Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan
KompetensiWidyaiswara dengan Tema “Peran
Widyaiswara Dalam Implementasi Diklat Aparatur
Pola Baru”, Badan Diklat Provinsi Jawa Barat
Bandung, 27 Februari 2014
Pengembangan Inovasi Sektor Publik Dalam Kerangka UU ASN
1. Pengembangan Inovasi
Sektor Publik Dalam
Kerangka UU ASN
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan
Kompetensi Widyaiswara dengan Tema “Peran
Widyaiswara Dalam Implementasi Diklat Aparatur
Pola Baru”, Badan Diklat Provinsi Jawa Barat
Bandung, 27 Februari 2014
2. Inovasi Sektor Publik: Pengertian
Inovasi berasal dari bahasa Latin innovātus, yg berarti
memperbarui (to renew). Jadi, inovasi adalah proses
pembaruan sesuatu yg sudah ada, bukan membuat sesuatu
yg baru (yg belum ada sebelumnya).
Membuat perubahan pada suatu hal yg sudah ada,
terutama dengan cara memperkenalkan metode-metode
baru (New Oxford American).
Sesuatu yang berbeda dan berdampak (Scott D. Anthony,
The Little Black Book of Innovation, Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2013).
3. Inovasi Sektor Publik: Kriteria
Ada tidaknya dampak positif atau kemanfaatan dari
suatu inisiatif perubahan;
Mampu tidaknya inisiasi perubahan memberi solusi
terhadap masalah yg ada;
Harus berkesinambungan, tidak tergantung pada
inisiator / konseptornya;
Memiliki kompatibilitas dengan sistem diluar dirinya,
tidak membentur / melanggar sistem yg telah ada.
5. ASN sbg Inovasi Sektor Publik
•
•
•
•
•
•
•
Meniadakan Eselonisasi, diganti dengan Job-Grading.
Pasal 1: mengubah PNS dari Pekerjaan menjadi Profesi.
Pasal 6: memperkenalkan jenis jabatan baru, yakni PPPK (bukan
honor atau outsourcing).
Pasal 70: pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam
waktu paling lama 1 tahun.
Pasal 71: pola karir terintegrasi nasional.
Pasal 79: perubahan sistem penggajian dari yg berbasis pangkat/
golongan & masa kerja menuju sistem yg berbasis harga jabatan.
Pasal 108: pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif pada
tingkat nasional untuk JPT 1 dan 2, serta pada tingkat PNS untuk
JPT 3.
6. ASN butuh Inovasi Manajemen
Diklatpim (pola baru)
Diklat Massal & Jarak Jauh (bukan kelas jauh)
Mengajar
Pengembangan Kompetensi Non-Diklat
7. Diklatpim (Pola Baru)
Tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi kompetensi jabatan,
namun juga menciptakan Pemimpin Perubahan.
Wi tidak lagi sbg pengajar, namun fasilitator sepenuhnya. Sumber
ilmu bukan lagi Wi, namun sesama peserta (experiential learning).
Metode on-off, kombinasi pembelajaran di ruang diklat dengan
aktualisasi di laboratorium diklat.
Media pembelajaran makin beragam (film pendek, kasus, visitasi,
dll).
Peran Mentor
tanggung jawab keberhasilan Diklat &
implementasi hasil Diklat tidak hanya pada LD, tapi juga instansi
asal peserta.
Output pembelajaran peserta menjadi bagian dari proses
perubahan yang terukur di instansinya.
8. Diklat Massal & Jarak Jauh
Titik kritis ASN berupa besarnya jumlah pegawai yg harus dididik,
waktu (jam/hari diklat) yg dibutuhkan, serta biaya yg terbatas.
Perlu sistem dan mekanisme baru yg tidak bersifat face to face,
namun bisa diikuti secara simultan oleh sebanyak mungkin
pegawai meski berasal dari wilayah yang berjauhan dan zona
waktu yg berbeda pula.
Mengoptimalkan media online (website), televisi/radio, mobile
phone, perpustakaan keliling, dan teleconference sebagai sumber
pembelajaran.
Materi pembelajaran disusun atas modul-modul yg bersifat
optional, setiap calon peserta dapat memilih sesuai kebutuhan
kompetensinya.
9. Mengajar
Diklat tidak harus dimaknakan sebagai pengiriman peserta,
namun juga penugasan sebagai pengajar.
Setiap pegawai adalah resource person yg memiliki explicit
(terutama implicit) knowledge.
Pembelajaran secara timbal balik dalam lingkaran kecil di
unit terkecil adalah model pengembangan kapasitas terbaik.
Mengajar = mengikuti Diklat, bahkan lebih. Sebab, teaching
is the best way of learning.
10. Pengembangan Kompetensi non-Diklat
Magang (internship) – Pasal 70 UU ASN;
Coaching & Mentoring;
Strategic Exchange (pertukaran kompetensi);
Open Career System (antar daerah, antar tingkatan
pemerintahan, antar sektor);
Penugasan khusus (special envoy);
Forum diskusi (seminar, lokakarya, konferensi, kongres, dll);
Self-learning.