Kelembagaan Birokrasi dan Good Governance

Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Pusat Kajian Manajemen Kebijakan (PKMK)
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI

Nama :Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL :Yogyakarta, 15-07-1968
NIP :19680715 199401 1 001
Jabatan :Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/
Peneliti Utama Bidang Administrasi Negara
Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda
Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187
Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500

• Mengapa Good Governance? Apa GG
Penting?
• Konsep Dasar Good Governance.
• Good Governance Dalam Kerangka
Reformasi Birokrasi.
• Etika Dalam Penyelenggara Negara.

Birokrasi Masyarakat
(Fungsi Yan & Kesejahteraan) (Salus Populi Suprema Lex)

Discretionary Power
(Kewenangan Bertindak Secara Bebas)

Kemungkinan Penyimpangan
(perbuatan melanggar hkm /onrechmatige overheidsdaad ; perbuatan
menyalahgunakan wewenang / detournement de pouvoir ; perbuatan sewenang-
wenang / abus de droit)

Upaya Perlindungan
 Hukum Positif
 Etika / Asas atau Prinsip Pemerintahan Yang Baik (GG)

Indonesia
memperoleh skor -
0,43 pada tahun
2004 dan meningkat
menjadi -0,29 pada
tahun 2008.
Perkembangan skor
memperlihatkan
adanya kemajuan
kapasitas
kelembagaan
birokrasi pemerintah
meskipun belum
signifikan.

Paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitas
birokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap
tekanan politik.

 Meskipun penilaian government effectiveness mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun, masih
terlalu rendah, dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga.
 Artinya efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand.
 Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti
kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah

Meskipun IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya
masih rendah (2,8 dari 10), masih relatif rendah jika dibandingkan dengan
negara-negara Asia Tenggara lainnya

Meskipun peringkat Indonesia cenderung membaik, jika dibandingkan dengan negara-
negara tetangga, Indonesia masih tertinggal. Salah satu parameter kemudahan
berusaha adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha. yang di Indonesia
membutuhkan waktu lima kali lebih lama jika dibandingkan dengan Malaysia.

EASE OF… DB200 DB2010 Waktu dan Biaya Memulai Bisnis di
9 Time (hari)
Indonesia 67
60
Doing Business 129 122 Cost (% GNI per kapita) 56 58
50 50
46 46 46 47 47
Starting a Business 161 173 43 43 45

Dealing with construction 61 57 38
33 31 31 34 32 34
29
permits 29 28 26 30 29
25
Employing workers 149 150
Registering property 95 110
Getting credit 113 109
Protecting investors 41 53
Paying taxes 126 119
 Yogyakarta merupakan kota dengan waktu
Trading across borders 45 40 memulai bisnis terendah di Indonesia
Enforcing contracts 146 142  Jakarta merupakan kota dengan biaya memulai
bisnis terendah di Indonesia
Closing a business 142 141

 Tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ke 122 dari 183 negara, membaik dari peringkat 129 di
tahun sebelumnya. Indonesia juga dinilai cukup berhasil dalam mereformasi berbagai kebijakan
terkait dengan perbaikan iklim penanaman modal.
 Indonesia dikategorikan sebagai “the most active business regulating reformer in East Asia and the
Pacific”
Sumber: IFC, Bank Dunia (2009)

Capacity of Regulatory Rule of Control of
No. Negara
innovation quality law corruption

1. Singapura 18 1.92 1.73 2.34
2. Korsel 15 0.73 0.79 0.45
3. Malaysia 25 0.27 0.49 0.14
4. China 22 -0.22 -0.33 -0.44
5. Thailand 59 0.26 -0.03 -0.38
7. Vietnam 33 -0.53 -0.43 -0.78
8. Indonesia 44 -0.27 -0.66 -0.64
9. Philippines 70 -0.05 -0.49 -0.75
Source: The World Bank, 2009

NEGARA PALING BERSIH DI ASIA NEGARA TERKORUP DI ASEAN
1. Peringkat I : Hongkong
2. Peringkat II : Jepang 1. Peringkat I : INDONESIA
3. Peringkat III : Taiwan 2. Peringkat II : Kamboja
4. Peringkat IV : Korea Selatan 3. Peringkat III : Filipina
5. Peringkat V : China 4. Peringkat IV : Laos
6. Peringkat VI : Srilanka 5. Peringkat V : Vietnam
7. Peringkat VII : India 6. Peringkat VI : Thailand
8. Peringkat VIII : Afghanistan 7. Peringkat VII: Malaysia
9. Peringkat IX : Nepal 8. Peringkat VIII: Singapura
10. Peringkat X : INDONESIA
(Sumber: TII, 2004) (Sumber: TII, 2004)

NEGARA TERKORUP DI DUNIA KASUS KORUPSI 2004
1. Peringkat I : Bangladesh, Chad. 1. Anggota DPRD : 125 orang
2. Peringkat II : Turkmenistan, Myanmar, 2. KDH : 84 orang
Haiti 3. Aparat Pemda : 57 orang
4. BUMN/BUMD : 36 orang
3. Peringkat III : Nigeria, Guinea
Equatorial, Cote d’Ivore 5. Pimpro : 36 orang
6. Kepala Dinas : 25 orang
4. Peringkat IV : Angola 7. Aparat K/L : 15 orang
5. Peringkat V : Tajikistan, Sudan, 8. Aparat Kejaksaan: 13 orang
Somalia, Paraguay, 9. Pengusaha : 12 orang
Pakistan, Kenya, Kongo 10. KDH : 7 orang
6. Peringkat VI : Uzbekistan, Liberia, Iraq, 11. Aparat Kepolisian: 5 orang
Ethiopia, Kamerun, 12. Pengelola Pendidikan: 5 orang
Azerbaijan, INDONESIA.
(Sumber: ICW, 2005)
(Sumber: TII, 2005)

PROVINSI TERKORUP PROVINSI PALING BERSIH

1. Peringkat I : DKI Jakarta 1. Peringkat I : Gorontalo
2. Peringkat II: Jatim 2. Peringkat II: Babel
3. Peringkat III :Jateng 3. Peringkat III :Bali
4. Peringkat IV :Jabar 4. Peringkat IV :Maluku
5. Peringkat V :Sumsel 5. Peringkat V :Papua
6. Peringkat VI :Aceh 6. Peringkat VI :Kaltim
7. Peringkat VII:Sumut
(Sumber: ICW, 2004)
(Sumber: ICW, 2004)

RATA - RATA
NO JENIS IZIN
1. Biaya mengurus izin SEBELUM SESUDAH
3 – 10 % dari biaya 1 HO
investasi (Andadari, a. Waktu 50 Hari 16 Hari
1997). b. Biaya 282 Ribu 191 Ribu
2. Pungutan liar, 2 Industri
berkisar 30 % dari a. Waktu 45 Hari 14 Hari
biaya operasi b. Biaya 363 Ribu 239 Ribu
(Rustiani, 2000). 3 SIUP
a. Waktu 25 Hari 13 Hari
3. Lama pengurusan
b. Biaya 300 Ribu 249 Ribu
izin dibutuhkan
4 TDP
waktu 151 hari
a. Waktu 32 Hari 13 Hari
(Bank Dunia, 2006).
b. Biaya 349 Ribu 203 Ribu

• Kecenderungan • Kegagalan pemerintah
pergeseran dominasi (state failure).
negara & pemerintah.
• Kendala dan keterbatasan • Perubahan pola Interaksi
sektor publik dalam Sosial Politik antara
pemenuhan kepentingan Pemerintah dng Swasta &
publik. Masyarakat Madani.

• Munculnya paradigma-paradigma baru penyelenggaraan
pemerintahan negara.
• Komitmen Reformasi Nasional dan pembaharuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara RI dalam rangka
demokratisasi dan pemberantasan KKN.

Peter F. Drucker (1968) dalam The Age of Discontinuity 
kemungkinan bangkrutnya birokrasi.
Barzelay (1982) dalam Breaking Through Bureaucracy 
masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus dan
bekerja lamban.
Osborne & Gaebler (1992) dalam Reinventing Government 
kegagalan utama pemerintah saat ini adalah karena
kelemahan manajemennya, bukan pada apa yg dikerjakan
pemerintah, melainkan bgmn cara mengerjakannya.
Osborne & Plastrik (1996) dalam Banishing Bureucracy  agar
birokrasi lebih efektif, perlu dipangkas agar ramping, the least
government is the best government.
E. S. Savas (1987)  perlunya privatisasi, ramping struktur kaya
fungsi, pemilahan dan pemilihan fungsi publik.

 Mc Leod (1998)  krisis multidimensional di Indonesia
sebagian besar disebabkan oleh adanya salah urus
(mismanagement) pada semua sektor, baik swasta dan
terutama pemerintah.
 Diantara komponen bangsa, setelah terjadinya reformasi,
birokrasi merupakan sektor yg paling lamban berubahnya.

 Diperlukan pembaruan manajemen pemerintahan pada
semua tahapan, mulai dari tahapan perencanaan,
implementasi sampai evaluasi.
 Paradigma GG pada dasarnya adalah upaya membangun
filosofi, strategi & teknik mengelola urusan2 publik secara
lebih transparan dengan melibatkan pihak yg terlibat
(stakeholder & shareholder).

 “A limited or framework of government with
significant positive responsibilities” (Gray, 1989:
15).
 “Reinventing Government” (Osborne & Gaebler,
1992).
 “Perubahan dari negara pejabat menjadi negara
pelayan” (Effendi, 1996 : 16 – 17).
 “Dari Government menjadi Governance”
(Kooiman, ed, 1993).

Pemerintah

Pemerintah
Katalis
Pemerintah Pelaku Utama
Milik
Berorientasi
Pasar
Masyarakat Pembangunan

Pemerintah
Pemerintah Kompetitif
Desentralisasi
Public Perubahan
Administration Peran
Applying 10
Principles of: Pemerintah
Pemerintah
Digerakkan
Pemerintah Misi
Antisipatif

Pemerintah
Pemerintah
Berorientasi
Fasilitator,
Wirausaha Pemerintah Hasil Dinamisator,
Berorientasi
Pelanggan Katalisator

 Kooiman (1993)  Serangkaian proses interaksi sosial politik
antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai
bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan
intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.
 World Bank  the way state power is used in managing
economic and social resources for development society.
Artinya, governance adalah cara, yaitu cara bagaimana
kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya
ekonomi & sosial guna pembangunan masyarakat.
 UNDP  the exercise of political, economic & administrative
authority to manage a nation’s affair at all levels. Kata
governance, diartikan sbg penggunaan / pelaksanaan, yakni
penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif
untuk mengelola masalah nasional pada semua tingkatan.

1. Negara/pemerintahan
 sbg pembuat
kebijakan, pengendali &
pengawas
Pemerintah Swasta
2.Swasta/Dunia usaha
 sbg penggerak
aktivitas bidang ekonomi
3. Masyarakat  sbg
subyek dan obyek dari Masyarakat
sektor pemerintah dan
swasta.

“Posisi 3 Domain dalam konsep good governance
yg bersifat heterarkhis, BUKAN hierarkhis”

Mencakup seluruh
lembaga politik dan
Mencakup seluruh
sektor publik (birokrasi)
usaha swasta
sektor industri,
perdagangan,
perbankan,
PEMERINTAH
koperasi, bahkan
UKM dan sektor
informal Mencakup baik
perorangan maupun
kelompok masyarakat
(Civil Society)
termasuk LSM/Ornop
SWASTA /
BISNIS MASYARAKAT

• Economic Governance 
Proses pembuatan keputusan
utk memfasilitasi aktivitas
ekonomi di dalam negeri &
interaksi diantara
penyelenggara ekonomi. Economic Political
• Political Governance  Govt Govt
Proses pembuatan keputusan
utk formulasi kebijakan
publik, yang dilakukan oleh
birokrasi bersama politisi. Administrative
• Administrative Governance Govt
 Implementasi proses
kebijakan yg telah diputuskan
oleh institusi politik.

No Unsur Government Governance
Perbandingan
Dapat berarti lembaga/ fungsi Dapat berarti cara
1. Pengertian yg dijalankan oleh organ penggunaan atau
tertinggi dlm negara pelaksanaan
Hirarkhis (yg memerintah Heterarkhis (ada
2. Sifat Hubungan berada di atas, warga negara kesetaraan kedudukan dan
berada di bawah) hanya berbeda dlm fungsi)

3. Komponen yg Sebagai subjek hanya ada satu Ada 3 komponen yg
terlibat: 1. Sektor publik; 2.
Terlibat yaitu instansi pemerintah Swasta; 3. Masyarakat
Pemegang Peran Semua memegang peran
4. Dominan Sektor pemerintah sesuai dgn fungsinya
masing-masing
5 Efek yg Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara
Diharapkan
Hasil Akhir yg Pencapaian tujuan negara Pencapaian tujuan melalui
6. Diharapkan melalui kepatuhan warga partisipasi sbg warga
negara negara

Bad Government Good Government
1. Lamban & reaktif 1. Proaktif
2. Arogan 2. Ramah & Persuasif
3. Korup 3. Transparan
4. Birokratisme 4. Mengutamakan proses & produk
5. Boros 5. Proporsional & profesional
6. Bekerja secara naluriah 6. Bekerja secara sistemik
7. Enggan berubah 7. Pembelajaran sepanjang hayat
8. Kurang berorientasi pada 8. Menempatkan stakeholder &
kepentingan publik shareholder ditempat utama.

PROCESS
ETHIC,
ACCOUNTABILI
TY & STRUCTURE
TRANSPARENC
Y

INTERNATIONA
L OR COGNITION &
GLOBALIZATIO VALUES
N FORCES
DIMENSIONS
OF SOUND
GOVERNANC
E

SECTOR CONSTITUTION

ORGANIZATION
POLICY &
MANAGEMENT INSTITUTIONN
&
PERFORMANC
E

(UU No. 28/1999)

1. Kepastian Hukum  mengutamakan landasan peraturan,
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara
negara/pemerintahan.
2. Tertib Penyelenggaraan Negara  menekankan landasan
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggaraan negara/pemerintahan.
3. Kepentingan Umum  mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan partisipatif.
4. Keterbukaan  memenuhi hak masyarakat thd informasi yg benar,
jujur, dan tidak diskriminatif ttg penyelenggaraan
negara/pemerintahan.
5. Proporsionalitas  mengutamakan keseimbangan hak dan
kewajiban penyelenggara negara/pemerintahan.
6. Profesionalitas  mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode
etik dan ketentuan peraturan perundangan.
7. Akuntabilitas  mengutamakan pertanggungjawaban kpd
masyarakat sbg pemegang kedaulatan.

(UNDP)

1. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation): Pemerintah
bertindak sbg mediator/fasilitator atas berbagai kepentingan
yg berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yg
terbaik bagi semua pihak. Kebijakan & prosedur kerja
Pemerintah harus didasarkan kesepakatan dan konsensus yg
dapat diterima seluruh stakeholders.
2. Akuntabilitas (Accountability): Decision makers di sektor
publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki akuntabilitas
kepada pihak tertentu, baik ke dalam maupun keluar
institusinya, sesuai jenis keputusan yg dijalankan.
3. Transparansi (Transparency): Akses informasi terbuka luas
bagi masyarakat atas berbagai proses pemerintahan.
Informasi harus dapat disediakan secara memadai, sehingga
dapat digunakan sebagai alat monitoring & evaluasi (kontrol).

(UNDP)

4. Daya Tanggap (Responsiveness): Setiap institusi dan
prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani
berbagai pihak yg berkepentingan.
5. Berkeadilan (Equity): Pemerintah kesempatan yg sama baik
terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya
meningkatkan & memelihara kualitas hidup masing-masing.
6. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency): Setiap
kegiatan pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan barang
& jasa publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melalui
pemanfaatan sumber daya secara rasional.
7. Supremasi Hukum (Rule of Law): Hukum dan perundang-
undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi tanpa
pandang bulu (impartially), terutama mengenai HAM.

(UNDP)

8. Partisipasi (Participation): Setiap warga masyarakat memiliki
hak suara yg sama dalam proses pemerintahan &
pembangunan sesuai dengan kepentingan & aspirasinya
masing-masing. Partisipasi harus dibangun dalam suatu
tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta
kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
9. Bervisi Strategis (Strategic Vision): pemerintah, swasta &
masyarakat harus memiliki perspektif yg luas & jangka
panjang dalam penyelenggaraan good governance dan
pembangunan manusia (human development), sesuai nilai-
nilai historis, kultural, dan kompleksitas sosial masyarakat.

(Mustopadidjaja, 1999)

 Demokrasi dan Pemberdayaan;
 Pelayanan (A Spirit of Public Service);
 Transparansi dan Akuntabilitas;
 Partisipasi Masyarakat;
 Kemitraan;
 Desentralisasi;
 Konsistensi Kebijakan & Kepastian Hukum.

(Konferensi Nasional Kepemerintahan Yang Baik, 2001)

1. Prinsip partisipasi;
2. Prinsip penegakan hukum;
3. Prinsip transparansi;
4. Prinsip kesetaraan;
5. Prinsip daya tanggap;
6. Prinsip wawasan kedepan;
7. Prinsip akuntabilitas;
8. Prinsip pengawasan;
9. Prinsip efesiensi dan efektivitas;
10. Prinsip profesionalisme.

1. Wawasan ke Depan (Visionary) 9. Keefisienan & Keefektifan
2. Keterbukaan & Transparansi (Efficiency & Effectiveness)
(Openness & Transparency) 10. Desentralisasi (Decentralization)
3. Partisipasi Masyarakat 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha
(Participation) Swasta dan Masyarakat (Private
4. Tanggung Gugat Sector & Civil Society
(Accountability) Partnership)
5. Supremasi Hukum (Rule of 12. Komitmen pada Pengurangan
Law) Kesenjangan (Commitment to
6. Demokrasi (Democracy) Reduce Inequality)
7. Profesionalisme & Kompetensi 13. Komitmen pada Perlindungan
(Professionalism & Lingkungan Hidup (Commitment
Competency) to Environmental Protection)
8. Daya Tanggap 14. Komitmen pada Pasar yang Fair
(Responsiveness) (Commitment to Fair Market)

Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator

 Adanya kejelasan  Perangkat/kebijakan yg memberikan
setiap tujuan kekuatan hukum pada perencanaan
kebijakan dan yg berisi visi dan strategi (dalam
program; bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan
Lembaga atau Perda;
 Adanya dukungan  Adanya peraturan yang memuat
dari pelaku untuk dokumen perencanaan yg terukur;
mewujudkan visi.  Proses penentuan visi & strategi
secara partisipatif.


 Tersedianya informasi yg  Peraturan yang menjamin hak
memadai pada setia untuk mendapatkan informasi;
proses penyusunan dan  Pusat/balai informasi;
implementasi kebijakan  Website (e-government, e-
publik; procurement, dsb);
 Adanya akses pada  Iklan layanan masyarakat;
informasi yg siap,  Media cetak dan elektronik;
mudah dijangkau, bebas  Papan pengumuman;
diperoleh, dan tepat  Pameran pembangunan.
waktu.


 Adanya pemahaman  Pedoman pelaksanaan proses
penyelenggara negara partisipatif;
tentang proses/  Mekanisme/peraturan untuk
metode partisipatif; mengakomodasi kepentingan yang
beragam;
 Adanya pengambilan  Forum konsultasi dan temu publik,
keputusan yg termasuk forum stakeholders;
didasarkan konsensus
bersama.  Media massa nasional maupun
media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat.


 Adanya kesesuaian  Adanya Standard Operating Procedure
antara pelaksanaan (SOP) dalam penyelenggaraan urusan
dengan standar pemerintahan atau dalam
prosedur pelaksanaan; penyelenggaraan kewenangan/
 Adanya sanksi yang pelaksanaan kebijakan;
ditetapkan atas  Mekanisme pertanggungjawaban
kesalahan atau  Laporan tahunan;
kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan;  Laporan pertanggungjawaban;
 Adanya output dan  Sistem pemantauan kinerja penyelenggara
outcome yg terukur. negara;
 Sistem pengawasan;
 Mekanisme reward and punishment.


 Adanya peraturan  Peraturan perundang-undangan;
perundang-undangan yg  Sistem peradilan pidana yang
tegas dan konsisten; terpadu/terintegrasi (kepolisian,
 Adanya penegakan kejaksaan, pengadilan);
hukum yang adil dan  Reward and punishment yang jelas bagi
tidak diskriminatif; aparat penegak hukum (kepolisian,
 Adanya penindakan kehakiman, kejaksaan);
terhadap setiap  Sistem pemantauan dan pengawasan
pelanggar hukum; terhadap lembaga penegak hukum yang
 Adanya kesadaran dan dilakukan secara obyektif, independen,
kepatuhan kepada dan mudah diakses publik;
hukum.  Sosialisasi peraturan perundang-
undangan.

Indikator Minimal Perangkat
Pendukung

 Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak  Peraturan yang
berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan menjamin adanya hak
pendapat; dan kewajiban yg
 Adanya kesamaan di depan hukum; sama bagi anggota
 Adanya kesempatan yg sama untuk turut masyarakat untuk
turut serta dalam
serta dalam pengambilan keputusan pengambilan
kebijakan publik; keputusan kebijakan
 Adanya kesempatan yg sama untuk publik.
memperoleh berbagai informasi publik;
 Adanya kesempatan yg sama untuk
berusaha dan berprestasi
 Adanya kesempatan yg sama untuk
berinovasi, berkreasi & berproduktifitas.


 Berkinerja tinggi;  Standar kompetensi yg sesuai dengan
 Taat asas; fungsinya;
 Kreatif dan  Kode etik profesi;
inovatif;  Sistem reward and punishment yang
 Memiliki jelas;
kualifikasi di  Sistem pengembangan sumberdaya
bidangnya. manusia (SDM);
 Standar dan indikator kinerja.

Perangkat Pendukung
Indikator Minimal
Indikator

 Tersedianya layanan pengaduan,  Standar pelayanan
baik berupa crisis center, Unit minimal;
Pelayanan Masyarakat (UPM),  Prosedur dan layanan
kotak saran, dan surat pembaca pengaduan hotline;
yg mudah diakses masyarakat;  Fasilitas akses informasi
 Adanya standar dan prosedur yg bebas biaya.
dalam menindaklanjuti laporan
dan pengaduan.

Indikator Minimal Perangkat Pendukung

 Terlaksananya administrasi  Standar dan indikator kinerja
penyelenggaraan negara yg untuk menilai efisiensi dan
berkualitas dan tepat efektivitas penyelenggaraan
sasaran dengan pemerintahan;
penggunaan sumberdaya  Survei kepuasan stakeholders;
yg optimal;
 Peraturan organisasi dan tata
 Melakukan monitoring dan laksana penyelenggaraan
evaluasi untuk perbaikan; negara yang efektif dan
 Berkurangnya tumpang efisien;
tindih penyelenggaraan  Program kerja yg tidak
fungsi organisasi/unit tumpang tindih.
kerja.


 Adanya kejelasan  UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004;
pembagian tugas dan  PP No. 38/2007 sebagai revisi dari PP
wewenang antar tingkat No. 24/2000;
pemerintahan dan antar
tingkatan jabatan di  PP No. 41/2007 sebagai revisi PP No.
daerah sesuai dengan PP 8/2003;
No. 38/2001;  Perda mengenai Urusan Wajib Pemda;
 Adanya kejelasan standar  Perda mengenai OPD;
dalam pemberian  Peraturan pendanaan dan standar
dukungan terhadap operasi yg mendukung aparat
pelayanan masyarakat (pemerintah dan pemda) dapat
(SPM). melakukan pelayanan sesuai dengan
standar yg ada.


 Adanya pemahaman aparat pemerintah  Peraturan-peraturan dan
tentang pola-pola kemitraan; pedoman yang
 Adanya lingkungan yang kondusif bagi mendorong kemitraan
masyarakat kurang mampu (powerless) pemerintah - dunia usaha
untuk berkarya; swasta - masyarakat;
 Terbukanya kesempatan bagi  Peraturan-peraturan yang
masyarakat/dunia usaha swasta untuk berpihak pada
turut berperan dalam penyediaan masyarakat kurang
pelayanan umum; mampu;
 Adanya pemberdayaan institusi  Program-program
ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan pemberdayaan.
menengah.

 Adanya kebijakan yg  Peraturan yg berpihak pada pengurangan
berorientasi pada kesenjangan secara regional, ekonomi,
pemenuhan kebutuhan hukum, dan kebijakan mengenai
dasar bagi masyarakat penanggulangan kemiskinan,
secara seimbang pemberdayaan gender, masyarakat
(subsidi silang, kurang mampu, dan kawasan tertinggal;
affirmative action);  Program kebijakan moneter dan fiskal,
 Tersedianya l layanan/ sistem hukum yg transparan,
fasilitas khusus bagi pembangunan regional, pemberdayaan
masyarakat tidak gender, masyarakat kurang mampu, dan
mampu; kawasan tertinggal;
 Adanya kesetaraan dan  Pelaksanaan sistem pemantauan dan
keadilan gender; evaluasi yg mendukung pelaksanaan
 Adanya pemberdayaan strategi dan kebijakan yg terkait dengan
kawasan tertinggal. pengurangan kesenjangan dan berbagai
bidang pembangunan.


 Menurunnya tingkat  Peraturan dan kebijakan yg
pencemaran dan menjamin perlindungan dan
kerusakan lingkungan; pelestarian sumberdaya alam dan
 Adanya keikutsertaan lingkungan hidup;
masyarakat dalam  Forum kegiatan peduli
melestarikan lingkungan;
lingkungan hidup.  Ketentuan insentif dan disinsentif
dalam pemanfaatan sumberdaya
alam dan perlindungan LH.

Indikator
Perangkat Pendukung Indikator
Minimal

 Berkembangnya Berbagai peraturan dan kebijakan
ekonomi mengenai persaingan usaha yg:
masyarakat;  Menjamin iklim kompetisi yg sehat;
 Terjaminnya  Mengendalikan dan mengarahkan
iklim kompetisi investasi pemerintah, investasi swasta
yg sehat. yg mendorong peningkatan kesempatan
berusaha;
 Adanya affirmative action pemerintah
untuk mendorong kesempatan berusaha
bagi pengusaha kecil dan menengah.

Kota Bandung  pelayanan
kebutuhan air bersih dikelola
secara swakelola. Caranya,
RW membangun sumur
artesis (sekitar 60m) dan Penyedia / Produsen
Jasa Layanan
menjualnya kepada warga
sekitar dengan harga yang
lebih murah dibanding harga
PDAM. Dalam hal ini,
implementasi good local
governance terlihat dari
posisi masyarakat bertindak
selaku penyedia jasa layanan
(service provider), pengguna
(service user), sekaligus Pengguna Jasa Kelompok
kelompok kepentingan Layanan Kepentingan
(concern groups).

KEGIATAN RELEVANSI PRINSIP GG LOKASI AKTOR KUNCI

Perencanaan Partisipasi, Kesetaraan, Masyarakat, LPM,
partisipatif Daya Tanggap, Wawasan Kota Fasilitator, Lurah,
dalam proses kedepan, Akuntabilitas, Gorontalo Camat, DPRD,
perumusan Pengawasan, Efisiensi & Bappeda/PMD,
agenda kota Efektivitas, Profesionalisme Walikota

Pengembangan Partisipasi, Kesetaraan, Seluruh Walikota, DPRD,
kelembagaan DayaTanggap, Kelurahan Fasilitator Pemb.
bagi Akuntabilitas, Pengawasan, di Kota Kota, Camat/Lurah,
pemberdayaan Efisiensi & Efektivitas Sukabumi Org. Kemasy., LSM,
masyarakat Tomas

Ev. Pelaksanaan Akuntabilitas, Partisipasi, Mahasiswa (BEM
pembangunan Profesionalime, Kota IPB), Organisasi
scr partisipatif Transparansi, Dayatanggap. Kendari Kemasyarakatan
dan akuntabel (KNPI), Parpol (PAN)

Base line Target
Sasaran Indikator 2010 2011
(2009) (2014)
Terwujudnya IPK*) 2.8 2.8 3.0 5.0
pemerintahan
OPINI BPK Pusat 42,17% 63% 100%
yang bersih dan
bebas KKN (WTP) Daerah 2.73% 22% 60%

Terwujudnya Integritas Pusat 6,64 6,16 8,0
peningkatan Pelayanan
kualitas pelayanan Publik Daerah 6,46 5,07 8,0
publik kepada Peringkat Kemudahan
masyarakat 122 121 121 75
Berusaha
Indeks Efektivitas
- 0,29 -0.19 0,5
Meningkatnya Pemerintahan**)
kapasitas dan Instansi K/L 47,37% 63,29% 82,93%
akuntabilitas pemerintah yg
kinerja birokrasi Prov 3,70% 31,03% 63,33% 80%
akuntabel
(SAKIP) Kab/Kota 1.16% 4,26% 12,78%

Catatan: *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5

• Mengatasi krisis ekonomi untuk menghasilkan stabilitas
moneter yg tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan
aktivitas usaha nasional;
• Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
• Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan
keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan
perbaikan sikap mental;
• Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi
pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha
mewujudkan masyarakat madani.
Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

VISI IDEAL (Cita-cita luhur Bangsa Indonesia):
“... Negara Indonesia yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil & makmur”
“... melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah
Indonesia & untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa & ikut melaksanakan ketertiban dunia yg
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial …”

Visi Indonesia 2020 (Visi Antara): Visi Jangka Panjang :
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yg “Indonesia yang mandiri,
religius, manusiawi, bersatu, demokratis, maju, adil, dan makmur .”
adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik & (UU No. 17/2007 tentang RPJP
bersih dalam penyelenggaraan negara.” Nasional)
(Tap MPR No. VII/2001 ttg Visi Indonesia Masa
Depan)

 Visi Indonesia 2014: “Terwujudnya Indonesia yang
Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” (RPJMN).
 Lima Agenda Utama Pembangunan Nasional 2010-
2014:
1. Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat;
2. Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;
3. Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi;
4. Agenda IV: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan
Korupsi;
5. Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

 RB dan GG (Tata Kelola) adalah prioritas
tertinggi dari 11 prioritas dalam RPJM
Nasional (2010-2014).
 3 sasaran utama RB pada hakikatnya
adalah mewujudkan GG:
 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN;
 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat;
 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi.

“Reformasi Birokrasi &
Tata Kelola (GG)”
1. Struktur / Kelembagaan
2. Otonomi Daerah
3. SDM
4. Regulasi
5. Sinergi Pusat – Daerah
6. Penegakan Hukum
7. Data Kependudukan

1. Struktur / Kelembagaan
 Koordinasi perencanaan dan evaluasi program
kelembagaan. Sasaran: Terlaksananya penataan kelembagaan
instansi pemerintah paguyuban PAN.
 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi & Evaluasi
Kelembagaan Polhukam. Sasaran: Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi pemerintah bidang Polhukam.
Kelembagaan Perekonomian. Sasaran: Terlaksananya
penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang
Perekonomian.
Kelembagaan Kesra. Sasaran: Terlaksananya penataan
kelembagaan instansi pemerintah bidang Kesra.

1. Struktur / Kelembagaan (continued …)
 Penyusunan & pelaksanaan kebijakan reformasi
birokrasi. Sasaran: meningkatnya koordinasi penyusunan
kebijakan & pelaksanaan RB.
 Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan
penataan organisasi KKP. Sasaran: Terselenggaranya
pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi
dan tata laksana

2. Otonomi Daerah
 Pembatasan Pemekaran Wilayah. Sasaran: Terlaksananya
seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan
penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78/2007, dalam
rangka penghentian/ pembatasan pemekaran
wilayah/pembentukan daerah otonom baru.
 Pembinaan Fasilitasi Dana Perimbangan. Sasaran:
Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK dan terwujudnya
tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan.
 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah. Sasaran:
Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD serta
Penetapan APBD tepat waktu.

2. Otonomi Daerah (continued …)
 Pembinaan & Fasilitasi Pertanggungjawaban &
Pengawasan Keuangan Daerah. Sasaran: Daerah memiliki
Laporan Kepenyampaian Raperda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD secara tepat waktu.
 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan
Transfer ke Daerah. Sasaran: Peningkatan Efektifitas dan
Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer, serta Terciptanya Tata
Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan,
Transparan, Adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan
Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah.
 uangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus WTP, serta
Penyempurnaan Pelaksanaan Pemilihan KDH. Sasaran:
Tersusunnya UU tentang PEMILU KDH dan Wakil KDH dan
terselenggaranya Pilkada yang efisien.

3. Sumber Daya Manusia
 Penyusunan Kebijakan Perencanaan SDM Aparatur.
Sasaran: Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Sistem
Pengadaan /Rekruitmen dan Seleksi PNS, dan PP tentang
Kebutuhan Pegawai (Formasi).
 Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan
SDM aparatur. Sasaran: Tersusunnya kebijakan tentang
Manajemen Kepegawaian (UU SDM Aparatur Negara), Pola
Dasar Karir, Penilaian Kinerja Pegawai (SKP), Diklat Jabatan,
dan Pengangkatan dalam Jabatan.
 Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur.
Sasaran: Tersusunnya kebijakan tentang remunerasi dan
tunjangan kinerja, sistem pensiun PNS, serta pengelolaan
dana pensiun.

4. Regulasi
 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
Departemen. Sasaran: Percepatan harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat
dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam
implementasi pembangunan.
 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. Sasaran:
Meningkatnya pemerin-tahan provinsi, kab/kota yang di
petakan dan yang mempublikasikan perdanya dalam sistem
informasi peraturan daerah.
 Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan
evaluasi di bidang PDRD. Sasaran: Optimalisasi pajak dan
retribusi daerah, serta terwujudnya kebijakan PDRD yg
mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah
 Penetapan IKU Pelayanan Publik yang selaras antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sasaran:
Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan
sampai dengan akhir tahun 2009.
 Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah.
Sasaran: Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan
Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
 Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan
publik. Sasaran: Tersusunnya peraturan pelaksanaan UU No.
25/2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah (continued …)
 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di
bidang kesejahteraan sosial. Sasaran: Terlaksananya
penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik, serta
tersusunnya Inpres percepatan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di
bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan.
Sasaran: Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan
publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah.

6. Penegakan Hukum
 Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan.
Sasaran: Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat
masyarakat.
 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat
MA dan badan peradilan di bawahnya. Sasaran:
Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan
kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.
 Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda
Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara. Sasaran:
Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara.
 Pembinaan Kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban.
Sasaran: Lapas rutan memenuhi standar hunian & keamanan,
penanganan kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat /
tahanan.

6. Penegakan Hukum (continued …)
 Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan
pembinaan narapidana. Sasaran: Tahanan dan narapidana yang
teregristasi dan terklasifikasi serta terserap di kegiatan kerja secara
tepat dan akuntabel.
 Pembinaan Kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan dan
anak. Sasaran: Penyeleggaraan kegiatan bimbingan
kemasyarakatan dan anak yg berkualitas.
 Penyelenggaraan Diklat kepemimpinan dan manajemen, Diklat
teknis dan fungsional, serta Pendidikan Kedinasan. Sasaran:
Peningkatan kualitas SDM Hukum &HAM.
 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian
Kemenkumham. Sasaran: Peningkatan kualitas SDM Kemkumham.
 Pengawasan Inspektorat Khusus. Sasaran: Tersedianya
mekanisme pengaduan masyarakat yg responsif terhadap kinerja
lembaga peradilan.

 Diklat aparatur Kejaksaan. Sasaran: Meningkatnya
kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin.
 Penyelidikan, Penyidikan, serta Penuntutan dan Eksekusi
Tindak Pidana Korupsi. Sasaran: penyelidikan, penyidikan,
serta penuntutan dan eksekusi TPK.
 Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) TPK.
Sasaran: korsup penindakan.
 Pengelolaan LHKPN dan Gratifikasi. Sasaran: penanganan
LHKPN dan Gratifikasi.
 Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye
Anti Korupsi. Sasaran: Pendidikan, Sosialisasi, & Kampanye.
 Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerjasama
Antara Lembaga/Instansi. Sasaran: kerjasama antar
lembaga/instansi.

 Penyediaan Data dan Informasi untuk Pemberantasan
Korupsi. Sasaran: teknologi informasi.
 Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sasaran: penanganan
dumas.
 Seleksi Hakim Agung dan pemberian penghargaan Hakim.
Sasaran: Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk
diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja
para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam
lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan PTUN.
 Pelayanan Pengawasan perilaku Hakim dan Peningkatan
Kompetensi Hakim. Sasaran: Penyelesaian laporan
pengaduan hakim yg diduga melanggar kode etik dan
pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan
profesionalisme hakim.

7. Data Kependudukan
 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu. Sasaran: Terlaksananya tertib administrasi
kependudukan dengan tersedianya data dan informasi
penduduk yang akurat dan terpadu.

Indikator Pengarusutamaan Tata
Kelola Pemerintahan yg Baik - GG
ISU / KEBIJAKAN INDIKATOR DI SETIAP SASARAN
NO. KEBIJAKAN INSTANSI
NASIONAL INSTANSI 2014

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

- Tersedianya sistem
Penegakan disiplin
Penegakan peraturan penegakan disiplin yg efektif 100%
1 PNS di seluruh
mengenai disiplin PNS - % Pelanggaran disiplin
instansi pemerintah
mendapatkan sanksi

Penerapan pakta Penerapan pakta % pejabat telah
2 integritas bagi integritas bagi pejabat menandatangani dan 100%
pejabat pemerintah Eselon I, II, dan III melaksanakan pakta integritas

Kepatuhan Pe-
nyampaian Laporan
Mewajibkan pejabat untuk % pejabat yang telah
3 Harta Kekayaan 100%
melaporkan LHKPN melaporkan LHKPN
Penyelenggara
Negara (LHKPN)

Kebijakan Mewajibkan pelaporan Tersedianya sistem pelaporan
4 100%
antikorupsi gratifikasi gratifikasi


1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Penyelenggaraan Penerapan sistem Tersedia dan terlaksananya
5 Sistem Pengendalian pengendalian internal sistem pengendalian internal 100%
Internal Pemerintah yang efektif yang efektif
Pengembangan Penerapan e-procurement
% pengadaan menggunakan
6 Sistem e-Procurement dalam pengadaan barang 75%
e-procurement
Nasional dan jasa
Peningkatan tindak lanjut
Tindak lanjut hasil
7 atas temuan hasil % temuan yang ditindaklanjuti 100%
pemeriksaan BPK
pemeriksaan
Akuntabilitas Peningkatan akuntabilitas
8 pengelolaan pengelolaan anggaran Opini BPK atas LK K/L WTP
keuangan Negara dan pelaporannya
- Tersedianya sistem pengadu-
an masyarakat yg efektif
Pengaduan Tindaklanjut pengaduan
9 - % Penyelesaian tindak lanjut 100%
masyarakat masyarakat
atas pengaduan yang
disampaikan masyarakat


2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan Standar
Penerapan Standar % unit penyelenggara
Pelayanan Publik untuk
Pelayanan pada Unit pelayanan publik yang sudah
1 seluruh unit 100%
Penyelenggara menerapkan Standar
penyelenggara
Pelayanan Publik Pelayanan
pelayanan publik
Penerapan Maklumat Menerapkan maklumat % unit pelayanan publik yang
2 Pelayanan pada unit pelayanan untuk unit sudah menerapkan maklumat 100%
pelayanan publik pelayanan publik pelayanan

Penerapan Pelayanan
Pemerintah Daerah
Terpadu Satu Pintu Penerapan Pelayanan
3 menerapkan Pelayanan 100%
untuk pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu Satu Pintu (OSS)
utama dan investasi
Penerapan manajemen
Penerapan % unit pelayanan publik yang
pengaduan yang efektif
4 Manajemen menerapkan manajemen 100%
pada unit penyelenggara
Pengaduan pengaduan yang efektif
pelayanan publik


2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Menyusun rencana - Tersusunnya rencana
percepatan peningkatan peningkatan kualitas
kualitas pelayanan publik pelayanan publik pada unit
Percepatan dan melaksanakannya penyelenggara pelayanan
5 peningkatan kualitas sesuai batas waktu yang publik 100%
pelayanan publik ditetapkan oleh Menteri - Terlaksananya rencana
yang bertanggung jawab peningkatan kualitas
di bidang pelayanan pelayanan publik sesuai
publik batas waktu yang ditetapkan

Melaksanakan monitoring, - Tersedianya sistem evaluasi
Pelaksanaan evaluasi
evaluasi, dan penilaian kinerja pelayanan publik
dan penilaian terhadap
6 kinerja kepada unit - % Unit Penyelenggara 90%
kinerja pelayanan
penyelenggara pelayanan Pelayanan Publik yang
publik
publik yang ada mendapat penilaian baik

ISU / KEBIJAKAN SASARAN
NO. KEBIJAKAN INSTANSI INDIKATOR DI SETIAP INSTANSI
NASIONAL 2014

3. Peningkatan Kapasitas Birokrasi
Melakukan restrukturisasi
Penataan organisasi dan tata kerja % Tersusunnya struktur
kelembagaan instansi untuk rightsizing kelembagaan (organisasi dan
1. 100%
instansi didasarkan visi, misi, tata kerja) yang proporsional,
pemerintah strategi dan analisis efektif, efisien
obyektif, serta tupoksi.
Penataan Penyederhanaan proses % SOP utama telah tersusun
2. ketatalaksanaan bisnis dan penyusunan sesuai dengan proses bisnis 100%
instansi pemerintah SOP utama yg lebih sederhana
- Sistem rekrutmen yg transparan
- Tersedianya sistem penilaian
Penerapan manajemen kinerja yg terukur
SDM - Tersedianya sistem promosi &
Pemantapan
yang berkualitas mutasi yg terbuka dan transparan
3. kualitas 100%
(transparan - Tersedianya sistem diklat
manajemen SDM
dan berbasis berbasis merit dan kompetensi
merit/kompetensi) - Sistem penegakan kode etik yg
efektif, disertai penerapan reward
& punishment


3. Peningkatan Kapasitas Birokrasi

Pengembangan dan Tersusunnya rencana
Pengembangan dan
4. penerapan e- penerapan e-Government yg 100%
penerapan e-Government
Government konkrit dan terukur

Manajemen kearsipan dan
Sistem kearsipan dan Penerapan manajemen
dokumentasi sudah
5. dokumentasi berbasis kearsipan dan okumentasi 100%
dilaksanakan dengan sistem
TIK berbasis TIK
berbasis TIK

% penerapan SAKIP (renstra,
Penyelenggaraan Penerapan sistem
penilaian kinerja, kontrak
6. Sistem Akuntabilitas akuntabilitas kinerja 100%
kinerja, pengendalian, dan lain-
Kinerja Aparatur instansi pemerintah
lain)

Tingkatan Budaya Aturan
Hukum Khusus
Fisik (Rechts) (Wet/Rules)
Norma
(Norms)
Sosial
Nilai In Concreto
(Values)
Idiil

In Abstracto

1. Tap MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara: Pelaksananan reformasi di
bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di
bidang sosial budaya. Agenda yg harus dijalankan adalah: menyiapkan sarana
dan prasarana, program aksi dan perundangundangan bagi tumbuh dan
tegaknya etika usaha, etika proses, dan etika pemerintahan .
2. Tap MPR No. V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan
Kesatuan Nasional: Nilai2 agama dan budaya bangsa tidak dijadikan sumber
etika dalam berbangsa & bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga
melahirkan krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, pelanggaran
hukum, dan pelanggaran HAM  Menugaskan Badan Pekerja MPR-RI untuk
merumuskan etika kehidupan berbangsa.
3. Tap MPR No. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa: etika
kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut
menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.

4. Tap MPR No. VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN  Membentuk
Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu
percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan
korupsi yang muatannya meliputi (antara lain) ”Etika Pemerintahan”!

Judul RUU yang benar apakah RUU Penyelenggara Negara, ataukah RUU
Etika Pemerintahan?
Di AS, The US Office of Government Ethics (OGE) juga hanya dalam lingkup
eksekutif saja dan memiliki 4 fungsi: Establishes standards of ethical
conduct for the executive branch; Ensures transparency in government
through financial disclosure; Educates executive branch employees;
Promotes good governance. http://www.oge.gov/
Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001 secara tegas mengamanatkan
disusunnya UU Etika Pemerintahan, bukan UU Etika Penyelenggara Negara.

(Tap MPR No. VI/2001)
1. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yg bersumber
dari ajaran agama, khususnya yg bersifat universal, dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa yg tercermin dalam Pancasila sebagai acuan
dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam
kehidupan berbangsa.
2. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan
kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja,
kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga
kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
3. Dimensi Etika:
 Etika Sosial dan Budaya
 Etika Politik dan Pemerintahan
 Etika Ekonomi dan Bisnis
 Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
 Etika Keilmuan
 Etika Lingkungan

• Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan
negara melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dan
pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara,
pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.
• Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek
pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan
menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan
budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti
yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual,
kematangan emosional dan spritual, serta amal kebijakan.
• Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan
keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai
etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi.

• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut
menggunakan pendekatan agama dan budaya.
• Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan
melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak
melalui cara indoktrinasi.
• Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan
berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi
etika kehidupan berbangsa.
• Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi: etika profesi
hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi
lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.
• Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan
berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah,
Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tap MPR No. VI/2001 PP No. 42/2004
Etika Sosial dan Budaya Etika Dalam Bernegara
Etika Politik dan Pemerintahan Etika Dalam Berorganisasi
Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Dalam Bermasyarakat
Etika Penegakan Hukum yg Berkeadilan Etika Terhadap Diri Sendiri
Etika Keilmuan Etika Sesama PNS
Etika Lingkungan

Pasal 7 PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS:
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS
wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat,
serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam PP ini.

Bgmn hubungan Tap VI/2001, PP 42/2004 dan RUU EPN?

1. KUHP (Criminal Law);
2. Peraturan per-UU-an (Formal Ethics Legislation);
 Tap MPR No. VI/2001
 PP No. 42/2004
3. Pedoman dan Konvensi (Informal Ethics
Legislation);
4. Gabungan diantara ketiganya.

Masih perlukah RUU EPN secara substantif
(selain alasan atribusi TAP MPR)?

Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral & prinsip-
prinsip benar & salah (Altschull, 1990). Kode Etik adalah
peraturan moral, atau pedoman dari tingkah laku yg membantu
aksi personal dalam situasi khusus
(http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik-
kebijakan-dan-hukum-media).
Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yg berbicara
tentang praxis (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan
keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana
manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh
bermacam-macam norma. Kode etik adalah sistem norma, nilai
dan aturan profesional tertulis yg secara tegas menyatakan apa
yg benar dan baik, dan apa yg tidak benar dan tidak baik bagi
profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yg benar atau
salah, perbuatan apa yg harus dilakukan dan apa yg harus
dihindari (http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-
dalam-etika-profesi).

Ethics is the basis of conduct, which is perceived through individual
morality and society's norm of what is "good or bad", "right or
wrong". A code of ethics establishes whether an activity is right
or wrong. A code of conduct is a statement of the standards to
which an individual or enterprise adheres, and the
responsibilities and restrictions that are to be observed. A code
of practice is a set of guidelines issued by a professional or
service organization, to which the members agree to comply.
(http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_difference_between_Code_of_Ethi
cs_Code_of_Conduct_and_Code_of_Practice).
A code of ethics expresses fundamental principles that provide
guidance in cases where no specific rule is in place or where
matters are genuinely unclear. A well drafted code of conduct will
be consistent with the primary code of ethics, however, it will
provide much more specific guidance
(http://www.ethics.org.au/faq/whats-difference-between-code-ethics-and-
code-conduct).

PKMK LAN-RI

Semoga bermanfaat …

Kelembagaan Birokrasi dan Good Governance

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

More from Tri Widodo W. UTOMO

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Kelembagaan Birokrasi dan Good Governance

Editor's Notes