Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy. Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik. Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut. Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.

1. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG
BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASAN
SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PRESENTASI LAPORAN DRAF AKHIR
25 November, 2014
Disampaikan di Serang, Banten
OlehTim KSP Banten Lama dan Baduy
1

2. MATERI PEMBAHASAN
1. Pendahuluan
2. Kebijakan Tata Ruang
Terkait KSP
3. Nilai Strategis KSP, Isu
Dan Deliniasi
4. Tujakstra Dan Konsep
Pengembangan
5. Arahan Pemanfaatan
Dan Pengendalian
Ruang
6. Arahan Perijinan,
Insentif/Dis, Aturan
Sanksi
7. Penutup
Dinas Bina Marga danTata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 2

3. 1. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Maksud
3. Tujuan
4. Ruang Lingkup Wilayah
5. Ruang Lingkup Pekerjaan
6. Keluaran
7. Tata Cara Penyusunan
KSP
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 3

4. 1 . P E N D A H U L U A N
1 . L a t a r B e l a k a n g
1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan
pemeritahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan; Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar. Sesuai Pasal 12, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar salah satunya meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.
2. sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, agar otonomi daerah dapat
dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan;
3. Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana
tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang
wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan
benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
4. Kawasan Strategis Provinsi selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan.
5. Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy –
Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW
Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota
Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
4

5. 1 . P E N D A H U L U A N
2 . M a k s u d
Adapun maksud dari pekerjaan arahan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah provinsi sebagai arahan yang diperuntukkan sebagai
alat penertiban penataan ruang, dimaksudkan untuk mendapatkan:
1. Indikasi arahan peraturan zonasi,
2. Arahan perizinan,
3. Arahan insentif dan disinsentif, serta
4. Arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang
wilayah provinsi.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
5

6. 1 . P E N D A H U L U A N
3 . T u j u a n
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini
sebagai berikut :
1. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana
tata ruang wilayah provinsi;
2. Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang;
3. Menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan
ruang;
4. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
6. Melindungi kepentingan umum.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
6

7. 1 . P E N D A H U L U A N
4 . R u a n g L i n g k u p W i l a y a h
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
7
Wilayah studi dalam kegiatan
Penyusunan Teknis Arahan
Zonasi, Pengaturan Perijinan,
Insentif dan Disinsentif, dan
Pengaturan sanksi
Administratif Kawasan
Strategis Provinsi Sudut
Pandang Sosial Budaya pada
1. Kawasan Banten Lama di
Kota Serang; dan
2. Kawasan Masyarakat
Adat Baduy – Leuwidamar
di Kabupaten Lebak.
1
2
Sumber: Perda No 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten 2030

8. 1 . P E N D A H U L U A N
5 . R u a n g L i n g k u p P e k e r j a a n
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi :
1. Penentuan deliniasi KSP Banten Lama dan Baduy;
2. Identifikasi fokus Penanganan KSP Banten Lama dan Baduy;
3. Konsep tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan KSP Banten
Lama dan Baduy;
4. Penyusunan arahan pemanfaatan ruang KSP Banten Lama dan
Baduy;
5. Penyusunan pengendalian pemanfaatan ruang KSP Banten Lama
dan Baduy;
6. Konsep pengelolaan kawasan;
7. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
8

9. 1 . P E N D A H U L U A N
6 . K e l u a r a n P e k e r j a a n
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah
berupa laporan yang berisikan tentang :
1. Dokumen Penyusunan Teknis Arahan Zonasi, Pengaturan
Perijinan,Insentif dan Disinsentif, dan Pengaturan sanksi
Administratif Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial
Budaya (Kawasan Banten Lama – Kasemen & Kawasan
Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar).
2. Data dan Analisis Kajian beserta Laporan Ringkasan.
3. Album Peta Wilayah Studi.
4. 1 (satu) Dokumen Laporan Materi Teknis Arahan Zonasi,
Pengaturan Perijinan,Insentif dan Disinsentif, dan Pengaturan
sanksi Administratif Kawasan Banten Lama – Kasemen & Kawasan
Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
9

10. 1 . P E N D A H U L U A N
7 . T a t a C a r a P e n y u s u n a n K S P
Sumber: Draf Pedoman Penyusunan RTR KSP
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014
10

11. 1 . P E N D A H U L U A N
7 . A r a h a n P e r a t u r a n Z o n a s i K S P
Sumber: Draf Pedoman Penyusunan RTR KSP
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014
11

12. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1. RTRW Provinsi Banten
2. RTRW Kota Serang
3. RTRW Kab. Lebak
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 12

13. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Sistem Transportasi
• Jalan Nasional Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI
Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan –
Panimbang –Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping –
Simpang – Bayah –Cisolok – batas Provinsi Jawa Barat
• Jalan ‘Ring Utara’ pada ruas Pantura Bojonegara – Banten Lama –
Tirtayasa – Kronjo – Mauk – Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta.
• Jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya –
Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta
• Jaringan jalan tol/bebas hambatan antar kota di Provinsi Banten
meliputi Jembatan Selat Sunda, Tangerang – Merak, Cilegon –
Bojonegara, Serpong – Tigaraksa – Balaraja, Balaraja – Teluknaga –
Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara).
• Pelabuhan Lainnya (PP)
• Terminal Tipe A (Pakupatan)
• Terminal Tipe B (Cipocokjaya dan Tanara)
• Pengembangan Terminal Pariwisata di Banten Lama
• Jaringan Rel KA ;
• Stasiun Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara, Serpong –
Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Lintas Serang – Cikande
– Cikupa – Serpong, dan Manggarai – Bandara Soekarno Hatta.
• Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung
(CISEPARANG).
• lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta
• Terminal Khusus pariwisata/pertanian/industri
• Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Karangantu
3. Sistem Jaringan Energi
• Gardu Induk (GI) 150 kV (1 Unit)
• SUTET 500 kV (2 Line)
• Rencana Jaringan Distribusi Gas; Kota Cilegon, Kota Serang,Kabupaten
Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang
Selatan.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 13

14. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
…..Sambungan
Struktur Ruang Provinsi
1. Jaringan Telekomunikasi berupa Teresterial dan Satelit
2. Jaringan Sumber Daya Air; Berupa Bendungan Sindangheula di Kabupaten
Serang.
3. Jaringan Sumber Daya Air;
• Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang.
• Cekungan Air Tanah (CAT) Rawa Danau di Serang-Pandeglang.
• Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang
• Berupa Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang.
• WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum
(lintas provinsi).
2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
• TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang dikelola bersama
Kota Serang
RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
POLA RUANG ADA/TDK
KAWASAN LINDUNG
KawasanHutan Lindung X
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya
X
Kawasan Perlindungan Setempat; Berupa Danau dan Sempadan
Pantai
√
Kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%)
dari luas Provinsi Banten
√
Kawasan cagar Budaya, Situs Banten Lama;
1. Pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar
budaya di Situs Kota Lama Banten;
2. Benteng Speelwijk;
3. Makam Keraton Kesultanan Banten.
√
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 14

15. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
sambungan….RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
POLA RUANG ADA/TDK
Kawasan cagar Budaya, Situs Banten Lama;
1. Pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar
budaya di Situs Kota Lama Banten;
2. Benteng Speelwijk;
3. Makam Keraton Kesultanan Banten.
√
Kawasan Rawan Tsunami √
KAWASAN BUDIDAYA
Hutan Produksi X
Pertanian; kawasan budi daya tanaman pangan √
Perkebunan; kawasan budidaya lahan kering √
Perikanan; kawasan budi daya perikanan, kawasan pengolahan ikan,
dan mengembangkan minapolitan
√
Pertambangan X
Industri; Industri Kecil √
Pariwisata; Kawasan Wisata Budaya Banten Lama; √
Permukiman √
Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
1. Banten Water Front City di Kota Serang;
2. Kawasan Sport City di Kota Serang;
3. KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kota
Serang;
4. Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang;
√
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 15

16. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP MASYARAKAT ADAT BADUY
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat KegiatanWilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Rangkasbitung
2. Sistem Transportasi
• Jalan NasionalMerak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI
Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan –
Panimbang –Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping –
Simpang – Bayah –Cisolok – batas Provinsi Jawa Barat
• Jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya –
Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno
Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas –
batas Provinsi Jawa Barat.
• Usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis
nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) –Warunggunung
(Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar
Udara Banten Selatan
• Jaringan jalan provinsi pada ruas Bayah – Cikotok – Citorek – Majasari
– Cigelung – Rangkasbitung – Kopo – Cisoka – Tigaraksa – Serpong
untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘Ring Selatan-
Timur’ Provinsi Banten.
• jaringan jalan pada ruas Pontang – Ciruas –Warung Gunung – Gunung
Kencana – Malingping, ruasWarung Gunung – Cipanas,
Rangkasbitung – Citeras – Tigaraksa untuk melengkapi perwujudan
pengembangan jaringan jalan ‘cincin’ Provinsi Banten.
• jaringan jalan provinsi dan kabupaten pada ruas Panimbang –
Angsana – Munjul – Cikeusik – Muarabinuangeun, Panimbang –
Citeureup – Banyuasih – Cimanggu – Cigeulis –Wanasalam–
Malingping, Citeurep – Cibaliung – Cikeusik –Wanasalam–
Malingping, Bayah – Cilograng – Cibareno – batas Provinsi Jawa Barat
untuk akses penghubung dan sekaligus pengembangan wilayah
Banten Selatan.
• Terminal Tipe A (Kaduagung)
• Terminal Tipe B (Rangkasbitung, Bayah dan Malingping)
• Jaringan Rel KA ;
• Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung
(CISEPARANG).
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 16

17. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP MASYARAKAT ADAT BADUY
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat KegiatanWilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Rangkasbitung
2. Sistem Transportasi
• Jalan NasionalMerak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI
Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan –
Panimbang –Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping –
Simpang – Bayah –Cisolok – batas Provinsi Jawa Barat
• Jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya –
Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno
Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas –
batas Provinsi Jawa Barat.
• Usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis
nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) –Warunggunung
(Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar
Udara Banten Selatan
• Jaringan jalan provinsi pada ruas Bayah – Cikotok – Citorek – Majasari
– Cigelung – Rangkasbitung – Kopo – Cisoka – Tigaraksa – Serpong
untukmewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘Ring Selatan-
Timur’ Provinsi Banten.
• jaringan jalan pada ruas Pontang – Ciruas –Warung Gunung – Gunung
Kencana – Malingping, ruasWarung Gunung – Cipanas,
Rangkasbitung – Citeras – Tigaraksa untuk melengkapi perwujudan
pengembangan jaringan jalan ‘cincin’ Provinsi Banten.
• jaringan jalan provinsi dan kabupaten pada ruas Panimbang –
Angsana – Munjul – Cikeusik – Muarabinuangeun, Panimbang –
Citeureup – Banyuasih – Cimanggu – Cigeulis –Wanasalam–
Malingping, Citeurep – Cibaliung – Cikeusik –Wanasalam–
Malingping, Bayah – Cilograng – Cibareno – batas Provinsi Jawa Barat
untuk akses penghubung dan sekaligus pengembangan wilayah
Banten Selatan.
• Terminal Tipe A (Kaduagung)
• Terminal Tipe B (Rangkasbitung, Bayah dan Malingping)
• Jaringan Rel KA ;
• Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung
(CISEPARANG).
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 17

18. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP MASYARAKAT ADAT BADUY
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat KegiatanWilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Rangkasbitung
2. Sistem Transportasi
• Jaringan Rel KA ;
• Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung
(CISEPARANG).
• Jaringan prasarana kereta api regional yang
menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten
Selatan antara lain melakukan pembangunan kembali
jaringan prasarana ka yang tidak dioperasikan pada lintas
Labuan – Saketi – Malingping – Bayah, Saketi –
Rangkasbitung, dan lintas Ciwandan – Anyer Kidul.
• Stasiun KA Rangkasbitung (Kab Lebak)
• Pelabuhan Laut Pengumpan (PR);
• Pelabuhan Bayah dan Pelabuhan Muarabinuangeun
• Pelabuhan Perikanan (Kewenangan Provinsi) PPI
Binuangeun
3. Sistem Jaringan Energi
• SUTT 150 kV
• SUTT 20 kV utk kawasan yang belum terlayani
4. Jaringan Telekomunikasi berupa Teresterial dan Satelit serta BTS
5. Jaringan Sumber Daya Air;
• Berupa Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk pemenuhan
kebutuhan air baku di wilayah Kab Lebak, Kab Tangerang, Kota
Tangerang dan Kota Tangsel;
• Bendungan Pasir Kopo, untuk kebutuhan pertanian;
• Bendung Ciliman, untuk kebutuhan pertanian;
• Situ/waduk/danau/rawa untuk kolampenyimpanan.
• Daerah Irigasi Cibinuangeun di Kabupaten Lebak, luas areal 2.570 Ha;
• Daerah Irigasi Cikoncang di Kabupaten Lebak, luas areal 1.805 Ha;
• Daerah Irigasi Cilangkahan I di Kabupaten Lebak, luas areal 1.796 Ha;
• WS Cibaliung – Cisawarna;
• WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum
(lintas provinsi).
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 18

19. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
…..Sambungan
Struktur Ruang Provinsi
2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
• TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang dikelola bersama
Kota Serang
RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP MASYARAKAT ADA BADUY
POLA RUANG ADA/TDK
KAWASAN LINDUNG
KawasanHutan Lindung √
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya (Kec. Cipanas dan Kec. Cibeber)
√
Kawasan Perlindungan Setempat; Berupa Sempadan Pantai dan
sekitar danau
√
Kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%)
dari luas Provinsi Banten
√
Kawasan Taman Nasional; Taman Nasional Gunung Halimun-Salak √
Kawasan Cagar Budaya; KawasanHak Ulayat Masyarakat Baduy
seluas kurang lebih 5.137 Ha
(0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak;
√
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 19

20. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
sambungan….RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
POLA RUANG ADA/TDK
Kawasan Rawan Bencana Banjir; DAS Ciujung dan DAS Cibinuangeun √
Kawasan Rawan Tsunami; Pantai Selatan √
Kawasan Rawan Gerakan Tanah;
Kecamatan Cigemblong; Kecamatan Lebak Gedong; Kecamatan
Sobang; Kecamatan Cibeber; Kecamatan Panggarangan
√
KAWASAN BUDIDAYA
Hutan Produksi √
Pertanian; kawasan budi daya tanaman pangan; budidaya tanaman
holtikultura dan pertanian pangan berkelanjutan
√
Perkebunan; kawasan budidaya lahan kering √
Perikanan; kawasan budi daya perikanan, kawasan pengolahan ikan,
dan mengembangkan minapolitan
√
1. PertambanganEmas; Desa Cikotok; Desa Warung Banten; Desa
Lebak Situ; Desa Sinargalih; Desa Cimancak; Desa Sukamulya;
Desa Cidikit; Desa Citorek; Desa Cikate; Desa Kanekes; Desa
Guradog; Desa Bojongmani; Desa Caringin; Desa Gunung
Kendang; dan Desa Bulakan.
2. Pertambangan Batu Bara; Desa Cihara/Cimandiri; Desa
Darmasar, dan Desa Bojongmanik.
3. Pertambangan Panas Bumi ; Pamancalan Speculative 225 MW,
Gunung Endut Speculative 100 MW Possible 40 MW, dan
Ciseeng Hipotetik 100 MW).
4. Pertambanganminyak dan gas bumi; Blok Rangkas (3.977,13
km2);
√
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 20

21. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W P r o v i n s i B a n t e n
sambungan….RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTEN
Terkait
KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)
POLA RUANG ADA/TDK
KAWASAN BUDIDAYA
Industri; Industri Menengah dan Kecil √
Pariwisata; Kawasan Wisata Budaya Permukiman Baduy;
Leuwidamar dan Cimarga
√
Permukiman Perkotaan √
Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
1. (Hankam) kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur
di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
2. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Malingping di Kabupaten
Lebak;
3. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak;
4. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Kota Kekerabatan Maja di
Kabupaten Lebak;
5. (Sosial Budaya) kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten
Lebak.
6. (SDA/Teknologi Tinggi) Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
7. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten
Lebak;
8. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Cilawang di Kabupaten
Lebak;
9. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Tanjung di Kabupaten
Lebak;
10. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;
√
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 21

22. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
 Tujuan penataan ruang Kota Serang adalah untuk
mewujudkan Kota Serang sebagai kota pusat
pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan
pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif
dan berkelanjutan serta meningkatkan potensi
investasi dalam mendukung Kota Serang sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
 Memiliki 17 kebijakan dan total strategi mencapai
113
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 22

23. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
Kebijakan penataan ruang Kota Serang meliputi:
1. Pengembangan pusat kegiatan secara merata dan berhierarki;
2. Penetapan fungsi pusat pelayanan secara spesifik dan memiliki hierarki tingkat pelayanan;
3. Pengembangan kawasan permukiman pada masing-masing pusat pertumbuhan yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana penunjang;
4. Pengembangan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
5. Pengembangan fasilitas pendidikan regional;
6. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang di pusat-pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai
standar yang berlaku;
7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan basis ekonomi Kota Serang melalui sektor perdagangan,
jasa, pendidikan, dan pariwisata;
8. Pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi yang berskala regional dan nasional;
9. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan;
10. Pelaksanaan konservasi kawasan lindung dan sumber daya air untuk keseimbangan ekologi kota;
11. Pengembangan dan penataan wisata religi Banten Lama;
12. Pengembangan konsep ekowisata terhadap potensi-potensi kawasan wisata alam;
13. Pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal;
14. Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
15. Penyediaan pedestrian di pusat kota;
16. Penetapan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Serang; dan
17. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 23

24. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
Kec. Kasemen
Kec. Serang
Peta Administrasi Kota Serang
Kec. Taktakan
Kec. Walantaka
Kec. Cipocok Jaya
Kec. Curug
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 24

25. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 25

26. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 26

27. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 27

28. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 28

29. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA SERANG
Terkait
KSP BANTEN LAMA
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat Pelayanan Kota : Pusat Kota Serang, meliputi Kec. Serang
dan Cipocok Jaya dengan Pusat di Kelurahan Serang.
• Sub Pusat Pelayanan Kota : Sub Pusat di Desa Kasemen, yang
melayani Kecamatan Kasemen, diarahkanmempunyai fungsi
primer sebagai pariwisata religi dan pariwisata lainnya, pertanian
berkelanjutan, perikanan, pergudangan dan industri, serta fungsi
sekunder perumahan;
• Pusat Pelayanan Lingkungan , terdiri atas 6 PPL dimanaWilayah
Kasemen yg meliputi : Wilayah Kasemen, mencakup Desa
Kasunyatan, DesaMargaluyu, Desa Kasemen, Desa Banten, dan
DesaWarung Jaud;
2. Sistem Transportasi
• Jaringan Jalan Kolektor Primer Jalan Ciruas-Petir, Jalan Raya
Petir, Jalan Bhayangkara, Jalan Trip Jamaksari, Jalan
Sawahluhur-Kaligandu, Jalan KH. Abdul Fatah Hasan, Jalan
Abdul Hadi, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Serang-Gelam, dan
Jalan Raya Taktakan;
• pengembangan Jalan Provinsi Banten yang ada di Kota Serang,
meliputi Jl. Yusuf Martadilaga, Jl. KH. Abdul Fatah Hasan – Jl.
Abdul Hadi, Jl. Tb. Suwandi – Jl. Letnan Jidun, Jl. Sempu – Dukuh
Kawung, Jl. Veteran – Sam’un, Jl. Tb. A. Khotib, Banten Lama –
Pontang, Jl. Trip Jamaksari – Jl. Ayip Usman, Jl. Kemang –
Kaligandu, Pakupatan - Palima (Pakupatan - Jln Syech Nawawi
Al-Bantani), Simpang Taktakan –Gunung Sari, Lopang - Banten
Lama;
• Pelabuhan Pengumpul Karangantu (PP)
Kec. Kasemen
Kec. Serang
Kec. Taktakan
Kec. Cipocok Jaya
Kec. Walantaka
Kec. Curug
Sumber: Lampiran PERDA RTRW Kota Serang No 6 Tahun 2011
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 29

30. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA SERANG
Terkait
KSP BANTEN LAMA
3. Sistem Telekomunikasi
• Pengembangan komunikasi sistem kabel, seluler, dan satelit
melalui alokasi titik-titik tertentu secara terpadu sesuai dengan
perencanaan (Cell Planning).
4. Sistem Prasarana Sumber Daya Energi
• Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET) 500 KV dan Saluran Udara dan atau Kabel Tegangan
Tinggi 150 KV;
• Pengembangan sistem distribusi 20KV pada daerah yang belum
mendapatkan aliran listrik; dan
5. Sistem Prasarana Sumber Daya Air
• Arahan pengelolaan sumberdaya air, meliputi semua sumber air
baku dari Situ Ciwaka, Situ Cikulur, serta Sungai Cibanten dan
sungai - sungai yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung
dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sistem PrasaranaDrainase dan Pedestrian
• pengembangan dan rehabilitasi jaringan drainase Kota Serang
serta penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki yang
memadai di sepanjang jalan perkotaan di Kota Serang
7. Sistem Prasarana Persampahan
• pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan
dan pengembangan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) dan
Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong.
• Prasarana yang digunakan lintaswilayah secara administratif,
Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA) terpadu yang
dikelola bersama untuk kepentingan antarwilayah di Bojong
Menteng, Kabupaten Serang.
Kec. Kasemen
Kec. Serang
Kec. Taktakan
Kec. Cipocok Jaya
Kec. Walantaka
Kec. Curug
Sumber: Lampiran PERDA RTRW Kota Serang No 6 Tahun 2011
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 30

31. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA SERANG
Terkait
KSP BANTEN LAMA
8. Sistem PrasaranaMitigasi Bencana
• penyediaan rambu arahan jalur evakuasi dan pengembangan
prasarana jalan yang menjadi jalur evakuasi yaitu sepanjang
Jalan Nasional yang melalui Kota Serang, Jalan Raya Taktakan –
Gunungsari sebagai jalur evakuasi sebelah Barat, dan Jalan Raya
Ciruas – Petir sebagai jalur evakuasi sebelah Timur.
• RuangMitigasi Bencana Banjir dan Tsunami diarahkan untuk
menuju jalur evakuasi yang menuju daerah yang lebih tinggi
yaitu KecamatanWalantaka (Bagian Timur) dan Kecamatan
Taktakan (Bagian Barat) melalui Jalan-Jalan yang tersedia dan
diarahkan melalui jalan protokol; dan
• RuangMitigasi Bencana Gempa antara lain StadionMaulana
Yusuf, Alunalun Barat dan Timur, dan lahan-lahan kosong yang
terdekat dengan permukiman masyarakat.
9. Sistem Prasarana Air Minum
• pengembangan sumber daya air permukaan dan sumber air
tanah yang dikembangkan dengan penyediaan air minum
melalui sistem perpipaan di lokasi Situ Ciwaka Kecamatan
Walantaka, Situ Cikulur Kecamatan Serang, Kecamatan
Taktakan, Cilandak Sayar dan Gelam,
• pengembangan air bersih dari saluran irigasi Pamarayan Barat.
• Pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air minum
dengan melakukan penurapan mata air dan membangun sumur
bor, serta pencegahan pencemaran pada Cekungan Air Tanah
(CAT)
10. Pengembangan sarana wilayah kota yang meliputi kesehatan,
pendidikan, peribadatan, olahraga dan sosial budaya disesuaikan dengan
hasil proyeksi kebutuhan.
Kec. Kasemen
Kec. Serang
Kec. Taktakan
Kec. Cipocok Jaya
Kec. Walantaka
Kec. Curug
Sumber: Lampiran PERDA RTRW Kota Serang No 6 Tahun 2011
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 31

32. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
RENCANA POLA RUANG KOTA SERANG
Terkait
KSP BANTEN LAMA
1. Kawasan Suaka Alam;
• Pulau Dua (30 ha) di kecamatan Kasemen
2. Kawasan Pelestarian Alam;
• Pulau Dua (30 ha) di kecamatan Kasemen
3. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan;
• pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar budaya di
Situs
• Kota Lama Banten;
• Benteng Speelwijk;
• Makam Keraton Kesultanan Banten; dan
• Makam Ki Mas Jong
4. Kawasan Perlindungan bawahan;
5. Kawasan Perlindungan Setempat;
• kawasan sekitar sempadan sungai di Cibanten;
• kawasan sekitar sempadan pantai di Karangantu dan Sawah Luhur;
• kawasan sekitar sempadan sungai di kawasan permukiman yang
mencakup Cibanten, Kali Pembuangan Banten, Ciwatu, Ciwaka,
Cilaku, Cikadueun, Cigeplak, Kali Kubang, Kali Ciwatek, Kali Ciracas,
Cikentang, Cirengas; dan
• kawasan pantai berhutan bakau/mangrove di Pulau Dua.
6. Kawasan Rawan Bencana Alam; dan
• kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai utara (pantura).
• Kawasan rawan banjir di DAS Cibanten, Kali Pembuangan banten
Ciwaku, Ciwaka, Cilaku, Cikadeun, Cigeplak, Kali Kubang, Kali
Ciwatek, Kali Ciracas, Cikentang, dan Cirengas Wilayah
7. Ruang Terbuka Hijau.
• CA di Pulau Dua (30 ha), TPU, Jalur SUTT/SUTET, Sempadan
Sungai, Pantai, Bangunan, jalur pengaman jalan, median jalan, rel
kereta api, pipa gas dan pedestrian; serta kawasan hijau perbatasan
antar kabupaten
Sumber: Lampiran PERDA RTRW Kota Serang No 6 Tahun 2011
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 32

33. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
RENCANA POLA RUANG KOTA SERANG
Terkait
KSP BANTEN LAMA
1. Kawasan Hutan Rakyat;
• meliputi Desa Cilowong, Kalanganyar, Pancur, dan Sayar.
2. Kawasan Pertanian;
• sawah dengan sistem irigasi maupun irigasi setengah teknis
yang terdapat di Wilayah Kecamatan Kasemen dan
Kecamatan Walantaka;
• Sawah tadah hujan di seluruh kecamatan;
• Pertanian lahan kering tersebar di seluruh kecamtan;
• Perkebunan di Cilowong dan Dalung;
• Holtikultura di Kec Curug dan Taktakan;
• Peternakan di Kec Taktakan dan Curug;
3. Kawasan Perikanan;
• rencana pengembangan kawasan pusat perikanan di
Karangantu dan pengembangan tempat penyimpanan ikan,
pengembangan minapolitan sertawisata perikanan di
Karangantu;
• kawasan pengembangan utama komoditi perikanan di pantai
utara di Karangantu;
• pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di
Karangantu; dan
• pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di
Karangantu.
• kawasan budidaya perikanan air payau di Desa Banten dan
Desa Sawah Luhur.
• kawasan perikanan budidaya air tawar di Cipocokjaya,
Taktakan dan Curug
Sumber: Lampiran PERDA RTRW Kota Serang No 6 Tahun 2011
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 33

34. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
RENCANA POLA RUANG KOTA SERANG
Terkait
KSP BANTEN LAMA
1. Kawasan Pariwisata;
• kawasan pengembangan pariwisata religi dan pariwisata lainnya di
koridor utara, Kecamatan Kasemen; dan
• kawasan pengembangan pariwisata buatan koridor tengah, di
Serang, Cipocokjaya dan Curug.
• kawasan pengembangan pariwisata koridor utara meliputi potensi
wisata alam, minat khusus dan budaya antara lain : pantai berbagai
peninggalan sejarah seperti makam dan wisata khusus seperti
ziarah, gedung-gedung tua, dan situs sejarah; dan
• kawasan pengembangan pariwisata koridor tengah meliputi potensi
wisata alambuatan, minat khusus dan budaya antara lain : pusat
pertokoan dan perdagangan berbagai sarana wisata buatan, dan
kerajinan cinderamata.
2. Kawasan Permukiman;
• Kepadatan rendah meliputi sub pusat pelayanan kota dan
lingkungan
• Kepadatan sedang, meliputi permukiman sub pusat pelayanan kota
dan lingkungan;
• Kepadatan tinggi meliputi pusat pelayanan kota
3. Kawasan Industri dan Perdagangan Jasa;
• Industri dan pergudangan di Kota Serang;
• Perdagangan skala wilayah yakni pasar induk dan grosir meliputi
tiap pusat pelayanan;
• Perdangangan skala kota yakni pertokoan dan pasar di setiap
wilayah;
• Perdagangan sektor informal di kawasan royal dan pasar lama;
• Kawasan industri ringan di kec Walantaka, industri non kimia
sebagai penunjang pelabuhan Bojonegara dan Kawasan Pelabuhan
Karangantu di Kecamatan Kasemen
• Perdaganan skala wilayah di tiap pusat wilayah.
Sumber: Lampiran PERDA RTRW Kota Serang No 6 Tahun 2011
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 34

35. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
2 . R T R W K o t a S e r a n g
RENCANA POLA RUANG KOTA SERANG
Terkait
KSP BANTEN LAMA
1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
• Kawasan Markas Kopassus Grup I di Desa Tamanbaru Kecamatan
Taktakan.
2. Kawasan Budidaya lainnya yang tersebar di Kota Serang.
• kawasan pendidikan;
• kawasan kesehatan;
• kawasan pertambangan mineral non logam dan batuan;
• sarana transportasi;
• sarana perkentoran; dan
• sarana penunjang perkotaan lainnya.
Sumber: Lampiran PERDA RTRW Kota Serang No 6 Tahun 2011
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 35

36. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
3 . R T R W K a b u p a t e n L e b a k
 Tujuan penataan ruang kabupaten Lebak
“Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten
Lebak yang Berdaya Saing Tinggi dan
Berkelanjutan Berbasis Pertanian,
Perkebunan, Pariwisata dan Pertambangan.”
 Memiliki 6 kebijakan dan total strategi
mencapai 30
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 36

37. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
3 . R T R W K a b u p a t e n L e b a k
Memiliki 6 Kebijakan penataan ruang Kabupaten Lebak,
meliputi;
1. Peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis
kewilayahan;
2. Pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya
dan wisata buatan;
3. Pengembangan potensi pertambangan yang
berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan kualitas pemerataan jangkauan pelayanan
prasarana dan sarana wilayah;
5. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
6. Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran
kawasan strategis.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 37

38. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W K a b u p a t e n L e b a k
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 38

39. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
1 . R T R W K a b u p a t e n L e b a k
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 39

40. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
3 . R T R W K a b u p a t e n L e b a k
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab Lebak 2034
RENCANA STRUKTUR RUANG KAB LEBAK
Terkait
KSP Baduy
1. Sistem Pusat Pelayanan
• Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan fungsi pusat pelayanan
kecamatan, pengembangan perdagangan jasa, pendidikan,
permukiman, pertanian, dan pariwisata, meliputi Cimarga,
Muncang, Bojongmanik dan Leuwidamar;
• Pusat Pelayanan Lingkungan di Kec Cijaku meliputi PPL
Kandagsapi dan Cipalabuh;
• Pusat Pelayanan Lingkungan di Kec Bojongmanik meliputi PPL
Keboncau, Cimayang dan Parakanbeusi.
• Pusat Pelayanan lingkungan di KecMuncang meliputi PPL
Cikarang dan Ciminyak;
• Pusat Pelayanan lingkungan di Kec Leuwidamar meliputi PPL
Leuwidamar, PPL Lebakparahiyang dan PPL Wantisari;
• Pusat Pelayanan Lingkungan di Kec Cimarga meliputi PPL
Sarageni, Gununganten, danMargajaya.
2. Sistem Transportasi
• Meliputi jalan provinsi; Rangkasbitung – Gunungkencana –
Cijaku –Malingping, Rangkasbitung – Sajira – Cipanas –
Lebakgedong
• Meliputi jalan kabupaten; Rangkasbitung – Leuwidamar,
Leuwidamar – Gajrug, Leuwidamar – Cirinten; seluruh ruas jalan
kabupaten yang melintasi kec Cimarga, Muncang, Bojongmanik
dan Leuwidamar.
• Terminal tipe C di Leuwidamar
3. Sistem Jaringan Energi
• Pengembangan jaringan energi hingga menjangkau ke
keseluruh kab Lebak.
• Pengembangan jaringan SUTR 20 kV di kec Leuwidamar
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 40

41. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
3 . R T R W K a b u p a t e n L e b a k
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab Lebak 2034
RENCANA STRUKTUR RUANG KAB LEBAK
Terkait
KSP Baduy
3. Sistem Jaringan Energi
• Pengembangan jaringan energi hingga menjangkau ke
keseluruh kab Lebak.
• Pengembangan jaringan SUTR 20 kV di kec Leuwidamar
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi
• Pengembangan jaringan jaringan telepon (STO);
• Pengembangan jaringan telepon nirkabel (BTS)
• Pengembangna jaringan sistemsatelit (BTS)
5. Sistem Jaringan SumberDaya Air
• Pengembangan sistemWS yang menjadi kewenangan nasional
meliputi WS Ciliman - Cibungur, Cibaliung – Cisawarna, Ciujung
– Cidurian.
• Pengembangan situ/waduk dan embung, meliputi Situ Cibolegar
di Leuwidamar; Situ Palayangan di Cimarga; Embung di Cimarga
yang meliputi Jayamanik, Cikorab, Cicae; Embung di
Leuwidamar meliputi Cikiray, Cidamiang, Ciolot, dan Ciherang;
Embung di Muncang meliputi Cikere, Babakanwaluyu, Cikareo,
Cirungga, Curugbala, kadubugang; embung di Bojongmanik
yakni embung Cisarodok.
• Pengembangan sistem jaringan irigasi teknis, meliputi Irigasi
teknis (kew Kab) di Kec Muncang DI Cilaki; di KecMuncang
meliputi DI Cipeuyah, Cico’o Timur, DI Eunyay; di Kec
Leuwidamar yakni DI Cisimeut; di Kec Bojongmanik yakni DI
Cipanggelangan.
• Pengembangan irigasi sederhana. Meliputi 15 DI Sederhana di
KecMuncang, 7 DI Sederhana di Kec Cimarga, 13 DI Sederhana
di Kec Leuwidamar, 13 DI Sederhana di Kec Bojongmanik.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 41

42. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
3 . R T R W K a b u p a t e n L e b a k
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab Lebak 2034
RENCANA STRUKTUR RUANG KAB LEBAK
Terkait
KSP Baduy
5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
• Pengembangan sistemWS yang menjadi kewenangan
nasional meliputi WS Ciliman - Cibungur, Cibaliung –
Cisawarna, Ciujung – Cidurian.
• Pengembangan situ/waduk dan embung, meliputi Situ
Cibolegar di Leuwidamar; Situ Palayangan di Cimarga;
Embung di Cimarga yang meliputi Jayamanik, Cikorab,
Cicae; Embung di Leuwidamar meliputi Cikiray,
Cidamiang, Ciolot, dan Ciherang; Embung di Muncang
meliputi Cikere, Babakanwaluyu, Cikareo, Cirungga,
Curugbala, kadubugang; embung di Bojongmanik yakni
embung Cisarodok.
• Pengembangan sistemjaringan irigasi teknis, meliputi
Irigasi teknis (kew Kab) di Kec Muncang DI Cilaki; di Kec
Muncang meliputi DI Cipeuyah, Cico’oTimur, DI Eunyay;
di Kec Leuwidamar yakni DI Cisimeut; di Kec
Bojongmanik yakni DI Cipanggelangan.
• Pengembangan irigasi sederhana. Meliputi 15 DI
Sederhana di Kec Muncang, 7 DI Sederhana di Kec
Cimarga, 13 DI Sederhana di Kec Leuwidamar, 13 DI
Sederhana di Kec Bojongmanik.
• Pengembangna irigasi pedesaan. Meliputi 3 DI Pedesaan
di KecMuncang, 5 DI Pedesaan di Kec Cimarga, 8 DI
Pedesaan di Kec Leuwidamar, 5 DI Pedesaan di Kec
Bojongmanik.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 42

43. 2. KEBIJAKAN TATA RUANG TERKAIT KSP
3 . R T R W K a b u p a t e n L e b a k
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab Lebak 2034
RENCANA STRUKTUR RUANG KAB LEBAK
Terkait
KSP Baduy
6. Sistem Pengelolaan Prasarana Persampahan
• Pembangunan TPA di Kec Leuwidamar;
• PengembanganTPS di seluruh kecamatan;
• Pengembangan sistempemilahan awal pada masing-masing
PPL.
• Pengelolaan limbah rumah tangga secara on-site
dengan pembangunan jamban keluarga, jamban
komunal dan MCK;
• Penanganan limbah secara off-site dengan sistem
perpipaan melalui pembangunan IPAL;
• Pengelolaan limbah padat den IPLT, dan
• Penyediaan sarana pengangkutan limbah ke lokasi
pengolahan limbah.
• Pengelolaan limbah industri di masing – masing
kawasan.
7. Sistem Mitigasi Bencana
• Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana
longsor di Kec Leuwidamar dan Bojongmanik.
8. Pengembangan Sarana Wilayah yang meliputi kesehatan,
pendidikan, peribadatan, olahraga dan sosial budaya
disesuaikan dengan hasil proyeksi kebutuhan.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten –TahunAnggaran 2014 43

44. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1. Nilai Strategis
2. Isu Strategis
3. Deliniasi KSP
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 44

45. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 . N i l a i S t r a t e g i s
Nilai strategis KSP Banten Lama dan KSP Kahulan Baduy meliputi :
1. Kawasan Banten Lama sudah ada sejak tahun 1500, masa kesultanan Demak dan
memiliki cerita sejarah pembentukan Kota Banten dahulu dan kini.
2. Sejak tahun 1995, Kota Kuno Banten telah diusulkan ke UNESCO untuk dijadikan salah
satu Situs Warisan Dunia.
3. Kawasan permukiman adat Baduy telah ada sejak < abad 16 sebelum runtuhnya
kerajaan sunda.
4. Kawasan permukiman adat Baduy didukung dan dilindungi oleh peraturan daerah
kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarkat
Baduy.
5. Kawasan permukiman adat Baduy, telah mengenal posisi politik tatanan air wilayah
Banten yang sangat penting, sehingga kejadian di tahun 1931 dikenal dengan “Dr
Mulhenfeld endangering the water supply for irrigation in the lowlands”.
6. Kawasan Banten Lama dan Kawasan Cagar Budaya Masyarakat Adat Baduy mendapat
dukungan sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia melalui ditetapkannya
Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
45

46. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 . N i l a i S t r a t e g i s … … s a m b u n g a n
Nilai strategis KSP Banten Lama dan KSP Masyarakat Adat Baduy meliputi :
7. Kawasan Banten Lama dan Kawasan Cagar Budaya Masyarakat Adat Baduy didukung
melalui telah ditetapkannya Undang Undang no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
8. Kawasan Banten Lama dan Kawasan Cagar Budaya Masyarakat Adat Baduy telah
ditetapkan melalui peraturan daerah No 2/2011, Tentang RTRW Provinsi Banten 2030.
9. Potensi Kawasan Pulau Dua atau lebih dikenal dengan ‘Pulau Burung” memiliki
interelasi kuat dengan situs-situs cagar budaya Banten Lama menjadi satu kesatuan
Objek Destinasi Kawasan Wisata Banten Lama;
10. Potensi Kawasan Pulau Dua atau lebih dikenal dengan ‘Pulau Burung” memiliki
keunggulan kawasan ilmu pengetahuan tentang burung di Asia, sebagai tempat transit
para unggas burung dari Australia;
11. Kawasan Banten Lama, merupakan kawasan situs dunia yang potensial untuk
dikembangkan sebagai kawasan wisata sejarah, ilmu pengetahuan dan agama skala
nasional dan internasional;
12. Kawasan Banten Lama merupakan kawasan wisata cagar budaya yang diarahkan untuk
dapat mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Serang dengan fungsi peranan wisata
MICE (meeting, incentive, conference, exhibition).
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
46

47. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
2 . I s u S t r a t e g i s … … s a m b u n g a n
Isu strategis KSP Banten Lama dan KSP Baduy meliputi :
1. Kawasan Banten Lama, yang merupakan kawasan situs cagar budaya telah
terjadi degradasi situs yang gawat darurat akibat tidak adanya pengendalian
kegiatan di sekitar situs;
2. Kegiatan perdagangan di sekitar situs telah merusak dan menurunkan daya
tarik wisata kawasan Banten Lama;
3. Masyarakat di sekitar situs terutama di Kecamatan Kasemen belum
memahami arti penting dan dampak situs cagar budaya bagi kehidupan
kesejahteraan masyarakat;
4. Perlunya intervensi berupa penggiatan ‘desa sadar wisata’ untuk mendukung
kawasan Banten Lama sebagai kawasan wisata cagar budaya;
5. Perlunya kegiatan wisata cagar budaya berbasis masyarakat yang nyaman,
aman dan asri di kawasan inti Banten Lama dan seluruh desa yang ada di
Kecamatan Kasemen;
6. Keberadaan suku asli Baduy yang masih kuat dengan nilai norma dan tradisi
adat istiadatnya memerlukan pengamanan dan pelestarian untuk
perlindungan sebagai bagian dari adat dan tradisi budaya bangsa.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
47

48. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
2 . I s u S t r a t e g i s … … s a m b u n g a n
Isu strategis KSP Banten Lama dan KSP Baduy meliputi :
7. Keberadaan obyek sejarah situs Banten Lama sebagai catatan sejarah perlu
pengamanan sebagai obyek pengembangan kebudayaan dan pariwisata
daerah.
8. Keberadaan sebaran obyek pusaka budaya daerah Banten Lama yang perlu
ditetapkan sebagai pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
9. Belum optimalnya penataan ruang kawasan;
10.Belum optimalnya layanan infrastruktur jalan;
11. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi;
12. Masih adanya kawasan kumuh dan rawan air;
13. Masih adanya kemiskinan di perdesaan yang perlu ditangani melalui
peningkatan infrastruktur perdesaan;
14.Kerusakan pada daerah aliran sungai sebagai salah satu penyebab banjir dan
kekeringan;
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
48

49. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
2 . I s u S t r a t e g i s … … S a m b u n g a n
Isu strategis KSP Banten Lama dan KSP Baduy meliputi :
15. Adanya peningkatan kebutuhan air baku di pedesaan dan perkotaan serta
kawasan industri, untuk itu diperlukan pembangunan sarana prasarana air
baku seperti waduk, embung dan bendung;
16. Keterbatasan dana dalam pemeliharaan jalan kota;
17. Kurangnya jalur alternatif dan jalan lingkar luar dalam upaya antisipasi dan
mengurangi kemacetan lalu lintas perkotaan;
18. Belum optimalnya upaya pelestarian kebudayaan daerah;
19. Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata
20. Belum optimalnya kesiapan destinasi untuk bersaing dikarenakan masih
lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya
dukungan transportasi dan infrastruktur.
21. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas SDM pariwisata;
22. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan;
23. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi;
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
49

50. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 . D e l i n i a s i K S P B a n t e n L a m a
Peta situasi zaman
dulu
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
50
Sumber: Universitas Indonesia dan Tim Penyusun, 2014

51. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
2 . D e l i n i a s i K S P B a n t e n L a m a
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
51
Sebaran
permukiman saat ini
Sumber: Universitas Indonesia dan Tim Penyusun, 2014

52. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
3 . D e l i n i a s i K S P B a n t e n L a m a
Kawasan Inti
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
52
Sumber: RTRW Kota Serang dan Tim Penyusun, 2014

53. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
4 . D e l i n i a s i K S P B a n t e n L a m a
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
53
Sumber: Google Earth danTim Penyusun, 2014
R=2,5 Km
Dasar penetapan:
1. Sebaran
terjauh situs
Banten Lama
yakni Danau
Tasikardi;
2. Cakupan
administrasi
Banten lama;
3. Konektivitas
antar sub
pusat
pelayanan dan
pusat
pelayanan
lingkungan.

54. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
5 . D e l i n i a s i K S P B a n t e n L a m a
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
54
Sumber: RTRW Kota Serang dan Tim Penyusun, 2014

55. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
6 . D e l i n i a s i K a w a s a n B a n t e n L a m a
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
55
Beberapa dasar penetapan Kawasan Inti, mempertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Ditetapkannya kawasan Banten Lama didalam melalui undang-undang
No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Letak sebaran situs cagar budaya yang membentuk kesatuan
kawasan sejarah situs kerajaan Banten Lama;
3. Adanya penetapan luas kawasan situs cagar budaya oleh
pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kota Serang yang
menetapkan situs Banten Lama sebagai Kawasan Strategis Kota
(KSK) Kota Serang;
4. Kajian dari lembaga pendidikan Universitas Indonesia;
5. Dukungan kegiatan dari dinas bina marga dan tata ruang provinsi
Banten, berupa Master Plan Revitalisasi Kawasan Banten Lama;
6. Luas kawasan inti Banten Lama adalah 7 hektar.

56. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
7 . D e l i n i a s i K a w a s a n B a n t e n L a m a
Beberapa pertimbangan penetapan Kawasan Penyangga Banten
Lama antara lain:
1. Ketersediaan data terkait spasial dan non spasial;
2. Dukungan antar pemerintahan daerah;
3. Adanya konektivitas antar kawasan penyangga dengan kawasan
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
56
sekitar (antar kecamatan);
4. Adanya arahan pengembangan dari rencana tata ruang
wilayah/kawasan yang lebih tinggi;
5. Adanya keterkaitan fungsi antar kawasan (berbeda
administrative) yang memiliki dampak pengembangan bersama
yang kuat;
6. Kawasan penyangga kawasan inti selanjutnya disebut KSP
Banten Lama adalah kesatuan administrasi menyeluruh
Kecamatan Kasemen.

57. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
8 . D e l i n i a s i K S P B a d u y
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
57
Sumber: RTRW Provinsi Banten, RTRW Lebak dan Tim Penyusun, 2014

58. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
9 . D e l i n i a s i K S P B a d u y
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
58
Sumber: RTRW
Provinsi Banten,
RTRW Lebak dan
Tim Penyusun, 2014

59. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 0 . D e l i n i a s i K S P B a d u y
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
59
Sumber: RTRW
Provinsi Banten,
RTRW Lebak dan
Tim Penyusun, 2014

60. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 1 . D e l i n i a s i K S P B a d u y
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
60
Sumber: RTRW
Provinsi Banten,
RTRW Lebak dan
Tim Penyusun, 2014

61. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 2 . D e l i n i a s i K S P B a d u y
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
61
Sumber: RTRW Provinsi Banten, Din Bina Marga & Tata Ruang Banten, RTRW
Lebak dan Tim Penyusun, 2014

62. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 3 . D e l i n i a s i K S P B a d u y
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
62
Sumber: RTRW Provinsi Banten, Din Bina Marga & Tata Ruang Banten, RTRW
Lebak dan Tim Penyusun, 2014

63. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 4 . D e l i n i a s i K S P B a d u y
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
63
Beberapa dasar penetapan kawasan inti, mempertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32/2001 tentang
Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
2. Materi teknis rencana tata ruang wilayah kabupaten Lebak;
3. RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Banten;
4. RencanaTata Ruang Wilayah Nasional; dan
5. RencanaTata Ruang Pulau Jawa-Bali.
6. Kegiatan revitalisasi kawasan permukiman adat Baduy dari
provinsi Banten merupakan masukan bagi pekerjaan ini.
7. Kawasan inti Baduy memiliki luas 5.101,85 hektar yang terdiri
dari 3.127 hektar Baduy Dalam dan 1.975 hektar Baduy Luar.

64. 3. NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI
1 5 . D e l i n i a s i K S P B a d u y
Beberapa pertimbangan penetapan kawasan penyangga Baduy
antara lain:
1. Ketersediaan data terkait spasial dan non spasial;
2. Dukungan antar pemerintahan daerah;
3. Adanya konektivitas antar kawasan penyangga dengan kawasan sekitar
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
64
(antar kecamatan);
4. Adanya arahan pengembangan dari rencana tata ruang
wilayah/kawasan yang lebih tinggi;
5. Adanya keterkaitan fungsi antar kawasan (berbeda administrative) yang
memiliki dampak pengembangan bersama yang kuat;
6. Kawasan penyangga kawasan inti selanjutnya disebut KSP Hak Ulayat
Masyarakat Adat () Baduy adalah kesatuan administrasi menyeluruh
Kecamatan Leuwidamar, sebagian wilayah di kecamatan Bojongmanik,
sebagian wilayah di kecamatan Muncang, sebagian wilayah di kecamtan
Cijaku, sebagian wilayah kecamatan Sobang.

65. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
1. BANTEN LAMA
2. BADUY
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 65

66. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
1 . T U J U A N - K E B I J A K A N - S T R A T E G I
Tujuan penataan ruang KSP Banten Lama adalah
mewujudkan tata ruang kawasan Banten Lama sebagai
kawasan pariwisata situs cagar budaya nasional dan
warisan budaya dunia melalui sadar wisata dan
lingkungan dalam rangka mendukung Kota Serang
sebagai Pusat Kegiatan Nasional.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 66

67. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
2 . T U J U A N - K E B I J A K A N - S T R A T E G I
Kebijakan penataan ruang KSP Banten Lama meliputi;
1. Perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak negatif pemanfaatan
ruang kawasan perkotaan yang dapat mengancam kualitas ruang Kawasan
Banten Lama sebagai kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya
dunia, strateginya meliputi :
1. mempertahankan kawasan cagar budaya dari kerusakan permanen akibat
pemanfaatan ruang tanpa memperhatikan kepentingannya bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
2. mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan ruang terbuka hijau,
persawahan, perkebunan, dan hutan;
3. membatasi perkembangan kawasan terbangun perkotaan; dan
4. membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang mengancam kerusakan situs
yang belum tergali, struktur geologi dan bentang pandang.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarpemangku
kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang Kawasan Banten Lama.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 67

68. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
3 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 68

69. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
4 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
? ?
Contoh: Dong Nai Waterfront City, Vietnam
Sumber: keppel land singapore
Contoh: Dubai Waterfront City, Dubai
Sumber: e-architec.co.uk
Contoh:
Durhamworldherit
age city-Inggris
Bangunan situs
masa perang
dunia I. Paket-paket
kegiatan
meliputi :
Atraksi lokal,
seminar, museum
kereta, wisata
alam, dll
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 69

70. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
4 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Revitalisasi SitusTrowulan (Kerajaan Majapahit, di Kec
Trowulan, Mojokerto, JawaTimur). SitusWarisan Dunia
UNESCO sejak tahun 2009.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
70

71. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
5 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Davao City, Fisherman City, Philipine Davao City, Philipine
Kota Bitung, Indonesia Pelabuhan Perikanan Kota Bitung, Indonesia
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
71

72. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
6 . KONS E P P ENGEMBANGAN - C o n t o h Ko t a P u s a k a Du n i a S o l o - B a l i
Pemertahanan arsitektur kuno dan penataan kota yang aman, nyaman layak huni
Penerapan irigasi sistem subak, melalui pendeta pura air berbasis egaliter,
demokrasi dan pola masa tanam pertanian
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 72

73. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
7 . KONS E P P ENGEMBANGAN - C o n t o h Ko t a P u s a k aDu n i a S o l o - B a l i
Kriteria Lolos Pendaftaran- Penetapan Unesco 2012
Kriteria (iii): Tradisi budaya yang membentuk lanskap Bali, setidaknya sejak abad ke-12, adalah konsep
filosofis kuno Tri Hita Karana. Para jemaat kuil air, yang mendukung pengelolaan air dari lanskap subak,
bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dengan alam dan spiritual dunia, melalui
serangkaian rumit ritual, korban dan pertunjukan seni.
Kriteria (v): Lima lanskap dalam Bali merupakan kesaksian yang luar biasa dengan sistem subak, sistem
demokratis dan egaliter difokuskan pada kuil air dan pengendalian irigasi yang telah membentuk
lanskap selama seribu tahun terakhir. Sejak abad ke-11 jaringan kuil air telah berhasil ekologi sawah di
skala seluruh DAS. Mereka memberikan respon yang unik untuk tantangan mendukung padat
penduduk di pulau vulkanik kasar yang hanya masih ada di Bali.
Kriteria (vi): candi air Bali adalah lembaga yang unik, yang selama lebih dari seribu tahun telah menarik
inspirasi dari beberapa tradisi agama kuno, termasuk Saivasiddhanta dan Samkhya Hindu, Buddha
Vajrayana dan kosmologi Austronesia. Upacara yang berhubungan dengan kuil-kuil dan peran mereka
dalam manajemen praktis air bersama-sama mengkristal ide-ide filosofi Tri Hita Karana yang
mempromosikan hubungan yang harmonis antara alam roh, dunia manusia dan alam. Ini hubungannya
ide dapat dikatakan signifikansi luar biasa dan langsung terwujud dalam cara lanskap telah
dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat setempat dalam sistem subak.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 73

74. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
8 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Konsep Struktur Ruang
Struktur ruang kawasan diselaraskan dengan RTRW Kota Serang, dengan
tetap mempertahankan fungsi pelayanan, mendorong aktivitas wisata sejarah
dan agama, penataan sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib, rapi dan
asri dengan alamnya serta pengembangan ruang terbuka hijau secara massive
dan berkesinambungan sesuai arahan peruntukan ruang
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 74

75. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
8 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Konsep Pola Ruang
Pola ruang kawasan diselaraskan dengan RTRW Kota Serang, dengan
tetapmempertahankan fungsi kawasan inti, merevitalisasi fungsi lahan
pertanian dan penataan kawasan permukiman
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 75

76. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
9 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 76

77. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
1 0 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 77

78. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
1 1 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 78

79. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
1 2 . T U J U A N - K E B I J A K A N - S T R A T E G I
Tujuan Penataan Ruang KSP Kawasan Hak Ulayat
Masyarakat Adat () Baduy adalah mewujudkan tata ruang
kawasan berdasarkan nilai sosial, budaya, dan lingkungan
Baduy dalam rangka menjamin kelestarian tata air
wilayah Banten dan kesejahteraan masyarakat.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 79

80. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
1 3 . T U J U A N - K E B I J A K A N - S T R A T E G I
kebijakan penataan ruang KSP Baduy meliputi;
1. Perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak negatif pemanfaatan
ruang kawasan yang dapat mengancam kualitas ruang Kawasan Permukiman
adat Baduy sebagai kawasan budaya social dan lingkungan wilayah Banten,
strateginya meliputi :
a. mempertahankan kawasan permukiman adat baduy dari kerusakan
permanen akibat pemanfaatan ruang tanpa memperhatikan tata nilai
kelestarian hutan;
b. mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan ruang, persawahan,
perkebunan, dan hutan;
c. membatasi perkembangan kawasan terbangun; dan
d. membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang mengancam kerusakan situs
keramat budaya sosial Baduy dan lingkungan sekitarnya.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarpemangku
kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman Adat Baduy.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 80

81. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
1 4 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 81

82. 4. TUJAKSTRA DAN KONSEP PENGEMBANGAN
1 5 . K O N S E P P E N G E M B A N G A N
Desa Adat Panglipuran Bangli, Bali
Desa Adat Panglipuran Bangli,
Bali. Jauh dari Perkotaan,
penataan Desa yang nyaman
danmampumenarik
wisatawan utk belajar
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 82

83. 5 . A R A H A N P E M A N F A A T A N
D A N P E N G E N D A L I A N
1. Arahan Pemanfaatan
2. Arahan Pengendalian
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 83

84. 5 . A R A H A N P E M A N F A A T A N
D A N P E N G E N D A L I A N
1 . A r a h a n P e m a n f a a t a n
Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Banten Lama dan
Baduymerupakan acuan dalam perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan RencanaTata Ruang Kawasan Banten Lama dan Baduy. Arahan
pemanfaatan ruang terdiri atas:
1. Indikasi program utama;
2. Indikasi sumber pendanaan;
3. Instansi pelaksana;
4. Indikasi waktu pelaksanaan.
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan meliputi:
1. tahap pertama pada periode tahun 2015-2019;
2. tahap kedua pada periode tahun 2020-2024;
3. tahap ketiga pada periode tahun 2025-2029; dan
4. tahap keempat pada periode tahun 2030-2033;
Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi
pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
84

85. 5 . A R A H A N P E M A N F A A T A N
D A N P E N G E N D A L I A N
1 . A r a h a n P e m a n f a a t a n
Lampiran tabel indikasi program utama
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
85

86. 5 . A R A H A N P E M A N F A A T A N
D A N P E N G E N D A L I A N
2 . A r a h a n P e n g e n d a l i a n
Lampiran tabel arahan pengendalian
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
86

87. 5 . A R A H A N P E M A N F A A T A N
D A N P E N G E N D A L I A N
2 . A r a h a n P e n g e n d a l i a n
 Tingkat gangguan akibat dampak perubahan pemanfaatan ruang terdiri
paling sedikit terdiri dari:
 intensitas gangguan tinggi
 intensitas gangguan sedang
 intensitas gangguan rendah
 tidak ada gangguan (gangguan diabaikan)
 Ketentuan teknis pemanfaatan ruang (termasuk ketentuan teknis
perubahan pemanfaatan ruang), harus memperhatikan kegiatan
ekonomi sebagai berikut:
 Harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota, yang dapat dilihat melalui
pertumbuhan ekonomi aktornya (pendapatan masyarakat dan pemerintah
serta memberi manfaat pada masyarakat, pemerintah maupun swasta).
Semakin banyak aktor yang mendapatkan manfaat semakin baik pula
ketentuan yang dibuat untuk pemanfaatan ruang.
 Antisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan yang cepat.
Pemanfaatan ruang maupun perubahannya diharapkan dapat ikut
mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kota.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
87

88. 5 . A R A H A N P E M A N F A A T A N
D A N P E N G E N D A L I A N
3 . A r a h a n P e n g e n d a l i a n
 Dampak sosial berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Pemanfaatan
ruang/lahan dan ketentuannya diharapkan:
 Tidak mengganggu derajat kesehatan.
 Tidak mengganggu ketertiban dan keamanan.
 Pada dasarnya ketentuan pemanfaatan ruang dan perubahannya tidak
diperkenankan menurunkan kualitas lingkungan atau mengurangi
keselarasan dan keseimbangan lingkungan alam dengan lingkungan
binaan. Beberapa komponen yang dapat dilihat dari perubahan kualitas
lingkungan adalah dari komponen air, tanah, udara dsb.
 Dampak lalu lintas berkaitan dengan volume tarikan dan bangkitan yang
ditimbulkan oleh kegiatan/pemanfaatan ruang di suatu wilayah
kabupaten atau kota, serta dampak lanjutan yang ditimbulkannya.
Dampak tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi sistem
transportasi wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014
88

89. 6 . P E R I J I N A N ,
I N S E N T I F / D I S I N S E N T I F , S A N K S I
1. Pengaturan Perijinan
2. Insentif dan Disinsentif
3. Sanksi
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 89

90. 6 . P E R I J I N A N ,
I N S E N T I F / D I S I N S E N T I F , S A N K S I
1 . K o n s e p P e n g a t u r a n P e r i j i n a n
Sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang RTRWP Banten;
Pasal 95
1) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota wajib memiliki izin dari
Pemerintah Daerah.
2) Arahan perizinan pemanfaatan ruang tingkat provinsi diarahkan dalam bentuk peraturan
zonasi pada tingkat advis planning dan rekomendasi tata ruang.
Pasal 96
1) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai
berikut:
a) setiap kegiatan dan pembangunan lintas kabupaten/kota yang berpeluang
menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali
dengan Izin Pemerintah Daerah.
b) setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat
yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana tata ruang serta standar
administrasi.
2. Mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 90

91. 6 . P E R I J I N A N ,
I N S E N T I F / D I S I N S E N T I F , S A N K S I
2 . K o n s e p I n s e n t i f d a n D i s i n s e n t i f
Sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang RTRWP
Banten;
Pasal 97
1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan pengenaan disinsentif
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah.
3) Tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 91

92. 6 . P E R I J I N A N ,
I N S E N T I F / D I S I N S E N T I F , S A N K S I
3 . K o n s e p I n s e n t i f d a n D i s i n s e n t i f
Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan, antara
lain, dalam bentuk:
a) pemberian kompensasi; atau
b) pembangunan, pengadaan infrastruktur; dan/atau
c) penghargaan.
Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:
a) keringanan pajak;
b) pemberian kompensasi;
c) imbalan;
d) sewa ruang;
e) penyediaan infrastruktur;
f) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
g) penghargaan.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 92

93. 6 . P E R I J I N A N ,
I N S E N T I F / D I S I N S E N T I F , S A N K S I
4 . K o n s e p I n s e n t i f d a n D i s i n s e n t i f
Disinsentif kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota diberikan dalam bentuk:
a) pembatasan penyediaan
infrastruktur;
b) pengenaan kompensasi; dan/atau
c) penalti.
Alternatif bentuk insentif:
a) Penghargaan;
b) Keringanan pajak;
c) Imbalan;
d) Pola Pengelolaan;
e) Subsidi prasarana;
f) TDR (Transfer of Development Right,
Pengalihan hak Membangun);
g) Ketentuan teknis lainnya.
Disinsentif dari Pemerintah kepada
masyarakat dikenakan dalam bentuk:
a) pengenaan pajak yang tinggi;
b) pembatasan penyediaan
infrastruktur; dan/atau
c) pengenaan kompensasi.
Alternatif diinsentif lainnya:
a) Perketat/tambah syarat;
b) Pajak tinggi;
c) Retribusi tinggi;
d) Denda/charge;
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 93

94. 6 . P E R I J I N A N ,
I N S E N T I F / D I S I N S E N T I F , S A N K S I
5 . S a n k s i
Arahan pengenaan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi
terhadap:
a) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang
dan pola ruang wilayah Provinsi;
b) pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi sistem nasional;
c) pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW Provinsi;
d) pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
e) pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Provinsi;
f) pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik
umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh
dengan rosedur yang tidak benar.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 94

95. 6 . P E R I J I N A N ,
I N S E N T I F / D I S I N S E N T I F , S A N K S I
6 . S a n k s i A d m i n i s t r a t i f
1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap orang
yang melakukan pelanggaran;
2) Bentuk sanksi administratif antara lain:
a) peringatan tertulis;
b) penghentian sementara kegiatan;
c) penghentian sementara pelayanan umum;
d) penutupan lokasi;
e) pencabutan izin;
f) pembatalan izin;
g) pembongkaran bangunan;
h) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i) denda administratif.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 95

96. 6 . P E R I J I N A N ,
I N S E N T I F / D I S I N S E N T I F , S A N K S I
7 . D r a f U s u l a n K e l e m b a g a a n
 Kawasan Strategis Nasional (KSN)
 Tidak membentuk
kelembagaan baru, namun
dilaksanakan oleh Menteri,
menteri/pimpinan
lembaga terkait, Gubernur
dan Bupati/Walikota;
 Pengelolaan Kawasan
dikoordinasikan oleh
Menteri
 Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
 (dapat) mengacu kepada aturan
RTRW Provinsi, yakni
dilaksanakan oleh Gubernur,
Badan setingkat, Bupati,
Walikota KSP sesuai
kewenangan yang ditetapkan
oleh undang-undang
 (dapat) dikoordinasikan oleh
Gubernur
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 96

97. 7 . P E N U T U P
1. Sumber data;
2. Kesimpulan dan
Rekomendasi
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 97

98. 7 . P E N U T U P
7 . R e f e r e n s i & S u m b e r D a t a
1) Peraturan Pemerintahan No 26 tentang 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
2) Peraturan Presiden No 28 tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali;
3) Peraturan Daerah No 2 tahun 2011 RTRW Provinsi Banten;
4) Peraturan Daerah No 6 tahun 2011 tentang RTRW Kota Serang;
5) Peraturan Daerah No 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
6) Materi Teknis RTRW Kabupaten Lebak;
7) Biro Pusat Statistik 2013;
8) Kota-kota pusaka dunia, www.worldheritagecities.com;
9) Kota-kota pusaka indonesia, www.kotapusaka.com ;
10) Undang-undang bangunan gedung (UU BG 28 2002);
11) Kegiatan revitalisasi Banten Lama dan Baduy, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi
Banten;
12) Bahan Presentasi KSP Banten Waterfront City, 2014;
13) Bahan Presentasi Masterplan Banten Waterfront City, 2010;
14) Yuliya Hasanah, Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Ulayat Baduy Pada Kawasan Hutan
Lindung, IPB, tahun 2008;
15) Sumber lainnya.
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten -TA 2014 98

99. AKHIR KATA,
MOHON MAAF JIKA ADA YANG TIDAK BERKENAN/SALAH KATA
MOHON MASUKAN DAN SARAN
GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KAWASAN KSP BANTEN LAMA & BADUY
Kontak :
: tiar.poerba@gmail.com
081310418551
99