SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 37
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Konsep Reformasi Birokrasi
dan Inovasi
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi
Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Mengapa Perlu RB?
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
No Area Perubahan
1 Penataan Organisasi
2 Penataan Tatalaksana
3 Peraturan Perundang-undangan
4 Sumber Daya Manusia Aparatur
5 Penguatan Pengawasan
6 Penguatan Akuntabilitas
7 Peningkatan Pelayanan Publik
8
Mindset dan Cultural-set
(Manajemen Perubahan)
a. Terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan
nepotisme;
b. Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik kepada
masyarakat;
c. Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas kinerja
birokrasi.
SASARAN RB
Terwujudnya
pemerintahan
kelas dunia
VISI RB 2024
Pola Pikir RB Berdasarkan Grand Design RB 2010-2024
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Penjabaran GD RB kedalam Roadmap RB
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Hasil yang Diharapkan
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
RB: Mimpi yang Belum Terwujud
Kritik Wapres
terhadap RB
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Roadmap RB 2010-
2014, 2015-2019 dan
2020-2024
• Terdiri dari 8 area
perubahan yang
belum demandbased
reform.
• Orientasi pada
pemenuhan dokumen
daripada kualitas
substansi perubahan.
• Sering jadi acuan
untuk besaran Tukin.
Model RB
Berbasis Outcome
(LAN, 2020)
• Melibatkan
pemangku
kepentingan.
• Orientasi untuk
meningkatkan nilai
tambah bagi
organisasi.
• Area perubahan
yang diintervensi
tergantung pada
permasalahan.
• Kebutuhan RB
ditentukan dari
outcomes yang ingin
dicapai (beginswith
the end in mind).
Model RB Tematik
(KemenPANRB, 2022)
• Tema perubahan ditetapkan:
Kemiskinan, Investasi,Digitalisasi
administrasi pemerintahan,
Prioritas presiden.
• Ditujukan untuk menyelesaikan
secara konkret akar masalah yang
terkait tata kelola pada
isu/programprioritas pemerintah.
• Pelibatan Seluruh K/L Pemda yang
berkaitan dengan tema yang
diprioritaskan.
• Dilakukan dengan cara-cara
inovatif, kolaboratif,dan
komitmen pimpinan untuk
menyelesaikan akar masalah.
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Perkembangan Konsep RB
Model RB
Kontekstual (LAN, 2015)
• Penerapan program RB
à la carte (sesuai need,
demand,atau
characteristicKLD).
• Pelibatan stakeholder.
• Kebijakan RB berfokus
pada kualitas substansi
perubahan.
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
 Selama periode 2010-2014, program RB jauh dari yang diharapkan.
Perubahan yang berarti belum dapat diamati & dirasakan oleh pemangku
kepentingan.
 Jika dibandingkan dengan besaran pengeluaran pemerintah untuk
membayar Tukin, pelaksanaan RB mengalami defisit. Program RB lebih
dipahami sebagai perbaikan penghasilan dari pada kesiapan melakukan
perubahan yang mendasar.
 Program RB cenderung terperangkap pada formalisme berlebihan (terlalu
banyak dokumen). Ini menciptakan banyak distorsi dalam program RB.
Tidak jarang K/L/D membayar konsultan hanya untuk menyiapkan
dokumen.
 Kemenpan RB terjebak pada penyeragaman dan generalisasi. Desain
program, strategi implementasi, dan tunjangan kinerja disamakan,
sehingga membuat K/L/D kehilangan konteks untuk merancang program
yang spesifik, relevan dengan problem yang dihadapi, dan sesuai dengan
kepentingan stakeholdernya.
RB Kontekstual
TINDAK LANJUT KEGIATAN LABORATORIUM KEBIJAKAN
Pola Pikir Reformasi Birokrasi Berorientasi Outcome
(PK2AN LAN, 2020)
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
TINDAK LANJUT KEGIATAN LABORATORIUM KEBIJAKAN
Rencana Aksi RB Pelaksanaan Monev
Laporan
BIJAK
Hasil
• Kota Tasikmalaya
• Provinsi Jawa
Tengah
PRAKONDISI
PROSES
Data
Kolaborasi
Stakeholder
METODE TEKNOKRASI
BIJAK merupakan mekanisme
kolaboratif dalam proses kebijakan
yang terdiri dari:
Perumusan ukuran capaian RB
Tematik terhadap keberhasilan
program pengentasan
kemiskinan.
Perumusan mekanisme
perencanaan, pelaksanaan, dan
monev RB Tematik terhadap
program pengentasan
kemiskinan.
Mekanisme BIJAK sangat relevan
untuk mengoperasionalkan
desain RB tematik, mengingat
konsep yang diterapkan adalah
kolaborasi stakeholders,
identifikasi, analisis sampai
dengan rekomendasi kebijakan
(regulasi/program kerja) yang
harus ditindaklanjuti.
MODEL LABORATORIUM RB TEMATIK
Penguatan RB
Tematik
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
TINDAK LANJUT KEGIATAN LABORATORIUM KEBIJAKAN
MEKANISME
LOKUS LAB RB TEMATIK
Provinsi Jawa Tengah Kota Tasikmalaya
Bangun
komitmen
Penunjukan dan penetapan Tim PIC (counterpart) Lab Kebijakan
oleh Sekretaris Daerahdari berbagai perangkat daerah.
Penunjukan dan penetapan Tim PIC (counterpart) Lab
Kebijakan oleh SekretarisDaerah dari berbagai
perangkat daerah.
Internal
Assessment
Menetapkanprioritas masalahkebijakan dan tahapan/siklus
kebijakan. Di lokus ini ditetapkan tentang Evaluasi Strategi
PenanggulanganKemiskinanProvinsi Jawa Tengah 2018-2023,
dengan focus program penangananRTLH.
Di lokus ini ditetapkantentang Formulasi Strategi
PenanggulanganKemiskinanKota Tasikmalaya
berdasarkan Perda No. 3/2022.
Jajak target
Menetapkanoutput analisis kebijakan.Di lokus ini disepakati
berupa policy paper.
Menetapkanoutput analisis kebijakan.Di lokus ini
disepakati berupa policy paper.
Aktualisasi
Metode
Menyiapkan data dan informasi, membangunkolaborasi
dengan pemangku kepentingan(Dinas Sosial, Dinas
Permukiman, Bappeda, Kepala Desa) melalui serangkaianFGD
secara luring maupun daring.
Menyiapkan data dan informasi, membangunkolaborasi
dengan pemangku kepentingan(DPRD, Dinas Sosial,
Bappeda, TKPKD Kota) melalui serangkaianFGD secara
luring maupun daring.
Keberlanjutan
Aksi
Menyusun rencana aksi lanjutan, antara lain integrasi data
kemiskinanProvinsi Jawa Tengah dan penyusunan instrument
pengukuran prediksi keberhasilan RTLH terhadap
penanggulangankemiskinan.
Menyusun rencana aksi lanjutan, yaitu penyusunan
Perwali tentang Arah KebijakanPenanggulangan
Kemiskinandan Mekanisme Verfikasi dan Validasi Data
Terpadu Program PenanggulanganKemiskinan.
PROTOTIPE LABORATORIUM
RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Reformasi Inovasi
 Perubahan kearah perbaikan
 Orientasi tata kelola didalam
(business process)
 Terprogram, simetris, berdasar
pedoman (top-down)
+ Kreativitas & Novelty (kebaruan)
+ Orientasi keluar (fokus
kepentingan publik)
+ Kontekstual, berdasar kebutuhan
organisasi (bottom-up)
Keterkaitan RB dan Inovasi
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Konsep Inovasi
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Mengapa Inovasi?
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Inovasi dalam Kebijakan Manajemen ASN
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Kebijakan Inovasi dalam Pemerintahan Daerah
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Pertumbuhan “Eksponensial” Inovasi
IGA 2018-2021
Tahun Jumlah
Pemda
Jumlah
Inovasi
2018 188 3.718
2019 260 8.016
2020 484 17.779
2021 519 25.124
Total 54.637
Sumber: BPP Kemendagri & Kemenpan RB (diolah)
KIPP 2018-2022
Tahun Jumlah
Proposal
Lolos
Penilaian
2018 2.824 1.463
2019 3.156 1.329
2020 2.303 2.245
2021 3.178 1.619
2022 3.478 2.454
Total 14.939 9.273
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Inovasi ≠ Disrupsi
 Hanya terjadi sekali, belum pernah ada sebelumnya,
belum pernah dilakukan seseorang (0 ke 1);
 Tidak ada teori / formula untuk mewujudkannya. Masa
depan serba gelap dan acak (randomness), tak berpola,
penuh ketidakpastian;
 Inisiator memiliki optimisme tak menentu (indefinite
optimism), yakni keyakinan bahwa masa depan lebih baik
tapi tidak tahu bentuknya sama sekali;
 Contoh: GOJEK  tidak akan melakukan hal yang sama
untuk kedua kali;
 Membawa dampak memporak-porandakan model lama
(disruptive innovation).
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Inovasi = Perubahan Inkremental
 Incremental innovation is generally a modification or
change of existing products and services where the
main goal is to improve functionality and lower costs.
 Reduced risk in comparison to radical innovation.
 Making a product 2% better or faster or cheaper will
allow you to keep your customers and continue getting
more.
 SONY: era 1980-1990 merajai produk Walkman 
mengeluarkan 160 variasi produk setiap 25 hari.
Sumber: http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/innorisk/EuroMOT2008_paasi_et_al.pdf
http://www.incrementalinnovation.com/incremental-innovation/incremental-innovation-
introduction
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Inovasi = Creative Collaboration
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Ragam Inovasi MUDAH & KEREN!
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Ragam Inovasi MUDAH & KEREN!
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Ragam Inovasi MUDAH & KEREN!
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Ragam Inovasi MUDAH & KEREN!
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Menjadikan Inovasi sebagai KEBIASAAN
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
KEBERSAMAAN sebagai Habit Inovasi
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Tumbuhkan PERSAINGAN Sehat
LABORATORIUM INOVASI
PendampinganLAN kepada instansi pemerintahdalam
menghasilkaninovasi, mengembangkansecara co-
creation melalui metode 5D + 1 (Drum Up, Diagnose,
Design, Deliver, Display ditambahDocumentation).
Jumlah Lokus yang difasilitasi LAN s.d. Tahun 2021 ada 101
Kabupaten/Kota.Ide Inovasi yang sudah dihasilkan dan
sudah di launching sejumlah10.347 ide inovasi (sampai
2021).
Tahun 2022 ada 4 Lokus Labinov APBN dan 16 Lokus
Labinov Kemitraan, dengan jumlah lokus yang sudah
launching pada 2022 secara keseluruhanada 7,
antara lain : Kab. Pemalang, Kab. Mandailing Natal, Kab.
Kerinci, Kab. Bulukumba,Kab. Timor Tengah Selatan,
Kab. Nias Utara, Kab. Merauke.
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
DATA INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2020 DAN 2021
17
234
141
23
12 60 21 0
SANGAT INOVATIF INOVATIF KURANG INOVATIF TIDAK DAPAT
DINILAI
INDEKS INOVASI DAERAHTAHUN 2021
Kabupaten Kota
131
30
199
55
43 11 36 3
SANGAT INOVATIF INOVATIF KURANG INOVATIF TIDAK DAPAT
DINILAI
INDEKS INOVASI DAERAHTAHUN 2020
Kabupaten Kota
Tahun Kabupaten
2016 Kupang
2017 Nunukan, Janeponto
2018 Kepulauan Mentawai, Dompu, Belu, Kepulauan Aru
2019 Pasaman Barat, Situbondo, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Maluku Tengah, Lebak
2020 Pandeglang, Seluma, Manggarai Barat, Mamuju Tengah
2021 Tojo Una-una, Kepulauan Tanimbar, Lombok Utara, Sorong
2022 Timor Tengah Selatan, Nias Utara, Merauke, Kepulauan Taliabu
Data Daerah Tertinggal Lokus Labinov berdasar Perpres No.131 Tahun 2015 tentang Daerah Tertinggal
2015-2019 dan Perpres No.63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
0
5
10
15
20
25
30
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUMLAH LOKUS LABINOV 2015 S.D. 2022
Jumlah Lokus
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Kemiskinan
16%
Investasi
12%
Digitalisasi
21%
Isu Strategis
51%
HASIL IDE INOVASI DALAM 4 KATEGORI
Contoh Hasil Laboratorium Inovasi Kabupaten Nias Utara,
dengan hasil launching 101 Inovasi :
Dari 20 Lokus 2022, ide Inovasi yang dihasilkan
dari 7 Lokus Labinov 2022 yang sudah
Launching antara lain :
No. Kabupaten Lokus
Kegiatan
Jumlah
Ide
Inovasi
1. Pemalang APBD 105
2. Mandailing
Natal
APBD 104
3. Kerinci APBD 106
4. Bulukumba APBN 97
5. Timor Tengah
Selatan
APBN 100
6. Nias Utara APBN 101
7. Merauke APBN 44
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Kiat Merawat RB dan Inovasi
TERIMA KASIH
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURTri Widodo W. UTOMO
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkptemanna #LABEDDU
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfstevianisari
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedafionarazqa
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-temanna #LABEDDU
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamhoyin rizmu
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--temanna #LABEDDU
 

Was ist angesagt? (20)

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Paparan sakip bappeda
Paparan sakip bappedaPaparan sakip bappeda
Paparan sakip bappeda
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 

Ähnlich wie Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi

Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB BerdampakMembangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptxPPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptxKentankkentunk
 
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahInovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Percepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi
Percepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui InovasiPercepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi
Percepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaArsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalDadang Solihin
 
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Dadang Solihin
 
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfRencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfZainalArifin343633
 
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
Pembangunan Transmigrasi dalam  Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanPembangunan Transmigrasi dalam  Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifLAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifTri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Presentasi project exit strategy palangkaraya
Presentasi project exit strategy palangkarayaPresentasi project exit strategy palangkaraya
Presentasi project exit strategy palangkarayaMellianae Merkusi
 

Ähnlich wie Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi (20)

Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB BerdampakMembangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
 
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptxPPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
 
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahInovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Percepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi
Percepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui InovasiPercepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi
Percepatan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Melalui Inovasi
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaArsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas Kinerja
 
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen PerencanaanMekanisme dan Dokumen Perencanaan
Mekanisme dan Dokumen Perencanaan
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
Kelembagaan Birokrasi yang Efisien dan Efektif
 
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfRencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
 
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
Pembangunan Transmigrasi dalam  Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanPembangunan Transmigrasi dalam  Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifLAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
 
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan DaerahSistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Presentasi project exit strategy palangkaraya
Presentasi project exit strategy palangkarayaPresentasi project exit strategy palangkaraya
Presentasi project exit strategy palangkaraya
 

Mehr von Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

Mehr von Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 

Kürzlich hochgeladen

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Kürzlich hochgeladen (13)

Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi

  • 1. Konsep Reformasi Birokrasi dan Inovasi humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta Jakarta, 31 Oktober 2022 Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
  • 2.
  • 3. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 4. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Mengapa Perlu RB?
  • 5. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id No Area Perubahan 1 Penataan Organisasi 2 Penataan Tatalaksana 3 Peraturan Perundang-undangan 4 Sumber Daya Manusia Aparatur 5 Penguatan Pengawasan 6 Penguatan Akuntabilitas 7 Peningkatan Pelayanan Publik 8 Mindset dan Cultural-set (Manajemen Perubahan) a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. SASARAN RB Terwujudnya pemerintahan kelas dunia VISI RB 2024 Pola Pikir RB Berdasarkan Grand Design RB 2010-2024
  • 6. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Penjabaran GD RB kedalam Roadmap RB
  • 7. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Hasil yang Diharapkan
  • 8. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id RB: Mimpi yang Belum Terwujud
  • 9. Kritik Wapres terhadap RB humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 10. Roadmap RB 2010- 2014, 2015-2019 dan 2020-2024 • Terdiri dari 8 area perubahan yang belum demandbased reform. • Orientasi pada pemenuhan dokumen daripada kualitas substansi perubahan. • Sering jadi acuan untuk besaran Tukin. Model RB Berbasis Outcome (LAN, 2020) • Melibatkan pemangku kepentingan. • Orientasi untuk meningkatkan nilai tambah bagi organisasi. • Area perubahan yang diintervensi tergantung pada permasalahan. • Kebutuhan RB ditentukan dari outcomes yang ingin dicapai (beginswith the end in mind). Model RB Tematik (KemenPANRB, 2022) • Tema perubahan ditetapkan: Kemiskinan, Investasi,Digitalisasi administrasi pemerintahan, Prioritas presiden. • Ditujukan untuk menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait tata kelola pada isu/programprioritas pemerintah. • Pelibatan Seluruh K/L Pemda yang berkaitan dengan tema yang diprioritaskan. • Dilakukan dengan cara-cara inovatif, kolaboratif,dan komitmen pimpinan untuk menyelesaikan akar masalah. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Perkembangan Konsep RB Model RB Kontekstual (LAN, 2015) • Penerapan program RB à la carte (sesuai need, demand,atau characteristicKLD). • Pelibatan stakeholder. • Kebijakan RB berfokus pada kualitas substansi perubahan.
  • 11. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id  Selama periode 2010-2014, program RB jauh dari yang diharapkan. Perubahan yang berarti belum dapat diamati & dirasakan oleh pemangku kepentingan.  Jika dibandingkan dengan besaran pengeluaran pemerintah untuk membayar Tukin, pelaksanaan RB mengalami defisit. Program RB lebih dipahami sebagai perbaikan penghasilan dari pada kesiapan melakukan perubahan yang mendasar.  Program RB cenderung terperangkap pada formalisme berlebihan (terlalu banyak dokumen). Ini menciptakan banyak distorsi dalam program RB. Tidak jarang K/L/D membayar konsultan hanya untuk menyiapkan dokumen.  Kemenpan RB terjebak pada penyeragaman dan generalisasi. Desain program, strategi implementasi, dan tunjangan kinerja disamakan, sehingga membuat K/L/D kehilangan konteks untuk merancang program yang spesifik, relevan dengan problem yang dihadapi, dan sesuai dengan kepentingan stakeholdernya. RB Kontekstual
  • 12. TINDAK LANJUT KEGIATAN LABORATORIUM KEBIJAKAN Pola Pikir Reformasi Birokrasi Berorientasi Outcome (PK2AN LAN, 2020) humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 13. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 14.
  • 15. TINDAK LANJUT KEGIATAN LABORATORIUM KEBIJAKAN Rencana Aksi RB Pelaksanaan Monev Laporan BIJAK Hasil • Kota Tasikmalaya • Provinsi Jawa Tengah PRAKONDISI PROSES Data Kolaborasi Stakeholder METODE TEKNOKRASI BIJAK merupakan mekanisme kolaboratif dalam proses kebijakan yang terdiri dari: Perumusan ukuran capaian RB Tematik terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Perumusan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan monev RB Tematik terhadap program pengentasan kemiskinan. Mekanisme BIJAK sangat relevan untuk mengoperasionalkan desain RB tematik, mengingat konsep yang diterapkan adalah kolaborasi stakeholders, identifikasi, analisis sampai dengan rekomendasi kebijakan (regulasi/program kerja) yang harus ditindaklanjuti. MODEL LABORATORIUM RB TEMATIK Penguatan RB Tematik humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 16. TINDAK LANJUT KEGIATAN LABORATORIUM KEBIJAKAN MEKANISME LOKUS LAB RB TEMATIK Provinsi Jawa Tengah Kota Tasikmalaya Bangun komitmen Penunjukan dan penetapan Tim PIC (counterpart) Lab Kebijakan oleh Sekretaris Daerahdari berbagai perangkat daerah. Penunjukan dan penetapan Tim PIC (counterpart) Lab Kebijakan oleh SekretarisDaerah dari berbagai perangkat daerah. Internal Assessment Menetapkanprioritas masalahkebijakan dan tahapan/siklus kebijakan. Di lokus ini ditetapkan tentang Evaluasi Strategi PenanggulanganKemiskinanProvinsi Jawa Tengah 2018-2023, dengan focus program penangananRTLH. Di lokus ini ditetapkantentang Formulasi Strategi PenanggulanganKemiskinanKota Tasikmalaya berdasarkan Perda No. 3/2022. Jajak target Menetapkanoutput analisis kebijakan.Di lokus ini disepakati berupa policy paper. Menetapkanoutput analisis kebijakan.Di lokus ini disepakati berupa policy paper. Aktualisasi Metode Menyiapkan data dan informasi, membangunkolaborasi dengan pemangku kepentingan(Dinas Sosial, Dinas Permukiman, Bappeda, Kepala Desa) melalui serangkaianFGD secara luring maupun daring. Menyiapkan data dan informasi, membangunkolaborasi dengan pemangku kepentingan(DPRD, Dinas Sosial, Bappeda, TKPKD Kota) melalui serangkaianFGD secara luring maupun daring. Keberlanjutan Aksi Menyusun rencana aksi lanjutan, antara lain integrasi data kemiskinanProvinsi Jawa Tengah dan penyusunan instrument pengukuran prediksi keberhasilan RTLH terhadap penanggulangankemiskinan. Menyusun rencana aksi lanjutan, yaitu penyusunan Perwali tentang Arah KebijakanPenanggulangan Kemiskinandan Mekanisme Verfikasi dan Validasi Data Terpadu Program PenanggulanganKemiskinan. PROTOTIPE LABORATORIUM RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 17. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Reformasi Inovasi  Perubahan kearah perbaikan  Orientasi tata kelola didalam (business process)  Terprogram, simetris, berdasar pedoman (top-down) + Kreativitas & Novelty (kebaruan) + Orientasi keluar (fokus kepentingan publik) + Kontekstual, berdasar kebutuhan organisasi (bottom-up) Keterkaitan RB dan Inovasi
  • 18. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Konsep Inovasi
  • 19. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Mengapa Inovasi?
  • 20. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Inovasi dalam Kebijakan Manajemen ASN
  • 21. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Kebijakan Inovasi dalam Pemerintahan Daerah
  • 22. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Pertumbuhan “Eksponensial” Inovasi IGA 2018-2021 Tahun Jumlah Pemda Jumlah Inovasi 2018 188 3.718 2019 260 8.016 2020 484 17.779 2021 519 25.124 Total 54.637 Sumber: BPP Kemendagri & Kemenpan RB (diolah) KIPP 2018-2022 Tahun Jumlah Proposal Lolos Penilaian 2018 2.824 1.463 2019 3.156 1.329 2020 2.303 2.245 2021 3.178 1.619 2022 3.478 2.454 Total 14.939 9.273
  • 23. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Inovasi ≠ Disrupsi  Hanya terjadi sekali, belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dilakukan seseorang (0 ke 1);  Tidak ada teori / formula untuk mewujudkannya. Masa depan serba gelap dan acak (randomness), tak berpola, penuh ketidakpastian;  Inisiator memiliki optimisme tak menentu (indefinite optimism), yakni keyakinan bahwa masa depan lebih baik tapi tidak tahu bentuknya sama sekali;  Contoh: GOJEK  tidak akan melakukan hal yang sama untuk kedua kali;  Membawa dampak memporak-porandakan model lama (disruptive innovation).
  • 24. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Inovasi = Perubahan Inkremental  Incremental innovation is generally a modification or change of existing products and services where the main goal is to improve functionality and lower costs.  Reduced risk in comparison to radical innovation.  Making a product 2% better or faster or cheaper will allow you to keep your customers and continue getting more.  SONY: era 1980-1990 merajai produk Walkman  mengeluarkan 160 variasi produk setiap 25 hari. Sumber: http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/innorisk/EuroMOT2008_paasi_et_al.pdf http://www.incrementalinnovation.com/incremental-innovation/incremental-innovation- introduction
  • 25. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Inovasi = Creative Collaboration
  • 26. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Ragam Inovasi MUDAH & KEREN!
  • 27. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Ragam Inovasi MUDAH & KEREN!
  • 28. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Ragam Inovasi MUDAH & KEREN!
  • 29. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Ragam Inovasi MUDAH & KEREN!
  • 30. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Menjadikan Inovasi sebagai KEBIASAAN
  • 31. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id KEBERSAMAAN sebagai Habit Inovasi
  • 32. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Tumbuhkan PERSAINGAN Sehat
  • 33. LABORATORIUM INOVASI PendampinganLAN kepada instansi pemerintahdalam menghasilkaninovasi, mengembangkansecara co- creation melalui metode 5D + 1 (Drum Up, Diagnose, Design, Deliver, Display ditambahDocumentation). Jumlah Lokus yang difasilitasi LAN s.d. Tahun 2021 ada 101 Kabupaten/Kota.Ide Inovasi yang sudah dihasilkan dan sudah di launching sejumlah10.347 ide inovasi (sampai 2021). Tahun 2022 ada 4 Lokus Labinov APBN dan 16 Lokus Labinov Kemitraan, dengan jumlah lokus yang sudah launching pada 2022 secara keseluruhanada 7, antara lain : Kab. Pemalang, Kab. Mandailing Natal, Kab. Kerinci, Kab. Bulukumba,Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Merauke. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 34. DATA INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2020 DAN 2021 17 234 141 23 12 60 21 0 SANGAT INOVATIF INOVATIF KURANG INOVATIF TIDAK DAPAT DINILAI INDEKS INOVASI DAERAHTAHUN 2021 Kabupaten Kota 131 30 199 55 43 11 36 3 SANGAT INOVATIF INOVATIF KURANG INOVATIF TIDAK DAPAT DINILAI INDEKS INOVASI DAERAHTAHUN 2020 Kabupaten Kota Tahun Kabupaten 2016 Kupang 2017 Nunukan, Janeponto 2018 Kepulauan Mentawai, Dompu, Belu, Kepulauan Aru 2019 Pasaman Barat, Situbondo, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Maluku Tengah, Lebak 2020 Pandeglang, Seluma, Manggarai Barat, Mamuju Tengah 2021 Tojo Una-una, Kepulauan Tanimbar, Lombok Utara, Sorong 2022 Timor Tengah Selatan, Nias Utara, Merauke, Kepulauan Taliabu Data Daerah Tertinggal Lokus Labinov berdasar Perpres No.131 Tahun 2015 tentang Daerah Tertinggal 2015-2019 dan Perpres No.63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 0 5 10 15 20 25 30 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 JUMLAH LOKUS LABINOV 2015 S.D. 2022 Jumlah Lokus humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 35. Kemiskinan 16% Investasi 12% Digitalisasi 21% Isu Strategis 51% HASIL IDE INOVASI DALAM 4 KATEGORI Contoh Hasil Laboratorium Inovasi Kabupaten Nias Utara, dengan hasil launching 101 Inovasi : Dari 20 Lokus 2022, ide Inovasi yang dihasilkan dari 7 Lokus Labinov 2022 yang sudah Launching antara lain : No. Kabupaten Lokus Kegiatan Jumlah Ide Inovasi 1. Pemalang APBD 105 2. Mandailing Natal APBD 104 3. Kerinci APBD 106 4. Bulukumba APBN 97 5. Timor Tengah Selatan APBN 100 6. Nias Utara APBN 101 7. Merauke APBN 44 humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 36. humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Kiat Merawat RB dan Inovasi
  • 37. TERIMA KASIH humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id