Disampaikan pada Seminar “Penyusunan Pedoman Perumusan Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Capaian IPM Indonesia” Jakarta, 16 Oktober 2013

1. Penajaman Perencanaan Pembangunan Daerah
Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia
Disampaikan pada Seminar “Penyusunan Pedoman Perumusan Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka
Mendukung Peningkatan Capaian IPM Indonesia”
Jakarta, 16 Oktober 2013
Kedeputian Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan
Lembaga Administrasi Negara RI

2. Evaluasi RPJMN 2010-2014
Menurut kajian PGSP (Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi) UNDP:
IPM semakin membaik selama 2 dekade terakhir, meskipun laju perbaikannya relatif
tertinggal dibanding dengan negara tetangga;
Tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa & Bali pada umumnya berada di atas rata2
nasional (72,77). Sedangkan IPM di luar Jawa, Sumatera & Bali pada umumnya dibawah rata2
nasional, kecuali Kalteng, Kaltim & Sulut. Sementara daerah tertinggal seperti NTT, NTB dan
Papua mengalami kemajuan tingkat IPM yg lebih pesat dibanding daerah lainnya.
Target AHH memperlihatkan perbaikan dan diprediksi mencapai target 2014 (72 th).
Tingkat kemiskinan pedesaan turun menjadi 14,7% pada 2012 (dari 17,35% pada 2009),
sedangkan di perkotaan turun menjadi 8,6% (dari 10,72% pada 2009).
Distribusi pendapatan ternyata semakin melebar. Pada tahun 2009 Indeks Gini sebesar
0,37, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,41.

3. 1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
67.70 64.30 65.80 68.70 69.57 70.10 70.59 71.17 71.76 72.27 72.77
Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996 – 2011.
IPM Indonesia 1996-2011

4. Provinsi IPM
DKI Jakarta 77.97
Sulawesi Utara 76.54
Riau 76.53
Yogyakarta 76.32
KalimantanTimur 76.22
Kepulauan Riau 75.78
KalimantanTengah 75.06
Sumatera Utara 74.65
Sumatera Barat 74.28
Sumatera Selatan 73.42
Bengkulu 73.4
Provinsi IPM
Bangka Belitung 73.37
Jambi 73.3
JawaTengah 72.94
Bali 72.84
Jawa Barat 72.73
JawaTimur 72.18
Aceh 72.16
Sulawesi Selatan 72.14
Lampung 71.94
Maluku 71.87
SulawesiTengah 71.62
IPM Provinsi 2011
Provinsi IPM
Banten 70.95
Gorontalo 70.82
SulawesiTenggara 70.55
Kalimantan Selatan 70.44
Sulawesi Barat 70.11
Kalimantan Barat 69.66
Papua Barat 69.65
Maluku Utara 69.47
NTT 67.75
NTB 66.23
Papua 65.36
Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 1996 – 2011 (diolah).

5. Penduduk Miskin BerdasarWilayah & Provinsi 2011
Ada
kecenderung-
an daerah yg
tinggi tingkat
kemiskinan-
nya, juga
rendah IPM-
nya.
Sumber:
Decentralization
Support Facility,
2011

6. 1996-2009, dana
perimbangan
dari pusat
meningkat
hampir 4x lipat
dari Rp. 44,5
triliun menjadi
Rp. 209,8 triliun.
Sumber:
Decentralization
Support Facility,
2011
Dana Desentralisasi

7. Kemiskinan masih relatif tinggi setelah 1 dekade lebih pelaksanaan
desentralisasi. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 mencapai
29,13 juta orang atau 11,96% (BPS, 2012)
Uniknya, dana perimbangan (dana desentralisasi) yg sangat besar
nampaknya tidak berkorelasi secara signifikan dengan pengentasan
kemiskinan, justru kemiskinan cenderung tinggi di daerah penerima
dana perimbangan yg besar.
Untuk itu, harus ada peninjauan kembali strategi pembangunan dan
penajaman perencanaan, agar dana perimbangan dapat teroptimalkan
untuk menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan IPM.
Penduduk Miskin BerdasarWilayah & Provinsi 2011

8. Rata2 DAU per Kapita Berdasar Provinsi 2011
Sumber:
Decentralization
Support Facility,
2011

9. Peningkatan DAU sangat signifikan, dari Rp. 2,6 triliun pada tahun 2003
menjadi Rp. 47,9 triliun pada tahun 2010. Sayang, ada kecenderungan
ketimpangan jika dihitung per kapita.
Provinsi penerima DAU terendah adalah Banten dengan rata2 / kapita sebesar
Rp. 450 ribu. Pada ekstrem yg lain, Provinsi penerima DAU tertinggi adalah
Papua dengan rata2 / kapita sebesar hampir Rp. 6 juta. Untuk Kab/Kota,
penerima DAU terendah adalah Kota Bontang sebesar Rp. 119 ribu rata2 /
kapita. Penerima DAU tertinggi Kab. Waropen sebesar Rp. 19,7 juta rata2 /
kapita.
Kondisi seperti ini akan dapat memicu penggunaan DAU secara tidak efisien
dan kurang berorientasi ke publik. Faktanya, daerah dengan DAU per kapita yg
tinggi namun IPM-nya justru rendah. Ini menunjukkan ada yg salah dalam
kebijakan pembangunan daerah (perencanaan dan implementasinya).
DAU dan Ketimpangan Pembangunan

10. • Rendahnya IPM
• Lambatnya
Pertumbuhan IPM
• Cukup Tingginya
Kesenjangan
Pendapatan
• Masih Tingginya
Tingkat
Kemiskinan
Rendahnya
Kinerja /
Efektivitas
Pembangunan
PERENCANAAN yg kurang fokus
dan kurang terukur;
Implementasi yg lemah;
Sumber daya yg kurang menunjang
(SDM, Sarpras,Anggaran).
Logframe Perencanaan dlm Meningkatkan IPM

11. PP No. 65/2005 & Permendagri No. 79/2007 telah mengamanatkan
Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan Rencana Pencapaian SPM ke
dalam RPJMD dan Rencana Strategis SKPD.
Maka, indikator capaian pada sasaran strategis dalam perencanaan
pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) wajib mengacu
pada indikator SPM.
Jika indikator SPM dapat diwujudkan melalui sinkronisasi indikator
perencanaan pembangunan daerah, maka probabilitas perbaikan IPM
akan dapat ditingkatkan.
Penajaman Perencanaan dlm Meningkatkan IPM

12. Terima Kasih …
Semoga Bermanfaat !!
Jakarta, 16 Oktober 2013
Kedeputian Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan
Lembaga Administrasi Negara RI