Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PRESENTASI ADMINISTRASI 
KEUANGAN 
TATA CARA MENGELOLA KEUANGAN DI 
INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA
KELOMPOK 4 
 Ayu Nurlita (04) 
Dini Finartiwi (06) 
Kristina Rizki K (14) 
Ridha Amani (24) 
XI ADMINISTRASI PERKANTOR...
Pengertian Administrasi 
Administrasi adalah segenap 
rangkaian kegiatan penataan 
terhadap pekerjaan pokok yang 
dilakuka...
Pengertian Keuangan 
Keuangan merupakan hasil dari proses 
pencatatan yang merupakan suatu 
ringkasan dari transaksi-trans...
Administrasi Keuangan
Tujuan 
Melaksanakan administrasi 
keuangan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
dan standar yang telah 
ditetapka...
Ruang Lingkup Administrasi Keuangan 
1. Administrasi keuangan negara merupakan seluruh penerimaan dan 
pengeluaran, baik y...
Pelaksanaan Administrasi Keuangan 
Negara 
Pelaksanaan kegiatan keuangan dalam bentuk 
APBN menganut sistempengurusan keu...
Lanjutan… 
Pengurusan khusus merupakan unsur kewajiba 
n (pengurusbendaharawan). 
Dimana bendaharawan adalah orang-orang ...
Dasar-dasar hukum keuangan Negara 
• UU RI NO 17 tentang Keuangan Negara 
• UU NO 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daera...
PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA 
Hak-Hak Negara 
Hak-hak negara dalam hal ini adalah segala hak 
atau usaha yang dilakukan ole...
MEKANISME PENGELOLAAN 
KEUANGAN NEGARA 
Pendekatan Pengelolaan Keuangan Negara 
 Dari sisi obyek keuangan negara akan me...
Lanjutan… 
 Keuangan negara dari sisi proses mencakup 
seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 
pengelolaan obye...
Pihak yang mengelola hak dan 
kewajiban negara 
Bila dari segi pengertiannya keuangan negara 
meliputi hak negara dan kewa...
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN 
NEGARA 
Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian 
luas secara ringkas dapat dikelompoka...
Lanjutan…. 
c) Fungsi perbendaharaan 
d)Fungsi pengawasan keuangan
PENGERTIAN PENGELUARAN NEGARA 
DAN FUNGSI ANGGARAN 
 Pengeluaran negara adalah pengeluaran atau setiap 
pengunaan uang da...
Anggaran berfungsi sebagai berikut: 
a) anggaran berdasarkan hasil akhir proses penyusunan 
rencana kerja. 
b) anggaran m...
JENIS ANGGARAN 
1. anggaran operasional. 
Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari – 
hari dalam menjalankan pemerint...
KEUANGAN DAERAH, RUANG 
LINGKUP DAN AZAS – AZAS 
Berdasarkan peraturan pemerintah 
pemerintah nomor 58 tahun 2005, 
penger...
ruang lingkup keuangan daerah 
meliputi: 
• Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan 
retribusi daerah serta melakukan p...
• Lebih lanjut Pengelolaan keuangan daerah yang 
dimaksud disini meliputi: 
• Asas umum pengelolaan keuangan daerah 
• Kek...
LANJUTAN.. 
• Pengelolaan barang milik daerah 
• Pengelolaan dana cadangan 
• Pengelolaan utang daerah 
• Pembinaan dan pe...
Asas –asas Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No. 58 
tahun 2005 asas pengelolaan Keuangan 
Daera...
KESIMPULAN 
• Sistem informasi Keuangan secara nasional adalah sarana bagi 
pemerintah untuk mengolah, menyajikan dan 
mem...
Keuangan3
Keuangan3
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Keuangan3

291 Aufrufe

Veröffentlicht am

administrasi keuangan

Veröffentlicht in: Daten & Analysen
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keuangan3

  1. 1. PRESENTASI ADMINISTRASI KEUANGAN TATA CARA MENGELOLA KEUANGAN DI INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA
  2. 2. KELOMPOK 4  Ayu Nurlita (04) Dini Finartiwi (06) Kristina Rizki K (14) Ridha Amani (24) XI ADMINISTRASI PERKANTORAN 3 SMKNEGERI 2 PURWOREJO
  3. 3. Pengertian Administrasi Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di tentukan.
  4. 4. Pengertian Keuangan Keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
  5. 5. Administrasi Keuangan
  6. 6. Tujuan Melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
  7. 7. Ruang Lingkup Administrasi Keuangan 1. Administrasi keuangan negara merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik yang menyangkut pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD maupun institusi yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat. 2.Administrasi keuangan negara merupakan kekayaan negara berupa harta berbentuk uang, hak-hak negara seperti hak menagih atas kontrak pertambangan, hak penangkapan ikan, hak penguasaan hutan, kewajiban-kewajiban atau utang-utang negara seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan bersih negara dan kekayaan alam. 3.Administrasi keuangan negara merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan anggaran, fiskal, moneter, berserta akibatnya dibidang ekonomi. 4.Administrasi keuangan negara mencakup keuangan lainnya yang dikelola pemerintah pusat dan daerah, dan badan-badan yang menjalankan kepentingan negara atas uang yang dimiliki negara maupun uang ataupun dana yang dimiliki masyarakat.
  8. 8. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Negara Pelaksanaan kegiatan keuangan dalam bentuk APBN menganut sistempengurusan keuangan, yaitu umum dan khusus.  Pengurusan umum merupakan unsur penguasaa n (pengurusadministratif). Hal ini erat hubungan dengan penyelengaraan t ugaspemerintah disegala bidang dan tindakann ya membawa akibatpengeluaran dan atau meni mbulkan penerimaan negara.
  9. 9. Lanjutan… Pengurusan khusus merupakan unsur kewajiba n (pengurusbendaharawan). Dimana bendaharawan adalah orang-orang atau badan-badan yang ditugaskan untuk menerima, meny impan,membayar (mengeluarkan) atau menye rahkan uang atau kertas-kertas berharga dan barang-barang didalam gudang-gudang atautempat penyimpanan.
  10. 10. Dasar-dasar hukum keuangan Negara • UU RI NO 17 tentang Keuangan Negara • UU NO 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( UU NO 32 Tahun 2004 ) • UU Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( UU NO 33 Tahun 2004 ) • PP NO 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah • • Kep Menteri Dalam Negeri NO 29 Tahun 2002 Kewenangan
  11. 11. PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA Hak-Hak Negara Hak-hak negara dalam hal ini adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara. Hak-hak itu antara lain meliputi : Hak Mencetak Uang Hak Mengadakan Pinjaman Hak Menarik Pajak Hak Menarik Iuran dan Pungutan
  12. 12. MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pendekatan Pengelolaan Keuangan Negara  Dari sisi obyek keuangan negara akan meliputi seluruh hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk sebagi kebijakn dan kegiatan yang terselengara dalam bidang fiskal,moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang di pisahkan.  Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi negara,dan pemerintah pusat,pemerintah daerah,perusahaan negara/daerah,dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
  13. 13. Lanjutan…  Keuangan negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek diatas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.  Keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, pendekatan terakhir ini dilihat dari sisi tujuan.
  14. 14. Pihak yang mengelola hak dan kewajiban negara Bila dari segi pengertiannya keuangan negara meliputi hak negara dan kewajiban negara, maka dilihat dari segi pihak yang mengelolanya, keuangan negara dapat dikelompokkan kedalam dua bagian sebagai berikut : (a). yang pengelolaannya dipisahkan (b) yang dikelola langsung oleh negara.
  15. 15. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas secara ringkas dapat dikelompokan dalam sub bidang pengelolaan fiskal,sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaaan kekayaan negara yang di pisahkan.  Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi : a) Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal b)Fungsi penganggaran
  16. 16. Lanjutan…. c) Fungsi perbendaharaan d)Fungsi pengawasan keuangan
  17. 17. PENGERTIAN PENGELUARAN NEGARA DAN FUNGSI ANGGARAN  Pengeluaran negara adalah pengeluaran atau setiap pengunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah atau negara dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya • Definisi anggaran berdarkan national commitee on governmental accounting (NCGA), saat ini governmental accounting standards board (GASB), sebagai berikut: • “... rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”
  18. 18. Anggaran berfungsi sebagai berikut: a) anggaran berdasarkan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. b) anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. c) anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar bawahan dan atasan. D) anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.. e) anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. f) anggaran merupakan instrumen politik. g) anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.
  19. 19. JENIS ANGGARAN 1. anggaran operasional. Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari – hari dalam menjalankan pemerintah seperti belanja rutin. 2. anggaran modal / investasi Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman.
  20. 20. KEUANGAN DAERAH, RUANG LINGKUP DAN AZAS – AZAS Berdasarkan peraturan pemerintah pemerintah nomor 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah tersebut.
  21. 21. ruang lingkup keuangan daerah meliputi: • Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman • Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. • Penerimaan daerah • Pengeluaran daerah • Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah • Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.
  22. 22. • Lebih lanjut Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud disini meliputi: • Asas umum pengelolaan keuangan daerah • Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah • Struktur APBD • Penyusunan APBD • Penetapan APBD • Pelaksanaan dan perubahan APBD • Penatausahaan keuangan daerah • Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD • Pengendalian dafisit dan penggunaan surplus APBD • Pengelolaan kas umum daerah • Pengelolaan piutang daerah • Pengelolaan investasi daerah
  23. 23. LANJUTAN.. • Pengelolaan barang milik daerah • Pengelolaan dana cadangan • Pengelolaan utang daerah • Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah • Penyelesaian kerugian daerah • Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah • Pengaturan pengelolaan keuangan daerah
  24. 24. Asas –asas Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No. 58 tahun 2005 asas pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
  25. 25. KESIMPULAN • Sistem informasi Keuangan secara nasional adalah sarana bagi pemerintah untuk mengolah, menyajikan dan mempublikasikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan baik di daerah maupun di pusat sebagai sarana penunjang tercapainya tata pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas. • Pengelolaan yang efektif dan tetap sasaran menjadi kunci utama keberhasilan pemerintah dalam menyajikan keuangan bagi masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah bisa bertahan lama. • Untuk itu bagi pemerintah, dalam pengelolaan keuangan haruslah transparan kepada publik agar rakyat juga tahu bahwa dalam pengelolaan keuangan, bukan untuk kepentingan pemerintah saja yang dipenuhi, kepentingan rakyat juga harus ditingkatkan, bukan malah melorot

×