 
8 PERPRES TENTANG BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KEMENKES Prioritas I 
9 PERPRES TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 
TERTENTU BAGI OPERASIONAL TNI DAN POLRI KEMENHAN Prioritas I 
10 PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH ANGGOTA DEWAN 
PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI ASKES Prioritas I
STRATEGI PENYELESAIAN …..(2) 
NO KEGIATAN LEADING 
SEKTOR PROGRESS 
11 PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES Prioritas I 
12 KEPMENKES TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN KEMENKES Prioritas I 
13 PERMENKES TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL KEMENKES Prioritas I 
14 PERATURAN BPJS KESEHATAN ASKES Prioritas I 
15 PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN ASKES Prioritas I 
16 
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN 
DAN PT ASKES (PERSERO) TENTANG PENGALIHAN PROGRAM 
JAMKESMAS KEPADA BPJS KESEHATAN 
KEMENKES 
- ASKES Prioritas I 
17 PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS 
DAN DEWAN DIREKSI DJSN Prioritas II 
18 
KEPPRES TENTANG KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI 
PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAS DAN ANGGOTA 
DIREKSI. 
DJSN Prioritas II 
19 PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN 
PROGRAM BPJS DJSN Prioritas II
Pokja regulasi bpjs kesehatan   peraturan perundang-undangan pelaksanaan bpjs kesehatan

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1DR Irene
 
Permenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerja
Permenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerjaPermenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerja
Permenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerjaRosdiana Sibala
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
 
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...PT. Trinity Auto
 
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium KesehatanPeraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium KesehatanAdiNegara4
 
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017
Permenkes no 10 tahun 2017  juknis dak fisik kesehatan 2017Permenkes no 10 tahun 2017  juknis dak fisik kesehatan 2017
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
 
Permenakertrans no 20 tahun 2012
Permenakertrans no 20 tahun 2012Permenakertrans no 20 tahun 2012
Permenakertrans no 20 tahun 2012saslirais
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007sujiman ae
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanAnggit T A W
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
 
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 M Ungang
 
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015dikakakaa
 
Permenpan2013 047 angka kredit pembimbing kesehatan kerja
Permenpan2013 047 angka kredit pembimbing kesehatan kerjaPermenpan2013 047 angka kredit pembimbing kesehatan kerja
Permenpan2013 047 angka kredit pembimbing kesehatan kerjaWinarto Winartoap
 
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNPermenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjsprayoga945
 
Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014IdnJournal
 
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri Iwan S
 
Pmk no. 99 ttg perubahan pmk no. 71 th 2015 ttg pelayanan kesehatan pada jkn
Pmk no. 99 ttg perubahan pmk no. 71 th 2015 ttg pelayanan kesehatan pada jknPmk no. 99 ttg perubahan pmk no. 71 th 2015 ttg pelayanan kesehatan pada jkn
Pmk no. 99 ttg perubahan pmk no. 71 th 2015 ttg pelayanan kesehatan pada jknDokter Tekno
 

Was ist angesagt? (19)

Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1
 
Permenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerja
Permenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerjaPermenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerja
Permenpan2013 013 jabatan fungsional kesehatan kerja
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI  no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
 
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
Matrik perubahan kedua Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan...
 
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium KesehatanPeraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bersama Pranata Laboratorium Kesehatan
 
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017
Permenkes no 10 tahun 2017  juknis dak fisik kesehatan 2017Permenkes no 10 tahun 2017  juknis dak fisik kesehatan 2017
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017
 
Permenakertrans no 20 tahun 2012
Permenakertrans no 20 tahun 2012Permenakertrans no 20 tahun 2012
Permenakertrans no 20 tahun 2012
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
 
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional KesehatanBuku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
Buku Juknis Bantuan Operasional Kesehatan
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor  66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
 
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011
 
Pkl bab 2
Pkl bab 2Pkl bab 2
Pkl bab 2
 
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
 
Permenpan2013 047 angka kredit pembimbing kesehatan kerja
Permenpan2013 047 angka kredit pembimbing kesehatan kerjaPermenpan2013 047 angka kredit pembimbing kesehatan kerja
Permenpan2013 047 angka kredit pembimbing kesehatan kerja
 
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNPermenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
 
Pengertian bpjs
Pengertian bpjsPengertian bpjs
Pengertian bpjs
 
Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014Permenkes no. 28 tahun 2014
Permenkes no. 28 tahun 2014
 
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemendagri
 
Pmk no. 99 ttg perubahan pmk no. 71 th 2015 ttg pelayanan kesehatan pada jkn
Pmk no. 99 ttg perubahan pmk no. 71 th 2015 ttg pelayanan kesehatan pada jknPmk no. 99 ttg perubahan pmk no. 71 th 2015 ttg pelayanan kesehatan pada jkn
Pmk no. 99 ttg perubahan pmk no. 71 th 2015 ttg pelayanan kesehatan pada jkn
 

Ähnlich wie Pokja regulasi bpjs kesehatan peraturan perundang-undangan pelaksanaan bpjs kesehatan

Pengertian Jamkeswatch KSPI
Pengertian Jamkeswatch KSPIPengertian Jamkeswatch KSPI
Pengertian Jamkeswatch KSPIHeri Irawan,S.E
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanIlham Ismail
 
Permen12 2007
Permen12 2007Permen12 2007
Permen12 2007ghanjaya
 
Surat Pemberitahuan UMK 2023 segmen PPU.pdf
Surat Pemberitahuan UMK 2023 segmen PPU.pdfSurat Pemberitahuan UMK 2023 segmen PPU.pdf
Surat Pemberitahuan UMK 2023 segmen PPU.pdfcaturprasetyo007
 
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfhshshhshshh
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfhshshhshshhPermenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfhshshhshshh
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfhshshhshshh9b729542zj
 
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfbotangga
 
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjsVery Afrizal
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMasykurRahmat
 
Peraturan menteri kesehatan_juknis_jampersal
Peraturan menteri kesehatan_juknis_jampersalPeraturan menteri kesehatan_juknis_jampersal
Peraturan menteri kesehatan_juknis_jampersalNeneng Rukmawati
 
Juknis jampersal 2012
Juknis jampersal 2012Juknis jampersal 2012
Juknis jampersal 2012razitakhalyla
 
Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013IdnJournal
 
akreditasi klinik 2024 panduan peraturan pemerintah.pdf
akreditasi klinik 2024 panduan peraturan pemerintah.pdfakreditasi klinik 2024 panduan peraturan pemerintah.pdf
akreditasi klinik 2024 panduan peraturan pemerintah.pdfakreditasikundur
 
harmonisasi jaminan pensiun
harmonisasi jaminan pensiunharmonisasi jaminan pensiun
harmonisasi jaminan pensiunEliha Mahsuna
 
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdfPP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdfYudiChandra7
 
Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_
Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_
Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_Azizah Dewi
 
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanPmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanliyalugitasari
 

Ähnlich wie Pokja regulasi bpjs kesehatan peraturan perundang-undangan pelaksanaan bpjs kesehatan (20)

MATERI FIX (2).pptx.pdf
MATERI FIX (2).pptx.pdfMATERI FIX (2).pptx.pdf
MATERI FIX (2).pptx.pdf
 
Bpjs
BpjsBpjs
Bpjs
 
Pengertian Jamkeswatch KSPI
Pengertian Jamkeswatch KSPIPengertian Jamkeswatch KSPI
Pengertian Jamkeswatch KSPI
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
 
Permen12 2007
Permen12 2007Permen12 2007
Permen12 2007
 
Surat Pemberitahuan UMK 2023 segmen PPU.pdf
Surat Pemberitahuan UMK 2023 segmen PPU.pdfSurat Pemberitahuan UMK 2023 segmen PPU.pdf
Surat Pemberitahuan UMK 2023 segmen PPU.pdf
 
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfhshshhshshh
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfhshshhshshhPermenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfhshshhshshh
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfhshshhshshh
 
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdf
 
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
 
PERSI_Diskusi RUU Kesehatan.pdf
PERSI_Diskusi RUU Kesehatan.pdfPERSI_Diskusi RUU Kesehatan.pdf
PERSI_Diskusi RUU Kesehatan.pdf
 
Peraturan menteri kesehatan_juknis_jampersal
Peraturan menteri kesehatan_juknis_jampersalPeraturan menteri kesehatan_juknis_jampersal
Peraturan menteri kesehatan_juknis_jampersal
 
Juknis jampersal 2012
Juknis jampersal 2012Juknis jampersal 2012
Juknis jampersal 2012
 
Permenkes No.40 Thn.2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas
Permenkes No.40 Thn.2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JamkesmasPermenkes No.40 Thn.2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas
Permenkes No.40 Thn.2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas
 
Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013Se mensos no 2 tahun 2013
Se mensos no 2 tahun 2013
 
akreditasi klinik 2024 panduan peraturan pemerintah.pdf
akreditasi klinik 2024 panduan peraturan pemerintah.pdfakreditasi klinik 2024 panduan peraturan pemerintah.pdf
akreditasi klinik 2024 panduan peraturan pemerintah.pdf
 
harmonisasi jaminan pensiun
harmonisasi jaminan pensiunharmonisasi jaminan pensiun
harmonisasi jaminan pensiun
 
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdfPP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
PP Nomor 45 Tahun 2015.pdf
 
Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_
Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_
Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_
 
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanPmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
 

Pokja regulasi bpjs kesehatan peraturan perundang-undangan pelaksanaan bpjs kesehatan

  • 2. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN …...(1) NO KEGIATAN 1 PERATURAN PEMERINTAH No. 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN 2 PP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 3 PP TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 4 PP TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI BPJS, DAN PEMBERI KERJA 5 PENCABUTAN PP No 69 TAHUN 1991, dan PP No 28 TAHUN 2003 6 REVISI PP No 14 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP No. 53 TAHUN 2012. 7 PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN 8 PERPRES TENTANG BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN 9 PERPRES TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BAGI OPERASIONAL TNI DAN POLRI 10 PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI
  • 3. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN …..(2) NO KEGIATAN 11 PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI 12 KEPPRES TENTANG KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAS DAN ANGGOTA DIREKSI. 13 PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM BPJS 14 PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 15 KEPMENKES TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN 16 PERMENKES TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 17 PERATURAN BPJS KESEHATAN 18 PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN 19 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PT ASKES (PERSERO) TENTANG PENGALIHAN PROGRAM JAMKESMAS KEPADA BPJS KESEHATAN
  • 4. PERATURAN PEMERINTAH PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 1 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 1. RPP TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) a. Pentahapan pendaftaran penerima bantuan iuran (PBI) sebagai peserta kepada BPJS (Pasal 14 ayat (3) UU SJSN) b. Ketentuan mengenai Iuran Program Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah, dan untuk tahap pertama dibayar oleh Pemerintah untuk Program Jaminan Kesehatan (Pasal 17 Ayat (6) UU SJSN) Telah ditetapkan PP Nomor 101 Tahun 2012 2. PP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BPJS KESEHATAN DAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN a. Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial (Pasal 47 ayat (2) UU SJSN) b. Kewajiban BPJS untuk membentuk cadangan teknis sesuai standar praktek aktuaria (Pasal 50 ayat (2) UU SJSN) c. Sumber dan Penggunaan Aset BPJS (Pasal 41 UU BPJS) d. Sumber dan Penggunaan Aset Dana Jaminan Sosial (Pasal 43 ayat (3) UU BPJS) e. Ketentuan mengenai Presentasi Dana Operasional (Pasal 45 Ayat (2) UU BPJS)  Saat ini pembahasan dilakukan dibawah koordinasi Kementerian Keuangan;  Setelah selesai pembahasan di tingkat POKJA, Kementerian Keuangan akan segera mengirimkan hasil pembahasan kepada Kementerian Kesehatan untuk dikirimkan kepada Kementerian Hukum&HAM untuk di Harmonisasi . Belum disepakati beberapa hal antara lain: 1.Alokasi sebagian ekuitas PT Askes ke DJS; 2.Batas atas dan batas bawah Net Aset DJS Kesehatan; 3.Batas atas Ekuitas BPJS Kesehatan; 4.Penyertaan langsung 5.Opsi talangan dari BPJS .
  • 5. PERATURAN PEMERINTAH PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 2 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 3. RPP TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Ketentuan Tata Cara Hubungan Antar Lembaga (Pasal 51 ayat (4) UU BPJS)  Telah dilakukan Pembahasan Antar Kementerian oleh Pokja BPJS.  Pembahasan dilakukan dibawah koordinasi DJSN Proses Pembahasan 4. RPP TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI BPJS, DAN PEMBERI KERJA YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN PEKERJANYA KEPADA BPJS a. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi yang tidak mendaftarkan diri dan pekerjanya kepada BPJS (Pasal 17 ayat (5) UU BPJS) b. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS yang melanggar ketentuan Larangan (Pasal 53 ayat (4) UU BPJS)  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mendapatkan ijin prakarsa dari Presiden untuk Pembahasan RPP ini.  Telah dilakukan Pembahasan Antar Kementerian oleh Pokja BPJS.  Pembahasan dilakukan dibawah koordinasi DJSN dan Kemenakertrans Proses Pembahasan
  • 6. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 1 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS 1 PERPRES TENTANG JAMINAN KESEHATAN a. Kepesertaan jaminan kesehatan bagi perkerja yang mengalami PHK dan Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu (Pasal 21 ayat (4) UU SJSN) b. Manfaat Jaminan Kesehatan dan urun biaya. (Pasal 22 Ayat (3) UU SJSN) c. Kewajiban BPJS untuk memberikan kompensasi kepada peserta dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta. (Pasal 23 Ayat (5) UU SJSN) d. Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS (Pasal 26 UU SJSN) e. Tambahan iuran bagi Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang (Pasal 28 Ayat (2) UU SJSN) f. Kewajiban Pemberi Kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (Pasal 13 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (3) UU BPJS) g. Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan (Pasal 19 ayat (5) huruf a UU BPJS) Telah ditetapkan Perpres Nomor 12 Tahun 2012
  • 7. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 2 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 2. PERPRES TENTANG BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN a. Besarnya iuran jaminan kesehatan dan batas upah (Pasal 27 ayat (5) UU SJSN) b. Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Pasal 19 ayat (5) huruf a UU BPJS), dan c. Besaran iuran jaminan Kesehatan (Pasal 16 ayat (4) Perpres Jaminan Kesehatan) Dalam rapat koordinasi tingkat Menteri yang diadakan di Kemenakertrans pada tanggal 1 Juli 2013 telah diputuskan: 1.Iuran bagi PBI Jamkes sebesar Rp. 15.500,-/jiwa/bulan 2.Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan: a.Bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh pekerja. b.bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja. Besaran iuran PBI terbuka untuk dikaji ulang dan diusulkan sebesar Rp19.225/jiwa/bulan sesuai dengan usulan rakor BPJS tanggal 1 Juli 2013 dan selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Wakil Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan pertimbangan bahwa dana kelolaan dari iuran peserta harus dapat menjamin kelangsungan operasional BPJS kesehatan, pelayanan harus lebih baik dari sebelumnya, jangan sampai terganggu atau bahkan berhenti sama sekali karena tujuan pembentukan BPJS adalah untuk pelayanan dan pengelolaan jaminan yang lebih baik.
  • 8. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 3 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 4. Iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan, dengan ketentuan: a) sebesar Rp.25.500,-/orang/bulan dengan pelayanan di rmanfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b) sebesar Rp.42.500,-/orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. c) sebesar Rp.59.500,- /orang/bulan dengan manfaat uang perawatan Kelas I. 5. iuran bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari besaran pensiun yang diterima per bulan, dengan ketentuan: - 3% dibayar oleh Pemerintah; dan - 2% dibayar oleh penerima pensiun.
  • 9. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 4 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 6. Iuran bagi Veteran dan/atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari pensiun PNS Gol III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per orang per bulan, dibayar oleh Pemerintah. 7. Batas paling tinggi upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak. . 3. PERPRES TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BAGI OPERASIONAL TNI DAN POLRI Program Pelayanan Kesehatan tertentu bagi operasional TNI dan POLRI (Pasal 57 huruf c dan Pasal 60 ayat (2) huruf b UU BPJS) Telah Dilakukan rapat Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. - 4. R. PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH BAGI ANGGOTA DEWAS DAN ANGGOTA DIREKSI Gaji atau Upah dan Manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi (Pasal 44 ayat (8) UU BPJS)  Telah dilakukan Pembahasan Antar Kementerian oleh Pokja BPJS.  Pembahasan dilakukan dibawah koordinasi DJSN
  • 10. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN PERINTAH UU BPJS dan UU SJSN ……………………… 5 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 5. PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI a. Tata cara pemilihan dan penetapan Dewas dan Direksi (Pasal 31 UU BPJS) b. Tata cara Pemilihan dan Penetapan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu (Pasal 36 ayat (5) UU BPJS)  Pembahasan dilakukan dibawah koordinasi DJSN 6. KEPPRES TENTANG KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAS DAN ANGGOTA DIREKSI. Keanggotaan Panitia Seleksi Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewas dan Anggota Direksi. (Pasal 28 ayat (3) UU BPJS)  Pembahasan dilakukan dibawah koordinasi DJSN 7. PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM BPJS Bentuk dan isi laporan pengelolaan program BPJS (Pasal 37 ayat (7) UU BPJS)  Pembahasan dilakukan dibawah koordinasi DJSN
  • 11. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN PERINTAH PERPRES JAMINAN KESEHATAN ……………… 1 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS 1. PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL a. tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan (Pasal 21 ayat (7)), b. pelayanan kesehatan lain yang dijamin oleh BPJS Kesehatan (Pasal 22 ayat (1) huruf c), c. Jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan (Pasal 22 ayat (4)), d. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan (Pasal 26 ayat (2)), e. pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Pasal 29 ayat (6)), f. prosedur pelayanan kesehatan (Pasal 31), g. daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai (Pasal 32 ayat (1)), h. pemberian kompensasi (Pasal 34 ayat (4)), i. persyaratan bagi Faskes milik pemerintah dan Faskes milik swasta yang dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan (Pasal 36 ayat (5)), dan j. pelaksanaan dan pengembangan sistem kendali mutu pelayanan (Pasal 44)  Telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan seluruh lintas sektor dan lintas unit terkait.  Telah dijadwalkan untuk pembahasan draft ini setiap hari selasa.
  • 12. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN PERINTAH PERPRES JAMINAN KESEHATAN ……………… 2 No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS MASALAH 2. KEPMENKES TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN Asosiasi Fasilitas Kesehatan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 37 ayat (3)) Penyusunan dan Pembahasan Draft  Untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan telah ditetapkan PERSI sebagai Asosiasi Faskes yang ditunjuk;  Untuk Fasilitas Kesehatan Dasar belum ditentukan asosiasinya. 3. PERMENKES TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Standar tarif pelayanan kesehatan yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Pasal 41 ayat (1)) Saat ini Pokja Pembiayaan masih melakukan perhitungan Standar Tarif, sehingga pembahasan Permenkes ini belum dapat dilaksanakan.
  • 13. PERATURAN BPJS KESEHATAN dll No JUDUL SUBSTANSI PROGRESS 1. PERATURAN BPJS KESEHATAN a. tata cara pengenaan denda administratif (Pasal 17 ayat (7)); b. tata cara pembayaran iuran (Pasal 19); c. tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi (he alth te chno lo g y asse ssme nt) (Pasal 26 ayat (3)); d. prosedur pelayanan kesehatan (Pasal 31) e. Penilaian kegawatdaruratan dan prosedur penggantian biaya pelayanan gawat darurat (Pasal 40 ayat (5)); f. penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan (Pasal 42 ayat (3)); dan g. prosedur pendaftaran, verifikasi kepesertaan, perubahan data kepesertaan, dan identitas Peserta (Pasal 15). Penyusunan draft awal oleh PT Askes 2. PENYUSUNAN PEDOMAN/ SOP BPJS KESEHATAN - Penyusunan draft awal oleh PT Askes 3. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dan PT Askes (Persero) tentang Pengalihan Program Jamkesmas Kepada BPJS Kesehatan transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan Penyusunan dan pembahasan draft oleh PT Askes (Persero) dan Kemenkes
  • 14. KENDALA Penyusunan peraturan perUUan pelaksanaan BPJS Kesehatan harus melibatkan banyak lintas baik lintas sektor maupun program Peserta yang hadir dalam pembahasan sering tidak bisa mengambil keputusan sehingga banyak materi yang dibahas harus pending. Sulitnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan perUUan, yang disebabkan karena padatnya kegiatan masing-masing anggota Pokja dalam mendukung terselenggaranya BPJS Kesehatan.
  • 15. STRATEGI DAN LANGKAH PENYELESAIAN 1. Membagi penyelesaian regulasi ini dalam 2 kategori prioritas penyelesaian, yaitu :  Prioritas I untuk peraturan perUUan yang harus dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2013; dan  Prioritas II untuk peraturan perUUan yang dapat diselesaikan setelah 31 Desember 2013. 1. Membagi lintas sektor terkait yang akan menjadi leading dalam penyelesaiannya regulasi.. 2. Melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan perUUan yang mendukung terselenggaranya BPJS Kesehatan
  • 16. STRATEGI PENYELESAIAN (1) NO KEGIATAN LEADING SEKTOR PROGRESS 1 PERATURAN PEMERINTAH No. 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KEMENSOS Prioritas I 2 PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN KEMENKES Prioritas I 3 PP TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEMENKEU Prioritas I 4 PP TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DJSN Prioritas I 5 PP TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI BPJS, DAN PEMBERI KERJA KEMENAKE R TRANS Prioritas I 6 PENCABUTAN PP No 69 TAHUN 1991, dan PP No 28 TAHUN 2003 KEMENKES Prioritas I 7 REVISI PP No 14 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP No. 53 TAHUN 2012. KEMENAKE R TRANS Prioritas I 8 PERPRES TENTANG BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KEMENKES Prioritas I 9 PERPRES TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BAGI OPERASIONAL TNI DAN POLRI KEMENHAN Prioritas I 10 PERPRES TENTANG GAJI ATAU UPAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI ASKES Prioritas I
  • 17. STRATEGI PENYELESAIAN …..(2) NO KEGIATAN LEADING SEKTOR PROGRESS 11 PERMENKES TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES Prioritas I 12 KEPMENKES TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN KEMENKES Prioritas I 13 PERMENKES TENTANG STANDAR TARIF JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEMENKES Prioritas I 14 PERATURAN BPJS KESEHATAN ASKES Prioritas I 15 PEDOMAN/SOP BPJS KESEHATAN ASKES Prioritas I 16 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PT ASKES (PERSERO) TENTANG PENGALIHAN PROGRAM JAMKESMAS KEPADA BPJS KESEHATAN KEMENKES - ASKES Prioritas I 17 PERPRES TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI DJSN Prioritas II 18 KEPPRES TENTANG KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAS DAN ANGGOTA DIREKSI. DJSN Prioritas II 19 PERPRES TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM BPJS DJSN Prioritas II

Hinweis der Redaktion

  1. Pokja juga telah menyepakati pembagian tugas sebagai penanggungjawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.