SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
PERATURAN KEPALA LAN No. 2/2013PERATURAN KEPALA LAN No. 2/2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANTENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUSPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUS
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
22
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
33
TernyataTernyata krisiskrisis tsbtsb tidaktidak terjaditerjadi,, sehinggasehingga desaindesain
““DiksusDiksus RB”RB” didi--redesainredesain menjadimenjadi diklatdiklat teknisteknis untkuntk
membekalimembekali keterampilanketerampilan teknisteknis RB.RB.
““DiksusDiksus RB”RB” sebagaisebagai Crisis Center/Crisis Center/
Crisis ManagementCrisis Management
RBRB padapada awalnyaawalnya diproyeksidiproyeksi akanakan menimbulkanmenimbulkan
krisiskrisis ((likuidasilikuidasi unitunit kerjakerja tidaktidak efisienefisien,, pensiunpensiun dinidini
PNSPNS tidaktidak produktifproduktif,, dlldll))
perluperlu diantisipasidiantisipasi sedinisedini mungkinmungkin melaluimelalui
pengembanganpengembangan kapasitaskapasitas bagibagi PNSPNS ygyg terkenaterkena
goldengolden shakehandshakehand atauatau instansinyainstansinya dihapusdihapus//
digabungdigabung//dileburdilebur..
44
IndikatorIndikator makromakro bangsabangsa IndonesiaIndonesia masihmasih rendahrendah,,
misalnyamisalnya dalamdalam halhal Corruption Perception Index,Corruption Perception Index,
Government Effectiveness Index, Doing BusinessGovernment Effectiveness Index, Doing Business
Index, Global Innovation Index,Index, Global Innovation Index, dandan GlobalGlobal
Competitiveness IndexCompetitiveness Index..
DalamDalam GCR 2012GCR 2012--2013,2013, peringkatperingkat IndonesiaIndonesia
turunturun daridari 4646 menjadimenjadi 50. Dari 1550. Dari 15 mostmost
problematic factorsproblematic factors bagibagi duniadunia usahausaha,, urutanurutan 11
adalahadalah ””BirokrasiBirokrasi yangyang tidaktidak efisienefisien”.”. IniIni
mengindikasikanmengindikasikan masihmasih belumbelum berhasilnyaberhasilnya RBRB
sbgsbg EnablerEnabler bagibagi pembenahanpembenahan sistemsistem
kenegaraankenegaraan secarasecara menyeluruhmenyeluruh..
PersepsiPersepsi yangyang beragamberagam tentangtentang RB,RB, bahkanbahkan salahsalah
kaprahkaprah dengandengan mereduksimereduksi RBRB sebagaisebagai perbaikanperbaikan
remunerasiremunerasi belakabelaka..
Program RBProgram RB cukupcukup komplekskompleks dengandengan banyaknyabanyaknya
PedomanPedoman yangyang adaada,, dandan adanyaadanya indikasiindikasi
kesulitankesulitan instansiinstansi pemerintahpemerintah dalamdalam
menerapkanmenerapkan seluruhseluruh pedomanpedoman dengandengan baikbaik..
55
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
66 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO?
77 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO?
88 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO?
99 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO?
Diklat Capacity Building For Senior
Executive Official RLARLA
Diklat Capacity Building For Reform
Catalysator DiksusDiksus RBRB, fokus
pada dimensi Mikro & 8 Area
Perubahan
1010 8 Area8 Area PerubahanPerubahan
1111
KERANGKA BERPIKIRKERANGKA BERPIKIR
1212
Take action
MentalmodelsMentalmodelsMentalmodelsMentalmodels
Notice feedback
GapGapGapGap betweenwherebetweenwherebetweenwherebetweenwhere
youare & whereyouyouare & whereyouyouare & whereyouyouare & whereyou
wantto bewantto bewantto bewantto be
Make a decision
Single loopSingle loopSingle loopSingle loop
learninglearninglearninglearning
Double loopDouble loopDouble loopDouble loop
learninglearninglearninglearning
1313
Perubahanpada salahsatu ,Perubahanpada salahsatu ,Perubahanpada salahsatu ,Perubahanpada salahsatu ,
beberapaatauseluruhbeberapaatauseluruhbeberapaatauseluruhbeberapaatauseluruh
area perubahanarea perubahanarea perubahanarea perubahan
Implementasi di tiap
instansi/satker Umpan balik/
self-assesment
Gap kinerjaGap kinerja
Diklat Khusus
1414
Temporary System
• Ceramah
• Diskusi &
presentasi
• Studi kasus
Class Learning/
Conceptualization
• Roleplay
• Simulasi
• Action plan
Modelling/
Construction
• Penerapan action
plan
• Monev
• Feedback/
learning contract
Uji coba / pilotting
Permanent System
Temporary System
1515
Konsep & Kebijakan
RB di Indonesia
Manajemen
Perubahan
Penyusunan Road
Map dan Dokumen
Usulan RB
Manajemen Kinerja
Monitoring &
Evaluasi RB
Kerja Mandiri
dalam rangka
penyusunan
Rencana Aksi
RB Instansi
Pelaksanaan
Rencana Aksi RB
Instansi
Evaluasi
pelaksanaan
Rencana Aksi RB
Instansi
Permanent System
1616
MATA DIKLAT DANMATA DIKLAT DAN
MODULMODUL
No Mata Diklat / Modul Sesi Jam Pelatihan
1.
Konsep dan Kebijakan Reformasi Birokrasi di
Indonesia
2 6
2. Manajemen Perubahan (Change Management) 5 15
3.
Penyusunan Road Map dan Dokumen Usulan
Reformasi Birokrasi
4 12
4. Manajemen Kinerja 4 12
5.
Monitoring, Evaluasi dan Rekomendasi : Tindak
Lanjut Diklat Khusus Dalam Rangka RB
3 9
6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi 3 9
Total 21 63
1717
1818
POLA PENJADUALANPOLA PENJADUALAN
1919
Hari Materi
I
• Pembukaan
• Pengarahan Program
• Dinamika Kelompok
• Konsep dan kebijakan RB di Indonesia (Modul 1)
II • Manajemen Perubahan (Modul 2)
III
• Manajemen Perubahan (Modul 2)
• Penyusunan Road Map dan Dokumen Usulan RB (Modul 3)
IV
• Penyusunan Road Map dan Dokumen Usulan RB (Modul 3)
• Pembimbingan Rencana Aksi RB Instansi
V • Kerja Mandiri (Penyusunan Rencana Aksi RB Instansi)
VI • Manajemen Kinerja (Modul 4)
VII
• Aplikasi Manajemen Kinerja (Modul 3)
• Monitoring, Evaluasi & Rekomendasi (Modul 5)
• Kerja Mandiri (Penyusunan Rencana Aksi RB Instansi)
VIII
• Kerja Mandiri (Penyusunan Rencana Aksi RB Instansi)
• Pembimbingan Rencana Aksi RB Instansi
IX
• Paparan Rencana Aksi RB Instansi
• Penandatanganan Rencana Aksi RB Instansi
• Evaluasi Penyelenggaraan
• Penutupan
2020
PERSYARATAN PESERTAPERSYARATAN PESERTA
2121
2222
PendidikanPendidikan minimalminimal SS11;;
MemilikiMemiliki pengalamanpengalaman kerjakerja minimal 8minimal 8 tahuntahun;;
DitugaskanDitugaskan oleholeh PimpinanPimpinan InstansiInstansi,, dandan
setelahsetelah menyelesaikanmenyelesaikan programprogram DiklatDiklat
KhususKhusus akanakan ditugaskanditugaskan untukuntuk memandumemandu
pelaksanaanpelaksanaan RBRB didi InstansinyaInstansinya
PotensialPotensial,, baikbaik pejabatpejabat strukturalstruktural,, fungsionalfungsional
maupunmaupun pelaksanapelaksana ((dengandengan prioritasprioritas
anggotaanggota timtim RBRB padapada masingmasing--masingmasing
instansiinstansi););
MemilikiMemiliki rekamrekam jejakjejak yangyang baikbaik;;
PENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN
2323
2424
DiklatDiklat diselenggarakandiselenggarakan oleholeh LANLAN dandan//atauatau LembagaLembaga DiklatDiklat PemerintahPemerintah;;
DiklatDiklat diselenggarakandiselenggarakan dengandengan strategistrategi::
1)1) PemberianPemberian substansisubstansi ReformasiReformasi BirokrasiBirokrasi yangyang dilakukandilakukan didi kelaskelas;;
2)2) PenyusunanPenyusunan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi instansiinstansi yangyang dilakukandilakukan
didi kelaskelas;;
3)3) PembimbinganPembimbingan dalamdalam penyusunanpenyusunan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi;;
4)4) PemaparanPemaparan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi;;
5)5) PenandatangananPenandatanganan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi oleholeh pesertapeserta dandan
pembimbingpembimbing dengandengan diketahuidiketahui penyelenggarapenyelenggara;;
6)6) MelakukanMelakukan kerjakerja mandirimandiri ((penyusunanpenyusunan RencanaRencana AksiAksi RBRB InstansiInstansi).).
SetelahSetelah penyelenggaraanpenyelenggaraan diklatdiklat,, akanakan dilakukandilakukan::
1)1) PelaksanaanPelaksanaan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi instansiinstansi masingmasing--
masingmasing;;
2)2) MonitoringMonitoring dandan evaluasievaluasi diklatdiklat dalamdalam pelaksanaanpelaksanaan rencanarencana aksiaksi
reformasireformasi birokrasibirokrasi..
StrategiStrategi pembelajaranpembelajaran tersebuttersebut merupakanmerupakan satusatu kesatuankesatuan programprogram
DiklatDiklat yangyang tidaktidak terpisahkanterpisahkan dandan tetaptetap dipantaudipantau oleholeh LANLAN--RI.RI.
EVALUASIEVALUASI
2525
2626
1.1. EVALUASI TERHADAP TENAGA PENGAJAREVALUASI TERHADAP TENAGA PENGAJAR, dilakukan
untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam hal:
Pencapaian hasil belajar;
Sistematika penyajian;
Kemampuan menyajikan/memfasilitasi mata diklat;
Ketepatan waktu;
Penggunaan metode dan media pembelajaran;
Sikap dan perilaku;
Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
Penggunaan bahasa;
Pemberian motivasi kepada peserta;
Relevansi materi dengan tema diklat;
Penguasaan materi;
Kerapihan berpakaian.
2727
2.2. EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLATEVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT,
dilakukan untuk mengetahui persepsi peserta Diklat
terhadap penyelenggaraan Diklat yang meliputi:
Efektifitas penyelenggaraan;
Kesiapan, ketersediaan dan keberfungsian sarana
dan prasarana Diklat;
Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat;
Pelayanan terhadap peserta Diklat;
Pelayanan terhadap Tenaga Pengajar;
Administrasi Diklat;
Kurikulum dan strategi pembelajaran.
2828
3.3. EVALUASI TERHADAP PESERTAEVALUASI TERHADAP PESERTA, dilakukan untuk
mengetahui kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Instansi (RARBI) dan rencana
implementasinya. Kemampuan ini dievaluasi dari
pemaparan diakhir program diklat.
SERTIFIKASISERTIFIKASI
2929
3030
STTPP akan diberikan setelah peserta mengikuti seluruh tahapan
diklat khusus.
Sertifikat paska diklat akan diberikan untuk melihat capaian RA-
RBI, yang akan diberikan kepada instansi setelah pelaksanaan
rencana aksi di instansi masing-masing. Evaluasi paska diklat
dilakukan dengan memberikan sertifikat berjenjang, yaitu :
1. Monitoring 3 bulan pertama untuk mengecek komitmen
pimpinan terhadap rencana aksi (persetujuan pimpinan);
2. Monitoring 6 bulan melihat kelayakan rencana aksi
(sosialisasi dan internalisasi);
3. Monitoring 1 tahun, melihat pelaksanaan rencana aksi
(masuk dalam dokumen Renstra dan Renja);
4. Monitoring 2 tahun melihat pelaksanaan hasil rencana aksi.
3131

More Related Content

What's hot

Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek KelembagaanPenyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaaninfosanitasi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Penataan Ruang
 
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklokmuhfidzilla
 
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)infosanitasi
 
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Memorandum Program
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Memorandum ProgramFasilitasi Penyusunan Dokumen Memorandum Program
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Memorandum Programinfosanitasi
 
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesiaLaporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesiaTPRP Strategic Partner
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTKPDT
 
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
 
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Investasi
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek InvestasiPenyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Investasi
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Investasiinfosanitasi
 
Draft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewDraft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewlihin01
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanzam zori
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
 
Kak cv.
Kak cv.Kak cv.
Kak cv.joedhy
 
Permen no.54 2010 (lampiran ii)
Permen no.54 2010 (lampiran ii)Permen no.54 2010 (lampiran ii)
Permen no.54 2010 (lampiran ii)Deki Zulkarnain
 
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkp
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkpBuku panduan penyusunan_rp2_kpkp
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkpbloopsme
 

What's hot (20)

Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek KelembagaanPenyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Kelembagaan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
 
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
1 laporan pendahuluan rtdr kp rengasdengklok
 
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
 
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Memorandum Program
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Memorandum ProgramFasilitasi Penyusunan Dokumen Memorandum Program
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Memorandum Program
 
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesiaLaporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
Laporan draf akhir rpkpp martapura kalimantan selatan indonesia
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
 
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014
 
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Investasi
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek InvestasiPenyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Investasi
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Investasi
 
Draft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisewDraft pedoman program pisew
Draft pedoman program pisew
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatan
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Kak cv.
Kak cv.Kak cv.
Kak cv.
 
Bab ii adv pantai
Bab  ii adv pantaiBab  ii adv pantai
Bab ii adv pantai
 
Permen no.54 2010 (lampiran ii)
Permen no.54 2010 (lampiran ii)Permen no.54 2010 (lampiran ii)
Permen no.54 2010 (lampiran ii)
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkp
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkpBuku panduan penyusunan_rp2_kpkp
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkp
 
Petunjuk penyusunan renja 2013
Petunjuk penyusunan renja 2013Petunjuk penyusunan renja 2013
Petunjuk penyusunan renja 2013
 

Similar to Overview Diklat Khusus Reformasi Birokrasi

Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dadang Solihin
 
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...Dadang Solihin
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamhoyin rizmu
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakDALVY DALVY
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptxlidyaana
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
 
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptxPeran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptxTumburParulianSimatu
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Dadang Solihin
 
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritas
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritasDokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritas
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritasilhamwijaya11
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdmMikhail Rasyid
 
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Dadang Solihin
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...Dadang Solihin
 
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017Karba Diecast
 
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskBahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskYanFredy1
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 

Similar to Overview Diklat Khusus Reformasi Birokrasi (20)

Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Revitalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
Konsep Strategis Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Perencanaan P...
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
 
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptxPeran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
Peran APIP Bappenas Mengawal Perencanaan Pembangunan - 22 November 2023.pptx
 
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
Reses dan Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
 
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritas
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritasDokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritas
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritas
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
Telaah Kritis Modul Manajemen Stratejik
 
Usaid lgsp musrenbang
Usaid lgsp musrenbangUsaid lgsp musrenbang
Usaid lgsp musrenbang
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga berdasarkan ...
 
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
Bahan tayang pengadaan makassar 26 januari 2017
 
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskBahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
 
Rizky CP_LAP.pdf
Rizky CP_LAP.pdfRizky CP_LAP.pdf
Rizky CP_LAP.pdf
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona IntegritasTahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 

Overview Diklat Khusus Reformasi Birokrasi

  • 1. PERATURAN KEPALA LAN No. 2/2013PERATURAN KEPALA LAN No. 2/2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANTENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUSPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUS REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
  • 3. 33 TernyataTernyata krisiskrisis tsbtsb tidaktidak terjaditerjadi,, sehinggasehingga desaindesain ““DiksusDiksus RB”RB” didi--redesainredesain menjadimenjadi diklatdiklat teknisteknis untkuntk membekalimembekali keterampilanketerampilan teknisteknis RB.RB. ““DiksusDiksus RB”RB” sebagaisebagai Crisis Center/Crisis Center/ Crisis ManagementCrisis Management RBRB padapada awalnyaawalnya diproyeksidiproyeksi akanakan menimbulkanmenimbulkan krisiskrisis ((likuidasilikuidasi unitunit kerjakerja tidaktidak efisienefisien,, pensiunpensiun dinidini PNSPNS tidaktidak produktifproduktif,, dlldll)) perluperlu diantisipasidiantisipasi sedinisedini mungkinmungkin melaluimelalui pengembanganpengembangan kapasitaskapasitas bagibagi PNSPNS ygyg terkenaterkena goldengolden shakehandshakehand atauatau instansinyainstansinya dihapusdihapus// digabungdigabung//dileburdilebur..
  • 4. 44 IndikatorIndikator makromakro bangsabangsa IndonesiaIndonesia masihmasih rendahrendah,, misalnyamisalnya dalamdalam halhal Corruption Perception Index,Corruption Perception Index, Government Effectiveness Index, Doing BusinessGovernment Effectiveness Index, Doing Business Index, Global Innovation Index,Index, Global Innovation Index, dandan GlobalGlobal Competitiveness IndexCompetitiveness Index.. DalamDalam GCR 2012GCR 2012--2013,2013, peringkatperingkat IndonesiaIndonesia turunturun daridari 4646 menjadimenjadi 50. Dari 1550. Dari 15 mostmost problematic factorsproblematic factors bagibagi duniadunia usahausaha,, urutanurutan 11 adalahadalah ””BirokrasiBirokrasi yangyang tidaktidak efisienefisien”.”. IniIni mengindikasikanmengindikasikan masihmasih belumbelum berhasilnyaberhasilnya RBRB sbgsbg EnablerEnabler bagibagi pembenahanpembenahan sistemsistem kenegaraankenegaraan secarasecara menyeluruhmenyeluruh.. PersepsiPersepsi yangyang beragamberagam tentangtentang RB,RB, bahkanbahkan salahsalah kaprahkaprah dengandengan mereduksimereduksi RBRB sebagaisebagai perbaikanperbaikan remunerasiremunerasi belakabelaka.. Program RBProgram RB cukupcukup komplekskompleks dengandengan banyaknyabanyaknya PedomanPedoman yangyang adaada,, dandan adanyaadanya indikasiindikasi kesulitankesulitan instansiinstansi pemerintahpemerintah dalamdalam menerapkanmenerapkan seluruhseluruh pedomanpedoman dengandengan baikbaik..
  • 6. 66 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO?
  • 7. 77 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO?
  • 8. 88 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO?
  • 9. 99 MAKRO / MIKRO?MAKRO / MIKRO? Diklat Capacity Building For Senior Executive Official RLARLA Diklat Capacity Building For Reform Catalysator DiksusDiksus RBRB, fokus pada dimensi Mikro & 8 Area Perubahan
  • 10. 1010 8 Area8 Area PerubahanPerubahan
  • 12. 1212 Take action MentalmodelsMentalmodelsMentalmodelsMentalmodels Notice feedback GapGapGapGap betweenwherebetweenwherebetweenwherebetweenwhere youare & whereyouyouare & whereyouyouare & whereyouyouare & whereyou wantto bewantto bewantto bewantto be Make a decision Single loopSingle loopSingle loopSingle loop learninglearninglearninglearning Double loopDouble loopDouble loopDouble loop learninglearninglearninglearning
  • 13. 1313 Perubahanpada salahsatu ,Perubahanpada salahsatu ,Perubahanpada salahsatu ,Perubahanpada salahsatu , beberapaatauseluruhbeberapaatauseluruhbeberapaatauseluruhbeberapaatauseluruh area perubahanarea perubahanarea perubahanarea perubahan Implementasi di tiap instansi/satker Umpan balik/ self-assesment Gap kinerjaGap kinerja Diklat Khusus
  • 14. 1414 Temporary System • Ceramah • Diskusi & presentasi • Studi kasus Class Learning/ Conceptualization • Roleplay • Simulasi • Action plan Modelling/ Construction • Penerapan action plan • Monev • Feedback/ learning contract Uji coba / pilotting Permanent System
  • 15. Temporary System 1515 Konsep & Kebijakan RB di Indonesia Manajemen Perubahan Penyusunan Road Map dan Dokumen Usulan RB Manajemen Kinerja Monitoring & Evaluasi RB Kerja Mandiri dalam rangka penyusunan Rencana Aksi RB Instansi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Instansi Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB Instansi Permanent System
  • 16. 1616 MATA DIKLAT DANMATA DIKLAT DAN MODULMODUL
  • 17. No Mata Diklat / Modul Sesi Jam Pelatihan 1. Konsep dan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia 2 6 2. Manajemen Perubahan (Change Management) 5 15 3. Penyusunan Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi 4 12 4. Manajemen Kinerja 4 12 5. Monitoring, Evaluasi dan Rekomendasi : Tindak Lanjut Diklat Khusus Dalam Rangka RB 3 9 6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi 3 9 Total 21 63 1717
  • 18. 1818
  • 20. Hari Materi I • Pembukaan • Pengarahan Program • Dinamika Kelompok • Konsep dan kebijakan RB di Indonesia (Modul 1) II • Manajemen Perubahan (Modul 2) III • Manajemen Perubahan (Modul 2) • Penyusunan Road Map dan Dokumen Usulan RB (Modul 3) IV • Penyusunan Road Map dan Dokumen Usulan RB (Modul 3) • Pembimbingan Rencana Aksi RB Instansi V • Kerja Mandiri (Penyusunan Rencana Aksi RB Instansi) VI • Manajemen Kinerja (Modul 4) VII • Aplikasi Manajemen Kinerja (Modul 3) • Monitoring, Evaluasi & Rekomendasi (Modul 5) • Kerja Mandiri (Penyusunan Rencana Aksi RB Instansi) VIII • Kerja Mandiri (Penyusunan Rencana Aksi RB Instansi) • Pembimbingan Rencana Aksi RB Instansi IX • Paparan Rencana Aksi RB Instansi • Penandatanganan Rencana Aksi RB Instansi • Evaluasi Penyelenggaraan • Penutupan 2020
  • 22. 2222 PendidikanPendidikan minimalminimal SS11;; MemilikiMemiliki pengalamanpengalaman kerjakerja minimal 8minimal 8 tahuntahun;; DitugaskanDitugaskan oleholeh PimpinanPimpinan InstansiInstansi,, dandan setelahsetelah menyelesaikanmenyelesaikan programprogram DiklatDiklat KhususKhusus akanakan ditugaskanditugaskan untukuntuk memandumemandu pelaksanaanpelaksanaan RBRB didi InstansinyaInstansinya PotensialPotensial,, baikbaik pejabatpejabat strukturalstruktural,, fungsionalfungsional maupunmaupun pelaksanapelaksana ((dengandengan prioritasprioritas anggotaanggota timtim RBRB padapada masingmasing--masingmasing instansiinstansi);); MemilikiMemiliki rekamrekam jejakjejak yangyang baikbaik;;
  • 24. 2424 DiklatDiklat diselenggarakandiselenggarakan oleholeh LANLAN dandan//atauatau LembagaLembaga DiklatDiklat PemerintahPemerintah;; DiklatDiklat diselenggarakandiselenggarakan dengandengan strategistrategi:: 1)1) PemberianPemberian substansisubstansi ReformasiReformasi BirokrasiBirokrasi yangyang dilakukandilakukan didi kelaskelas;; 2)2) PenyusunanPenyusunan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi instansiinstansi yangyang dilakukandilakukan didi kelaskelas;; 3)3) PembimbinganPembimbingan dalamdalam penyusunanpenyusunan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi;; 4)4) PemaparanPemaparan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi;; 5)5) PenandatangananPenandatanganan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi oleholeh pesertapeserta dandan pembimbingpembimbing dengandengan diketahuidiketahui penyelenggarapenyelenggara;; 6)6) MelakukanMelakukan kerjakerja mandirimandiri ((penyusunanpenyusunan RencanaRencana AksiAksi RBRB InstansiInstansi).). SetelahSetelah penyelenggaraanpenyelenggaraan diklatdiklat,, akanakan dilakukandilakukan:: 1)1) PelaksanaanPelaksanaan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi instansiinstansi masingmasing-- masingmasing;; 2)2) MonitoringMonitoring dandan evaluasievaluasi diklatdiklat dalamdalam pelaksanaanpelaksanaan rencanarencana aksiaksi reformasireformasi birokrasibirokrasi.. StrategiStrategi pembelajaranpembelajaran tersebuttersebut merupakanmerupakan satusatu kesatuankesatuan programprogram DiklatDiklat yangyang tidaktidak terpisahkanterpisahkan dandan tetaptetap dipantaudipantau oleholeh LANLAN--RI.RI.
  • 26. 2626 1.1. EVALUASI TERHADAP TENAGA PENGAJAREVALUASI TERHADAP TENAGA PENGAJAR, dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam hal: Pencapaian hasil belajar; Sistematika penyajian; Kemampuan menyajikan/memfasilitasi mata diklat; Ketepatan waktu; Penggunaan metode dan media pembelajaran; Sikap dan perilaku; Cara menjawab pertanyaan dari peserta; Penggunaan bahasa; Pemberian motivasi kepada peserta; Relevansi materi dengan tema diklat; Penguasaan materi; Kerapihan berpakaian.
  • 27. 2727 2.2. EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLATEVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DIKLAT, dilakukan untuk mengetahui persepsi peserta Diklat terhadap penyelenggaraan Diklat yang meliputi: Efektifitas penyelenggaraan; Kesiapan, ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasarana Diklat; Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat; Pelayanan terhadap peserta Diklat; Pelayanan terhadap Tenaga Pengajar; Administrasi Diklat; Kurikulum dan strategi pembelajaran.
  • 28. 2828 3.3. EVALUASI TERHADAP PESERTAEVALUASI TERHADAP PESERTA, dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi (RARBI) dan rencana implementasinya. Kemampuan ini dievaluasi dari pemaparan diakhir program diklat.
  • 30. 3030 STTPP akan diberikan setelah peserta mengikuti seluruh tahapan diklat khusus. Sertifikat paska diklat akan diberikan untuk melihat capaian RA- RBI, yang akan diberikan kepada instansi setelah pelaksanaan rencana aksi di instansi masing-masing. Evaluasi paska diklat dilakukan dengan memberikan sertifikat berjenjang, yaitu : 1. Monitoring 3 bulan pertama untuk mengecek komitmen pimpinan terhadap rencana aksi (persetujuan pimpinan); 2. Monitoring 6 bulan melihat kelayakan rencana aksi (sosialisasi dan internalisasi); 3. Monitoring 1 tahun, melihat pelaksanaan rencana aksi (masuk dalam dokumen Renstra dan Renja); 4. Monitoring 2 tahun melihat pelaksanaan hasil rencana aksi.
  • 31. 3131