Musbang UPK di empat desa menghasilkan pemetaan masalah dan solusi. Masalah utama meliputi pengelolaan desa dan UPK, pokmas, serta RTM. Solusi yang dihasilkan antara lain peningkatan SDM desa dan UPK, penyusunan peraturan desa, serta skim kredit yang lebih inklusif. [/ringkasan]

1. I. SOSIALISASI
1. Lokakarya Sosialiasasi
Narasumber : Hartono, S.Sos (Sektap Kabupaten); Joko Hadi Purnomo (KTPM)
Tanggal : 5 Mei 2009, Jam : 10.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat : Kantor Badan PMD Kabupaten Bojonegoro
Peserta : 26
Laki-laki : 26
Perempuan :-
Pendidikan :
Unsur : 2 Sektap 8 Kasi PMD, 4 TPM, 12 Kepala Desa
Hasil : 1. TPM, TFK dan Kepala Desa menyepakati Jadwal pelaksanaan
Sosiliasasi dan Musbang UPK;
2. Kesepakatan jumlah, unsur peserta yang terlibat dalam kegiatan
sosialisasi dan Musbang UPK;
3. Biaya Operasional kegiatan di desa untuk program awal dipinjami
kepala desa, Biaya operasional Kegiatan di desa untuk program
penguatan menggunakan dana UPK;
4. Penanganan pinjaman bermasalah melibatkan Sektap (TFK) dan
TPM.
II. MUSBANG UPK
1. Musbang UPK Kuncup (Desa Pilang Kecamatan
Kanor)
Narasumber : Sofyan (TFK); Joko H. Purnomo (TPM).
Jarwoto (UPK )
Tanggal : 8 Mei 2009, Jam : 09.00 WIB –
11.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pilang
Peserta : 37
Laki-laki : 36
Perempuan : 1
Pendidikan : 8 SLTA, 8 SLTP, 10 SD, 2 S1, 9 Lainnya
Unsur : 3 BPD, 3 Pengurus UPK, 16 Pokmas, 7 Pemdes, 1 RW, 1 LPMD, 1
Danton Linmas, 1 TFK, 1 TPM, 4 Lainnya.
Hasil : 1. Terbentuknya Tim Pemetaan
Koordinator : K. KALIL (Tokoh Masyarakat)
Anggota : A. MUHSON (Ketua BPD)
SUGENG HARIYANTO (Pemerintah Desa)
MASEHAT (UPK)
JOKO HADI PURNOMO (TPM)
2. Teridentifikasinya masalah-masalah dan solusinya :
NO TOPIK MASALAH SOLUSI
1. Pengelolaan  Kepala desa baru, belum sepunuhnya  Setiap Rapat Kerja UPK
Desa memahami program, akibatnya melibatkan pengawas,
dukungan kebijakan pengembangan pengurus dan Seluruh
UPK belum optimal. perangkat dan BPD;
 Posisi lembaga UPK dan relasi UPK  Pemerintah Desa
dengan Pemdes, Perangkat berjalan melakukan Rapat
kurang komunikatif, Konsolidasi antar Lembaga
 SDM pemerintah desa terbatas, Keuangan Desa sejenis;
sehingga dalam menangani program  Menerbitkan Peraturan
1

2. tidak optimal Desa tentang Lembaga
 Kerancuan kelembagaan BUMDes Keuangan Desa.
(difasilitasi Program DPD/K dan UPK,  Merekomendasikan kepada
yang mana Pemdes mengalami Kepala Desa untuk
kendala memposisikan UPK dan menunjuk salah satu
BUMDes, serta perangkat desa yang
 Belum ada model Kerjasama antar tugasnya memfasilitasi
lembaga usaha di desa, kegiatan Lembaga usaha
desa.
2. Pengelolaan  Jumlah dan kualitas SDM UPK terbatas  Mengangkat
UPK khsususnya tenaga collector; 1 sampai 2 orang
 Tupoksi pengurus belum dijabarkan karyawan untuk tenaga
secara detil dan bebarapa tugas yang collector dan administrasi
sudah ada dalam AD/ART belum Keuangan serta mendidik
dijalankan optimal; dan melatih pengurus
 Pembinaan dari sektap belum secara  UPK
berkelanjutan, dan beberapa laporan mengajukan kepada
UPK belum ada tanggapan dari sektap; Pemerintah Desa untuk
 UPK belum membuat jam kerja usaha; menyediakan Kantor,
 UPK belum memiliki kantor sendiri;  Pokmas
 Pasca program tidak ada harus lunas baru dapat
pendampingan, pengurus UPK pinjaman,
kesulitan dalam berkonsultasi;  TPM
 Pengurus hanya aktif dalam realisasi memfailitasi UPK agar
pinjaman dan pengembalian pinjaman sektap melakukan
itupun 4 bulan sekali dilakukan pembinaan pasca
 Dokumen Administrasi tidak lengkap program,
 AD/ART belum difahami oleh pengurus  UPK
UPK menyusun rencana kerja
dan rencana bisnis
3. Pokmas  Pokmas tidak memberikan simpanan  UPK lebih
beku; Selektif dalam merealisasi
 Pinjaman Pokmas digunakan untuk pinjaman;
kegiatan konsumsitif;  Membuat
 Pokmas belum membuat aturan di Skim kredit tidak hanya
dalam pokmas, jika ada aturan masih melalui pokmas/bisa
sebatas formalitas; perorangan (menambah
 Peminjam mengingikan pinjaman pengelolaan perorangan)
perorangan, namun Skim kredit usaha dengan cara merubah
UPK masih terbatas peminjam AD/ART;
pokmas;  Melakukan
 Pinjaman macet 24 bulan atau 4 kali diskusi rutin dan sosialisasi
putaran, jangka waktu pinjaman 4 AD/ART Ke pengurus dan
bulan; Pemdes
 Seluruh pokmas bergerak di usaha  UPK
sektor pertanian yang notabennya menerapkan Penangan
mereka adalah buruh tani, serta pinjaman bermasalah
cashflow di usaha ini lambat
4. RTM  RTM-B yang tidak dapat membentuk  Skim kredit
Pokmas dan belum dapat pinjaman tidak hanya melalui
mengeluh untuk mendapatkan pokmas/bisa perorangan
pinjaman; (menambah pengelolaan
2

3.  Masyarakat di luar RTM menginginkan perorangan) dengan cara
dilibatkan menjadi nasabah/peminjam, merubah AD/ART,
namun aturan tidak diperbolehkan.
3. Musbang UPK Daun Muda (Desa Sarangan Kecamatan
Kanor)
Narasumber : Sofyan (TFK); Joko Hadi Purnomo (TPM);
H. Ir. Fahrudin (UPK)
Tanggal : 8 Mei 2009, Jam : 14.00 WIB – 16.30 WIB
Tempat : Balai Desa Sarangan
Laki-laki : 29
Perempuan :5
Pendidikan : -
Unsur : 14 Pokmas, 5 Pemdes, 4 BPD, 4 RT, 1 LPMD, 1 Danton Linmas, 1 TFK,
1 TPM, 3 Pengurus
Hasil : 1. Terbentuknya Tim Pemetaan
Koordinator : ABAS SANTOSO (BPD)
Anggota : Ir. H. FAHRUDIN (UPK)
IMAM ASYARI (Pemerintah Desa)
MUHTADI (LPMD)
JOKO HADI PURNOMO (TPM)
2. Teridentifikasinya masalah-masalah dan solusinya :
NO TOPIK MASALAH SOLUSI
5. Pengelolaan  Kepala desa baru, belum sepunuhnya  Setiap Rapat Kerja UPK
Desa memahami program, akibatnya melibatkan pengawas,
dukungan kebijakan pengembangan pengurus dan Seluruh
UPK belum optimal. perangkat dan BPD;
 Posisi lembaga UPK dan relasi UPK  Pemerintah Desa
dengan Pemdes, Perangkat berjalan melakukan Rapat
kurang komunikatif, Konsolidasi antar Lembaga
 SDM pemerintah desa terbatas, Keuangan Desa sejenis;
sehingga dalam menangani program  Menerbitkan Peraturan
tidak optimal Desa tentang Lembaga
 Kerancuan kelembagaan BUMDes Keuangan Desa.
(difasilitasi Program DPD/K dan UPK,  Merekomendasikan kepada
yang mana Pemdes mengalami Kepala Desa untuk
kendala memposisikan UPK dan menunjuk salah satu
BUMDes, serta perangkat desa yang
 Belum ada model Kerjasama antar tugasnya memfasilitasi
lembaga usaha di desa, kegiatan Lembaga usaha
desa.
6. Pengelolaan  Jumlah SDM UPK terbatas khsususnya  Mengangkat
UPK tenaga collector; 1 sampai 2 orang
 Tupoksi pengurus belum dijabarkan karyawan untuk tenaga
secara detil dan bebarapa tugas yang collector dan administrasi
sudah ada dalam AD/ART belum Keuangan,
dijalankan optimal;  UPK
 Pembinaan dari sektap belum secara memgang Kartu angsuran
berkelanjutan, dan beberapa laporan per anggota,
UPK belum ada tanggapan dari sektap;  UPK
 UPK belum membuat jam kerja usaha; mengajukan kepada
 UPK belum memiliki kantor sendiri; Pemerintah Desa untuk
3

4.  Pasca program tidak ada menyediakan Kantor,
pendampingan, pengurus UPK  Pokmas
kesulitan dalam berkonsultasi; harus lunas baru dapat
 Bendahara kurang aktif akibat dari pinjaman,
pilkades.  TPM
 Dokumen Administrasi tidak lengkap memfailitasi UPK agar
sektap melakukan
pembinaan pasca
program,
 UPK
menyusun rencana kerja
dan rencana bisnis
7. Pokmas  Pokmas yang gagal usahanya belum  UPK lebih
mendapatkan penanganan; Selektif dalam merealisasi
 Pinjaman Pokmas digunakan untuk pinjaman, pokmas
kegiatan konsumsitif dan kadang- meminjam lebh dari 1
kadang untuk membayar cicilan pinjaman
pinjaman di program lain (PKK, PNPM, direkomendasikan untuk
BUMDes); dimasukkan dalam daftar
 Pokmas belum membuat aturan di tunggu.
dalam pokmas, jika ada aturan masih  Membuat
sebatas formalitas; Skim kredit tidak hanya
 Anggota pokmas melunasi pinjaman melalui pokmas/bisa
ke ketua pokmas, namun oleh pokmas perorangan (menambah
tidak dibayarkan kepada UPK, pengelolaan perorangan)
 Peminjam mengingikan pinjaman dengan cara merubah
perorangan, namun Skim kredit usaha AD/ART,
UPK masih terbatas peminjam  UPK
pokmas; menerapkan Penangan
 Usaha bersama pokmas rugi karena pinjaman bermasalah
banjir, namun anggota yang laen tidak
mau menanggung kerugian bersama-
sama.
8. RTM  RTM-B yang tidak dapat membentuk  Skim kredit
Pokmas dan belum dapat pinjaman tidak hanya melalui
mengeluh untuk mendapatkan pokmas/bisa perorangan
pinjaman; (menambah pengelolaan
 Masyarakat di luar RTM menginginkan perorangan) dengan cara
dilibatkan menjadi nasabah/peminjam, merubah AD/ART,
namun aturan tidak diperbolehkan.
4. Musbang UPK Dewi Fortuna (Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberjo)
Narasumber : Sukirno (TFK); M. Fakur Rochman
(TPM); Sujak (Kades); Siti Saadah (UPK)
Tanggal : 06 Mei 2009, Jam : 10.00 WIB –
13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sumberharjo
Peserta : 29
Laki-laki : 21
Perempuan : 8
Pendidikan : 8 SLTA, 7 SLTP, 10 SD, 4 S1
Unsur : 2 BPD, 3 Pengurus UPK, 14 Pokmas, 5 Pemdes, 2 RT, 1 LPMD,
1 TFK, 1 TPM.
4

5. Hasil : 1. Terbentuknya Tim Pemetaan
Koordinator : Siti Sa’adah (UPK)
Anggota : Sumadi (PEMDES)
Yahmin (BPD)
Sunoto (LKMD)
M. Fatkur Rochman (TPM)
2. Teridentifikasinya masalah-masalah dan solusinya :
NO TOPIK MASALAH SOLUSI
1. Pengelolaan  Hubungan komunikasi antara Pemdes  Adanya pertemuan rutin
Desa dan lembaga UPK kurang proaktif. atau Rapat Kerja UPK yang
 Pemdes kurang memahami perannya melibatkan pengawas,
terkait dengan adanya lembaga UPK pengurus dan Seluruh
 Kerancuan kelembagaan BUMDes perangkat dan BPD;
(difasilitasi Program DPD/K dan UPK,  Pemerintah Desa
yang mana Pemdes mengalami melakukan Rapat
kendala memposisikan UPK dan Konsolidasi antar Lembaga
BUMDes Keuangan Desa sejenis;
 Menerbitkan Peraturan
Desa tentang Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes).
2. Pengelolaan  Pengurus UPK jarang berkomunikasi  Mengadakan pertemuan
UPK terkait usaha UPK, meskipun sering rutin atau rapat kerja UPK
bertemu yg membahas
 SDM UPK yang kurang, terutama permasalahan2 UPK
dalam hal administrasi keuangan  Mengusulkan adanya
 Tidak ada pembinaan dari Pendamping pelatihan keuangan UPK
dan Sektap yang berkelanjutan pasca  Mengusulkan adanya
program. tenaga khusus yg
 Sistem angsuran musiman, sehingga melakukan asistensi pasca
tidak ada jam kerja yang jelas. program
 UPK belum memiliki kantor sendiri;  UPK mengajukan kepada
 Pengurus belum proaktif ke pokmas, Pemerintah Desa untuk
msh sebatas kegiatan formal menyediakan Kantor dan
pencairan dan menerima angsuran membuat jam kerja yg
 Besarnya pinjaman disamaratakan jelas, meskipun sistem
 Pengurus UPK tdk melakukan angsurannya musiman.
penagihan terhadap pokmas yang  Pengurus akan
macet memberikan nilai pinjaman
sesuai dg kelayakan usaha
 Pengurus UPK akan
melakukan pembinaan dan
penagihan ke pokmas
3 Pokmas  Pokmas tidak bersedia mengangsur,  UPK akan melakukan
karena beberapa pokmas lain tdk penagihan terhadap
mengangsur tdk ditagih pokmas yang tdk
 Nilai pinjaman terlalu kecil, karena dlm mengangsur
pencairan disamaratakan  UPK lebih Selektif dalam
 Pinjaman Pokmas digunakan untuk merealisasi pinjaman
kegiatan konsumtif; sesuai dengan analisis
 Pinjaman macet skitar 24 bulan atau 4 kelayakan usaha;
kali putaran, jangka waktu pinjaman 6  Pengurus UPK bersama
5

6. bulan; Pemdes membuat
 Seluruh pokmas memiliki usaha kebijakan terkait dg tata
dibidang pertanian, shg apabila musim cara angsuran bg pokmas
panennya mundur, angsurannya jg yang macet.
ikut mundur.  Membuat kesepakatan
antara UPK dan pokmas
apabila terjadi panen
mundur.
4 RTM  Rata2 semua RTM dan Non RTM  UPK lebih Selektif dalam
sudah mendapat pinjaman, krn dlm merealisasi pinjaman
pencairan menggunakan sistem sesuai dengan analisis
pemerataan. kelayakan usaha;
 Peningkatan nilai pinjaman kurang
maksimal, karena perputaran
pinjaman lambat
5. Musbang UPK Setia Abadi (Desa Deru Kecamatan Sumberrejo
Kab. Bojonegoro)
Narasumber : Sukirno (TFK); M. Fakur Rochman (TPM);
Darsuki (Kades); Nurhadi (UPK)
Tanggal : 07 Mei 2009, Jam : 10.00 WIB – 13.30 WIB
Tempat : Balai Desa Deru
Peserta : 63
Laki-laki : 49
Perempuan : 14
Pendidikan : 15 SLTA, 29 SLTP, 13 SD, 6 S1
Unsur : 2 BPD, 3 Pengurus UPK, 48 Pokmas, 6 Pemdes, 2 LPMD, 1 TFK, 1 TPM.
Hasil : 1. Terbentuknya Tim Pemetaan
Koordinator : Darsuki (Pemdes)
Anggota : Abdul Salam (Tokoh Masyarakat)
Sutaji (BPD)
Nurhadi (UPK)
M. Fatkur Rochman (TPM)
2. Teridentifikasinya masalah-masalah dan solusinya :
NO TOPIK MASALAH SOLUSI
1. Pengelolaan  Hubungan komunikasi antara Pemdes  Adanya pertemuan rutin
Desa dan lembaga UPK kurang proaktif. atau Rapat Kerja UPK yang
 Pemdes kurang memahami perannya melibatkan pengawas,
terkait dengan adanya lembaga UPK pengurus dan Seluruh
 Kerancuan kelembagaan BUMDes perangkat dan BPD;
(difasilitasi Program DPD/K dan UPK,  Pemerintah Desa
yang mana Pemdes mengalami melakukan Rapat
kendala memposisikan UPK dan Konsolidasi antar Lembaga
BUMDes, serta Keuangan Desa sejenis;
 Menerbitkan Peraturan
Desa tentang Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes).
2. Pengelolaan  Adanya miss komunikasi antar  Mengadakan pertemuan
UPK pengurus, terutama bendahara terkait rutin atau rapat kerja UPK
masalah Pilkades yg membahas
 SDM UPK yang kurang, terutama permasalahan2 UPK
6

7. dalam hal administrasi keuangan  Mengusulkan adanya
 Tidak ada pembinaan dari Pendamping pelatihan keuangan UPK
dan Sektap yang berkelanjutan pasca  Mengusulkan adanya
program. tenaga khusus yg
 Sistem angsuran musiman, sehingga melakukan asistensi pasca
tidak ada jam kerja yang jelas. program
 UPK belum memiliki kantor sendiri;  UPK mengajukan kepada
 Pengurus belum proaktif ke pokmas, Pemerintah Desa untuk
msh sebatas kegiatan formal menyediakan Kantor dan
pencairan dan menerima angsuran membuat jam kerja yg
 Pengurus UPK tdk melakukan jelas, meskipun sistem
penagihan terhadap pokmas yang angsurannya musiman.
macet  Pengurus akan
memberikan nilai pinjaman
sesuai dg kelayakan usaha
 Pengurus UPK akan
melakukan pembinaan dan
penagihan ke pokmas
3 Pokmas  Ada anggota pokmas yg benar2 tdk  UPK bersama Pemdes dan
mampu krn musibah, shg minta pokmas membuat
penghapusan piutang. kebijakan utk
 Pokmas tidak bersedia mengangsur, menghapuskan utang tsb
karena beberapa pokmas lain tdk  UPK akan melakukan
mengangsur tdk ditagih penagihan terhadap
 Pinjaman Pokmas digunakan untuk pokmas yang tdk
kegiatan konsumtif; mengangsur
 Pinjaman macet skitar 24 bulan atau 4  UPK lebih Selektif dalam
kali putaran, jangka waktu pinjaman 6 merealisasi pinjaman
bulan; sesuai dengan analisis
 Seluruh pokmas memiliki usaha kelayakan usaha;
dibidang pertanian, shg apabila musim  Pengurus UPK bersama
panennya mundur, angsurannya jg Pemdes membuat
ikut mundur. kebijakan terkait dg tata
cara angsuran bg pokmas
yang macet.
 Membuat kesepakatan
antara UPK dan pokmas
apabila terjadi panen
mundur.
4 RTM  Ada beberapa RTMB yg belum  UPK akan menseleksi
mendapat pinjaman RTMB yg mengajukan
 Non RTM juga meminta untuk diberi pinjaman
pinjaman dari UPK  Setelah RTMB terpenuhi
UPK akan membuka
pinjaman untuk non RTM
7

8. 6. Musbang UPK Adil Makmur (Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno)
Narasumber : M. Fakur Rochman (TPM);
Abdillah (Kades); Munir (UPK)
Tanggal : 10 Mei 2009,
Jam : 13.00 WIB – 15.30 WIB
Tempat : Balai Desa Kadungrejo
Peserta : 26
Laki-laki : 26
Perempuan : 0
Pendidikan : 6 SLTA, 7 SLTP, 8 SD, 5 S1
Unsur : 2 BPD, 3 Pengurus UPK, 11 Pokmas, 7
Pemdes, 2 LPMD, 1 TPM.
Hasil : 1. Terbentuknya Tim Pemetaan
Koordinator : M. Zainuri (Pemdes)
Anggota : H. Ghufron (BPD)
Imam Hartono (UPK)
Rukun Santoso (LKD)
M. Fatkur Rochman (TPM)
2. Teridentifikasinya masalah-masalah dan solusinya :
NO TOPIK MASALAH SOLUSI
1. Pengelolaan  Kepala desa baru, belum sepenuhnya  Setiap Rapat Kerja UPK
Desa memahami program, akibatnya melibatkan pengawas,
dukungan kebijakan pengembangan pengurus dan Seluruh
UPK belum optimal. perangkat dan BPD;
 Posisi lembaga UPK dan relasi UPK  Pemerintah Desa
dengan Pemdes, Perangkat berjalan melakukan Rapat
kurang komunikatif, Konsolidasi antar Lembaga
 SDM pemerintah desa terbatas, Keuangan Desa sejenis;
sehingga dalam menangani program  Menerbitkan Peraturan
tidak optimal Desa tentang Lembaga
 Kerancuan kelembagaan BUMDes Keuangan Desa.
(difasilitasi Program DPD/K dan UPK,  Merekomendasikan kepada
yang mana Pemdes mengalami Kepala Desa untuk
kendala memposisikan UPK dan menunjuk salah satu
BUMDes, serta perangkat desa yang
 Belum ada model Kerjasama antar tugasnya memfasilitasi
lembaga usaha di desa, kegiatan Lembaga usaha
desa.
2. Pengelolaan  Adanya miss komunikasi antar  Mengadakan pertemuan
UPK pengurus, karena tdk ada aktifitas rutin atau rapat kerja UPK
terkait dg lembaga UPK yg membahas
 SDM UPK yang kurang, terutama permasalahan2 UPK
dalam hal administrasi keuangan  Mengusulkan adanya
 Tidak ada pembinaan dari Pendamping pelatihan keuangan UPK
dan Sektap yang berkelanjutan pasca  Mengusulkan adanya
program. tenaga khusus yg
 Sistem angsuran musiman, sehingga melakukan asistensi pasca
tidak ada jam kerja yang jelas. program
 UPK belum memiliki kantor sendiri;  UPK mengajukan kepada
 Mantan Bendahara dipecat karena Pemerintah Desa untuk
melakukan penyimpangan kas UPK menyediakan Kantor dan
8

9. sebesar Rp. 14 jt membuat jam kerja yg
jelas, meskipun sistem
angsurannya musiman.
 Pengurus akan
memberikan nilai pinjaman
sesuai dg kelayakan usaha
 Pengurus UPK akan
melakukan pembinaan dan
penagihan ke pokmas
3 Pokmas  Pokmas tidak bersedia mengangsur,  UPK akan melakukan
karena mantan bendaharan UPK penagihan terhadap
melalukan penyimpangan, ttp tdk ada pokmas yang tdk
penanganan dr pengurus UPK mengangsur
 Pinjaman Pokmas digunakan untuk  UPK lebih Selektif dalam
kegiatan konsumtif; merealisasi pinjaman
 Pinjaman macet skitar 24 bulan atau 4 sesuai dengan analisis
kali putaran, jangka waktu pinjaman 6 kelayakan usaha;
bulan;  Pengurus UPK bersama
 Adanya bencana banjir yang Pemdes membuat
menyebabkan gagal panen dan kebijakan terkait dg tata
angsuran pokmas mundur kemudian cara angsuran bg pokmas
macet yang macet.
 Membuat kesepakatan
antara UPK dan pokmas
apabila terjadi panen
mundur.
4 RTM  Ada beberapa RTMB yg belum  UPK akan menseleksi
mendapat pinjaman RTMB yg mengajukan
 Non RTM juga meminta untuk diberi pinjaman
pinjaman dari UPK  Setelah RTMB terpenuhi
UPK akan membuka
pinjaman untuk non RTM
Bojonegoro, 18 Mei 2009
JOKO HADI PURNOMO
9